1 / 42

Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI Bandung , 23 – 24 November 2012

PENGUATAN SPIP DALAM UPAYA MENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI UNTUK MEWUJUDKAN BIROKRASI BERSIH, KOMPETEN DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN. Oleh : drg. SR. Mustikowati, M.Kes (Sekretaris Inspektorat Jenderal). Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI

manchu
Download Presentation

Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI Bandung , 23 – 24 November 2012

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PENGUATAN SPIP DALAM UPAYA MENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI UNTUK MEWUJUDKAN BIROKRASI BERSIH, KOMPETEN DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN Oleh : drg. SR. Mustikowati, M.Kes (Sekretaris Inspektorat Jenderal) Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI Bandung, 23 – 24 November 2012

  2. PENDAHULUAN • PEMBANGUNAN KESEHATAN berlandaskan SEMANGAT REFORMASI (ReformasiBirokrasi, Anggaran, Politik ) untukmewujudkangood governancedanclean government • ArahanPresidendalamrapatkabinetterbatas: • PelayananPubliklebihbaik, lebihcepatdanlebihmurah. • Pemanfaatananggaran efektif • Pengambilankeputusan tepat, akuntabeldanterbuka.

  3. PERKEMBANGAN OPINI LKKL OPINI BPK TERHADAP LK KEMKES TAHUN 2011  WDP

  4. PERKEMBANGAN OPINI BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMKES

  5. Reformasi Birokrasi perlu menata ulang proses birokrasi dari tingkat(level) tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru (innovation breakthrough)

  6. Melaluilangkah-langkahbertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikirdiluarkebiasaan/rutinitas yang ada, perubahanparadigmadandenganupayaluarbiasa

  7. Reformasi Birokrasi adalah proses perubahan yang tidak pernah berhenti. Reformasi Birokrasi akan tetap dilaksanakan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, kompetensi dan melayani. Kerangka kebijakan, operasional dan target RB dapat dilihat pada Perpres No.81 Tahun 2010 tentang Grand Design RB dan Permenpan RB No. 20 Tahun 2010 tentang Road Map RB.

  8. Kondisi Yg Diinginkan ProsesReformasiBirokrasi Kondisi Saat Ini REFORMASI = PERUBAHAN

  9. Zi Target dan Capaian Reformasi Birokrasi TARGET DAN CAPAIAN REFORMASI BIROKRASI Catatan: *) Skala 0 – 10 **) Skala – 2.5 s/d 2.5 ***) IHPS II, Maret 2012

  10. LINGKUP PROGRAM & KEGIATAN RB PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR Restrukturisasi Penguatan Unit Organisasi Sistem Rekrutmen Analisis Jabatan Evaluasi Jabatan Standar Kompetensi Jabatan Asesmen Kompetensi Individu Sistem Penilaian Kinerja Individu Database Pegawai Pendidikan & Pelatihan PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA Penguatan Akuntabilitas Kinerja Sistem Manajemen Kinerja Organisasi Indikator Kinerja Utama PENGUATAN PENGAWASAN MANAJEMEN PERUBAHAN Sistem Pengendalian Intern Peran Aparat Pengawasan Intern Pembentukan Tim Strategy Komunikasi Sosialisasi & Internalisasi PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PENATAAN TATALAKSANA Standar Pelayanan Partisipasi Masyarakat Penyusunan SOP E-Government MONITORING & EVALUASI PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Monitoring Evaluasi Penataan Peraturan Perundang-undangan

  11. Bagaimanamengawal RB  melaksanakanPenilaianMandiri PelaksanaanReformasiBirokrasi (PMPRB) • Apa yang dimaksuddengan PMPRB? • PMPRB merupakaninstrumenpenilaiankemajuanpelaksanaanreformasibirokrasi yang dilakukansecaramandiri (self assessment) oleh K/L danPemda. • PMPRB membantuinstansiuntukmemperbaikikinerjasecaraberkelanjutan.

  12. PMPRB mencakup dua komponen: 1. Pengungkit (Enablers) dan 2. Hasil (Results) • Pengungkit adalah seluruh upaya yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam menjalankan fungsinya. • Hasil adalah kinerja yang diperoleh dari komponen pengungkit.

  13. Komponen Pengungkit sangat menentukan keberhasilan tugas instansi. • Komponen Hasil berhubungan dengan kepuasan para pemangku kepentingan. • Hubungan sebab akibat antara Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil dapat mewujudkan proses perbaikan bagi instansi melalui inovasi dan pembelajaran, dimana proses perbaikan ini akan meningkatkan kinerja instansi pemerintah secara berkelanjutan.

  14. Apa yang harus dilakukan agar PMPRB dapat dipertanggung jawabkan ? • harus ada bukti (evidence), dan • harus ada survey. • Bukti dapat berupa : • dokumen tertulis yang dihasilkan instansi, • hasil wawancara atau diskusi dengan para pegawai • dan audio visual yang dimiliki.

  15. Survei  dimaksudkan untuk memperoleh data berdasarkan opini responden untuk mendukung obyektivitas hasil • Survey dilakukan terhadap • pegawai sendiri (internal) • dan pemangku kepentingan (eksternal) • Dengan demikian survei wajib dilakukan.

  16. Bagaimana cara penilaiannya : • Penilaian (skoring) dalam sistem PMPRB dilakukan pada 2 komponen yaitu : • Komponen Pengungkit • Komponen Hasil. • Sistem penilaian Pengungkit  berdasarkan siklus quality management atau siklus PDCA dengan skor dari 0 sampai dengan 100, • Sistem penilaian Hasil  berdasarkan pada kecenderungan dan pencapaian target.

  17. Model PMPRB KOMPONEN KRITERIA KRITERIA 9 PROGRAM REFORMASI BIROKRASI Subkriteria Subkriteria Subkriteria Subkriteria Subkriteria Subkriteria Subkriteria Subkriteria

  18. Kerangka Penilaian KOMPONEN PENGUNGKIT KOMPONEN HASIL 5 KRITERIA 4 KRITERIA 8 SUB-KRITERIA 20 SUB-KRITERIA • PENILAIAN THD MASING-MASING SUB KRITERIA • MENGGUNAKAN GUIDING QUESTIONS (UNTUK MEMBANTU PENILAIAN) PENILAIAN • PENILAIAN THD MASING-MASING SUB KRITERIA • MENGGUNAKAN GUIDING QUESTIONS (UNTUK MEMBANTU PENILAIAN) Hal-hal yang sudah baik Hal-hal yang harus dilakukan atau masih perlu diperbaiki Rencana tindak lanjut

  19. Apakah ada hubungan hasil penilaian PMPRB dengan Tunjangan Kinerja (TK)? • RB Dimaksudkan untuk meningkatkan • efisiensi, efektivitas dan bebas KKN • Equal pay for equal work, • K/L/Instansi yang melaksanakan RB harus mengoptimalkan pagu belanja masing-masing • Hasil penilaian PMPRB digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan pemberian tunjangan kinerja.

  20. Bagaimana bila nilai skor RB suatu tahun lebih kecil dari tahun sebelumnya. Apakah akan ada sanksi? • K/L yang memperoleh skor RB lebih rendah dari skor tahun sebelumnya akan mendapatkan sanksi diumumkan pada laman Kementerian PAN dan RB.

  21. Akan surat pemberitahuan/dalam suatu forum (National Conference of Indonesia Bureaucratic reform) yang disampaikan Menteri PAN dan RB. • Pengumuman pada laman tersebut di atas termasuk untuk K/L yang memperoleh skor RB lebih tinggi dari tahun sebelumnya, sebagai penghargaan. • Akan terpantau oleh masyarakat luas.

  22. Apa yang dimaksud dengan PMPRB online? • PMPRB Online merupakan sebuah instrumen bantu berupa aplikasi teknologi informasi berbasis web • PMPRB Online dapat • menjamin efisiensi dan efektivitas dalam proses pengumpulan dan pengolahan data secara realtime, • menjamin fairness, obyektivitas, dan transparansi dalam penilaian • hasilnya dapat dilihat oleh para pihak, masyarakat dan para pemangku kepentingan setiap saat.

  23. PMPRB online memiliki • kriteria dan standar pengukuran/penilaian yang sama, • berdasarkan bukti dan survei yang dapat ditelusuri kebenarannya /akuntabilitasnya, • dilakukan oleh panel penilai yang terdiri dari koordinator dan seluruh asesor pada masing-masing instansi. • Hasil penilaian yang disampaikan oleh K/L dan Pemda akan dipelajari melalui deskassessment oleh PMPRB Resource Center dan ada verfikasi dari pihak eskternal.

  24. Siapa yang akan memverifikasi hasil dari PMPRB online: • PMPRB Resource Center akan melakukan verifikasi atas penilaian mandiri pelaksanaan RB instansi.

  25. Proses penilaian yang jujur dan objektif sangat diperlukan untuk mendapatkan fakta sebenarnya mengenai instansi. • TQA atas penugasan KPRBN juga akan melakukan validasi lapangan untuk menguji benar tidaknya penilaian yang sudah dilakukan oleh K/L

  26. Bagi Instansi yang baru mengajukan dokumen usulan RB, minimum nilai akhir PMPRB berada pada rentang 31 sampai dengan 50 atau Level 2. • Sedangkan untuk Instansi yang sudah melaksanakan RB, peninjauan TK dilakukan setelah Instansi minimal berada pada Level 4 atau rentang nilai mulai 71.

  27. PENJELASAN PROGRAM & KEGIATAN RB Program ke 6

  28. Pencapaian

  29. POTRET AKUNTABILITAS KEUANGAN DAN PENTINGNYA SPIP Kondisi Pelaksanaan Belum optimal kinerja IP Rendahnyatransparansidanakuntabilitas Kegamanganpengadaanbarang/jasa Praktik KKN RPJP RPJM RKP VISI MISI Hambat MENCAPAI TUJUAN ORGANISASI Goal Tools Penyebab SPIP Peraturantdkditaati Pegawaikurangkompeten Kurangnyapenegakanintegritasdanetika Belummemahamidanmengantisipasirisiko FungsiPengawasan Internal belumefektif Kurang/belumoptimalnyakomitmenpimpinan Lemahnyasistempengendalian internal Solusi • Melalui: • KegiatanygEfektif & Efisien • Keandalan Lap Keu • PengamananAset • KetaatanPeraturan TINDAKAN & KEGIATAN YG INTEGRAL

  30. Kenapa Kita sangatPedulidenganSistemPengendalian Intern ? 1. PP 60/2008 TentangSistemPengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mewajibkanMenteri/PimpinanLembagadanKepala Daerah untukmenyelenggarakansistempengendalian intern yang handal agar pengelolaankeuangannegaradilakukansecaraefisien, efektif , transparandanakuntabel. 2. SPIP dibangununtukmenunjukkantanggungjawabamanah yang kitaterimasebagaiaparat/birokrasipenyelenggarakepadapemberiamanah (parapembayarpajak/taxpayers).

  31. 3.Untukmemberikeyakinanbahwasegalasumber-sumber (resources) yang beradadibawahpengendaliankitayaitu asset berupa “people (pegawai/karyawan/pekerja), money, facilities danintelectual property/kekayaanintelektual) benar-benartelahdilakukanpengamanansecaramemadai (properly safeguarded), dikelola (managed) dandipertanggungjawabkan (accounted) secaraakuratdantepatwaktu (accurately and timely)

  32. MaknadariDefinisiSistemPengendalian Intern • SPIP akan sangat terkait dengan kualitas dari manajemen yang baik • SPIP akan bergantung kepada manusiadan akan berhasil atau gagal tergantung pada perhatian yang diberikan orang-orang dalam organisasi terhadap pengawasan internal itu sendiri. • SPIPakan efektif bila seluruh orang-orang dan lingkungan sekitarnya bekerja bersama-sama. • SPIPmembantu organisasi mencapai tujuan dan misinya.

  33. HASIL PEMETAAN SPIP : PENERAPAN 5 UNSUR SPIP DI KKP DAN POLTEKKES TAHUN 2011 Penerapan Penilaian Risiko Paling rendah, Baru mencapai 33% - 38% 1 2 3 4 5

  34. HASIL PEMETAAN SPIP:PENERAPAN SUB UNSUR SPIP YANG KURANG MEMADAI DG PERSENTASE > 25% % Lingk pengend Monev Penilaian Risk Keg Pengend Infokom

  35. TIPE ORANG YANG MERESPON TERHADAP HAL BARU DAN PERUBAHAN SPIP…….???....!!! No!! No!! Gaya Pengamat Gaya Pasrah Gaya Nakhoda Gaya Protes

  36. ORANG TIDAK SUKA AKAN PERUBAHAN PENYEBABNYA ADALAH … • Takut kepada hal-hal yang baru • Kehilangan lingkungan yang familiar • Merasa tidak mampu • Tidak melihat alasan untuk berubah • Tidak terlibat dalam proses perubahan

  37. PENCANANGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KEMENTERIAN KESEHATAN • DICANANG-KAN OLEH MENKES PADA TANGGAL 18 JULI 2012 • DISAKSIKAN OLEH MENPAN DAN WAKIL OMBUDSMAN

  38. AMBILLAH PERAN DALAM PERUBAHAN ORGANISASI Memulai Perubahan Change Sponsor Change Target Anda diminta untuk mengubah sesuatu Change Agent Menerapkan dan menyesuaikan perubahan dengan kelompok anda

  39. MERUBAH KEBIASAAN YANG SUDAH MENAHUN , PERLU ADANYA KOMITMEN UNTUK BEKERJA KERAS, CERDAS , DAN SABAR Terima Kasih

More Related