R APAT KERJA KESEHATAN NASIONAL - KEMENTERIAN KESEHATAN RI 19 MARET 2013

1. PENGUATAN TATAKELOLA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH DALAM RANGKA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI RAPAT KERJA KESEHATAN NASIONAL - KEMENTERIAN KESEHATAN RI 19 MARET 2013

2. VISI MASYARAKAT SEHAT YANG MANDIRI DAN BERKEADILAN MISI 1 MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT, MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, TERMASUK SWASTA, DAN MASYARAKAT MADANI 2 MELINDUNGI KESEHATAN MASYARAKAT DENGAN MENJAMIN TERSEDIANYA UPAYA KESEHATAN 3 MENJAMIN KETERSEDIAAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN 4 MENCIPTAKAN TATAKELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DIJABARKAN DALAM TUGAS POKOK & FUNGSI YANG HARUS DILAKSANAKAN DENGAN TATAKELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK – TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, & PARTISIPASI - DENGAN DILANDASI NILAI-NILAI LUHUR KEMENTERIAN KESEHATAN VALUES PRO RAKYAT, INKLUSIF, RESPONSIF, EFEKTIF, & BERSIH

3. TANTANGAN AKUNTABILITAS KEUANGAN & KINERJA PERUMUSAN KEBIJAKAN & PERENCANAAN PENGANGGARAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENGENDALIAN INTERN YANG HANDAL FIT & PROPER DENGAN KARAKTERISTIK KEMENKES RI PENATAUSAHAAN PELAPORAN MONITORING & EVALUASI

4. TITIK KRITIS PELAKSANAAN ANGGARAN KEMENKES Rawan penyelewengan - tertib administrasi dengan pengendalian yang memadai terutama karena perbedaan kultur birokrat – non birokrat Penyerapan Anggaran sesuai Disbursement Plan Keuangan negara dikelola secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan Termasuk pengelolaan perjalanan dinas yang efektif, efisien, dan akuntabel – penggunaan aplikasi perjalanan dinas – pengendalian terintegrasi Belanja: • Akuntabilitas pengelolaan aset dari perencanaan s.d. Penghapusan. • Sistem Informasi Aset • Pengadaan secara elektronik • Probity audit untuk PBJ dengan nilai materiil • > Rp100M TOTAL ANGGARAN 2013: 34,58 TRILIUN

5. POTRET AKUNTABILITAS KEUANGAN KEMENKES – HASIL AUDIT BPK KELEMAHAN SPI • PenyusunanLaporanKeuangansecaraberjenjangbelumefektifsehinggamasihterjadiperbedaansaldoakunantar unit akuntansi • Sistem Penatausahaandan Pelaporan PNBP Rumah Sakit belum andal • Penyajian piutang belum andal, terutama piutang Rumah Sakit • Penatausahaan BMN belumtertib, penyajian nilai BMN belum akurat, terjadi perbedaan nilai di Satker • Hibah BMN yang belumtercatat • BMN yang belumdapat dioptimalkan, karena masih dikuasai pihak ketiga • Kesalahan klasifikasi belanja • Penatausahaan Persediaan pada Satker belum andal • Pengadaan barangyang belum dimanfaatkan

6. POTRET AKUNTABILITAS KEUANGAN KEMENKES – HASIL AUDIT BPK KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN • PengadaanBarangdanJasatidaksesuaidenganketentuan • Penetapan HPS yang belum cermat, mengakibatkan inefisiensi • RealisasiBelanja Modal yang tidaksesuaidenganketentuan • Dendaatasketerlambatanpenyelesaianpekerjaan • RealisasiBelanjaHibah yang belumdiajukanpengesahannya

7. MENUJU WTP Optimalkan Peran Inspektorat 1 Independency Profesionalism Reviu Laporan Keuangan oleh Inspektorat dilaksanakan dengan Cermat dan Profesional Assurance & Consulting 2 Statement of Responsibility Adequate Assurance Full Disclosure 3 Respon yang Cepat dan Konstruktif atas Temuan Audit BPK(sebelum Exit Meeting) Quick Response & Correction Reasonable Assurance Effective Communication

8. ... YANG PALING BAIK SEKARANG ADALAH MENCEGAH, KALAU SUDAH TERJADI PENYIMPANGAN DAN ADA KERUGIAN NEGARA, TIDAK SEMUDAH ITU KERUGIAN DIKEMBALIKAN. BANYAK SAUDARA KITA YANG HARUS MENJALANI PROSES HUKUM KARENA KHILAF ATAU SALAH SEHINGGA DINYATAKAN BERSALAH SECARA HUKUM ... ... BERKAITAN DENGAN MANAJEMEN ANGGARAN, SAYA INGIN TIDAK ADA LAGI KASUS APAPUN YANG BERKAITAN DENGAN SEKTOR KESEHATAN. KARENA SEKARANG INI MUDAH SEKALI DIKETAHUI .... DISAMPAIKAN DALAM SIDANG KABINET TERBATAS, KEMENKES – RABU, 1-08-2012

9. INDONESIA YANG BERSIH, AKUNTABEL, & BEBAS DARI KORUPSI .... NIAT BAIK SEKALIGUS KOMITMEN, BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENCEGAHAN KORUPSI, PENEGAKAN HUKUM DILAKSANAKAN SEADIL-ADILNYA, PENEGAKAN HUKUM HARUS BEBAS DARI SEGALA TEKANAN .....

10. PERBAIKAN INPUT & PROSES OUTPUT & OUTCOME YANG DIHARAPKAN REFORMASI BIROKRASI YANG SEBENAR-BENARNYA Kemenkes RI yang Bersih danBebas KKN MANAJEMEN PERUBAHAN (MIND SET & CULLTURE SET) KEMENKES RI KINERJA KEMENKES RI PENGUATAN PENGAWASAN PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA Efektivitasdan Efisiensi Kegiatan Kemenkes RI PENATAAN & PENGUATAN ORGANISASI EXPECTATION GAP PENATAAN SDM & APARATUR HARAPAN & KEBUTUHAN STAKEHOLDERS PeningkatanKualitas Pengambilan KebijakanBidang Kesehatan PENATAAN PERATURAN & PER-UU PENATAAN TATALAKSANA PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK Peningkatan KualitasLayananPublik Kemenkes RI

11. LET MANAGERS MANAGE DALAM PENGENDALIAN INTERN SETIAP LEVEL MANAJEMEN SESUAI DENGAN KEWENANGAN & TUPOKSINYA BERTANGGUNGJAWAB ATAS PENYELENGGARAAN PENGENDALIAN INTERN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA (PENDAPATAN & BELANJA) BENTUK PENGENDALIAN YANG DITERAPKAN BERDASARKAN KARAKTERISTIK YANG ADA PADA SETIAP LEVEL MANAJEMEN

12. IMPLEMENTASI PENGENDALIAN PERENCANAAN • KESESUAIAN DENGAN KEGIATAN – ROUTING SLIP PENGAJUAN ANGGARAN • OTORISASI BERJENJANG • PROGRAM KERJA YANG JELAS (INPUT, PROSES, OUTPUT, & OUTCOME) TONE AT HE TOP COMMITMENT PELAKSANAAN VALUES • SUPERVISI MEMADAI • KENDALI MUTU TERHADAP KEPATUHAN STANDAR KERJA • KONTROL HUBUNGAN (MIS. SPPD DENGAN DAFTAR KEHADIRAN) CONTINUITY PERTANGGUNG JAWABAN • STANDAR WAKTU PENYERAHAN PERTANGGUNGJAWABAN • CHECK LIST KELENGKAPAN DOKUMEN SPJ

13. IMPLEMENTASI PROFESIONALISME STANDAR UMUM STANDAR PEKERJAAN LAPANGAN Kompetensi SDM memadai dan Pelatihan Mencukupi Independensi Kemahiran Profesional Perencanaan yang Baik serta Supervisi yang memadai Pemahaman yang Memadai atas Pengendalian Intern Bukti Transaksi yang Kompeten Mempertimbangkan Risiko dan Kualitas Lingkungan Pengendalian Inherent Risk Control Risk Detection Risk Proses vsTradisi Berdasarkan Kebiasaan Prosedural & Bernilai Tambah MEMBIASAKAN YANG BENARBUKANMEMBENARKAN YANG BIASA

14. PENDAMPINGAN BPKP DI KEMENKES RI TELAH SEDANG RENCANA • PENDAMPINGAN REVIU LK TINGKAT KEMENTERIAN, ESELON 1, & SATKER • PENDAMPINGAN PENYUSUNAN LK TINGKAT SATKER DAERAHPROV./KAB./KOTA OLEH33 PERW. BPKP SELURUH INDONESIA (SEMESTERAN & TAHUNAN) • AUDIT KINERJA BOK • AUDIT OPERASIONAL JAMKESMAS • AUDIT OPERASIONALJAMPERSAL • VERIFIKASI PEMBANGUNAN GEDUNG BRAIN CENTER • VERIFIKASI TAGIHANLAINNYA • VERIFIKASI PEMBANGUNAN GEDUNG BALITBANG • PENYUSUNAN APLIKASI SIM HP DI ITJEN • PENYUSUNAN APLIKASI SPPD DI DITJEN GIZI&KIA (OLEH PUSINFOWAS BPKP) • PEMBINAAN PENYELENGGARAANSPIP • DIAGNOSTIC ASSESSMENT DI BEBERAPA UNIT ES.I • PENGEMBANGAN PROBITY AUDIT PBJ • ( > 100 M)

15. BPKP SIAP MENGAWALAKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN KEMENKES RI . 33 PERWAKILAN DI SELURUH PROVINSI

16. TERIMA KASIH Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jalan Pramuka No 33 Jakarta 13120 Telepon (021) 85910031 (hunting) Web: http://www.bpkp.go.id . 16