1 / 16

Resiko Korupsi dalam REDD +

Resiko Korupsi dalam REDD +. Oleh : Team Expert. Kenapa Kita Bicara Korupsi dalam REDD?. Good Governance. Lestari. Hutan. Dikelola. Korupsi. Rusak. Insentif. Lestari. REDD. Korupsi. Rusak. Akar Masalah Deforestasi Dan Degradasi Hutan. Tata Ruang (RTRWP Vs TGHK) Tenurial

caden
Download Presentation

Resiko Korupsi dalam REDD +

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. ResikoKorupsidalam REDD+ Oleh: Team Expert

  2. Kenapa Kita BicaraKorupsidalam REDD? Good Governance Lestari Hutan Dikelola Korupsi Rusak Insentif Lestari REDD Korupsi Rusak

  3. AkarMasalahDeforestasi Dan DegradasiHutan • Tata Ruang (RTRWP Vs TGHK) • Tenurial • Unit Manajementidakefektif • Governance lemah • Penegakanhukumlemah • Faktorpendukung

  4. TitikRawan Yang PerluDiwaspadai • Deforestasi + Degradasi = Insentif

  5. RantaiKebijakan Dalam REDD+

  6. RancangandanpengembanganStrategi REDD+ Nasional • PembuatanDokumenStranasdimanfaatkanolehkepentinganpihaktertentuUntukMengakomodirkepentingannyasupayamendapatkankeuntungan, baikberupaFinansialmaupunmelindungipraktekkorup yang sudahterjadi • LatarbelakangstranasmenjelaskanakarmasalahDegradasidanDeforestasiHutan, NamunApakahStrategi yang dibuatmenyelesaikanmasalah yang dijelaskandalamlatarBelakang?

  7. AkarMasalah • BeberapaStrategi yang dibuat: • SVLK dan PHPL (MelegalkanPelanggaranAdministrasi Negara/ Indikator 1.1 Legalitasperizinan) • MendorongPembentukan KPH (Tidaksesuaidengan UU 41 tahun 1999/ Tahapke 4 dalamperencanaankehutanan/ Keputusan MK pasal 1 point 3)

  8. Kajiandanpengembangankebijakan • Ketikamunculkonflikperizinandisemenanjungkampar, menhutmembentuk TIM untukrisetdikawasantersebut. Risetiniberfungsiuntukmeredamkonflikdanmembenarkankebijakan yang sudahdiambil. • Hasilrisetmembolehkanoperasionalperusahaandenganperbaikansistemtata air. Namuntidakmenjawabtuntutandanhasilnyatidakdipublikasikandandiujiolehotoritasilmiah yang setara. • KontroversiGambutKedalaman 3 m : Kebijakanpembangunan HTI danKebijakanPerlindunganLingkunganHidup

  9. PengaturanAlokasiHakKarbon • Siapakah yang berhakataskarbon? Negara, Pemerintah, pemerintahdaerah, perusahaanataukahmasyarakat. • Jikaikutaturan yang adapadasaatinihampir 100% hutandikuasaiolehnegara (TGHK), sebagianbesarhutansudahdiberikanizinpengelolaanolehnegarakepadapemegangkonsesi, tidakadahutanadat yang diakui, belumadahutankemasyarakatanmaupunhutandesa yang sudahdisyahkan • Pihak yang diuntungkan: private sektor, masyarakatakanjadipenontonjikatidakadaperubahankebijakan. • BagaimanadenganmandatDemokrasiekonomidalam UUD? Bagaimana pula denganPutusan MK terhadappasal 1 point 3 UU 41?

  10. KlarifikasiataureformasiPemilikan Tanah • Tingginyakonflikagrariadiprovinsiriaumenandakanbahwamasyarakatbutuhlahan. • Tidakada data yang akurat yang menjelaskanluaspenguasaantanaholehmasyarakat, • Berapaluaslahan minimal supayabisahidupsejahtera; • Tidakadaaturantentangpembatasanpenguasaanlahan

  11. DesainMekanismePembagianManfaat • Seharusnya yang menerimamanfaat paling besaradalahkelompok yang mendapatkandampakterbesarapabilamekanismedijalankan. • Masyarakat yang beradadisekitarhutanberpotensikehilanganmanfaatekonomidarihutantersebutdantidakbisalagiuntukmemperluaslahanpertaniannya. • Contohlainnya: Mekanismebagihasilpusatdaerahdalamhal MIGAS • Apakahmasyarakatmendapatkanpersentaseterbesaratauterkecil? Atauseolaholahbesartetapiternyatakecil.

  12. DesaindanimplementasiPerlindungan (Saveguard) • Apakahhakhakmasyarakatdilindungidalampembuatankebijakan.

  13. Identifikasipihak yang memenuhisyaratuntukmelakukankegiatan REDD+ • PermenhutPengelolaanKarbonHutan: SeluruhIzinusahakehutanandiperbolehkanuntukmelaksanakankegiatan REDD+ • Fakta: Hampirseluruhkawasanhutandiprovinsiriausudahdiberikanizinusahakehutanan (IUPHHK-HA dan IUPHHK-HT) • Hutanadatdanhutanrakyatmaupunhutandesabelumteridentifikasi. • Khususuntukhutandesa, wilayahadministratifdesabelumdipetakandenganbaik, penyimpangandefinisidesamenjadipemukiman (Contoh: istihahdesadalamkawasanhutan)

  14. AlokasiKonsesiUntuk REDD • PenguasaanHutanprovinsiriauhanya 2 perusahaan(Monopolipenguasaanhutan?) • Hampirtidakadakawasanhutan yang belumdibebaniizin • Banyakizinkonsesi yang melanggar Tata Ruang (Nasional, ProvinsidanKabupaten) maupun TGHK. • Tidakadainformasi yang dibukakepadapublikkawasan yang bolehdiberikanizinkonsesi. • Jualbelikonsesidenganmemunculkanistilah Join operation, dll.

  15. Persiapanrencanapenggunaanlahanawal • Prakondisikawasan yang bisadiajukanuntuk REDD, contohnyamoratorium perizinan. • Kejelasanfungsikawasanhutan, • Kejelasanpenguasaandanpemilikankawasanhutan • Kejelasanluaskawasanhutandangambut yang harusdilindungi • KejelasanRencana Tata Ruang • Banyakkawasan yang secaraeksistingmerupakanperkebunandanpemukimanmasyarakatmasuk area moratorium. • Beberapakawasan yang masihberhutandanbelumdibebaniizinjustrutidakmasukkedalam area moratorium.

More Related