150 likes | 721 Views
HUKUM KEBIASAAN INTERNASIONAL. Bersifat tidak tertulis dan diturunkan dari praktek-2 nyata negara-2 dlm jangka waktu yg lama. Dan u/ diterima sbg hukum, suatu kebiasaan haruslah dilakukan scr terus menerus, meluas dan seragam serta konsisten diantara bangsa-2.
E N D
Bersifat tidak tertulis dan diturunkan dari praktek-2 nyata negara-2 dlm jangka waktu yg lama. Dan u/ diterima sbg hukum, suatu kebiasaan haruslah dilakukan scr terus menerus, meluas dan seragam serta konsisten diantara bangsa-2. • Ex ; Hak suatu negara u/ memanfaatkan laut bebas u/ penangkapan ikan, navigasi, penerbangan dan kapal selam • Traktat bisa mjd sumber pembentukan hukum kebiasaan internasional meski traktat hanya mengikat negara-2 yg meratifikasinya ttp kebiasaan dpt diambil dr isi traktat tsb. • Beberapa Hukum Kebiasaan Internasional yg telah dikodifikasikan a.l: konvensi wina 1969, yg telah mengkodifikasi hukum kebiasaan internasional bhw traktat diebntuk scr sah akan mengikat para pihak dan harus melaksanakan dengan itikad baik
Bukti-2 kebiasaan Internasional : • - Korespondensi Diplomatik • - Press realease • - Legislasi Negara • - Pola suatu perjanjian Internasional • - resolusi PBB • dll • Dasar Hukum : pasal 38 (1) b Statuta Mahkamah Internasional
Ada 2 dasar/ element yg harus ada dalam kebiasaan internasional : • Praktek-2 yg dilakukan o/ negara-2 yg meliputi : - jangka waktu - Konsistensi Pelaksanaan - sifat umum dari tindakan - perndapat para sarjana hukum yg telah diakui 2. OPINIO JURIS SIVE NECESSITATIS pengakuan subyektif dari negara-2 yg melakukan kebiasaan internasional t3 dan kehendak u/ mematuhi kebiasaan internasional tsb sbg sbh hukum yg memberikan hak dan kewajiban bagi negara-2 tsb
Asas PACTA SUNT SERVANDA merupakan prinsip dari Hukum Kebiasaan Internasional yg memberikan efek yg mengikat dari sbh traktat. • dasar hukum pasal 38 (1) Statuta Mahkamah Internasional • suatu negara bisa melakukan penolakan thd sbh kebiasaan internasional. Contoh kasus : ANGLO NORWEGIAN FISHERIES CASE (1951)
PRINSIP-PRINSIP HUKUM UMUM • Dasar Hukum : • pasal 38 (1) huruf c Statuta Mahkamah Internasional • “The general Principles of law recognized by civilized nations” • “prinsip-2 hukum umum yang diakui oleh bangsa-2 yang beradab”
PENTINGNYA PRINSIP-2 HUKUM UMUM : • 1. U/ mencegah non-liquet (tidak ada aturan yang mengatur) • 2. kedudukan Mahkamah Internasional menjadi lebih kuat; • 3. bermanfaat bagi perkembangan hukum internasional. • Ada batasan-2 dalam Pemakaian Prinsip-2 hukum umum, yi: • 1. pemakaian prinsip hukum umum harus sesuai dengan prosedur dari suatu peraturan, yang merupakan prinsip dasar dari pembentukan hukum; • 2. Tidak dapat diganggu gugat; • 3. Universal/ umum
BENTUK-2 PRINSIP-2 HUKUM UMUM : • 1. EQUITY • 2. Ex aequo et bono psl. 38 (2) Statuta MI • 3. Jus Cogens psl. 53 Konvensi Wina 1969 • 4. Good faith • dsb