DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

1. TATA CARA PERIZINAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK (BerdasarkanPeraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2013) DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Jakarta, 17 Januari 2014

2. USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK • Usaha PenyediaanTenagaListrik • UntukKepentinganUmum • UntukKepentinganSendiri A. Usaha PenyediaanTenagaListrikUntukKepentinganUmum • TerdiriAtasjenis Usaha: Dapatdilakukansecara Terintegrasi berdasarkan Wilayah Usaha Pembangkitantenagalistrik, Transmisitenagalistrik, Distribusitenagalistrik, dan /atau PenjualantenagaListrik B. Usaha PenyediaanTenagaListrikUntukKepentinganSendiri • TerdiriAtasjenis Usaha: Pembangkitantenagalistrik, Pembangkitantenagalistrikdandistribusitengalistrik; atau Pembangkitantenagalistrik, transmisitenagalistrikdandistribusitenagalistrik.

3. USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM • DiselenggarakanberdasarkanIzin Usaha PenyediaanTenagaListrik(IUPL) yang diterbitkanolehMenteri/ Gubernur/ Bupati-Walikotasesuaikewenangannya. Permen ESDM No. 35/2013 hanya mengatur pemberian izin yang menjadi kewenangan Menteri ESDM. • KewenanganMenterimenerbitkanIUPL untuk: • Badan Usaha yang wilayahusahanyalintasprovinsi; • Badan Usaha Milik Negara (BUMN)  PLN; • Badan Usaha yang menjualtenagalistrikdan/ataumenyewakanJaringanTenagaListrikkepadaPemegang IUPL padapoin a dan b. • DilaksanakanolehBadan Usaha berbadanhukum Indonesia (BUMN, BUMD, Swasta, Koperasi, SwadayaMasyarakat).

4. USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN UMUM (2) • PenetapanIzin Usaha PenyediaanTenagaListrik • IzinUsaha PenyediaanTenagaListrikSementara (IUPLS) (kecuali untuk usaha Penjualan) • ditetapkanDirekturJenderal, denganJangkaWaktu 2 tahundandapatdiperpanjang 1 kali • UntukPLTP jangkawaktu yang diberikan 3 tahundandapatdiperpanjang. • UntukIUPLSberadadikawasanhutanjangkawaktu yang diberikan 4 tahundandapatdiperpanjang. • Izin Usaha PenyediaanTenagaListrik (IUPL) • ditetapkanMenteri, denganjangkawaktu paling lama 30 tahundandapatdiperpanjang. • Pemegang IUPLmelaporkan kegiatan usahanya setiap 6 bulan kepada Direktur Jenderal. • IUPL harusdiubahapabilaterdapatperubahankapasitaspembangkittenagalistrik, jenisusaha, namabadanusaha,atauwilayahusaha. • IUPLberakhirkarenahabismasaberlakunyadantidakdiajukanperpanjangan, dikembalikanolehpemegangIzin Usaha PenyediaanTenagaListrik,ataudicabutolehMenteri.

5. USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI • Kewenangan Menteri : usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang fasilitas instalasinya lintas provinsi. • DilaksanakanolehInstasiPemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha berbadanhukum Indonesia (BUMN, BUMD, Swasta, Koperasi, SwadayaMasyarakat) , danPerseorangan. • Penetapan Izin untuk KepentinganSendiri • IzinOperasi (IO) • Kapasitas > 200 kVA • ditetapkanMenteri, denganJangkaWaktu 10 tahundandapatdiperpanjang • melaporkan kegiatan usahanya setiap 6 bulan • SuratKeteranganTerdaftar • Kapasitas > 25 kVA s/d 200 kVA • DiterbitkanSuratKeteranganTerdaftarolehDirekturJenderal. • melaporkan kegiatan usahanya setiap 12 bulan • PenyampaianLaporankepadaDirekturJenderal • Kapasitassampaidengan 25 kVA

6. PROSEDUR PERMOHONAN IUPL SesuaiPermen ESDM Nomor35/2013 • PersyaratanIUPL Sementara • PersyaratanAdministratif: • Identitaspemohon; • ProfilPemohon; • NomorPokokWajibPajak (NPWP). • PersyaratanTeknis: • Studikelayakanawal; • suratpenetapansebagai calon pengembang UPL daripemegangIUPL selakucalonpembelitenagalistrik atau penyewa Jaringan Tenaga Listrik untukusahapembangkitan, usahatransmisi, atauusahadistribusitenagalistrik. Permohonan IUPL Sementara kepada Dirjen 20 harisetelah permohonanditerima lengkap PenerbitanIUPL Sementara OlehDirjen • Persyaratan IUPL • PersyaratanAdministratif: • Identitaspemohon; • Pengesahansebagai badan hukum Indonesia; • Profilpemohon; • NPWP; dan • Kemampuanpendanaan. • PersyaratanTeknis: • Studi kelayakan IUPL; • Lokasi instalasi kecuali untuk Usaha Penjualan Tenaga Listrik • izinlokasidariinstansi yang berwenang kecuali untuk Usaha Penjualan Tenaga Listrik; • Diagram satu garis (single linediagram); • Jenis dan kapasitasusaha; • Jadwal Pembangunan; • JadwalPengoperasian • persetujuan harga jual tenaga listrik dan • Kesepakatanjualbeli TL  untuk Usaha Pembangkitan • Kesepakatansewajaringan untuk Usaha Transmisi atau Distribusi • Penetapanwilayahusaha (sesuai Permen ESDM No 28/2012) dan RUPTL untuk Usaha Distribusi, Penjualan, atau Terintegrasi • Persyaratan Lingkungan •  Sesuaiperaturanperundang-undangan di bidangperlindungandanpengelolaanlingkunganhidup 30 harisetelah permohonanditerima lengkap PermohonanIUPL kepada Menteri melalui Dirjen PenerbitanIUPL OlehMenteri

7. PROSEDUR PERMOHONAN IZIN OPERASI SesuaiPermen ESDM Nomor35/2013 PermohonanIO kepada Menteri melalui Dirjen 14 harisetelah permohonanditerima lengkap Penerbitan IO OlehMenteri • Persyaratan IO • PersyaratanAdministratif: • Identitaspemohon; • Profil perusahaan; • NomorPokokWajibPajak (NPWP). • PersyaratanTeknis: • Lokasi instalasi termasuk tata letak(gambar situasi); • Diagram satu garis (single linediagram); • JenisdanKapasitasinstalasipenyediaantenagalistrik; • Jadwal pembangunan;dan • Jadwalpengoperasian; • Persyaratan Lingkungan •  Sesuaiperaturanperundang-undangan di bidangperlindungandanpengelolaanlingkunganhidup