KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIREKTORAT PENYULUHAN PELAYANAN DAN HUMAS

1. KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DIREKTORAT PENYULUHAN PELAYANAN DAN HUMAS PERPAJAKAN BAGI YAYASAN

2. PER MENKEU • -PMK No.246/2008 s.t.t.d 154/2009 (BeasiswadikecualikandrObjekPPh) • PMK No.245/PMK.03/2008 (HartaHibah, Bantuan, AtauSumbangan • Yang TidakTermasukSebagaiObjekPajakPenghasilan) • PMK No. 80/2009 (SisaLebih Yang DiterimaAtauDiperolehBadanAtau • LembagaNirlaba Yang BergerakDalamBidangPendidikan Dan/AtauBidang • Penelitian Dan Pengembangan,YangDikecualikan Dari ObjekPPh) PER DIRJEN - PER No.44/2009 (PELAKSANAAN PENGAKUAN SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA NIRLABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK PENGHASILAN)

3. SUBJEK PAJAK Pasal 2 ayat (1) hurufb UU PPh BADAN PT, CV, BUMN/BUMD, FIRMA, KONGSI, KOPERASI, DANA PENSIUN, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, YAYASAN, ORMAS, ORSOSPOL, LEMBAGA

4. SEJARAH PERLAKUAN PERPAJAKAN BAGI YAYASAN BUKANSUBYEK PAJAK DIVIDEN YG DITERIMA YAYASAN BUKANOBYEK PAJAK UU PPhThn 1983 SUBYEK PAJAK DIVIDEN YG DITERIMAYAYASAN BUKANOBYEK PAJAK UU PPhThn 1994 SUBYEK PAJAK DIVIDEN YG DITERIMAYAYASAN MERUPAKANOBYEK PAJAK UU PPhThn 2000 SUBYEK PAJAK DIVIDEN YG DITERIMAYAYASAN MERUPAKANOBYEK PAJAK UU PPhThn2008

5. PENGHASILAN BAGI YAYASAN PENDIDIKAN YANG TERMASUK OBJEK PAJAK

6. PENGHASILAN BAGI YAYASAN PENDIDIKAN YANG TERMASUK BUKAN OBJEK PAJAK

7. BIAYA-BIAYA YANG BOLEH DIKURANGKANOLEH YAYASAN Pasal 6 ayat (1) jo. Pasal 9 ayat (1) UU PPh • Psl 11 dan 11A UU PPh Pasal 6 ayat (1) huruf g

8. CONTOH BIAYA-BIAYA YANG BOLEH DIKURANGKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN ANTARA LAIN 1. Gaji / tunjangan / honorarium pimpinan / dosen / pengajar / karyawan; 2. Biayaumum / administrasi; 3. Biayapublikasi / iklan; 4. Biayakendaraan; 5. Biayakemahasiswaan; 6. Biayaujian semester; 7. Biayasewagedung & utilities (telepon, air, listrik); 8. Biayalaboratorium; 9. Biayapenyelenggaraanasrama; 10. Bunga bank danbiaya bank lainnya; 11. Biayapemeliharaankampus; 12. Biayapenyusutan; 13. Kerugiankarenapenjualan / pengalihanharta; 14. Biayapenelitiandan pengembangan; 15. Biayabeasiswadanpelatihan dosen/pengajar/karyawan; 16. Biayapembelianbukuperpus- takaandanalat-alatolahraga & peraga; 17. Subsidi/beasiswa yang kurang mampu; 18. PajakBumidanBangunan (PBB) bagi yang terkena.

9. PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BRUTO - BIAYA YANG DIPERBOLEHKAN = PENGHASILAN KENA PAJAK DikenakanPPhjikadalamjangkawaktu 4 (empat) tahuntidakdigunakanuntukmengembangkanataumeningkatkanprasaranapendidikan yang dimiliki Tidak dikenakanPPhbiladigunakan untuk mengembangkan / meningkatkanprasaranapendidikan yang dimiliki

10. MENGEMBANGKAN / MENINGKATKAN PRASARANA PENDIDIKAN 1. Membelitanahuntukmembangunprasaranapendidikan; 2. Membangungedungsaranapendidikan; 3. Membangunasramamahasiswa; 4. Membangunrumahdinas guru, dosen, ataukaryawan; 5. Melengkapiperalatanlaboratorium, perpustakaan termasukbuku-buku; 6. Melengkapisaranaolahraga; 7. Membeliinventariskantor.

11. TARIF PPh TERUTANG

12. TARIF WP BADAN – Omzet sampaidengan50 M WP Badan dengan Omzet s.dRp50 Mmendapatkanfasilitaspengurangantarif Fasiltas pengurangan tarifsebesar50%daritarifpasal 17 untuk Omzetsampaidengan 4,8 M (pasal 31 E) sisaomzet yang telahdikurangibagian 4,8 M tetapmenggunakantarifpasal 17 (Pasal 31E UU PPh )

13. CONTOH PENGHITUNGAN (omzet di atas 50M) PENGHASILAN DARI PEMBAYARAN SISWA : Rp1.200.000.000 PENGHASILAN DARI BUKAN OBJEK PAJAK : Rp 100.000.000 + TOTAL PENGHASILAN : Rp1.300.000.000 BIAYA-BIAYA YANG DIPERBOLEHKAN : Rp 750.000.000 - PENGHASILAN NETO : Rp 550.000.000 KOMPENSASI KERUGIAN : Rp 0 - PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF Rp 100.000.000 - PENGHASILAN KENA PAJAK : Rp 450.000.000 PPh TERUTANG : 25%xRp450.000.000 : Rp 112.500.000

14. CONTOH PENGHITUNGAN(Omzet s.d. 50M) (4,8M/Total Omzet) X PKP (4.800.000.000/30.000.000.000) X 5.000.000.000 Contoh : Yayasan X tahun 2009 Total Penghasilan (Omzet) = Rp. 30.000.000.000 Penghasilan Kena Pajak (PKP) = Rp. 5.000.000.000

15. KREDIT PAJAK YANG DIPERBOLEHKAN UNTUK MENGURANGI PPh TERUTANG • Pemotonganataspenghasilanygdibayarkanberupahadiah, bunga, deviden, sewa, royalty danjasa-jasalainnyaselainObjekPPhPsl 21 PPh PASAL 23 PPh PASAL 25 angsuranpajakdalamtahunpajakberjalan yang harusdibayarsendiriolehWajibPajakuntuksetiapbulan

16. KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAGI YAYASAN

17. BANTUAN, SUMBANGAN, HIBAH DARI PIHAK LUAR YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BAGI PEMBERI BANTUAN, SUMBANGAN, HIBAH BiayaBeasiswa, Magang, Pelatihandalamrangkapeningkatankualitas SDM; 2. SumbanganFasilitasPendidikan;

18. KEWAJIBAN PPN YAYASAN Tidak menyerahkan BKP menyerahkan BKP Tidak dikukuhkan PKP Penyerahan tidak lebih dari Rp 600.000.000 Penyerahan telah lebih dari Rp 600.000.000 Wajib dikukuhkan PKP

19. Terima Kasih Lunasi Pajaknya, Awasi Penggunaannya! • BANGGA BAYAR PAJAK

20. PERHATIAN • UNTUK KEPERLUAN PENYULUHAN, BAHAN PRESENTASI INI (SLIDE) DAPAT DIMODIFIKASI ATAU DIKONDISIKAN SESUAI DENGAN KEPERLUAN SEPERTI DENGAN MENAMBAH ATAU MENGURANGISLIDE YANG ADA.