Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar

1. STRATEGI PELAKSANAAN SEKOLAH DASAR BERSIH DAN SEHAT ( SD-BERSIH SEHAT ) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH DASAR

2. STRATEGI PELAKSANAAN SD-BERSIH SEHAT

3. STRATEGI PELAKSANAAN SD-BERSIH SEHAT MANAJEMEN PELAKSANAAN SD-BERSIH SEHAT • PEMBENTUKAN / PENGUATAN FORUM KOORDINASI ANTAR SEKOLAH • 2.PEMBENTUKAN / PENGUATAN TIM PELAKSANA • ( Kepalasekolah, Guru , OrTu, Toga, TokohAdat, Toma) • 3.PENINGKATAN KAPASITAS SEKOLAH (perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monev, pelaporandanpengelolaanpengetahuan) melibatkankomitesekolah. back

4. STRATEGI PELAKSANAAN SD-BERSIH SEHAT PENYEDIAANSARANA DAN PRASARANA SD-BERSIH SEHAT back

5. STRATEGI PELAKSANAAN SD-BERSIH SEHAT PENDIDIKAN BERSIH DAN SEHAT

6. STRATEGI PELAKSANAAN SD-BERSIH SEHAT Penciptaan Kondisi Ideal 1. Melakukan advokasi dan sosialisasi mengenai pentingnya pelaksanaan SD Bersih Sehat kepada warga sekolah untuk menyamakan persepsi dan mendapatkan dukungan/partisipasi dalam pelaksanaan program. Melakukan advokasi dan sosialisasi rjapelaksanaan program SD-Bersih Sehat, atau kondisi lingkungan sekolah

7. STRATEGI PELAKSANAAN SD-BERSIH SEHAT Penciptaan Kondisi Ideal • 2. Fihak sekolah memfasilitasi penyusunan peraturan yang dapat mendukung pelaksanaan SD-Bersih Sehat di sekolah. • Contoh: • Pihak Sekolahmenyusun peraturan terkait pelaksanaan kebersihan di sekolah dengan memberikan sanksi bagi wargasekolah, misalnya membuang sampahsembarangan , corat coret tembok dsb. • Pihak Sekolahmencanangkankegiatan yang mendorong tumbuhnya budaya sehat, tolong menolong, gembira, dan berkreasi terkait dengan progran SD Bersih Sehat • Sekolah mewajibkan kelas 3 (tiga) keatas untuk melaksanakan piket bersama untuk membersihkan dan merapikan kelas masing-masing. • Sekolah mengadakan lomba ruang bersih antar kelas.

8. STRATEGI PELAKSANAAN SD-BERSIH SEHAT Penciptaan Kondisi Ideal • 3. Sekolah menentukan kebijakan terhadap dukungan pendanaan pelaksanaan program SD-BERSIH SEHAT. Contoh: • Kepala sekolah mengeluarkan kebijakan penggunaan dana BOS untukpelaksanaan program SD-BERSIH SEHAT, sesuai aturan penggunaan dana BOS yang ada.

9. STRATEGI PELAKSANAAN SD-BERSIH SEHAT Penciptaan Kondisi Ideal • Pihak sekolah menjalin kemitraan dengan pemerintah daerah, dunia usaha dan industri, perguruan tinggi dan instansi terkait lainnya. • Contoh: • Sekolah bekerjasama dengan pihak lain dalam mendukung pelaksanaan SD-Bersih Sehat • Sekolah berkoordinasi dengan UPTD atau dinas terkait untuk mendapatkan fasilitasi dan bimbingan teknis dalam pelaksanaan program SD-Bersih Sehat

10. STRATEGI PELAKSANAAN SD-BERSIH SEHAT Penciptaan Kondisi Ideal Pihak sekolah membentuk jejaringsosialsebagai forum diskusidankoordinasipemangkukepentinganbaikindividumaupunlembaga yang memilikikomitmenterkaitpelaksanaan program SD-BERSIH SEHAT ataulingkungansekolah yang sehat. Contoh: Sekolah membuka peluang untuk memfasilitasi proses pembelajaran pelaksanaan program SD-BERSIH SEHAT dengan berbagai pihak terkait (sekolah lain, warga sekitar, pihak lainnya)

11. STRATEGI PELAKSANAAN SD-BERSIH SEHAT Pelibatan Para Pihak • 1. Pemerintah Pusat • Menetapkan peraturan-peraturan terkait SD-BERSIH SEHAT. • Menyusun pedoman/petunjuk teknis/modul dan stadarisasi SD-BERSIH SEHAT. • Advokasi dan sosialisasi kepada pengambil kebijakan. • Meningkatkan kemampuan para pelaku SD-BERSIH SEHAT melalui training dan lain sebagainya. • Melakukan pembinaan dalam upaya peningkatakan pelaksanaan SD-BERSIH SEHAT. • Melakukan monitoring dan evaluasi. • Menyediakan pendanaan Sekolah Dasar Bersih dan Sehat melalui Anggaran Pendapatan Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dana dekonsentrasi. • Memfasilitasi penyediaan anggaran Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui APBD untuk Sekolah Dasar Bersih dan Sehat; serta mengoptimalisasi pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dunia usaha atau dana lain yang tidak mengikat.

12. STRATEGI PELAKSANAAN SD-BERSIH SEHAT Pelibatan Para Pihak • Membantu dan memfasilitasi Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menyediakan fasilitas Sekolah Dasar Bersih dan Sehat yang meliputi sarana dan prasarana Sekolah Dasar Bersih dan Sehat • Memfasilitasi pelaksanaan penjaringan kesehatan pada peserta didik kelas satu yang baru masuk, pemeriksaan kesehatan berkala setiap enam bulan sekali terhadap seluruh peserta didik di semua kelas dan jenjang pendidikan,dan pelayanan kesehatan. • Memfasilitasi Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memastikan pelaksanaan pembinaan pengendalian faktor risiko lingkungan baik lingkungan fisik antara lain higiene dan sanitasi bangunan, pangan; pengelolaan sampah; penyediaan air bersih dan sarana sanitasi, pengelolaan limbah; penghijauan; dan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) setiap satu kali/minggu; maupun lingkungan mental social. • Memfasilitasi dan memastikan penyediaan sarana sanitasi sekolah sesuai dengan standar termasuk Sistem Pembuangan Air Limbah (SPAL); Jamban;sarana pembuangan sampah, air bersih, dan cuci tangan. • Memfasilitasi pelaksanaan upaya penyehatan lingkungan di sekolah.

13. STRATEGI PELAKSANAAN SD-BERSIH SEHAT Pelibatan Para Pihak • Memfasilitasi pengembangan model kantin sehat sekolah untuk dapat direplikasikan di sekolah lain. • Memfasilitasi Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menyediakan perlengkapan sarana kantin sehat sekolah. • Bekerjasama dengan dinas pendidikan Provinsi dan kabupaten/ Kota dan instansi terkait lainnya dalam memfasilitasi terwujudnya sekolah dasar bersih dan sehat. • Melakukan supervisi, monitoring, pengumpulan dan pengolahan data, pemetaan serta evaluasi pelaksanaan program sekolah dasar bersih dan sehat.

14. STRATEGI PELAKSANAAN SD-BERSIH SEHAT Pelibatan Para Pihak • 2. Pemerintah Provinsi • Memfasilitasi dan melaksanakan kebijakan teknis pengembangan, pembinaan dan pelaksanaan Sekolah Dasar Bersih dan Sehat. • Menyusun program pembinaan, bimbingan teknis, pelatihan, dan pengembangan Sekolah Dasar Bersih dan Sehat untuk kabupaten/kota. • Memberikan pembinaan dan bimbingan teknis dalam hal penyelenggaraan sekolah dasar bersih dan sehat. • Memfasilitasi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk memberikan pembinaan dan bimbingan teknis dalam hal penyelenggaraan sekolah dasar bersih dan sehat • Menyediakan pendanaan Sekolah Dasar Bersih dan Sehat melalui Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi. • Memfasilitasi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk menyediakan pendanaan Sekolah Dasar Bersih dan Sehat melalui Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. • Membantu dan memfasilitasi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk menyediakan fasilitas Sekolah Dasar Bersih dan Sehat yang meliputi sarana dan prasarana Sekolah Dasar Bersih dan Sehat.

15. STRATEGI PELAKSANAAN SD-BERSIH SEHAT Pelibatan Para Pihak • Memfasilitasi pelaksanaan penjaringan kesehatan pada peserta didik kelas satu yang baru masuk, pemeriksaan kesehatan berkala setiap enam bulan sekali terhadap seluruh peserta didik di semua kelas dan jenjang pendidikan,dan pelayanan kesehatan. • Memfasilitasi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk memastikan pelaksanaan pembinaan pengendalian faktor risiko lingkungan baik lingkungan fisik antara lain higiene dan sanitasi bangunan, pangan; pengelolaan sampah; penyediaan air bersih dan sarana sanitasi, pengelolaan limbah; penghijauan; dan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) setiap satu kali/minggu; maupun lingkungan mental sosial. • Memfasilitasi dan memastikan penyediaan sarana sanitasi sekolah sesuai dengan standar termasuk Sistem Pembuangan Air Limbah (SPAL); Jamban;sarana pembuangan sampah, air bersih, dan cuci tangan.

16. STRATEGI PELAKSANAAN SD-BERSIH SEHAT Pelibatan Para Pihak • Memfasilitasi pelaksanaan upaya penyehatan lingkungan di sekolah dilakukan di bawah bimbingan tenaga kesehatan Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. • Memfasilitasi pengembangan model kantin sehat sekolah untuk dapat direplikasikan di sekolah lain. • Memfasilitasi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk menyediakan perlengkapan sarana kantin sehat sekolah. • Bekerjasama dengan dinas pendidikan kabupaten/ Kota dan instansi terkait lainnya dalam memfasilitasi terwujudnya sekolah dasar bersih dan sehat. • Melakukan supervisi, monitoring, pengumpulan dan pengolahan data, pemetaan serta evaluasi pelaksanaan program sekolah dasar bersih dan sehat di masing-masing daerah.