Download
1 / 12
130 likes | 476 Views
TM – 12 MSDM HUBUNGAN INDUSTRIA L Oleh : Drs.Ec. Mudji Kuswinarno, MSi. Pengertian. Hubungan industrial : S uatu hubungan formal antara kelompok manajemen dan kelompok pekerja yang ada dalam suatu organisasi . Istilah lain dalam hubungan industrial adalah hubungan kerja.
E N D
TM – 12 MSDMHUBUNGAN INDUSTRIALOleh :Drs.Ec. Mudji Kuswinarno, MSi
Pengertian Hubungan industrial : • Suatu hubungan formal antara kelompok manajemen dan kelompok pekerja yang ada dalam suatu organisasi. • Istilah lain dalam hubungan industrial adalah hubungan kerja. • Kedua istilah ini tidak ada perbedaan yang prinsip sifatnya, karena hubungan kerja mencakup semua jenis organisasi, • sedangkan hubungan industrial digunakan untuk organisasi niaga atau industri.
Hubungankerjaadalah : Hubunganantaraburuhdanmajikan, yang terjadisetelahdiadakannyaperjanjianolehburuhdenganmajikandimanaburuhmenyatakankesanggupannyauntukbekerjapadamajikandenganmenerimaupahdandimanamajikanmanyatakankesanggupannyauntukmempekerjakanburuhdenganmembayarupah, perjanjian yang demikiandisebutperjanjiankerja.
DalammenjalankanHubungan Industrial itumasing-masingpelakumempunyaifungsi: PekerjadanSerikatPekerja, mempunyaifungsi : Menjalankanpekerjaansesuaikewajibannya Menjagaketertibangunakelangsunganproduksi Menyalurkanaspirasisecarademokratis Mengembangkanketerampilandankeahlian Memajukan perusahaan Memperjuangkan kesejahteraan anggota dan keluarganya Pengusaha dan OrganisasiPengusaha, mempunyaifungsi : Menciptakankemitraan Mengembangkanusaha Memperluaslapangankerja Memberikankesejahteraanpekerjasecaraterbuka, demokratisdanberkeadilan
MUNCUL DAN BERKEMBANGNYA SERIKAT PEKERJA Dampak Revolusi Industri terhadap gerakan Pekerja a. Perubahandalamproduksibarangdanjasa yang beralihdaritanganperseoranganketanganorganisasiindustri b. Beralihnyapengelolaanekonomidarisistemfeodaldanperorangan yang sifatnyastatismenjadisistem yang sifatnya impersonal dandinamik. Perubahan itulah yang kemudian melahirkan sistem kapitalis dan teori kekuatan pasar.
Yang berdampak menimbulkan ketidakserasian hubungan kerja antara majikan dan para pekerja. Dengan demikian lahirlah Serikat Pekerja. Serikat Pekerja adalah: Organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik diperusahaan maupun diluar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya
2.Latar belakang lahirnya Serikat Pekerja Timbulnyarevolusiindustrimerupakansumberkeresahanbagiparapekerjakarenamemangpadamasaituterdapatberbagaimacamkeadaan yang tidakmenguntungkanparapekerja, sepertiupahrendah, jam kerja yang panjang, kondisikerjatidakmanusiawi, yang semuanyaberpengaruhterhadapsikapparapekerjadenganpemilikorganisasi. Kondisisepertiinimenimbulkanreaksi.
Alasan-alasanparapekerjaberkeinginanuntukmemperjuangkankepentingannyadalammenghadapimanajemendenganmenggunakansaluranorganisasionalatauserikatpekerjaadalah : Hasratuntukdiakui, bahwadalamorganisasiserikatpekerjamempunyaihaksuarauntukmenentukannasibnyasendiri. MelaluiSerikatPekerjamempunyaikesempatandidengarpendapatnyadanmasalahnyaolehmanajemen. Para karyawandapatmeningkatkanpengetahuandalamberbagaibidangdiluartugasnya. Integritaskepribadianseseorangdirasakanmendapatpengakuandanpenghargaan yang wajar.
Pengertian Arbitrasi : • Dengar pendapat, dan • Penentuan sesuatu hal yang dipermasalahkan oleh dua belah pihak yang bertentangan oleh seorang atau beberapa orang yang dipilih oleh kedua belah pihak • Untuk membantu mencarikanpenyelesaian.
FAKTOR-FAKTOR YANG MENJADI PENYEBAB TIMBULNYA PERSELISIHAN/PERTIKAIAN YANG MEMERLUKAN ARBITRASI: • Upah dan gaji. • Jam kerja. • Syarat-syarat kerja. • Kesejahteraan sosial para karyawan dan lain-lain.
Peranan Pemerintah dalam Penyelesaian Perselisihan Perburuhan • Menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan tentang hubungan industrial dalam negara yang bersangkutan dan cara-cara penyelesaiannya dalam hal hubungan industrial itu terganggu. • Mengawasi pelaksanaan brbagai peraturan perundang-undangan tersebut. • Mencegah timbulnya perselisihan atau pertikaian perburuhan. • Bertindak selaku mediator apabila perselisihan atau pertikaian perburuhan terjadi sehingga diperoleh penyelesaian yang serasi antara lain dengan mempermudah prosedur yang ditempuh dalam proses arbitrasi.
