110 likes | 304 Views
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA. AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2014. JAKARTA, FEBRUARI 2014. Telah disampaikan melalui Surat Sesmenpera Nomor 633/SM/HK.04.03/10/2013 pada Tanggal 8 Oktober 2013 kepada Bappenas.
E N D
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSIKEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYATTAHUN 2014 JAKARTA, FEBRUARI 2014
TelahdisampaikanmelaluiSuratSesmenperaNomor 633/SM/HK.04.03/10/2013 padaTanggal 8 Oktober 2013 kepadaBappenas
PENETAPAN FOCAL POINT Focal Point adalahPNS yang akanmenjadipenghubung (PIC) antaraKemenperadenganBappenasdalamhalkoordinasiStranas PPK. Diutamakan yang menjadifocal point adalah PNS yang sudahmemahamisistempelaporanUKP4, TEPPAdan lain semacamnya. Catatan: • Bappenasmenghimbau agar focal point adalah PNS yang bertugasdi Biro PerencanaandanAnggarankarenasistemaplikasipelaporanumumnyaberadadi Biro PerencanaandanAnggaran. • Perludipertimbangkanpenetapan focal point adalah PNS yang bertugasdi unit kerja yang melakukanpemantauandanbertanggungjawabterhadapsubstansilaporan.
DRAF AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2014 YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA BAPPENAS PADA TANGGAL 8 OKTOBER 2013
AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2014 HASIL PEMBAHASAN BAPPENAS DAN UKP4 DENGAN WAKIL PRESIDEN, 16 JANUARI 2014 Catatan: Tulisan yang digarisbawahiadalahbagian yang sebelumnyatidaktercantumdalamdrafAksi PPK KemenperaTahun 2014 yang telahdikirimkanolehSesmenperakepadaBappenaspadatanggal 8 Oktober 2014.
AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2014 HASIL PEMBAHASAN BAPPENAS DAN UKP4 DENGAN WAKIL PRESIDEN, 16 JANUARI 2014 Catatan: • Tulisan yang digarisbawahiadalahbagian yang sebelumnyatidaktercantumdalamdrafAksi PPK KemenperaTahun 2014 yang telahdikirimkanolehSesmenperakepadaBappenaspadatanggal 8 Oktober 2014. • PerubahanAksi PPK Kemenpera 2014 berdasarkanhasilPembahasanantaraBappenasdan UKP4 denganWakilPresiden RI padaPertemuanTerbatasEvaluasiInpres No. 1 Tahun 2013 danAksi PPK Tahun 2014 yang telahdilaksanakanpadatanggal 16 Januari 2014.
GAMBARAN PROSES IMPLEMENTASI AKSI PPK MENTERI PERUMAHAN RAKYAT MengambilKeputusan BAPPENAS • Menyusunukurankeberhasilan B03, B06, B09, dan B12. • Menyiapkan data dukunguntukpengisian format 8 kolom. • MenyusunlaporanimplementasiAksi PPK. SECARA ONLINE LANGKAH 3 INSPEKTORAT Memantaupelaksanaanaksi. Memeriksalaporanpelaksanaanaksi. MelaporkankepadaMenteri. Menyampaikanhasillaporan final. BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN Memfasilitasipengisianhasillaporan final dariInspektorat (yang telahdisetujuiMenteri) kedalamsistem. LANGKAH 4 LANGKAH 2 PENANGGUNG JAWAB AKSI Menyusunlaporanpelaksanaanaksi. LANGKAH 1 PELAKSANA AKSI MelaksanakanaksisesuaiTusi.
RENCANA TINDAK LANJUT 1.Menyusun SK Menpera / Sesmenperatentangpembentukan Tim PelaksanaAksi PPK KemenperaTahun 2014 setelahInstruksiPresidenRepublik Indonesia tentangAksiPencegahandanPemberantasanKorupsiTahun 2014 ditetapkan. 2. PenanggungJawabAksimenyusun: a. UkuranKeberhasilan B03, B06, B09, dan B12, b. Menyiapkan data dukunguntukpengisian format 8 kolom. c. MenyusunlaporanimplementasiAksi PPK. 3. Inspektoratmengkoordinasikan(memeriksadanmelaporkepadaMenpera) danmemfinalkanlaporanimplementasiAksi PPK Kemenpera 2014 untukdapatdisampaikankepadaBappenasdan/atau UKP4. 4. Biro PerencanaandanAnggaranmemfasilitasipengisianhasillaporan final dariInspektorat (yang telahdisetujuiMenteri) kedalamsistem. • Catatan: • Unit kerjaEselon II Bappenas yang menanganiAksi PPK adalah:DirektoratAnalisaPeraturanPerundang-undangan, • DeputiBidangPolitik, Hukum, PertahanandanKeamanan.
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERIMA KASIH