1 / 47

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 07 TAHUN 201 9 TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI MELALUI PENYEDIA. Kasubdit Sistem Penyelenggaraan

lianner
Download Presentation

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 07 TAHUN 2019TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI MELALUI PENYEDIA Kasubdit Sistem Penyelenggaraan Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Manado, 2April 2019

  2. OUTLINE 02 JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI 03 PEKERJAAN KONSTRUKSI 01 PENGANTAR

  3. pengantar 01

  4. LATAR BELAKANG PERPRES 16 TAHUN 2018 • Pasal 92 mengatur bahwa Perpres 54/2010 beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sehingga Permen PU No 7/2011 sebagai pengaturan pengadaan untuk pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi yang disusun berdasarkan Perpes 54/2010 harus disesuaikan berdasarkan Perpes 16 Tahun 2018. • Pasal 86 mengatur bahwa Menteri dapat menindaklanjuti pelaksanaan Pepres untuk pengadaan yang dibiayai APBN dengan peraturan menteri. PERLEM LKPP NO 9 TAHUN 2018 • Dalamhal SSUK, SSKK, PersyaratankualifikasiAdministrasi/Legalitas, Persyaratankualifikasiteknis, Persyaratankualifikasikemampuankeuangan, Pelaksanaanevaluasiteknisuntuk Pekerjaan Konstruksi dan Jasa KonsultansiKonstruksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undanganyang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi Jasa Konstruksi.

  5. JUDUL PERATURAN MENTERI Permen PUPR Nomor 7 Tahun 2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia Permen PU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Perbedaan: • “Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi”, diubah menjadi “Jasa Konstruksi”. Hal ini sesuai dengan definisi “Jasa Konstruksi” dalam UU No.2 Tahun 2017 bahwa Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. • Ditambahkan kata “melalui Penyedia”, karena permen hanya mengatur tatacara pengadaan jasa konstruksi yang nantinya akan dilaksanakan oleh penyedia jasa, tidak mengatur yang dilaksanakan secara swakelola.

  6. PERUBAHAN STRUKTUR PERMEN PUPR No. 7/PRT/M/2019 PERMEN PU No. 7/PRT/M/2011 • 25 pasal • Tanpa pembagian Bab

  7. LAMPIRAN I: SDP JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI

  8. LAMPIRAN II: SDP PEKERJAAN KONSTRUKSI

  9. jasakonsultansikonstruksi 02

  10. SEGMENTASI PEMAKETAN PERUBAHAN PENGATURAN JASA KONSULTANSI & Permen 07/2019 Permen 31/2015 KECIL KECIL Max. 750 Juta Max. 1 M MENENGAH NON KECIL >1 Ms/d 2,5 M Di atas 750 Juta BESAR Di atas 2,5 M

  11. PENGATURAN KERJASAMA OPERASI (KSO) PERUBAHAN PENGATURAN JASA KONSULTANSI “Leadfirm harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari anggota KSO, dengan porsi modal paling banyak 70%” Besar – Besar Kualifikasi Sama KSO Menengah – Menengah Besar – Menengah dapatdilakukanantar penyedia: Kualifikasi 1 Tingkatdibawahnya Jumlah anggota KSO dibatasi: Maksimal 3, untuk pekerjaan tidak kompleks Maksimal 5, untuk pekerjaan kompleks Menengah – Kecil

  12. SYARAT KUALIFIKASI ADMINISTRASI BADAN USAHA PERUBAHAN PENGATURAN JASA KONSULTANSI PERMEN 31/2015 PERMEN 07/2019 Mengisi data kualifikasi pada Data Isian Kualifikasi melalui SPSE TETAP Memiliki Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK). UntukBadan Usaha Jasa Konsultansi Asing memiliki bukti Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konsultansi Asing TETAP MemilikiSertifikatBadanUsaha (SBU) sesuaidengan: Klasifikasi ………, dansubklasifikasi ……… (hanyadiisiuntukpekerjaan yang diperuntukkanbagiusahamenengahdan/ataubesar) Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi dan Klasifikasi/Subklasifikasi yang sesuai persyaratan

  13. SYARAT KUALIFIKASI ADMINISTRASI BADAN USAHA PERUBAHAN PENGATURAN JASA KONSULTANSI PERMEN 31/2015 PERMEN 07/2019 TETAP Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan Untukpekerjaankompleksdapatmemilikisertifikatmanajemenmutu ISO ataupersyaratan lain sepertiperalatankhusus, tenagaahlispesialis yang diperlukan, ataupengalamantertentu Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu untuk Jasa Konsultansi yang bersifat kompleks TIDAK DISYARATKAN MemilikiAktaPendirian Perusahaan danperubahannya (apabilaada) MemilikiSertifikasiKhusussesuaiketentuanperaturanperundang-undangan (apabiladipersyaratkan) TIDAK DISYARATKAN

  14. SYARAT KUALIFIKASI ADMINISTRASI BADAN USAHA PERUBAHAN PENGATURAN JASA KONSULTANSI PERMEN 31/2015 PERMEN 07/2019 Memperolehpalingsedikit 1 (satu) pekerjaandalam kurun waktu 4 (empat) tahunterakhir, termasukpengalamansubkontrakkecualibagiPenyediayangbaruberdirikurang dari 3 (tiga) tahun Pengalamanpalingkurang 1 (satu) pekerjaandalam kurun waktu 4 (empat) tahunterakhir, termasukpengalamansubkontrakkecualibagiPenyediayangbaruberdirikurang dari 3 (tiga) tahun Memiliki Tenaga Ahli Tetapdengankualifikasikeahlianyang disyaratkan Memiliki paling kurang 1 (satu) Tenaga Tetap bersertifikat Ahli (SKA) yang sesuai dengan subklasifikasi SBU yang disyaratkan Bukanpersyaratan KUALIFIKASI Memilikikemampuanmenyediakanpersonil yang diperlukanuntukpelaksanaanpekerjaan; Memilikikemampuanmenyediakanfasilitasdanperalatan yang diperlukanuntukpelaksanaanpekerjaan Bukanpersyaratan KUALIFIKASI

  15. SYARAT KUALIFIKASI TEKNIS BADAN USAHA PERUBAHAN PENGATURAN JASA KONSULTANSI PENILAIAN PENGALAMAN PENGALAMAN PADA PEKERJAAN SEJENIS Bobot 25-40% Bobot40-55% dalamwaktu 10 thnterakhir Bobot35-45% KESESUAIAN BESARAN NILAI PEKERJAAN SEJENIS Bobot35-45% Nilaipekerjaandiselesaikandenganyang akan dikompetisikan dalamwaktu 10 thnterakhir PERMEN 07/2019 Nilaipekerjaandiselesaikandenganyang akan dikompetisikan PERMEN 31/2015 Bobot20-30% Bobot5-15% PENGALAMAN PEKERJAAN dalamwaktu 10 thnterakhir pada lokasi yang sama padatingkatKabupaten/Kota pada lokasi yang sama padatingkatProvinsiatauKabupaten/Kota (dipilih) Bobot5% Bobot5% DOMISILI PERUSAHAAN INDUK (tingkatProvinsi/Kabupaten/Kota, kecualiProvinsi DKI Jakarta) (tingkatProvinsi/Kabupaten/Kota, kecualiProvinsi DKI Jakarta)

  16. SYARAT KUALIFIKASI TEKNIS BADAN USAHA PERUBAHAN PENGATURAN JASA KONSULTANSI 01 EVALUASI TEKNIS KUALIFIKASI MENGGUNAKAN AMBANG BATAS Nilai ambangbatasditentukanolehPokjaberdasarkankebutuhanpekerjaan. 02 MEMBERLAKUKAN SANGGAH KUALIFIKASI SanggahdisampaikankepadaPokjaPemilihansejak 1 (satu) harikerjasetelahpengumumansampaidengan 5 (lima) harikerja. 03 PERUBAHAN BATAS SHORTLIST/DAFTAR PENDEK UntukJasaKonsultansiditetapkan Daftar Pendekpesertaseleksi yang lulus prakualifikasiberjumlah 3 (tiga) sampai 7 (tujuh). Dalam hal perusahaan baru, maka perusahaan yang bersangkutan mendapat bobot 5% dari 100% dan urutan short list dimulai dari perusahaan yang berdirinya terbaru • Untuk segmen kecil, langsung diberi sebesar nilai ambang batas • Untuk segmen nonkecil, tidak ada privillage

  17. EVALUASI TEKNIS PENAWARAN PERUBAHAN PENGATURAN JASA KONSULTANSI UNSUR YANG DIEVALUASI PERMEN 31/2015 PERMEN 07/2019 • Unsur-unsur yang dinilai, antara lain meliputi: • Pengalaman (10 – 20 %); • pendekatan dan metodologi (20 – 40 %); • kualifikasi tenaga ahli (50 – 70 %) Unsur-unsur yang dinilai, antara lain meliputi: Pengalaman (10 – 25 %) Proposal Teknis(25 – 45 %) kualifikasi tenaga ahli (50 – 70 %)

  18. EVALUASI TEKNIS PENAWARAN PERUBAHAN PENGATURAN JASA KONSULTANSI SUB UNSUR DARI PENGALAMAN PERMEN 31/2015 PERMEN 07/2019 pengalamanmelaksanakanproyek/ kegiatansejenis(5-10%) pengalamanmelaksanakan di lokasi proyek/kegiatan(2-7%) nilaipakettertinggidariproyek/kegiatansejenis yang pernahdikerjakan(3-8%) pengalamanmelaksanakanproyek/ kegiatansejenis pengalamanmelaksanakan di lokasi proyek/kegiatan pengalamanmanajerialdanfasilitasutama kapasitasperusahaandenganmemperhatikanjumlahtenagaahlitetap

  19. EVALUASI TEKNIS PENAWARAN PERUBAHAN PENGATURAN JASA KONSULTANSI SUB UNSUR DARI PROPOSAL TEKNIS PERMEN 31/2015 PERMEN 07/2019 pemahaman atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK, kualitas metodologi, Penilaianhasil kerja, fasilitas pendukung dalam melaksanakan pekerjaan yang diminta dalam KAK, Gagasanbaru. pemahaman atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK(5-10%), kualitas metodologi(10-20%), Penilaianhasil kerja(5-10%), Gagasanbaru(5%).

  20. EVALUASI TEKNIS PENAWARAN PERUBAHAN PENGATURAN JASA KONSULTANSI SUB UNSUR DARI KUALIFIKASI TENAGA AHLI PERMEN 31/2015 PERMEN 07/2019 tingkat danjurusanPendidikan(10-15%); pengalaman kerja professional(30-45%); Status tenagaahli(5%); lain-lain: penguasaan bahasa Inggris, bahasa Indonesia (5%) tingkat pendidikan; pengalaman kerja profesional; sertifikatkeahlian/profesi lain-lain: penguasaan bahasa Inggris, bahasa Indonesia • SKA Personil yang ditawarkan dibuktikan padasaatRapat Persiapan Penunjukan Penyedia; Dalamhal Tenaga Ahli yang diusulkanpernahmenjabatsebagai ASN, makapengalaman yang sesuaidenganlingkuppekerjaan yang akandilaksanakandapatdiperhitungkan, dandinilaikesesuaiannyadenganlingkuppekerjaan “MENUNJANG” danposisi “TIDAK SESUAI”

  21. EVALUASI HARGA PENAWARAN PERUBAHAN PENGATURAN JASA KONSULTANSI KEWAJARAN BIAYA PADA RINCIAN BIAYA LANGSUNG PERSONEL (REMUNERATION) Salah satuunsur yang perluditelitidandinilaidalamevaluasipenawaranbiayaadalah: PenggunadanPenyediaJasawajibmemenuhistandarremunerasi minimal Penyedia yang menawardibawahremunerasi minimal, makanilaipenawaranbiaya = 0

  22. RAPAT PERSIAPAN PENUNJUKAN PENYEDIA PERUBAHAN PENGATURAN JASA KONSULTANSI PPK, Pokja Pemilihan dan Pemenang wajib melaksanakan Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia dengan ketentuan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah menerima BAHP dari Pokja. Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia, dilaksanakan untuk memastikan pemenang memenuhi ketentuan: Keberlakuan data isian kualifikasi; Bukti sertifikat kompetensi tenaga ahli (SKA).

  23. pekerjaan konstruksi 03

  24. SEGMENTASI PEMAKETAN PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI & Permen 07/2019 Permen 31/2015 KECIL KECIL Max. 10 M Max. 2,5 M MENENGAH MENENGAH 10 Ms/d 100 M 2,5 Ms/d 50 M BESAR BESAR Di atas 100 M Di atas 50 M

  25. PENGATURAN KERJASAMA OPERASI (KSO) PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI “Leadfirm harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari anggota KSO, dengan porsi modal paling banyak 70%” Besar – Besar Kualifikasi Sama KSO Menengah – Menengah Besar – Menengah dapatdilakukanantarpenyedia Kualifikasi 1 Tingkatdibawahnya Jumlah anggota KSO dibatasi: Maksimal 3, untuk pekerjaan tidak kompleks Maksimal 5, untuk pekerjaan kompleks Menengah – Kecil

  26. SYARAT KUALIFIKASI ADMINISTRASI BADAN USAHA PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI PERMEN 31/2015 PERMEN 07/2019 TETAP Mengisi data Formulir isian kualifikasi Memiliki Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK). UntukBadan Usaha Jasa Konsultansi Asing memiliki bukti Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konsultansi Asing TETAP • Untuk kualifikasi kecil, memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi dan Klasifikasi yang sesuai persyaratan. • Untuk kualifikasi Non-kecil, memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi dan sub-Klasifikasi dan jenis pekerjaan yang sesuai persyaratan Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi dan Klasifikasi/Subklasifikasi yang sesuai persyaratan

  27. SYARAT KUALIFIKASI ADMINISTRASI BADAN USAHA PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI PERMEN 31/2015 PERMEN 07/2019 Dalam hal pekerjaan kompleks/bersifat kompleks dapat mempersyaratkan memiliki Sertifikat Manajemen Mutu perusahaan (SNI/ISO 9001), memiliki Sertifikat Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) (misal : OHSAS 18000) dan/atau Sertifikat Manajemen Lingkungan (misal : 14001) Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu dan Sertifikat ManajemenKeselamatan dan KesehatanKerja dan SertifikatManajemenLingkungan untuk Pekerjaan Konstruksi yang bersifat kompleks dan/atau untuk pelaku usaha dengan kualifikasi Besar Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan TETAP MemilikiAktaPendirian Perusahaan danperubahannya (apabilaada) TIDAK DISYARATKAN

  28. SYARAT KUALIFIKASI TEKNIS BADAN USAHA PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI PERMEN 31/2015 PERMEN 07/2019 memperolehpalingsedikit 1 (satu) pekerjaandalam kurun waktu 4 (empat) tahunterakhir, termasukpengalamansubkontrakkecualibagiPenyediayangbaruberdirikurang dari 3 (tiga) tahun Pengalamanpalingkurang 1 (satu) pekerjaandalam kurun waktu 4 (empat) tahunterakhir, termasukpengalamansubkontrakkecualibagiPenyediayangbaruberdirikurang dari 3 (tiga) tahun Memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk pekerjaan yang diperuntukkan bagi Usaha Menengah dan Usaha Besar dengan nilai KD sama dengan 3 NPt (Nilai pengalaman tertinggi) pada subklasifikasi, jenis pekerjaan, dan/atau key activities (major item) yang sesuai dengan persyaratan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir memilikipengalamanpadasubklasifikasi..... denganKemampuanDasar (KD) sekurang-kurangnyasebesar......

  29. SYARAT KUALIFIKASI TEKNIS BADAN USAHA PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI PERMEN 31/2015 PERMEN 07/2019 mempunyaiSisaKemampuanPaket (SKP) MemenuhiSisaKemampuanPaket (SKP) (bagiUsahaKecil) memilikikemampuanmenyediakanPersonil yang diperlukanuntukpelaksanaanpekerjaansebagaiberikut: Tenaga Ahli bagibadanusaha [non kecil/menengah]; atau Tenaga Teknisbagibadanusahakecil Memiliki paling kurang : 1 (satu) Tenaga Tetap Bersertifikat Terampil (SKT) yang sesuai dengan Klasifikasi SBU yang disyaratkan (Untuk Usaha Kecil) 1 (satu) Tenaga tetap Bersertifikat Ahli (SKA) yang sesuai dengan Subklasifikasi SBU yang disyaratkan (Untuk Usaha Menengah dan Besar) (dipilih sesuai Kualifikasi yang dipersyaratkan)

  30. SYARAT KUALIFIKASI TEKNIS BADAN USAHA PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI PERMEN 31/2015 PERMEN 07/2019 memilikikemampuanuntukmenyediakanperalatanuntukmelaksanakanpekerjaankonstruksi Bukanpersyaratan KUALIFIKASI

  31. SYARAT KUALIFIKASI KEUANGAN BADAN USAHA PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI PERMEN 31/2015 PERMEN 07/2019 MemilikiSisaKemampuanNyata (SKN) dengannilaipalingkurang sama dengan 10% (sepuluhperseratus) dari HPS, yangdisertaidenganlaporankeuangan (untukpekerjaanyangdiperuntukkanbagiUsahaMenengahdanBesar. KhususuntukUsahaBesar, laporankeuanganwajibtelahdiaudit) memilikisuratketerangandukungankeuangandari bank pemerintah/ swastasebesar paling kurang 10% darinilai total HPS

  32. SYARAT KUALIFIKASI KEUANGAN BADAN USAHA PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI PERHITUNGAN SISA KEMAMPUAN NYATA (SKN) RumusanKemampuanNyata (KN) danSisaKemampuanNyata (SKN) adalah: Keterangan : KN = fp. MK = fp. (fl. KB) KN = Rp….. SKN = KN – Σ(nilaikontrakpaketpekerjaan yang sedangdikerjakan-progres terbayar) = Rp....... - Rp.......... = Rp........... (SKN minimal lebihbesar 10% HPS) fp = faktorperputaran modal fpuntuk Usaha MenengahdanBesar = 7 MK = Modal Kerja (hasilperhitungandari : fl.KB) fl = faktorlikuiditas fluntuk Usaha MenengahdanBesar = 0.6 KB = KekayaanBersih / total ekuitas yang dilihatdarineracakeuangantahunterakhir

  33. EVALUASI TEKNIS PENAWARAN PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI UNSUR YANG DIEVALUASI PERMEN 31/2015 PERMEN 07/2019 UNSUR YANG DINILAI TETAP; PERUBAHAN PADA TATACARA EVALUASINYA • Unsur-unsur yang dinilai: • MetodePelaksanaanPekerjaan; • Jangkawaktupelaksanaanpekerjaan • MemilikikemampuanmenyediakanPersonil; • Memilikikemampuanuntukmenyediakanperalatanutama; • mensubkontrakkansebagianpekerjaanyangbukanpekerjaanutama; • MenyampaikanisianIdentifikasibahaya.

  34. EVALUASI TEKNIS PENAWARAN PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI METODE PELAKSANAAN REFERENSI POKJA HAL YANG DIEVALUASI: 01 02 Metode yang ditawarkan oleh peserta dibandingkan dengan metode yang telah ditetapkan oleh PPK. Tahapan/urutan pekerjaan dari awal sampai akhir secara garis besar dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis pekerjaan utama; Kesesuaian antara metode kerja dengan peralatan utama yang ditawarkan/diperlukan dalam pelaksanaan Pekerjaan; Kesesuaian antara metode kerja dengan spesifikasi/volume pekerjaan yang disyaratkan

  35. EVALUASI TEKNIS PENAWARAN PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI KEMAMPUAN MENYEDIAKAN PERSONIL PENGALAMAN PENGALAMAN SERTIFIKAT PEMBUKTIAN Pengalamankerja yang dihitungadalahpengalamansesuaidenganjenispekerjaan yang ditenderkan (bukanberdasarkanjabatan yang ditawarkan) SKA Personil yang ditawarkanharusdibuktikanpadasaatRapatPersiapanPenunjukanPenyedia tidakada pembuktianSertifikat (SKT/SKA) padasaatpelelangan Pengalamandihitungberdasarkantahunanggaran 01 02 03 04

  36. POKOK PERUBAHAN Terkait Persyaratan Sertifikasi Tenaga KerjaKonstruksi SKA TenagaAhli SKA TenagaAhli Penyediamenunjukkan Pendaftaran& Pemasukan Dokumen SKA Tenaga Ahli yangakan ditugaskan sesuaiusulan dalam Dokumen Penawaran. PRE-AWARD MEETING Pelaksanaan Pekerjaan Sertifikasi TenagaTerampil Penetapan & Pengumuman Pemenang Penandatanganan Kontrak Evaluasi Dokumen Penetapan SPPBJ SerahTerima Pengumuman KONTRAK PELELANGAN D I R E K T O R A T J E N D E R A L B I N A K O NS T R U K S I

  37. EVALUASI TEKNIS PENAWARAN PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI KEMAMPUAN MENYEDIAKAN PERALATAN LAINNYA PERALATAN UTAMA EVALUASI peralatanutamaadalahperalatan yang mendukungpekerjaanutama (major item) Lokasi, Merk, dan tahun pembuatan tidak menjadi persyaratan Evaluasiterhadapperalatanutama yang bersumberdari: Sewa, dilakukanterhadapkebenaransuratperjanjiansewa; Sewabeli, dilakukanterhadapbuktipembayaranSewaBeli (contoh invoice uangmuka, angsuran); Miliksendiri, dilakukanterhadapbuktikepemilikanperalatan (contoh STNK, BPKB, invoice)

  38. EVALUASI TEKNIS PENAWARAN PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI PEKERJAAN SPESIALIS DAN SUB KONTRAK 02 01 “Ditambahkankewajibansubkonkepadaspesialis” Penawaran di atas 100 M mensubkontrakkan sebagian pekerjaan utama kepada spesialis dan pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa Usaha Kecil dan dalam penawarannya sudah menominasikan sub penyedia jasa dari lokasi pekerjaan setempat (Lingkup Propinsi), kecuali tidak tersedia sub penyedia jasa yang dimaksud • Penawaran di atas 25 M s.d 100 M mensubkontrakkan sebagian pekerjaan utama kepada spesialis dan pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa Usaha Kecil; dan/atau

  39. EVALUASI HARGA PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI Total hargapenawaranterkoreksidibandingkandengannilai total HPS Biayapenyelenggaraan K3 danKeselamatanKonstruksiharusdiperhitungkantersendiridalam total biayapenawaran, denganbesaranbiaya sesuai dengankebutuhan “Apabila tidak menyampaikan perkiraan biaya penyelenggaraan keamanan dan kesehatan kerja serta Keselamatan Konstruksi maka dinyatakan GUGUR”

  40. RAPAT PERSIAPAN PENUNJUKAN PENYEDIA PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI PPK, Pokja Pemilihan dan Pemenang wajib melaksanakan Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia dengan ketentuan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah BAHP diterima oleh PPK dari Pokja RapatPersiapanPenunjukanPenyedia, dilaksanakanuntukmemastikanpemenangmemenuhiketentuan: Keberlakuan data isiankualifikasi; Buktisertifikatkompetensipersonelmanajerial; Kewajibanmelakukansertifikasibagi operator, teknisiatauanalis yang belumbersertifikasipadasaatpelaksanaanpekerjaan; dan Pelaksanaanalihpengalaman/ keahlianbidangkonstruksimelaluisistemkerjapraktik/ magang, paling sedikitpembahasanterkaitjumlahpeserta, durasipelaksanaandanjeniskeahlian.

  41. PENGATURAN LAINNYA PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI SANGGAH BANDING PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI • SanggahBandingmerupakankeberatandaripenyanggahkepada KPA yang tidaksetujuatasjawabansanggah. Dalam hal tidakada KPA, sanggahbandingditujukankepada PA. • JaminanSanggah Banding sebesar 1% (satupersen) darinilai total HPS • Pesertaberkewajibanmenyampaikanpenawaran yang mengutamakanmaterial/ bahanproduksidalamnegeri dan tenagakerja Indonesia untukPekerjaanKonstruksi yang dilaksanakan di Indonesia • Memperhitungkan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri

  42. PENGATURAN LAINNYA PERUBAHAN PENGATURAN PEKERJAAN KONSTRUKSI PEMAGANGAN E-REVERSE AUCTION Dalam hal pelaksanaanpaketpekerjaankonstruksidengannilaikontrakdi atas 50 Milyarpenyediajasapelaksanakonstruksidiwajibkanmemberikanalihpengalaman/keahlianmelaluisistemkerjapraktek/magang. • Dalam hal terdapat 2 (dua) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan kualifikasi, dapat dilakukan E-Reverse Auction • PemberlakukanE-Reverse AuctionditentukanolehPokjaPemilihan

  43. TERIMA KASIH KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

  44. JADWAL TAHAPAN TENDER METODE PASCAKUALIFIKASI 02.a

  45. JADWAL TAHAPAN PQ SISTEM KUALITAS DAN BIAYA 02.b

  46. JADWAL TAHAPAN SELEKSI SISTEM KUALITAS DAN BIAYA 02.b

More Related