TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN BPK HASIL REVALUASI BMN TAHUN 2017 - 2018

1. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KPKNL YOGYAKARTA TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN BPK HASIL REVALUASI BMN TAHUN 2017 - 2018

2. LHP BPK RI Surat Ketua BPK RI kepada Menteri Keuangan Nomor 173/S/I/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 Surat Auditor Utama Keuangan Negara II BPK RI kepada Menteri Keuangan Nomor 341/S/XV/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 hal Penyampaian Konsep LHP atas Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018 Surat Ketua BPK RI kepada Menteri Keuangan Nomor 173/S/I/1/2019 tanggal 28 Januari 2019 Simpulan: BPK tidak menerima hasil Penilaian Kembali BMN 2017-2018

3. TEMUAN PEMERIKSAAN BPK RI LHP Nomor 119/LHP/XV/12/2018 Tanggal 12 Desember 2018 3.1. Mekanisme Pengendalian atas Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN Tidak Memadai. 3.2. MetodologiPenilaian Tanah dalamPelaksanaanPenilaianKembali BMN 2017-2018 TidakDiaturSecaraMemadai 3.3. NilaiWajarHasilPenilaianKembaliAset Non Tanah TidakDidukungdenganDaftarBiaya yang Akurat 3.4. PenilaianKembaliatasAsetKemitraandenganPihakKetiga yang DisajikansebagaiAsetLainnyaTidakSesuaiStandar Akuntansi Pemerintahan 3.5. TerdapatAsetTetap yang TidakDiketahuiHasilPenilaiannyapada 52 KL Sebanyak 49.756 NUP 3.6. PenetapanMasaManfaatBaruBelumMenyeluruhterhadap BMN Non Tanah 3.7. PengklasifikasianGedungdanBangunansebagaiDasarPenilaianKembaliTidakTertib 3.8. PelaksanaanInventarisasidanPenilaian yang TidakSesuaiKetentuanSehinggaNilaiHasilPenilaianKembaliSebesarRp1.365.267.483.759.910,00TidakAkurat, danAsetDalamSengketaSenilaiRp72.394.979.938.524,00 BerisikoDikuasaiPihak Lain

4. Temuan 3.1: Mekanisme Pengendalian atas Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN Tidak Memadai Temuan • Tidak terdapat mekanisme validasi atas hasil inventarisasi yang dilakukan oleh satker • Quality assurance dan quality control atas hasil penilaian tidak memadai • Terdapat kelemahan pengendalian dalam penginputan hasil penilaian pada SIMAN • Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tidak memadai BPK merekomendasikan Menteri Keuangan untuk: • Mereviu dan memperbaiki kembali data hasil inventarisasi/penilaian, serta data hasil penilaian pada aplikasi SIMAN; dan • Melakukan Penilaian Kembali sesuai Petunjuk Teknis Penilaian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dan praktik yang berterima umum atas jembatan dan bangunan air yang dinilai dengan pendekatan inflasi. Rekomendasi BPK Rencana Tindak Progress Rencana Tindak • Koordinasi dengan seluruh K/L yang mempunyai objek penilaian kembali untuk mereviu dan memperbaiki data hasil inventarisasi; • Penilaian kembali berdasarkan data inventarisasi yang telah dilakukan perbaikan; • Koreksi hasil penilaian melalui aplikasi SIMAN dan memastikan koreksi tersebut ditindaklanjuti sampai dengan tingkat LKKL; • Penilaian kembali atas jembatan dan bangunan air yang dinilai dengan pendekatan inflasi sesuai ketentuan; • Koreksi hasil penilaian melalui aplikasi SIMAN dan memastikan koreksi tersebut ditindaklanjuti sampai dengan tingkat LKKL. • Telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan seluruh K/L selaku Pengguna Barang dan APIP pada masing-masing K/L pada tanggal 4 Januari 2019 dengan agenda Pembahasan Tindak Lanjut Temuan BPK RI atas Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018. (Pimpinan Rapat: Wakil Menteri Keuangan) • Telah disampaikan Surat Dirjen Kekayaan Negara nomor S-44/KN/2019 tanggal 29 Januari 2019 kepada seluruh KL untuk melakukan perbaikan data hasil inventarisasi.

5. Temuan 3.4: Penilaian Kembali atas Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga yang Disajikan sebagai Aset Lainnya Tidak Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan Temuan Pelaksanaan penilaian kembali atas aset yang sedang dalam pemanfaatan/ dikerjasamakan tidak tepat, mengingat dari sisi penyajian laporan keuangan, aset tersebut dikategorikan sebagai aset lainnya (kemitraan dengan pihak ketiga) dan dalam SAP, tidak memenuhi kriteria digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah. BPK merekomendasikan Menteri Keuangan untuk tidak melakukan penilaian kembali atas BMN yang tidak disajikan sebagai aset tetap sesuai SAP. Rekomendasi BPK Rencana Tindak Progress Rencana Tindak Menteri Keuangan akan menyampaikan surat kepada Komite Standar Akuntansi Pemerintahan untuk mengatur mengenai penilaian kembali Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga Telah disampaikan surat Dirjen Kekayaan Negara kepada Ketua Komite Kerja Standar Akuntansi Pemerintahan untuk meminta pendapat penilaian kembali atas Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga, sesuai surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor S-26/KN/2019 tanggal 16 Januari 2019. Atas hal tersebut, KSAP menyampaikan surat Nomor S-18/K.1/KSAP/II/2019 tanggal 15 Februari 2019 yang intinya menyatakan bahwa terhadap BMN berupa aset yang sedang dikerjaksamakan dengan pihak ketiga (Aset Kemitraan) yang disajikan sebagai aset lainnya, dapat dilakukan revaluasi berdasarkan kebijakan yang dibuat Pemerintah dan berlaku nasional.

6. Temuan 3.5: Terdapat Aset Tetap yang Tidak Diketahui Hasil Penilaiannya pada 52 K/L Sebanyak 49.756 NUP Temuan • Pengujian Database SIMAK BMN Tahun 2017 audited dan data SIMAN per 12 Oktober 2018 menghasilkan adanya 49.756 NUP pada 52 K/L yang tidak menjadi objek pelaksanaan penilaian kembali • Hasil Cek Fisik atas BMN pada 82 K/L: • Terdapat 375 NUP yang tidak dicatat pada SIMAK dan bukan menjadi objek penilaian kembali pada 26 K/L • Terdapat 32 NUP yang dicatat pada SIMAK dan menjadi objek penilaian kembali pada tiga K/L, tetapi fisiknya tidak ada BPK merekomendasikan Menteri Keuangan untuk menelusuri dan melakukan penilaian kembali atas BMN yang belum diketahui hasil penilaiannyat. Rekomendasi BPK Rencana Tindak Progress Rencana Tindak Menteri Keuangan telah mengidentifikasi alasan tidak dilakukannya penilaian kembali terhadap 47.245 NUP dari 49.756 NUP yang menjadi temuan pemeriksaan atau tersisa 2.511 NUP BMN yang tidak diketahui hasil penilaiannya. Selanjutnya, 2.511 NUP tersebut akan diidentifikasi kembali, dan jika dari hasil identifikasi masih terdapat objek penilaian kembali yang belum dinilai maka akan dilakukan penilaian kembali, serta memastikan koreksi tersebut ditindaklanjuti sampai dengan tingkat LKKL. Telah diidentifikasi lanjutan, dan dari sisa awal 2.511 NUP dapat diidentifikasi sebanyak 803 NUP, sehingga masih ada sisa 1.708 NUP yang masih diidentifikasi.

7. Temuan 3.6: Penetapan Masa Manfaat Baru Belum Menyeluruh terhadap BMN Non Tanah Temuan Kementerian Keuangan belum mengatur secara jelas penentuan masa manfaat dan perhitungan penyusutan bagi aset tetap non tanah yang masih memiliki masa manfaat. BPK merekomendasikan Menteri Keuangan untuk membuat kebijakan terkait penentuan masa manfaat baru dan perhitungan penyusutan bagi seluruh aset tetap non tanah yang masih memiliki masa manfaat. Rekomendasi BPK Rencana Tindak Progress Rencana Tindak Menteri Keuangan akan menyusun kebijakan terkait penentuan masa manfaat baru dengan mempertimbangkan juga aset yang masih memiliki masa manfaat. DJKN bersama DJPB dan Itjen telah melakukan rapat pembahasan dengan BPK pada tanggal 21 Januari 2019. Pada rapat tersebut Kementerian Keuangan menyampaikan rencana kebijakan penentuan masa manfaat baru atas BMN yang habis manfaatnya: • s.d. Pelaksanaan revaluasi BMN Tahun 2017-2018 (69.059 NUP) • Habis manfaat pada tahun 2019 – 2023 (39.604 NUP) Untuk BMN dalam kondisi rusak berat dan habis masa manfaatnya tidak dilakukan penambahan/penyesuaian masa manfaat Kebijakan masa manfaat baru dituangkan dalam revisi PMK 118/PMK.05/2017.

8. Temuan 3.7: Pengklasifikasian Gedung dan Bangunan sebagai Dasar Penilaian Kembali Tidak Tertib Temuan Kementerian Keuangan belum mengatur secara jelas batasan/pendefinisian atas satu kesatuan bangunan termasuk mekanisme penghitungan nilai wajar fasilitas bangunan. BPK merekomendasikan Menteri Keuangan untuk menyusun dan menetapkan kebijakan terkait batasan/definisi atas satu kesatuan bangunan gedung untuk peningkatan kualitas penatausahaan BMN. Rekomendasi BPK Rencana Tindak Progress Rencana Tindak Menteri Keuangan akan menyusun dan menetapkan kebijakan atas perlakuan pencatatan atas gedung dan bangunan. Sedang dilakukan kajian kebijakan pencatatan gedung dan bangunan

9. Temuan 3.8: Pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian yang Tidak Sesuai Ketentuan Sehingga Nilai Hasil Penilaian Kembali Sebesar Rp1.365.267.483.759.910,00 Tidak Akurat, dan Aset Dalam Sengketa Senilai Rp72.394.979.938.524,00 Berisiko Dikuasai Pihak Lain Temuan • Ketidakakuratan/ketidaklengkapan data BMN • Ketidaksesuaian Form Pendataan dengan Data SIMAN dan Data Pendukung Inventarisasi • Ketidaklengkapan Dokumen Kertas Kerja (KK) Penilaian • Pencatatan Ganda BMN • Perbedaan nilai wajar SIMAN dan LPK • Ketidakakuratan hasil penilaian • Selisih Nilai Wajar antara SIMAN dengan Hasil Pengujian • Ketidaksesuaian Data Objek Penilaian Tanah pada Kertas Kerja Penilaian • Ketidaksesuaian Objek Pembanding Tanah • Persentase Faktor Penyesuaian Harga Pembanding Tidak Didukung dengan Dokumen, Data, Penjelasan, dan/atau Alasan yang Memadai • Barang Tidak Ditemukan belum ditindaklanjuti sebanyak 58.043 NUP dengan nilai Rp15.450.456.000.299,00 • Terdapat Barang dalam Sengketa Sebanyak 626 NUP dengan Nilai Rp72.394.979.938.524.00 yang Belum Selesai Ditindaklanjuti • Permasalahan lainnya. BPK merekomendasikan: • Menteri Keuangan untuk menyusun (1) mengkoordinasikan dan memantau seluruh Kementerian/Lembaga dalam memperbaiki data hasil inventarisasi dan tindak lanjut hasil penilaian kembali BMN, dan (2) mereviu dan memperbaiki kembali data hasil inventarisasi/penilaian, serta data hasil penilaian pada aplikasi SIMAN; dan • Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai pengguna barang untuk memperbaiki data hasil inventarisasi dan tindak lanjut hasil penilaian kembali BMN. Rekomendasi BPK

10. Rencana Tindak Progress Rencana Tindak Telah disampaikan surat Dirjen Kekayaan Negara kepada seluruh K/L dan APIP pada masing-masing K/L sesuai surat nomor S-44/KN/2019 tanggal 29 Januari 2019. Sesuai surat tersebut, seluruh K/L diminta untuk: • Mereviu dan memperbaiki data hasil inventarisasi untuk kemudian dilakukan penilaian kembali oleh Kementerian Keuangan berdasarkan data inventarisasi yang telah dilakukan perbaikan. • Menelusuri kembali Aset Tetap yang menjadi objek penilaian kembali BMN. • Melakukan tindak lanjut atas barang tidak ditemukan dan barang dalam sengketa sebagaimana yang telah diatur dalam Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara dan melaporkan progress tindak lanjutnya. Menteri Keuangan akan: • Meminta K/L untuk menelusuri kembali hasil inventarisasi; • Meminta K/L untuk memperbaiki pelaksanaan pencatatan BMN yang telah dilakukan; • Memantau pelaksanaan penelusuran dan perbaikan data hasil inventarisasi; • Memperbaiki penilaian berdasarkan data hasil inventarisasi yang telah diperbaiki; • Meminta K/L untuk melakukan tindak lanjut atas aset dalam sengketa; • Memantau perkembangan tindak lanjut penyelesaian atas aset dalam sengketa; dan • K/L akan memperbaiki data hasil inventarisasi dan tindak lanjut hasil penilaian kembali BMN.

11. RESUME TEMUAN PEMERIKSAAN BPK PADA SELURUH K/L Resume Temuan BPK berdasarkan Lampiran Nota Kesepakatan Tripartit

12. PROSES PENYELESAIAN TINDAK LANJUT TEMUAN PEMERIKSAAN BPK ALURPROSES REVALUASI BMN MULAI Cetak Laporan Hasil IP BMN (LHIP) Setting Satker Cek BMN (Sensus) Laporan Progres IP BMN Input Hasil IP kedalam SIMAK SIMAK Satker Terima Data BMN Verifikasi Form oleh Penanggung jawab Satker Lengkapi Form Pendataan Rekonsiliasi Hasil IP dengan SIMAK Generate Data Input Hasil Invent (Update Data ) Verifikasi Form dan hasil input oleh Penanggung jawab Satker Laporan IP BMN Laporan Progres Tindak lanjut IP BMN Buat Tiket Baru Buat Tiket Koreksi Verifikasi Form dan hasil input oleh Seksi PKN (KPKNL) Kirim Data ke KPKNL ( Penilai ) Tindak lanjut Pengelolaan BMN Hasil IP BMN Perbaikan Hasil Reval ? Belum Reval ? Menerima data Penilaian Form Pendataan

13. LANGKAH PERBAIKAN HASIL REVALUASI *) BMN Ditemukan dan BMN Berlebih Prioritas perbaikan hasil revaluasi: BMN yang menjadi temuan pemeriksaan BPK BMN selain temuan pemeriksaan BPK yang memiliki nilai sangat signifikan, misalnya BMN dengan nilai di atas Rp5 miliar kelompok 2-10), maka terdapat 46.896 NUP (5,95%) dengan total nilai Rp5.453,07 triliun (95,19%) Selain poin 1 dan poin 2

14. PROSES PENYELESAIAN TINDAK LANJUT TEMUAN PEMERIKSAAN BPK I n v e n t a r i s a s i oleh Satker Verifikasi - PKN Penilaian Proses perbaikan berdasarkan: BMN yang menjadi temuan pemeriksaan BPK BMN selain temuan pemeriksaan BPK yang memiliki nilai sangat signifikan BMN selain poin 1 dan 2 Hasil Inventarisasi (form pendataan) direviu oleh APIP Dokumen terkait harus di-maintain oleh satker sampai dengan hasilnya diterima oleh BPK Proses penyelesaian LHIP dan BAR IP dilakukan setelah hasil perbaikan telah diterima oleh BPK untuk selanjutnya disajikan pada SIMAK BMN dan Laporan Keuangan

15. Balanced scorecard slide 10 TERIMA KASIH • MARI KITA TUNTASKAN REVALUASI BMN DENGAN TERTIB DAN AKUNTABEL