Download
1 / 9
90 likes | 382 Views
Pelaksanaan & Tindak Lanjut Pengalihan PBB-P2 Tahun 2014. Penandatangan Berita Acara Serah Terima Pengalihan PBB-P2. Berita Acara Serah Terima Pengalihan PBB-P2 terdiri dari: BAST Sistem Aplikasi, Basis Data PBB-P2, dan Softcopy Peta PBB (batas waktu 5 Januari Tahun Pengalihan);
E N D
Penandatangan Berita Acara Serah Terima Pengalihan PBB-P2 • Berita Acara Serah Terima Pengalihan PBB-P2 terdiri dari: • BAST Sistem Aplikasi, Basis Data PBB-P2, dan Softcopy Peta PBB (batas waktu 5 Januari Tahun Pengalihan); • BAST Surat Keputusan Menteri Keuangan, Data Piutang PBB-P2 , dan Aset Sitaan (batas waktu 31 Januari Tahun Pengalihan); • BAST Berkas Permohonan Pelayanan PBB-P2, Permintaan Surat Tanggapan & Surat Uraian Banding, Surat Tanggapan & Surat Uraian Banding, Memori Peninjauan Kembali, Kontra Memori Peninjauan Kembali, Serta Putusan Gugatan, Banding, dan Peninjauan Kembali PBB-P2 (batas waktu 31 Januari Tahun Pengalihan);
Peningkatan Kompetensi SDM melalui Pelatihan Teknis Pendataan & Penilaian PBB-P2 • DJP mengundang Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengikuti Pelatihan Teknis Pendataan & Penilaian PBB-P2 (Und-4/PJ.06/2014) • Workshop ini diperuntukkan untuk Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengalihan PBB-P2 Tahun 2014 dan beberapa kabupaten/kota yang belum mengikuti Workshop ini pada tahun 2012 dan 2013. • Materi dalam Workshop ini meliputi: • Penyusunan Rencana Kerja & Satuan Biaya Pendataan • Pendataan & Alternatif Pendataan • Analisi Daftar Biaya & Komponen Bangunan • Penialaian PBB Sektor Perdesaan & Perkotaan • Workshop ini dilaksanakan dalam 14 Gelombang mulai Maret – November 2014. • Diharapkan kabupaten/kota yang berminat, untuk segera mengirimkan konfirmasi keikutsertaan, sesuai jadwal dalam undangan tersebut.
Kebijakan Terbaru Perber Menkeu & Mendagri No.15/PMK.07/2014 dan nomor 10 Tahun 2014 tentang Persiapan dan Pelaksanaan Pengalihan PBB-P2 sebagai Pajak Daerah, yang mencabut Perber Menkeu & Mendagri nomor 213/PMK.07/2010 dan nomor 58 Tahun 2010, mengatur antara lain: • Pengalihan kewenangan pemungutan PBB-P2 hanya dapat dilakukan pada 1 Januari Tahun Pengalihan • Dalam rangka penyelesaian pemutakhiran data piutang PBB-P2, Pemerintah Daerah dapat meminta pendampingan atau asistensi sampai dengan 2 (dua) tahun setelah Tahun Pengalihan, kepada Kanwil DJP dan/atau KPP Pratama. • Dalam hal Pemerintah Daerah memerlukan pendampingan atau asistensi, Kanwil DJP dan/atau KPP Pratama melakukan pendampingan/asistensi (berdasarkan permohonan bantuan dari Pemda di masing-masing wilayah).
Kebijakan Terbaru (lanjutan) • Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri secara bersama-sama atau sendiri-sendiri memberikan pembinaan dan pemantauan persiapan dan pelaksanaan pemungutan PBB-P2 kepada Pemerintah Daerah • Dalam rangka pengumpulan data dan informasi untuk monitoring dan evaluasi, Kepala Daerah menyampaikan target dan realisasi penerimaan PBB-P2 setiap tahun paling lambat bulan Maret tahun berikutnya kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan dan Direktur Jenderal Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
Kebijakan Terbaru (lanjutan) • DJP menyerahkan permohonan pelayanan PBB-P2 yang belum diselesaikan sampai dengan tanggal 31 Desember sebelum Tahun Pengalihan kepada Pemerintah Daerah. • Dalam hal Pemda menyelesaikan permohonan pelayanan PBB-P2, yang berdampak pada : • Penerimaan PBB-P2, maka penerimaan PBB-P2 merupakan penerimaan Daerah; • Pengeluaran keuangan, maka pengeluaran keuangan tersebut diatur sebagai berikut: • sampai dengan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah; • lebih dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan
Kebijakan Terbaru (lanjutan) • DJP menyampaikan kepada Pemda: • Putusan gugatan, banding, dan/atau peninjauan kembali terkait PBB-P2 yang diterima sampai dengan dengan tanggal 31 Desember sebelum Tahun Pengalihan dan belum ditindaklanjuti oleh DJP • Putusan gugatan, banding, dan/atau peninjauan kembali terkait PBB-P2 yang diterima setelah Tahun Pengalihan Pemerintah Daerah menindaklanjuti putusan gugatan, banding dan/atau peninjauan kembali terkait PBB-P2 tersebut di atas. • Pemda menindaklanjuti permohonan pelayanan PBB-P2 dengan: • Mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada saat terutang PBB-P2; • Menggunakan tata cara dan prosedur penyelesaian sebagaimana ketentuan yang berlaku di masing-masing Pemda
Permohonan Data Rencana dan Realisasi Penerimaan PBB-P2 dan BPHTB 2013 Untuk Monitoring dan Evaluasi Pengalihan BPHTB dan PBB-P2, KPP Pratama mengkompilasi Data Rencana dan Realisasi Penerimaan PBB-P2 dan BPHTB Tahun 2013. Dimohon kerja sama Pemerintah Daerah untuk mengkompilasi data masing-masing kabupaten/kota-nya.
