PENATAAN KELEMBAGAAN Pendidikan DIPLOMA BIDANG Kesehatan Pemerintah Daerah

1. PENATAANKELEMBAGAANPendidikan DIPLOMA BIDANG Kesehatan Pemerintah Daerah Oleh Kepala Biro Organisasi Kementerian Dalam Negeri

2. Grand Design dan Road Map ReformasiBirokrasi Kondisi Birokrasi Yang Diinginkan 2025 • Telah terwujud tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara 2014 • Jumlah PNS yang proporsional • Pemerintahan bersih dan bebas KKN • Peningkatan kualitas pelayanan publik • Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi • Peningkatan profesionalime SDM aparatur • Peningkatan mobilitas aparatur antar daerah, antar pusat dan daerah, serta peningkatan gaji dan jaminan kesejahteraan

3. Grand Design dan Road Map ReformasiBirokrasi RuanglingkupdanObyek Meliputi seluruh aspek MANAJEMEN PEMERINTAHAN Organisasi Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran(right sizing) Tatalaksana Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif,efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsipgood governance Sumber daya manusia aparatur SDM apatur yang berintegritas, netral , kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera Peraturan Perundang-undangan Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif Area Perubahan Hasil Yang Ingin Dicapai Pengawasan Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN Akuntabilitas Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Pelayanan publik Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat Budaya Kerja Aparatur (culture set dan mind set) Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi

4. DiktikesPemdadalamMembantuPercepatan Pembangunan Kesehatan

5. KedudukanDiktikesPemda

6. UPAYA PEMERINTAH DALAM MENYELESAIKAN PERMASALAHAN

7. LanjutanUpayaPemerintah

8. KEPUTUSAN BERSAMA MENDIKAS, MENKES, DAN MENDAGRI • Selama Proses Revisi Peraturan Perundang-undangan Yang TerkaitDenganPenyelenggaraanPendidikan Diploma BidangKesehatanMilikPemerintah Daerah, Tetap Diselenggarakan. • Menteri Pendidikan Nasional memberikan ijin penyelenggaraandanpembinaanakademik pendidikan diploma bidang kesehatanmilikpemerintahdaerah setelah memperoleh rekomendasi/pertimbangan tertulis dari Menteri Kesehatan. • Menteri Kesehatan bertanggung jawab atas pembinaan teknis terhadap penyelenggaraan pendidikan diploma bidang kesehatanmilikpemerintahdaerah. • Menteri Dalam Negeri bertanggung jawab atasfasilitasidaerahdalamhal pembiayaan, pengadaan sarana prasarana, pemenuhan SDM Pendidik dan Kependidikan dan fasilitas pendidikan lainnyasertakelembagaanberkoordinasidenganKementerian PAN dan RB. • Dengan terbitnya Keputusan Bersama ini, Institusi Pendidikan Diploma BidangKesehatan MilikPemerintah Daerah mengajukan permohonan ijin penyelenggaraan pendidikan (alih bina perijinan) kepada Menteri Pendidikan Nasional.

9. KELEMBAGAAN DIKTIKES PEMDA • Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan milik Pemerintah Daerah dipimpin oleh Kepala dengan sebutan Direktur yang secara Teknis Pelaksana civitas akademik dibina oleh Dinas Kesehatan Provinsi dengan Petunjuk Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan yang berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dan secara teknis Operasional dan Administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan • Direktur Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan milik Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibantu oleh beberapa Pembantu Direktur (selanjutnya disebut PUDIR) sesuai dengan bidangnya masing-masing.

10. TUGAS DAN FUNGSI • Institusi Pendidikan Diploma Bidang Kesehatan milik Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan pendidikan profesional dalam program Diploma bidangkesehatansesuai denganketentuanperaturan perundang- undangan. • Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 3, Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan milik Pemerintah Daerah, menyelenggarakan fungsi : • pelaksanaan pengembangan pendidikan profesional dalam bidang pendidikantinggikesehatan; • pelaksanaan penelitian dibidang pendidikantinggikesehatan; • pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya ; • pelaksanaan pembinaan civitas akademika dalam hubungannya dengan lingkungan;dan • pelaksanaan kegiatan pelayanan administratif.

11. SUSUNAN ORGANISASI DIKTIKES PEMDA RANPERMENDAGRI

12. Variable RANPERMENDAGRI

13. STRUKTUR ORGANISASI DIKTIKES PEMDA TYPE A RANPERMENDAGRI DIREKTUR WAKIL DIREKTUR BIDANG AKADEMIK WAKIL DIREKTUR KEMAHASISWAAN WAKIL DIREKTUR KERJASAMA SEKRETARIAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAGIAN PROGRAM SUBBAGIAN UMUM SUBBAGIAN KEUANGAN

14. STRUKTUR ORGANISASI DIKTIKES PEMDA TYPE B RANPERMENDAGRI DIREKTUR WAKIL DIREKTUR BIDANG AKADEMIK WAKIL DIREKTUR KEMAHASISWAAN WAKIL DIREKTUR KERJASAMA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUBBAG TATA USAHA

15. ESELONISASI RANPERMENDAGRI

16. RANPERMENDAGRI PEMBIAYAAN PembiayaanInstitusi Pendidikan Tinggi Kesehatan milik Pemerintah Daerah dibebankanpada APBD dansumberanggaranlainnya yang sahdantidakmengikat.

17. TINDAK LANJUT SKB 3 MENTERI • SuratMenteriDalamnegeriNomor 061/2886/SJ Tanggal 25 Juli 20111 halPenyampaian Data Informasi Data InstitusiPendidikan Diploma BidangKesehatanMilikPemda; • SuratMenteriDalamNegeriNomor 061/2270/SJ Tanggal 15 Juni 2012 halPersetujuanPenataanKelembagaan.

18. TERIMA KASIH

19. Moderator • Kelembagaan diktikes pemda di bawah Kemdagri (STPDN dst). • Anggaran tetap menggunakan APBD. • Pengelolaan aset tetap di kemdagri.

20. M. Hanif – Akper Padang Pariaman • Penataan dr segi SDM • Mengarah pada PPK BLUD • Akper berdiri sendiri tdk d bwh Dinkes • Dinkes tdk tegas tupoksinya terkait pendidikan. • Lembaga pendidikan dikepalai Direktur dan jabfung dosen. • Pendekatan kepada organisasi fungsional. • Pegawai dan aset dari Pemda  segera dilegalkan  berkirim ke Kemdagri.

21. Budi – Prov Kalbar • Kab memiliki Akper Pemda Ketapang, skrg tdk masuk SKPD nya Ketapang dan tdk jg jadi mandiri, seharusnya bagaimana?

22. Adrianto – AKZI Surabaya • Mohon janji, kepastian organisasi dr pendidikan kesehatan Pemda. Eselonisasinya. • Di Jatim, Bupati dan walikota

23. Dr Susanto - Bojonegoro • Tindaklanjuti SKB terkait kelembagaan, tenaga fungsional dosen dan keuangan. • SE 10 Maret keuangan sdh jelas. • Tenaga dosen  byk bukan fungsional dosen. Sk pengangkatan fungsional dosen  diharapkan ada edaran.

24. Sumsel

25. Rudi – Lahat, Sumsel • Edaran di Kemdagri utk Aptikesda yg cepat berubah mjd yayasan. • Dualisme kelembagaan  Yayasan dan BLUD. • Contoh Kab Manna  protes dari mahasiswa. • Mohon kalo ada surat dikirimkan ke Daerah, demikian pula dg edaran pengelolaan keuangan

26. Analis Jambi • Edaran tentang jabfung dosen secepatnya diproses. • Boleh merekrut tenaga non PNS.

27. Galingging • UU 20/2003  kewenangan daerah, menengah ke bawah. • UU 12/2012  Akademi komunitas boleh dikelola Pemda. • Revisi UU 32  Provinsi mengelola dikti dan dikmen.  dosen mjd dosen daerah dan anggarannya mjd APBD. • Bagaimana persoalan pengangkatan dosen di daerah? PP 9/2003 pembina kepegawaian dpt mengangkat pegawai s/d IV b. • UU guru  IV b ke IV c ada persyaratan administratif yg hrs dipenuhi. • Kalo sudah yayasan maka berlaku UU yayasan, tdk boleh dosen PNS, anggaran dan aset pemda.

28. Galingging • Ada inst pemda mjd yayasan  ada kemungkinan konflik kepentiangan dg kepala daerah. • Prosesnya mll hibah.

29. Moderator • Bahwa berdasarkan SKB, inst Pemda tetap diselenggarakan • Terkait kelembagaan  mengirim surat ke Kemdagri. • Draft OTK segera disahkan sbg dasar di daera. • SE mjd BLUD dg penyesuaian OTK. • Ketenagaan  fungsional dosen  ada edaran • Penilaia PAK  pedoman 17/2013 penilaian PAK, dilakukan inst, lektor kepala di kementerian. • Yang milik provinsi, kalo studi banding ke Akper Jayakarta dan Akzi Surabaya.