EKSISTENSI KELEMBAGAAN DALAM RANGKA PENYALURAN OBAT KE FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PEMERINTAH

1. EKSISTENSI KELEMBAGAAN DALAM RANGKA PENYALURAN OBAT KE FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PEMERINTAH Oleh : Sekretaris Kementerian PAN dan RB selaku Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Hotel Golden Flower Bandung Selasa 20 November 2012

2. SKEMA KELEMBAGAAN PEMERINTAH Pusat • LEMBAGA • NONSTRUKTURAL (88) • Forum • Sekretariat • PEMERINTAH PUSAT • Kementerian Koordinator (3) • Kementerian Negara (31) • LPNK (28) Daerah • PEMERINTAH DAERAH • Sekretariat Daerah • Dinas • LTD • Sekretariat DPRD INSTANSI VERTIKAL UNIT PELAKSANA TEKNIS

3. POLA PIKIR PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH UUD 1945 UU 39/2008 PERPRES ORGANISASI PEMERINTAH PUSAT PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS - GLOBAL - NASIONAL SANKRI PERAN PEMERINTAH URUSAN UU 32/2004 PP 38/2007 TUJUAN NASIONAL PP NO. 41/2007 ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH - VISI - MISI STRATEGI PERUBAHAN PARADIGMA REFORMASI BIROKRASI

4. HUBUNGAN ANTARA KEWENANGAN DAN KELEMBAGAAN Kewenanganmerupakan Dasarterbentuknya kelembagaan Kelembagaanmerupakan Wahanauntukmelaksanakan kewenangan Kelembagaan yang dibentuk Sama dengan bobot Kewenangan Yang dimiliki Prinsip “Structure follows function”

5. Pendekatan Urusan Pemerintahan UU 39/2008 (Kementerian Negara) URUSAN • Bukan nomenklatur, tetapi urusan pemerintahan • Ada tiga macam urusan pemerintahan yang mempengaruhi fungsi dan susunan organisasi Kementerian FUNGSI SUSUNAN ORGANISASI

6. Berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara URUSAN YG NOMENKLATURNYA DISEBUTKAN DALAM UUD 1945 (3 URUSAN) • LUAR NEGERI • DALAM NEGERI • PERTAHANAN • AGAMA • HUKUM • KEUANGAN • KEAMANAN • HAM • PENDIDIKAN • KEBUDAYAAN • KESEHATAN • SOSIAL • KETENAGAKERJAAN • INDUSTRI • PERDAGANGAN • PERTAMBANGAN • ENERGI • PU • TRANSMIGRASI • TRANSPORTASI • INFORMASI • KOMUNIKASI • PERTANIAN • PERKEBUNAN • KEHUTANAN • PETERNAKAN • KELAUTAN • PERIKANAN URUSAN YG RUANG LINGKUPNYA DISEBUTKAN DALAM UUD 1945 (25 URUSAN) URUSAN PEMERINTAHAN (46 URUSAN) • PPN • APARATUR NEGARA • KESEKRET. NEGARA • BUMN • PERTANAHAN • KEPENDUDUKAN • LH • ILMU PENGETAHUAN • TEKNOLOGI • INVESTASI • KOPERASI • UKM • PARIWISATA • PP • PEMUDA • OLAH RAGA • PERUMAHAN • PKDT URUSANDLM RANGKA PENAJAMANKOORDINASI & SINKRONISASIPROGRAM PEMERINTAH (18 URUSAN)

7. KEMENTERIAN kesehatantermasuk dalam Kementerian Yang Ruang Lingkupnya Disebutkan Dalam UUD Negara RI Tahun 1945 Tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. • Fungsi • perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya; • pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; • pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya; • pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan kementerian di daerah; dan • pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

8. Berdasarkanpasal 424 PerpresNomor 24 Tahun 2010 tentangKedudukan, Tugas, Dan FungsiKementerian Negara Serta SusunanOrganisasi, Tugas, Dan FungsiEselon I Kementerian Negara tugaspenyaluranobatdilaksanakanolehDirektorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan. KELEMBAGAAN PENYALURAN OBAT

9. Tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasiteknisdibidangpembinaankefarmasiandanalatkesehatan Fungsi perumusankebijakandibidangpembinaankefarmasiandanalatkesehatan; pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan kefarmasian dan alat kesehatan; penyusunannorma, standar, prosedur, dankriteriadibidangpembinaan kefarmasian dan alat kesehatan; pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembinaan kefarmasian dan alat kesehatan; dan pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian danAlatKesehatan DiTjenBina Kefarmasian dan Alat Kesehatan

10. Berdasarkan UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, telah disebutkan bahwa urusan di bidang Kesehatan khususnya penyimpanan dan pendistribusian obat telah diserahkan kepada Daerah. Oleh karena itu pembentukan kelembagaanyang menangani fungsi penyimpanan dan pendistribusian obat sepeti Depot-Depot Obat di Provinsi/Kabupaten/Kota tidak dapat dilakukankarena sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Untuk itu peran Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan melalui Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan melakukan Penyusunan Kebijakan, Bimbingan Teknis, Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Penyusunan NSPK. KEBIJAKAN KELEMBAGAAN TERHADAP PENYIMPANAN DAN PENDISTRIBUSIAN OBAT

11. Sistem/Alurpenyaluranobat PENYALURAN OBAT DISERAHKAN KEPADA DAERAH PP 38/2007 PERUMUSAN KEBIJAKAN PROVINSI ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH ORGANISASI PEMERINTAH PUSAT (DITJEN BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN) KAB/KOTA • SUPERVISI • BIMBINGAN TEKNIS • SPM • NSPK • EFEKTIVITAS KOORD. • ANTAR K/L PUSAT

12. Pembagianurusanketersedian, pemerataan, mutuobatdanketerjangkauanhargaobatsertaperbekalankesehatanberdasarkan pp 38/2007

13. TERIMA KASIH