1 / 24

Budi Prasetyo Widyobroto DIREKTORAT ADMINISTRASI AKADEMIK UNIVERSITAS GADJAH MADA

PENTINGNYA EVALUASI PROGRAM STUDI BERBEASIS EVALUASI DIRI. Budi Prasetyo Widyobroto DIREKTORAT ADMINISTRASI AKADEMIK UNIVERSITAS GADJAH MADA Yogyakarta, 6 Maret 2012. MATERI. Pentingnya EPSBED (PDPT) sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan pendidikan yang bermutu.

cher
Download Presentation

Budi Prasetyo Widyobroto DIREKTORAT ADMINISTRASI AKADEMIK UNIVERSITAS GADJAH MADA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PENTINGNYA EVALUASI PROGRAM STUDI BERBEASIS EVALUASI DIRI Budi Prasetyo Widyobroto DIREKTORAT ADMINISTRASI AKADEMIK UNIVERSITAS GADJAH MADA Yogyakarta, 6 Maret 2012

  2. MATERI • Pentingnya EPSBED (PDPT) sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan pendidikan yang bermutu. • Informasi Capaian pembenahan Administrasi Akademik di UGM.

  3. Kondisi Sekarang Perguruan Tinggi EPS BED Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri M Penjaminan Mutu Internal QA EvaluasiDiri Penjaminan Mutu Eksternal Akredi tasi Sumber: DIKTI

  4. Kondisi Yang Direncanakan Perguruan Tinggi Penjaminan Mutu Internal (PMI) M Pangkalan Data PerguruanTinggi (PDPT) Penjaminan Mutu Eksternal (PME) Sumber: DIKTI

  5. Mutu dan Standar Nasional Pendidikan (1) PP No.19 Tahun 2005 Tentang StandarNasionalPendidikan (SNP) Pasal 1 Butir 1 Standarnasionalpendidikanadalahkriteria minimal tentangsistempendidikan di seluruhwilayahhukum Negara KesatuanRepublik Indonesia M Sumber: DIKTI

  6. Mutu dan Standar Nasional Pendidikan (2) PP No.19 Tahun 2005 Tentang StandarNasionalPendidikan (SNP) Pasal 2 ayat (1) LingkupStandarNasionalpendidikanmeliputi: a. standarisi; b. standar proses; c. standarkompetensilulusan; d. standarpendidikdantenagakependidikan; e. standarsaranadanprasarana; f. standarpengelolaan; g. standarpembiayaan, dan h. standarpenilaianpendidikan M Sumber: DIKTI

  7. Mutu dan Standar Nasional Pendidikan (3) PP No.19 Tahun 2005 Tentang StandarNasionalPendidikan (SNP) Pasal 4 StandarNasionalPendidikanbertujuanmenjaminmutupendidikannasionaldalamrangkamencerdaskankehidupanbangsadanmembentukwataksertaperadabanbangsa yang bermartabat. M Sumber: DIKTI

  8. Kewajiban dan Tujuan Penjaminan Mutu PP No.19 Tahun 2005 Tentang StandarNasionalPendidikan (SNP) Pasal 91 (1) Setiapsatuanpendidikanpadajalur formal dan non formal wajibmelakukanpenjaminan mutupendidikan; (2) Penjaminanmutupendidikansebagaimanadimaksudpadaayat (1) bertujuanuntukmemenuhiataumelampauiStandarNasionalPendidikan. M Sumber: DIKTI

  9. Prinsip Penyusunan Kebijakan Nasional SPM-PT • Keberadaan dan karakter masing-masing dari ketiga • kegiatan tetap dipertahankan, dengan penyesuaian • seperlunya; • Ketiga kegiatan tersebut diwadahi dalam sebuah • sistem, yaitu Sistem Penjaminan Mutu Perguruan • Tinggi (SPM-PT); • Sebagai sebuah sistem, ketiga kegiatan tersebut • harus: • - menggunakan data dan standar (minimal) yang sama; • - saling mendukung, tidak menimbulkan duplikasi. Sumber: DIKTI

  10. Pengertian (1) SPM – PT adalah sistem yang dibentuk untuk menjamin mutu perguruan tinggi, dengan cara melaksanakan tiga macam kegiatan, yaitu: 1.Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) Kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data serta informasi tentang perguruan tinggi oleh Pemerintah untuk mengendalikan pemenuhanSNP(dahulu disebut EPSBED); Sumber: DIKTI

  11. Pengertian (2) 2. Penjaminan Mutu Internal (PMI) Kegiatan evaluasi diri perguruan tinggi oleh perguruan tinggi sendiri (internally driven), untuk memenuhi atau melampaui SNP secara berkelanjutan/continuous improvement (dahulu disebut Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi); 3. Penjaminan Mutu Eksternal (PME) Kegiatan penilaian kelayakan perguruan tinggi oleh BAN-PT atau lembaga mandiri di luar perguruan tinggi yang diakui Pemerintah, berdasarkan SNP atau standar yang melampaui SNP yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri (disebut Akreditasi). Sumber: DIKTI

  12. Tujuan SPM–PT bertujuan menciptakan sinergi antara PDPT, PMI, dan PME untuk memenuhi atau melampaui SNP oleh perguruan tinggi, untuk mendorong upaya penjaminan mutu perguruan tinggi yang berkelanjutan di Indonesia. Sumber: DIKTI

  13. Sasaran • SPM – PT mempunyai sasaran: • 1. PDPT, PMI, dan PME dijalankan dengan penyesuaian • pada standar minimal dan format seperlunya; • 2. Tercipta koordinasi yang harmonis di antara PDPT, • PMI, dan PME; • 3. PDPT, PMI, dan PME menggunakan SNP sebagai • standar minimal dan menggunakan satu basis data • yang sama. Sumber: DIKTI

  14. Status (1) PDPT dulu EPSBED Kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data serta informasi tentang perguruan tinggi oleh Pemerintah, dimaksudkan untuk memenuhi Pasal 50 UU. Sisdiknas yang mengatur bahwa pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab Mendikbud (Pemerintah). Dengan demikian, PDPT dilakukan atas dasar tugas dan wewenang Pemerintah untuk mengawasi dan mengendalikan pemenuhan SNP. Karena itu, kegiatan ini merupakan kegiatan pertanggungjawaban vertikal (vertical accountability). Sumber: DIKTI

  15. Status (2) PMI Kegiatan evaluasi diri oleh perguruan tinggi sendiri (internally driven), untuk memenuhi atau melampaui SNP secara berkelanjutan / continuous improvement, dimaksudkan sebagai upaya untuk memenuhi terutama kebutuhan internal stakeholders (mahasiswa, dosen, tenaga pendidik). Karena itu, kegiatan ini merupakan kegiatan pertanggungjawaban horisontal – internal (internal-horizontal accountability). Sumber: DIKTI

  16. Status (3) PME Kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau perguruan tinggi oleh BAN-PT atau lembaga mandiri di luar perguruan tinggi yang diakui Pemerintah, berdasarkan SNP atau standar yang melampaui SNP yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri, dimaksudkan sebagai upaya untuk memenuhi terutama kebutuhan external stakeholders (orang tua, dunia kerja, masyarakat, Pemerintah). Karena itu, kegiatan ini merupakan kegiatan pertanggungjawaban horisontal – eksternal (external-horizontal accountability). Sumber: DIKTI

  17. PEMBENAHAN ADMINISTRASI AKADEMIK • Tujuan: • Peningkatanmutuadministrasiakademikdankualitas data. • KemitraaanantaraPelaksanaadministrasiakademikprodi/fakultas-DAA dan DIKTI. • Tertibadministrasisehinggasemualulusan UGM melalui proses yang sah  TerhindardariAncamanpidanakarenamengeluarkanijazahmelalui proses yang tidaksah.

  18. UU SISDIKNAS BAB XX: KETENTUAN PIDANA, Pasal 67 • (1) Perseorangan, organisasi, ataupenyelenggarapendidikan yang memberikanijazah, sertifikatkompetensi, gelarakademik, profesi, dan/atauvokasitanpahakdipidanadenganpidanapenjara paling lama sepuluhtahundan/ataupidanadenda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satumiliar rupiah). • (2) Penyelenggaraperguruantinggi yang dinyatakanditutupberdasarkanPasal 21 ayat (5) danmasihberoperasidipidanadenganpidanapenjara paling lama sepuluhtahundan/ataupidanadenda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satumiliar rupiah).

  19. BAB XX • KETENTUAN PIDANA • Pasal 67 • (4) Penyelenggarapendidikanjarakjauhyang tidakmemenuhipersyaratansebagaimanadimaksuddalamPasal 31 ayat (3) dipidanadenganpidanapenjara paling lama sepuluhtahundan/ataupidanadenda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satumiliar rupiah).

  20. BAB XX KETENTUAN PIDANA, Pasal 68 (1) Setiap orang yang membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (2) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

  21. CAPAIAN Peningkatankesadaranprodi/fakultasdanuniversitaspentingnyaadministrasiakademik yang baik. Sudahtersediadanimplementasiberbagaisisteminformasiakademik Informasidapatdiaksesdenganmudah, cepatdanakurat. Pelaporan EPSBED sudah 100%  Beberapa program studimasihbermasalahdengan home base dosen. Wajib memenuhi persyaratan tugas belajar  Permendiknas 48/2009 Hampirseluruh program studisudahterakreditasi BAN PT dansebagianterakreditasibadanakreditasi lain  Masihada PR untukprodispesialis

  22. ProblemPelaporan EPSBED(PDPT) PRODI FAKULTAS UNIVERSITAS DIKTI • Keterlambatannilai • MahasiswaCutidanMengisi NIDN Salah Aktifkembali • Home base dosen • Status dosen (NIDN) • Kode Mata KuliahUniversitas Belummemberkan support secarapenuh agar data valid • Akseskelaman PDPT bermasalah • NIU yang belumsesuai PDPT DIKTI • Pengembangansistem yang lambat • Kebijakan yang seringberubah • PIC PDPT tidakkomunikatif

  23. TerimaKasih

More Related