Oleh : DR. Hj. MARNI EMMY MUSTAFA, SH.,MH Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat

1. PELAYANAN TERPADU IDENTITAS HUKUM, PERAN KEADILAN DAN TANTANGAN KOORDINASI YANG DIHADAPI LINTAS KEMENTERIAN/LEMBAGA Oleh : DR. Hj. MARNI EMMY MUSTAFA, SH.,MH Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Karawang, 23 Juni 2014

2. DASAR HUKUM • Pasal 2 (4) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; • Pasal 5 (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; • Pasal 68 B UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Badan Peradilan Umum; • Pasal 69 C UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Badan Peradilan Umum; • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Marni Emmy Mustafa 1

3. PELAYANAN HUKUM TERPADU • Sesuai azaz peradilan; • Sesuai dengan misi Mahkamah Agung; • Respon positif MA terhadap Accessto Justice Marni Emmy Mustafa

4. PROGRAM PRIORITAS PEMBARUAN PERADILAN • Terbentuknya prosedur hukum yang pengadilan yang lebih respontif; • Mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik; • Implementasi kebijakan keterbukaan informasi; • Mengkomunikasikan kebijakan melalui strategi komunikasi yang inklusif Marni Emmy Mustafa 3

5. F A K T A • Kurang lebih 49 juta anak Indonesia tidak memiliki akta kelahiran; • Lebih dari 50% dari Perempuan Kepala Keluarga tidak memiliki akta nikah; • Lebih dari 70% dari anak-anaknya tidak memiliki akta kelahiran Sumber: AIPJ bekerjasama dengan Pusat Kajian Perlindungan Anak UI (PUSKAPA UI) Marni Emmy Mustafa 4

6. KELUHAN MASYARAKAT YANG PERNAH MENDAPAT PELAYANAN MASYARAKAT • Informasi proses peradilan yang tertutup; • Biaya Peradilan yang mahal; • Masih sulitnya masyarakat miskin dan terpinggirkan; • Proses penyelesaian perkara yang dirasa masi lama Marni Emmy Mustafa 5

7. Pengadilan melakukan reformasi untuk pelayanan hukum terpadu yang meliputi: • Pelayanan terpadu secara manual dan elektronik • Pembebasan Biaya Perkara; • Sidang diluar gedung pengadilan (sidang keliling atau sidang di tempat) • Pelayanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Marni Emmy Mustafa 6

8. Pengadilan mempunyai potensi dalam pelayanan terpadu tentang identitas hukum, diantaranya; • Perbaikan nama pada akte kelahiran; • Perbaikan tanggal lahir dalam akte kelahiran • Penetapan akte kematian sesuai dengan pasal 44 UU No 24 tahun 2013 • Pengesahan perkawinan atas perkawinan secara adat contohnya: kawin adat tengger, kawin adat baduy dan wiwitan • Pengesahan orang hilang • Pengesahan perceraian • Pengesahan anak • Ganti kelamin • Pembatalan perceraian • Perkawinan beda agama Marni Emmy Mustafa 7

9. HAL HAL YANG DIPERTIMBANGKAN DALAM PELAYANAN TERPADU 1. Aspek koordinasi antar institusi yang terkait; 2. Aspek hukum 3. Teknologi 4. Sumber Daya Manusia 5. Anggaran Marni Emmy Mustafa 8

10. KESIMPULAN • Dalam pelaksanaan pelayanan terpadu diperlukan komitmen dari instansi yang terkait agar sungguh sungguh untuk berbuat melayani masyarakat dalam bentuk penyederhanaan dan kemudahan pelayanan itu • Bekerja dan Beribadah Marni Emmy Mustafa 9

11. Sekian dan TERIMA KASIH