SUBYEK HUKUM DAN KECAKAPAN DALAM HUKUM

1. SUBYEK HUKUM DAN KECAKAPAN DALAM HUKUM Masyarakat yang didalamnyaterdiridariindividu-individumanusiaamatberperandalamlapanganhukum. Hal inisehubungandengankedudukanmanusia ( persoon ) sebagaisubyekhukum. Manusiasebagaisubyekhukumdikatakanjugasebagaipembawahakataupendukunghak. Sebagaisubyekhukummanusiamempunyaihakdankewajibanuntukmelakukantindakan-tindakandalamlapanganhukum, sepertimengadakanperjanjianjualbeli,mengadakanpernikahan, mengadakanpembagianwarisan, dansebagainya. Dalamilmupengetahuanhukumbarat, manusiasebagaipembawahakatausebagaisubyekhukumdinamakanjuga “persoon”.

2. SoedimanKartohadiprodjo ( 1987: 77 ) menyatakan, bahwakedudukanhakpadamanusiaadalahsedemikianrupa yang meskipundikurangiolehundang-undangatauputusan hakim ataudibatasiolehundang-undang, tetapimengurangiataumembatasiinitidakdapatsedemikiansehinggaorang yang bersangkutanitukehilanganseluruhhaknyasebagaiorang ( pasal 1 KUH Perdata ). • Tiapmanusiamerupakanorang yang karenaterbawaolehkeadaanbahwaiamanusia. Karenaituorang yang bercorakmanusiaitudisebutorangasli ( natuurlijkepersoon ), sebagailawansubjekhukumlainnya, yaitubadanhukum ( rechtpersoon).

3. Setiapmanusiaituadalahorang, inimengandungarti, bahwa : • Tidakdikenaladanyaperbedaan yang berdasarkan agama, baik agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, agama Budhadansebagainya, merekaitumerupakanorang. • Antarakelamin yang satudengan yang lainnyatidakdiadakanperbedaan pula, baikwanitamaupunlaki-laki. • Tidapandang pula, apakahiaseorangkayaataumiskin, merekamempunyaikedudukan yang samadansederajatdalammasyarakat. • Tidakpandangapakahmanusiaituwarganegaraatauorangasing. Jadikalausampaihukumperdatabaratiniberlakubagiorangasing, makadiadianggapsebagaiorang.

4. MenurutAgusSomawinata ( 1996 : 9 ) yang dimaksuddengansubyekhukumadalahpendukunghak-hakperdatadankewajiban-kewajibanperdatasubyekataupendukungdarihubunganhukumialahhubunganhukumperdata yang mempunyaihakperdata. Jadibadanpribadiataupersoonadalahsubyekhak yang wenangberhak ( mempunyaikewenanganberhak), yaituwenanguntukmenjadipendukunghak-hakdankewajiban-kewajibanperdata. • Dengandemikiankitadapatmenerimasecaragamblang, bahwasetiapmanusiadalamkedudukannyasebagaisubyekhukummempunyaiwewenanghukum, yaituwewenanguntukmemilikihak-haksubyektif, dimanahak-hakkeperdataantersebuttidaktergantungataudigantungkankepadahak-hakkewarganegaraan. MenurutAchmadSanusi ( 1984 : 162 ) hak-haksubyektif yang dimilkiolehsetiapmanusiadapatdibedakanmenjadi 2 jenis, yaitu :

5. 1. Mutlak, yaituhak-haksubyektif yang dapatdilaksanakanterhadapsetiaporang, dibalikwewenangdaripada yang mempunyaihak, terdapatkewajibanbagisetiaporang lain untukmenghormatihaktersebut. Selanjutnyadikatakan, bahwahakmutlakinidapatdibagi 4, yaitu : • Hak-hakkepribadianatasjiwa, badan, kehormatandannama • Beberapahakkekeluargaansepertihakorangtua, hakperwaliandanhak marital • hak-hakkebendaan (sebagiandarihakkekayaan ), sepertihakeigendom, baikatasbendaberujudataupuntidakberujud. • Hak-hakatasbarang-baranginmaterial, sepertihakmengarang, hakotroidsb. 2. Nisbi, yaituhak-hakkekayaandankekeluargaan yang tidaktermasuksebagaihakmutlak

6. Berlakunyakedudukanmanusiasebagaipembawahakadalahsejakdiadilahirkansampaidiameninggaldunia, bahkanjikahukummemerlukan, misalnyauntukkepentinganpembagianwarisan, makasejakdalamkandunganpunberlakulahmanusiasebagaipembawahak, dengancatatansaatdiadilahirkandalamkeadaanhidup, sungguhpunhanyabeberapamenitsaja. Hal inisebagaimanadinyatakanolehPasal 2 KUH Perdata, bahwaanak yang adadalamkandunganseorangperempuan, dianggapsebagaitelahdilahirkan , bilamanajugakepentingansianakmenghendakinya. Matisewaktudilahirkannya, dianggaplahiatakpernahtelahada

7. Adapunsecaralengkapnyabunyipasal-pasaltersebutadalahsebagaiberikut : • Pasal 836 : Denganmengingatakanketentuandalampasal 2 KUH Perdataini, supayadapatbertindaksebagaiwaris, seorangharustelahada,padasaatwarisanjatuhmeluang. • Pasal 348 : Jikalau, setelahsisuamimeninggaldunia, isterimenerangkan, atausetelahdipanggildengansahuntukitu, mengakuibahwaiasedangmengandung, makaBalaihartaPeninggalanharusmenjadipengampuatasbuahkandungansiisteritadi, danberwajibmengadakansegalatindakan yang perludanmendesakgunamenyelamatkandanmengurushartakekayaannya, demikianitulahbaikuntukkebahagiaansianak, bialamanainihidupdilahirkannya, maupununtukkebahagiaansegalamereka yang berkepentingan.

8. Apabilaanakituhidupdilahirkannya, makaaturan-aturanbiasatentangperwalianharusdiperhatikan. • Pasal 1679 : Agar supayaseorangcakapuntukmenikmatikeuntungandarisuatuhibahdiperlukanbahwasipenerimahibahitusudahadapadasaatterjadinyapenghibahan, denganmengindahkanaturan yang tercantumdalampasal 2 sebagaimanadisebutkandiatas.

9. AgusSomawinataadabeberapafaktor yang dapatmempengaruhikewenanganbertindakseseorang, tetapitidakbersifatmembedakan. Faktor-faktortersebutsecaragarisbesarnyaadalahsebagaiberikut : • Nationeliteitataukebangsaan Kebangsaanseseorangakanmempengaruhikewenanganberhakseseorang. Hal inisebagaimanadinyatakandalamhukumpositif Indonesia, yaitupasal 580 sub. 9 R.Rv.: tentangpeksaanbadandilakukanterhadaporangasing, bukanpenduduksenegara, untuksemuahutang yang dibuatgunakaulanegeriBelanda. Selanjutnyadalampasal 872 ayat (2) R.Rv. dinyatakan, kepadaorangasingbukanpenduduknegaratidakdiberikanizincuma-cuma,kecualijikalaudenganperjanjiantegas-tegasdiperjanjikanberlainan. Makadenganadanyaorangasing yang tidakbolehmembelitanah, dalamhukumInternasional, misalnyadiInggrisadakalangankewenanganberhakseseorangdibatasimisalnyaterhadapseseorang yang berasaldarinegaramusuh, tetapihanyakauladalamkeadaanperang.

10. 2.Orang-orang yang mempunyaikedudukantertentudalammasyarakat, yaitukarenakedudukannyatidakbolehmemperolehbarang-barangtertentu, misalnyapejabathukumtidakdiperbolehkanmemperolehbarang-barang yang masihdalamberperkara. 3.Kelakukan yang hormat, jugamembatasikewenanganberhakseseorang, misalnyadalampasal 380 ayat (1) KUH Perdata: Seseorang yang berkelakuantidakhormattidakdapatmenjadiwali. Iniberartimembatasiwewenangberhakseseoranguntukmenjadiwali. Seorangwaliadalahbertugasuntukmembimbinganak yang belumdewasamelaluipendidikan yang positif. Olehkarenanyadisyaratkan agar walitersebutdapatmelaksanakantugaskewajibannyadenganbaik, makadiaharusmempunyaikelakuan yang terhormat.

11. 4. Jeniskelamin, asasnyatidakmenimbulkanperbedaankewenanganberhakdalamlapanganhukumPerdata. Hanyamenimbulkansekedarperbedaan-perbedaan, sebagaimanadiaturdalampasal-pasalsebagaiberikut : • Pasal 332 KUH Perdata, menyatakanbahwaseorangwanita yang telahkawindandiangkatmenjadiwali, tidakwajibuntukmenrimapengangkatantersebut. Selanjutnyadalampasal 337 no. 9 KUH Perdatadinyatakan, bahwawanitadapatmenolakuntukmenjadiwali. Jugawanitatidakwajibmenerimakalauditunjuksebagaicuratrice. • Pasal 29 KUH perdata: yang menentukansaatkapanseseorangitubolehkawin, dimanaseoranglaki-lakibarubolehmenikahpadasaat minimal berusia 18 tahun, sedangkanbagiwanita minimal berusia 15 tahun. Begitujugadalamundang-undangperkawinan yang sekarangberlakudi Indonesia, yaituundang-undangnomor 1 tahun 1974, dimanabagiseorangperempuan • dipersyaratkan minimal berusia 16 tahun, sedangkanbagilaki-laki 19 tahunbarubdapatmelangsungkanpernikahan. Hal iniberdasarkanperbedaankodrat, dalamartiukurankedewasaanseseorangdilihatdariusia, walaupuninijugatidakmenjamin 100%. • Meskipunanak yang belumcukupumurituadadibawahkekuasaanorangtua, namunkekuasaanorangtuaitudilakukanolehsiBapak, bukanolehsiIbu ( Pasal 300 ayat (1) KUH perdata ). • Adanyalarangan yang hanyaberlakubagiwanitayaitularanganmelangsungkanperkawinanbarudalamjangkawaktu 300 harisetelahputusnyaperkawinan, sedangkanbagiseoranglaki-lakitidakadalarangan yang demikian, artinyakapansajadiaakanmelangsungkanperkawinan,makatidakadalaranganharusmenunggusekianhariatausekianbulan. Inijugaberdasarkankodrat, dimanauntukmengetahuiapakahseorangwanita yang telahberceraiitudalamkeadaanmengandungatautidak. Mengenaiwaktu 300 haridianggapsebagaiwaktuterlamaseorangwanitamengandung. Dalamundang-undangperkawinanmasaidahiniberlakuselama 100 hari, artinyaseorangwanitabarubolehmenikahlagisetelahputusnyaperkawinanterdahulu, manakalatelah 100 harisejakputusnyaperkawinantersebut. • Disyaratkanusia yang tertentuuntukmengakuiseoranganak, yaitubagiseoranglaki-lakisedikitnya 19 tahun, danbagiseorangwanitatakterbatas. Dalamartitidakdipersyaratkanbagiseorangwanitauntukmengakuianaknyaharustelahberusiasekiantahunatausekianhari.Olehkarenanyakapansajadiamau, makahukumtidakakanmelarangna.

12. BADAN HUKUM Dalamlapanganhukumperdata, selainmanusia ( persoon ) yang mempunyaikedudukansebagaisubyekhukum, dikenal pula apa yang disebutbadanhukum (rechtpersoon ) atauperkumpulan-perkumpulan yang jugadapatmemilikihak-hakdanmelakukanperbuatan-perbuatanhukumsepertihalnyaapa yang dilakukanolehseorangmanusia. Subekti ( 1994 : 21 ) menyatakan yang dimaksudbadanhukumataurechtpersoonadalahorang yang diciptakanolehhukum, contohnyawakaf, suatustichting, suatuperkumpulandagang yang berbentuk Perseroan Terbatasatau NV dan lain sebagainya.

13. Utrecht ( 1983:266 ) menyatakan, bahwabadanhukumadalahsetiappendukunghak yang tidakberjiwaataulebihtepat yang bukanmanusia. Badanhukumsebagaigejalakemasyarakatanadalahsuatugejala yang riilmerupakanfaktabenar-benardalampergaulanhukum, yaitusesuatu yang dapatdicatatdalampergaulanhukumbiarpuntidakberujudmanusiaataubenda yang dibuatdaribesi,kayudansebagainya.

14. Status sebagaibadanhukummenurutAgusSomawinata (1996:20) dapatdiberikankepadawujud-wujudtertentu, seperti : • Kumpulan orang-orang yang bersama-samabertujuanuntukmendirikansuatubadan; yaituberwujudperhimpunan • Kumpulan harta kekayaan yang tersendiri untuk tujuan-tujuan tertentu, ini yang dalam masyarakat dikenal dengan nama yayasan. • Selanjutnya dinyatakan pula, bahwa di dalam KUH Perdata badan hukum disebut dengan istilah “ Zedelijk Lichaam”

15. dalam tata hukum Indonesia badan-badan hukum itu ada 3 macam, yaitu : • Menurut Hukum Eropa, antara lain negara dan perhimpunan-perhimpunan • Menurut Hukum bukan Eropa yang tertulis antara lain Perhimpunan • Menurut Hukum Adat, seperti wakaf dan yayasan-yayasan.

16. Sementara itu Utrecht (1983 : 267 ) membagi badan hukum menjadi 4 macam yaitu : • Perhimpunan ( vereniging) yang dibentuk dengan sengaja dan dengan sukarela oleh orang yang bermaksud memperkuat kedudukan ekonomis mereka,memelihara kebudayaan,mengurus soal-soal sosial dan sebagainya,misalnya PT. • Persekutuan orang (gemenschap van mensen ) yang terbentuk karena faktor-faktor kemasyarakatan dan politik dalam sejarah,misalnya negara,propinsi, kabupaten desa. • Organisasi orang yang didirikan berdasarkan undang-undang tetapi bukan perhimpunan yang termasuk sub 1 di atas. • Yayasan

17. Untuklebihmudahdanjelasnyamengenaipembagianbadanhukuminipenulisbisaklasifikasikandenganmenggunakankriteriasebagaiberikut : • Bagaimanacaraterjadinyabadanhukumtersebut, artinyaapabilabadanhukumituterjadinyadariatas (top down ),makabadanhukumitudisebutbadanhukumpublik, seperti Negara, BUMN,Pemerintah Daerah Propinsi,Pemerintah Daerah Kabupatenatau Kota danseterusnya.Sedangkanapabilaterjadinyadaribawah( boton up ) , makaitudinamakanbadanhukumprivatataupribadi, seperti PT, CV dansebagainya. • Bagaimanatujuanataukepentinganbadanhukumtersebut? Apabilatujuannyamencarikeuntungan, makajelasitumerupakanbadanhukumprivat, namunbilatujuanataukepentingannyauntukmasyarakatbanyak,itudinamakanbadanhukumpublik. • Apakahbadanhukumitumempunyaikekuasaansebagaipenguasaatautidak ? Kalaudiamempunyaikekuasaansebagaipenguasa, jelasitumerupakanbadanhukumpublik, namunkalaudiatidakmempunyaikekuasaansebagaipenguasaitumerupakanbadanhukumprivat.

18. Selainberdasarkankriteria-kriteriadiatastersebut,makauntukmenentukanjenisbadanhukumbisadilihatsebagaiberikut:Selainberdasarkankriteria-kriteriadiatastersebut,makauntukmenentukanjenisbadanhukumbisadilihatsebagaiberikut: • Dilihat dari jenisnya, badan hukum dibagi menjadi badan hukum publik dan privat • Dilihat dari sifatnya, ada badan hukum yang berupa korporasi dan ada juga yang berbentuk yayasan • Dilihat dari tujuannya ada badan hukum yang egoistis ada juga badan hukun yang artuistis.

19. Teori Fiksi dari C.V. Savigny • Teori ini mengatakan, bahwa pada dasarnya hanya manusia adalah orang, juga bagi hukum, bahwa yang disebut badan hukum itu sebenarnya adalah sekedar bayangan/gambaran saja yang tidak berujud dengan nyata.Ia hanya dianggap ada dan dipersamakan dengan orang. Menurut cv. Savignybadanhukumtergantungdaripengakuanpenguasa. Sehingga Utrecht menyebutnyabahwabadanhukumsemata-matahanyabuatanpemerintahnegarasaja.Terkecualinegara, badanhukumitusuatufiksisaja, yaknisesuatu yang sebenarnyatidakadatetapiorangmenghidupkannyadalambayanggannyauntukdapatmenerangkansesuatuhal.

20. Teorikekayaanbertujuandaribrinzdan R.H. Siccama • Teoriinimenyatakan, bahwabadanhukumterdiridarisesuatukekayaan yang dipisahkandandibertitujuan-tujuantertentu,makahanyamanusiasajadapatmenjadisubyekhukum, tetapijugatidakdapatdisangkaladanyahak-hakatassesuatukekayaansedangkantiadasesuatumanusiapun yang menjadipendukunghak-hakataskekayaanitu.

21. Teori Organ dari Otto von Gierke • Teoriinimenyatakan, bahwabadanhukumadalahsesuatubadan yang nyata, danmempunyaikehendaksendiri.Iajugamempunyaikepribadiansendiri. Olehkarenanyabadanhukumsepertimanusia, yaitu yang benar-benarmenjelmadalampergaulanhukum, yaitu “eineleiblichgestigeLebenseinheit”. • Badanhukumitumenjadisuatu “ Verbandpersonlichkeit:, yaitusuatubadan yang membentukkehendaknyadenganperantaraanalat-alatyaituorganen (organ-organ), badanitu,misalnyapengurusnyasepertimanusia yang mengucapkankehendaknyadenganperantaraanmulutnyaataudenganperantaraantangannyabilakehendakituditulisdalamsecarikkertas.

22. Teori kekayaan bersama dari Planiol dan Molengraaff • Teoriinimenyatakan, bahwapadabadanhukumterdapatsesuatukekayaandaribeberapaorang (manusia) bersama-sama. Iaadalahsesuatukesatuan yang tegaksendiri, mempunyainamasendiridandalamhubunganituiadapatmerupakanpendukunghak. Konsekwensinyahakkewajibanbadanhukumitupadahakekatnyahakkewajibananggotabersama-sama, sehinggadinamakanteorikepunyaankolektif. Menurutteoriinimakabadanhukumitusuatukonstruksiyuridissaja,karenabadanhukumitupadahakekatnyasesuatu yang abstrak.

23. Ajaran L. Duguit • Sesuaidenganajarannyatentangfungsisosial, makajugadisini L. Duguittidakmengakuiadanyabadanhukum, samahalnyasepertiiatidakmengakuiadanyahak-haksubyekhukum. Yang adahanyalahfungsi-fungsisosial yang harusdilaksanakan; dansubyekhukumituhanyamanusiasaja.

24. TeoriEggens • Teoriinimenyatakan, bahwabadanhukumadalahsuatu “ hulpfiguur”, karenaadanyadiperlukandandibolehkanolehhukum, demiuntukmenjalankanhak-hakdengansewajarnya. Bahwadalamhal-haltertentukeperluanitudirasakan, olehkarenahukumhendakmemperlakukansuaturombonganorang yang bersama-samamempunyaikekayaandantujuantertentusebagaisuatukesatuan,karenaseseorangsubyekhukum (manusia) sajatidakdapat (berwenang) sendiri-sendiribertindakdalamrangkaianperistiwa-peristiwahukum.