1 / 69

HUKUM PERSAINGAN INDONESIA dan HUKUM ACARANYA

HUKUM PERSAINGAN INDONESIA dan HUKUM ACARANYA. Paripurna P. Sugarda. HUKUM PERSAINGAN INDONESIA. Suatu kompromi antara persaingan kepentingan dan ideologi (Pasal 2) - efisiensi ekonomi - perekonomian rakyat dan sifat gotong royong - anti konglomerat - persyaratan IMF

fritzi
Download Presentation

HUKUM PERSAINGAN INDONESIA dan HUKUM ACARANYA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. HUKUM PERSAINGAN INDONESIAdanHUKUM ACARANYA Paripurna P. Sugarda

  2. HUKUM PERSAINGAN INDONESIA • Suatu kompromi antara persaingan kepentingan dan ideologi (Pasal 2) • - efisiensi ekonomi • - perekonomian rakyat dan sifat gotong royong • - anti konglomerat • - persyaratan IMF • Hukum bersifat samar-samar dan tidak jelas • - memungkinkan terjadinya interpretasi yang berbeda • - kebanyakan makna praktik dari hukum akan tergantung pada peraturan interpretif dan tindakan KPPU

  3. Pasal 2 • Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan Pelaku usaha dan kepentingan umum.

  4. TUJUANPasal 3 • memperbaiki efisiensi perekonomian • melindungi kepentingan publik dan kesejahteraan rakyat • mencegah monopolistik dan praktik usaha yang ‘tidak sehat’ • menjamin terjadinya peluang usaha yang sama, melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif

  5. LARANGAN-LARANGAN • kebanyakan dari larangan-larangan berikut memiliki persyaratan bahwa mereka harus: • secara potensial mengarahkan pada praktik-praktik monopolistik, atau persaingan usaha yang tidak sehat, ataupun merugikan masyarakat • perjanjian, yang bisa mengarahkan pada ‘praktik monopolistik’ atau persaingan usaha yang tidak sehat: • - mengendalikan kegiatan produksi dan pemasaran barang dan jasa • - rebuttable presumption bahwa telah terjadi kesepakatan tersebut ketika suatu kelompok pelaku usaha mengendalikan lebih dari 75% dari pasar yang ada

  6. Per se Illegal dan Rule of Reason • Per se Illegal Suatu tindakan dinyatakan melanggar hukum tanpa dibuktikan terlebih dahulu akibat dari tindakan tersebut (berdampak negatif terhadap persaingan atau tidak). • Rule of Reason Suatu tindakan baru dinyatakan melanggar hukum apabila tindakan tersebut terbukti mempunyai dampak negatif terhadap persaingan.

  7. Bentuk-Bentuk Larangan • Perjanjian Yang Dilarang • Perbuatan Yang Dilarang • Posisi Dominan

  8. Perjanjian yang DilarangOligopoli (Pasal 4) • dilarang membuat perjanjian • untuk secara bersama-sama • melakukan penguasaan produksi dan atau • Pemasaran barang dan jasa • yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. • 2 atau 3 PU atau kelompok PU menguasai 75%, patut diduga atau dianggap oligopoli.

  9. Perjanjian yang Dilarang Oligopoli (Pasal 4) • Perusahaan minyak goreng A, B, dan C membuat perjanjian untuk secara bersama-sama melakukan pengaturan jumlah produksi minyak goreng dalam suatu pasar sbb: Perusahaan A = 30% Perusahaan B = 40% Perusahaan C = 20% ______ + Total = 90% • Dengan kondisi ini mereka menguasai pangsa pasar lebih dari 75%. • Terjadi Oligopoli

  10. Perjanjian yang DilarangPenetapanHarga/ Price Fixing (Pasal 5) • Dilarang membuat perjanjian • Untuk menetapkan harga • Atas suatu barang dan atau jasa • Yang harus dibayar konsumen atau pelanggan • Pada pasar bersangkutan yang sama. • Kecuali: Usaha patungan; didasarkan UU

  11. Perjanjian yang Dilarang Penetapan Harga/ Price Fixing (Pasal 5) • A, B, C dan D adalah produsen barang “X” di pasar Y. • Produk tersebut dijual per unit oleh: A = Rp. 1.000,00 B = Rp. 1.200,00 C = Rp. 900,00 D = Rp. 1.000,00 • Pada suatu kesempatan mereka bertemu dan bersepakat untuk tidak menaikkan harga sampai dengan tahun depan.

  12. Perjanjian yang Dilarang Penetapan Harga • Diskriminasi harga (per se illegal) (Art. 6) • Predatory pricing (rule of reason) (Art. 7) • Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan (rule of reason) (Art. 20) • Dilarang membuat perjanjian yang memuat persyaratan; Bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan (rule of reason). (Art.8)

  13. Perjanjian yang Dilarang Diskriminasi Harga/ Price Discrimination (Pasal 6) • Perusahaan penerbangan “A” mengadakan perjanjian dengan perusahaan penerbangan “B” untuk menetapkan tarif bagi penumpang asing 30% lebih tinggi dari tarif penumpang dalam negeri untuk rute penerbangan yang sama.

  14. Pasal 8 • Dilarang membuat perjanjian yang memuat persyaratan; Bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan (rule of reason).

  15. Perjanjian yang Dilarang Penetapan Harga Vertikal (Pasal 8) • Produsen minyak goreng curah “A” menguasai pangsa pasar sebesar 80% di Indonesia. • Perusahaan “A” mengadakan perjanjian pemasokan produk dengan perusahaan “B” sebagai penyalur. Di dalam perjanjian tersebut terdapat klausula bahwa perusahaan “B” tidak akan menjual kembali minyak goreng tersebut dengn harga di bawah Rp. 3.000,- per liter di seluruh wilayah Indonesia.

  16. Pembagian Wilayah (Pasal 9) • Dilarang membuat perjanjian • Bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar • Rule of reason

  17. Perjanjian Yang DilarangPembagian Wilayah (Pasal 9) • Perusahaan “A” dan perusahaan “B” memproduksi barang yang sejenis. • Keduanya memiliki pabrik di daerah Jawa Barat • Konsumen barang yang diproduksi oleh kedua perusahaan itu ada di Jawa dan Sumatera • Dengan alasan agar tidak terlibat dalam perang harga yang dapat merugikan atau bahkan mematikan kedua belah pihak. • Perusahaan “A” dan “B” berjanji untuk membatasi wilayah pemasaran “A” akan memasarkan produknya di Jawa dan “B” akan memasarkan produknya di Sumatera

  18. Pemboikontan (Pasal 10) • Dilarang membuat perjanjian • Yang dapat menghalangi PU lain • Untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam dan luar negeri. • Dilarang membuat perjanjian dengan PU pesaingnya • Untuk menolak menjual setiap barang dan atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga: - Merugikan atau dapat diduga akan merugikan PU lain. - Membatasi PU lain dalam menjual atau membeli setiap barang dan atau jasa dari pasar bersangkutan.

  19. Perjanjian Yang DilarangBoikot (Pasal 10) • “A” dan “B” adalah pedagang besar dari produsen “C” dan “D” untuk produk X di pasar tertentu dengan pangsa pasar 80%. • “A” dan “B” sepakat untuk tidak membeli barang dari “C” agar dapat mengendalikan harga pembelian dari “D”.

  20. Kartel (Pasal 11) • Dilarang membuat perjanjian • Yang bermaksud mempengaruhi harga • Dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa • Rule of reason

  21. Perjanjian Yang DilarangKartel (Pasal 11) • 3 perusahaan minyak goreng “A”. “B” dan “C” setelah menentukan kuota produksi kemudian menentukan pemasaran (alokasi pasar) • Dengan kata lain perusahaan “A”, “B”, dan “C” membuat perjanjian untuk mengurangi persaingan (unfair competition)

  22. Trust (Pasal 12) • Dilarang membuat perjanjian • Untuk melakukan kerjasama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, • Dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing, • Yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa • Rule of reason.

  23. Perjanjian Yang DilarangTrust (Pasal 12) • Pemilik perusahaan “A”, “B”, and “C” bersepakat membentuk perusahaan tunggal (bergabung) untuk menentukan produksi, and pemasaran sehingga perusahaan lain sulit untuk menjual di pasar yang dikuasai perusahaan “A”, “B”, dan “C”.

  24. Oligopsoni (Pasal 13) • Dilarang membuat perjanjian • Bertujuan untuk secara bersama-sama • Menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga • Rule of reason • Menguasai 75% pangsa pasar patut diduga atau dianggap oligopsoni.

  25. Perjanjian Yang DilarangOligopsoni (Pasal 13) • Perusahaan tapiokan “A”, “B”, dan “C” menguasai pembelian ubi kayu petani yang masing-masing sebesar 30%, 30%, dan 40%. • Ketiga perusahaan tersebut kemudian sepakat untuk mengurangi pembelian ubi kayu petani sehingga petani kesulitan memasarkan ubi kayunya • Karena menjual ubi kayu ke luar daerah tidak menguntungkan, harga ubi kayu menjadi anjlok

  26. Integrasi Vertikal (Pasal 14) • Dilarang membuat perjanjian • Untuk menguasai sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi • Yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau lanjutan • Langsung atau tidak langsung • Rule of reason

  27. Perjanjian Yang DilarangIntegrasi vertikal (Pasal 14) • “A” adalah pabrik sepatu. • “B” adalah penyamak kulit yang memasok kebutuhan kulit perusahaan “A” dan pabrik sepatu lainnya • Perusahaan “A” adan “B” sepakat untuk merger dan tidak akan menjual kulitnya kepada perusahaan yang lain

  28. Perjanjian Tertutup (Pasal 15) • Dilarang membuat perjanjian • Dengan syarat pihak yang menerima barang dan atau jasa • Hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu atau tempat tertentu (Per se illegal) • Harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok (Per se illegal).

  29. Perjanjian Tetutup (Lanjutan) Pasal 15 • Dilarang membuat perjanjian • Mengenai harga atau potongan harga tertentu • Yang memuat syarat bahwa pelaku usaha yang menerima a. harus bersedia membeli atau menjual dari pelaku usaha pemasok; atau b. tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok

  30. Perjanjian Yang DilarangPerjanjian Tertutup (Pasal 15) • “A” sebagai produsen televisi mengadakan perjanjian penjualan produk-produknya kepada pembeli “B”. • Di dalam perjanjian itu terdapat klausula yang menyatakan bahwa “B” bisa membeli produk-produk “A” (televisi) hanya apabla “B” bersedia membeli juga spare part dari “televisi “A”. (Pasal 15[12])

  31. Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri (Pasal 16) • Dilarang membuat perjanjian • Dengan pihak lain di luar negeri • Yang memuat ketentuan • Rule of reason

  32. Perjanjian Yang DilarangPerjanjianDenganPihakLuarNegeri (Pasal 16) • “A” ingin mengimpor obat anti virus AIDS (HIV) dari USA. • Pangsa pasar “A” untuk obat ini di Indonesia adalah 80%. • “A” mengadakan perjanjian dengan produsen “B” dari Amerika Serikat yang salah satu klausulnya mnyatakan bahwa “A” tidak boleh menjual lebih dari jumlah tertentu untuk setiap bulannya di Indonesia. • Di samping itu tedapat klausula lain yang menyatakan bahwa “B” tidak akan menjual produk tersebut kepada importir Indonesia lainnya selain “A”

  33. Perbuatan yang Dilarang • Monopoli • Monopsoni • Penguasaan Pasar • Persekongkolan

  34. Monopoli: Pasal 17 (1) • Dilarang melakukan • Penguasaan atas produksi dan atau pemasaran • Barang dan atau jasa • Rule of reason

  35. Monopoli: Pasal 17 (2) • Pelaku usaha patut diduga atau dianggap • Melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran bila • Barang dan atau jasa ybs belum ada substitusinya; atau • Mengakibatkan Pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama;atau • Satu Pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang dan atau jasa tertentu.

  36. Perbuatan yang DilarangMonopoli (Pasal 17- rule of reason) • Perusahaan “Maju” mengembangkan peternakan kerang mutiara di Pulau Hijau. Perusahaan ini satu-satunya perusahaan di bidang tersebut yang menghasilkan biji mutiara yang dipasarkannya sendiri sampai ke luar negeri. • Pemasaran salak manis dikuasai oleh perusahaan keluarga Paimin, sehingga harga salak menjadi mahal, tetapi karena salak tersebut tersohor sampai ke pelosok, banyak orang yang membeli meskipun harganya mahal.

  37. Perbuatan yang DilarangMonopoli (Pasal 17- rule of reason) • Kelompok usaha “Sobat” di Propinsi “X” terdiri dari 4 pengusaha besar yang mendirikan perusahaan barang dengan truk yang diberi nama “Bagasi”. • Jumlah truk telah mencapai 100 buah dengan jaringan trayek khusus ke ibukota propinsi. • Dengan adanya “Sobat” tiga perusahaan sejenis di propinsi itu bangkrut karena tidak mampu bersaing. • Kini perusahaan “Sobat” menjadi satu-satunya perusahaan angkutan barang dengan truk. • Ongkos angkutan kini naik dari Rp. 5.000,00 menjadi Rp. 7.500,00 per km per m3.

  38. Monopsoni (Pasal 18) • Dilarang • Menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal • Dalam pasar bersangkutan • Rule of reason • Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal apabila satu pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

  39. Perbuatan yang DilarangMonopsoni (Pasal 18 – rule of reason) • A dan B adalah produsen kopi bubuk di kota X. Biji kopi diperoleh dari petani setempat. A dan B masing-masing menyerap 40% biji kopi dari petani tiap kali panen. • Untuk efisiensi manajemen A melakukan merger dengan B sehingga mereka menjadi pembeli tunggal.

  40. Perbuatan yang DilarangPenguasaan Pasar(Pasal 19, 20, 21 – rule of reason) • Perusahaan A sebagai pedagang besar minyak goreng curah yang menguasai pangsa pasar 70% di wilayah Jakarta memasok produknya ke wilayah Jakarta dengan harga Rp. 2.500,00 per liter. • Perusahaan A membeli minyak tersebut dari produsen minyak B seharga Rp. 2.750,00 per liter. • Harga minyak goreng curah dari semua pedagang lainnya (30%) di wilayah yang sama tidak ada yang di bawah Rp. 3.500,00 per liter (Pasal 20).

  41. Perbuatan yang DilarangPesekongkolan (Pasal 22, 23, 24 – rule of reason) • Sebuah instansi Pemerintah akan membangun gedung untuk kantor. • Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, instansi ini mengundang kontraktor untuk mengajukan tender. • PT. “A”, PT “B”, dan PT “C” merupakan kontraktor yang tertarik untuk melakukan pekerjaan pemborongan. • Ketiga perusahaan tersebut saling mengetahui bahwa ketiganya akan mengajukan tender. • Penawaran diatur. (Bid rigging)

  42. Posisi Dominan • Penggunaan Posisi Dominan (Ps. 25) per se illegal • Jabatan Rangkap (Ps. 26) • Pemilikan Saham (Ps. 27) • Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan (Ps. 28)

  43. Posisi DominanPenggunaan PD(Pasal 25) • 5 pabrik roti menguasai 99% pasar roti di kota X. • Setelah dipidana karena melakukan price fixing kelima pabrik tersebut melakukan perang harga. Tetai setahun kemudian perang harga tidak lagi berlangsung dan tercapai suatu harga bersama (tanpa kesepakatan). • 20 tahun kemudian pabrik roti A, dengan pangsa terbesar, menaikkan harga hampir 2x lipat. Kenaikan itu diikuti oleh kompetitornya dan dalam satu minggu menjadi sama. • Setahun kemudian pabrik roti Y, masuk ke pasar di kota X dengan membangun pabrik roti yang canggih di kota itu. • Mendadak roti A (pangsa pasar 50%) menurunkan harga roti 20% dan diikuti oleh empat pabrik roti yang lain, sehingga roti Y mengalami kesulitan untuk memulai operasi pabriknya.

  44. Posisi DominanJabatan Rangkap (Interlocking Directorate)(Pasal 26) (Rule of Reason) • Tuan A adalah salah satu anggota Dewan Komisaris pada PT. X yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha Wartel. • Pada saat bersamjaan A juga merangkap sebagi salah seorang anggota Dewan Komisaris pada PT. Y, yakni perusahaan distributor peralatan komputer. • Meskipun tidak bertindak sebagai anggota komisaris pada perusahaan yang bergerak dalam bidang yang sama tetapi antara kedua perusahaan tersebut mempunyai keterkaitan yang erat dalam bidang atau jenis usaha yang berkaitan.

  45. Posisi DominanPemilikan Saham (Pasal 27) Per se Illegal • Tuan A memiliki saham 60% saham perusahaan minyak kelapa sawit X di Indonesia. • Pangsa pasar perusahaan X adalah 35% • Pada waktu yang bersamaan Tuan A juga mempunyai saham 65% pada perusahaan kelapa sawit Y yang juga ada di Indonesia. • Pangsa pasar perusahaan Y adalah 30%

  46. Posisi DominanPenggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan (Pasal 28) Rule of reason. • A dan B adalah produsen barang X di pasar yang sama. • A menguasai pangsa pasar 40% sedangkan B menguasai pangsa pasar 45% • Untuk mengurangi persaingan, A dan B merger. • Untuk menguasai 75% pangsa pasar produk X, perusahaan A yang menguasai 40% pangsa pasar mengakuisisi perusahaan B.

  47. LARANGAN-LARANGAN (lanjutan) • perjanjian mengikat (tying agreement) • - baik berbagai pihak atau barang • menciptakan suatu monopoli, yang; • - bisa menyebabkan terjadinya praktik monopolistik atau persaingan usaha yang tidak sehat • - rebuttable presumption bahwa seorang pelaku usaha merupakan suatu monopoli, bilamana • pihak-pihak tidak dapat mendapatkan barang dan jasa yang ditawarkan sumber lain • pelaku tersebut mencegah pihak lain untuk masuk ke dalam persaingan usaha dengannya • pelaku, atau kelompok, mengendalikan lebih dari 50% dari pasar

  48. LARANGAN-LARANGAN (lanjutan) • monopsoni • perjanjian untuk mengendalikan pasar, dengan • - menghambat masuknya pesaing • - mencegah konsumen untuk melakukan ‘dealing’ dengan pesaing • predatory pricing • determinasi unfair pricing (?) (Art.21) • bid-rigging • konspirasi untuk mendapatkan informasi rahasia pesaing • konspirasi untuk mengintervensi kegiatan produksi dan pemasaran pesaing • - bertujuan untuk mengurangi kualitas, kuantitas, ataupun timeliness (ketepatan waktu)dari barang dan jasa yang diproduksi

  49. POSISI DOMINAN • seorang pelaku usaha memiliki suatu ‘posisi dominan’, ketika; • - seorang pelaku tunggal mengendalikan lebih dari 50% dari pasar barang dan jasa • - sekelompok pelaku usaha mengendalikan lebih dari 75% dari pasar • pelaku yang memiliki posisi dominan bisa tidak menggunakannya, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk • - melarang konsumen untuk mendapatkan barang dan jasa yang bersaing • - membatasi perkembangan pasar dan teknologi • - melarang pesaing potensial untuk memasuki pasar

  50. INTERLOCKING DIRECTORATES • direksi dan komisaris perusahaan tidak boleh memiliki posisi yang sama di perusahaa lain, yang • - perusahaannya bersaing di pasar yang sama • - ‘memiliki suatu ikatan erat di area dan/atau aktivitas bisnis’ (??) • - perusahaan-perusaan bersama-sama mengendalikan ‘pangsa pasar’ (market share) • apakah ini artinya memiliki posisi dominan?

More Related