POLA DIKLAT JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERIKANAN

1. Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan POLA DIKLAT JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERIKANAN Disampaikan Oleh : Dr. Ir. Santoso, M.Phil Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan Harmonisasi Jabatan Fungsional Bidang Perikanan Tahun 2014 Di Garden Permata Hotel Bandung, 11 September 2014

2. APA ITU POLA DIKLAT JABATAN FUNGSIONAL ? “ Pola Diklat Jabatan Fungsional adalah salah satu subsistem dari sistem pembinaan Diklat bagi PNS yang menggambarkan secara jelas dan sistematis tentang jenis serta ragam diklat dalam jenjang Jabatan Fungsional ”

3. Dasar Hukum Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974jo. Undang-Undang No. 43 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipiljo. PP No 40 Tahun 2010 Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS 3

4. Program percepatan reformasi birokrasi Program Percepatan Reformasi Birokrasi (Ekstraksi dari Grand Design Reformasi Birokrasi sampai dengan tahun 2014 ) 1 Penataan StrukturBirokrasi. (Ekstraksi dari Grand Design Reformasi Birokrasi sampai dengan tahun 2014 ) 2 Penataan Jumlah dan distribusi PNS. 3 Sistem Seleksi CPNS & Promosi PNS Secara Terbuka 4 Profesionalisasi PNS. 5 Pengembangan sistem Elektronik Pemerintah (E-Government). 6 Penyederhanaan Perizinan Usaha. 7 Peningkatan TransparasidanAkuntabilitasAparatur PeningkatanKesejahteraanPegawaiNegeri 8 EfisiensiPenggunaanFasilitas, SaranadanPrasarananKerja PNS. 9

5. Program pengembangansdmaparatur PROGRAM RENCANA AKSI a. Penetapan standar kompetensi jabatan Profesionalisasi PNS b. Peningkatan kemampuan PNS berbasis kompetensi (Diklat) c. Sistem Nasional Diklat PNS berbasis kompetensi d. Penegakan Etika dan Disiplin Pegawai Negeri e. Sertifikasi kompetensi profesi f. Mutasi dan Rotasi sesuai kompetensi secaraperodik g. Pengukuran Kinerja Individu h. Penguatan Jabatan Fungsional

6. JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERIKANAN • Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan • Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan • Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan • Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Mutu Hasil Perikanan • Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan • Jabatan Fungsional Analis Pasar Perikanan

7. JENIS DIKLAT( PP 101 Tahun 2000) 1. Diklat Prajabatan • Diklat Kepemimpinan • Diklat Fungsional • Diklat Teknis 2. Diklat Dalam Jabatan

8. TUJUAN DAN SASARAN DIKLAT Tujuan Diklat : • Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi • Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa • Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat • Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya kepemerintahan yang baik. Sasaran Diklat : Terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan Sumber : PP 101 Tahun 2000

9. SISTEM PENYELENGGARAAN DIKLAT YANG IDEAL (PP 101/2000) PNS Membutuhkan Kompetensi PNS Kebutuhan Kompetensinya Terpenuhi Lembaga Diklat Terakreditasi ( SDM Kediklatan Tersertifikasi, Program dan Fasilitas Terstandarisasi) Mengisi Kompetensi PNS

10. JENJANG JABATAN FUNGSIONAL JENJANG AHLI JENJANG TERAMPIL

11. JENIS DIKLAT DALAM JABATAN FUNGSIONAL JENJANG AHLI JENJANG TERAMPIL DIKLAT TEKNIS DIKLAT TEKNIS

12. JENIS DIKLAT PENJENJANGAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL (Pelaksana Lanjutan ke Penyelia) (Madya ke Utama) JENJANG AHLI JENJANG TERAMPIL (Muda ke Madya) (Pelaksana ke Pelaksana Lanjutan) (Pertama ke Muda ) (Pemula ke Pelaksana)

13. Diklat Fungsional adalah diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenjang jabatan fungsional. • Diklat Teknis adalah diklat yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk melaksanakan tugas PNS. • Diklat Dasar adalah diklat yang harus diikuti oleh pejabat fungsional yang pertama kali menduduki jabatan fungsional. • Diklat Penjenjangan adalah diklat yang harus diikuti oleh pejabat fungsional yang akan naik pada jenjang yang lebih tinggi dari jenjang sebelumnya. Penjelasan ....

14. PROSPEK DAN POLA KARIER JABATAN FUNGSIONAL FUNGSIONAL BIDANG PERIKANAN

15. KEBERADAAN JF DALAM RUU ASN profesi bagi : Pegawai Negeri Sipil Pegawai Tidak Tetap Pemerintah/PegawaiPemerintahdenganPerjanjianKerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Jabatan PimpinanTinggi/JES Jabatan Administrasi Jabatan Fungsional

16. PROSPEK DAN MANFAAT JABATAN FUNGSIONAL • Memperluasuntukmendudukijabatantertentu; • Profesionalisme PNS; • Kejelasan peran dankinerja; • Kedudukan, Tugastersetruktur dan berjenjang, kemandirian tugas; • Tingkat/jenjang : • Terampil (Penyelia, III/d) • Keahlian (Utama, IV/e) • Memperpendekrentangkedali. • Memperoleh tunjangan • BUP • Peluang naik pangkat/jabatan

17. POLA KARIER JABATAN FUNGSIONAL • Vertikal • Horizontal • Diagonal • Kepastian • Profesionalisme • Transparan jabatan, pangkat, pendidikan dan pelatihan jabatan, kompetensi, pengalaman, masa jabatan.

18. TERIMA KASIH “ Yang Anda pikirkan, menentukan yang Anda lakukan.Dan yang Anda lakukan, menentukan yang Anda hasilkan.Maka ukuran dan kualitas dari pikiran Anda,menentukan ukuran dan kualitas hasil dari pekerjaan Anda “ (Mario Teguh)