PENGEMBANGAN ORGANISASI DAN JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN

1. PENGEMBANGAN ORGANISASI DAN JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN Oleh: Kepala Bagian Organisasi Biro Organisasi dan Kepegawaian

2. PERATURAN MENTERI PERTANIAN Nomor: 61/Permentan/OT.140/10/2010 MENTERI PERTANIAN SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI PERTANIAN PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PERIZINAN PERTANIAN PUSAT PERPUSTAKAAN DAN PENYEBARAN TEKNOLOGI PERTANIAN PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN PUSAT KERJA SAMA LUAR NEGERI Catatan : PusatPerpustakaandan PenyebaranTeknologiPertanian dialihkan pembinaannya dari Sekretariat Jenderal melalui Keputusan Menteri Pertanian No. 631/Kpts/OT.140/1/2011 tanggal28 Januari 2011 PusatSosialEkonomidan KebijakanPertaniandialihkan pembinaannya dari Sekretariat Jenderal melalui Keputusan Menteri Pertanian No. 634/Kpts/OT.140/1/2011 tanggal28 Januari 2011

3. PUSAT PERPUSTAKAAN DAN PENYEBARAN TEKNOLOGI PERTANIAN TUGAS: MELAKSANAKAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN DAN PENYEBARAN INFORMASI ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI PERTANIAN. FUNGSI: • perumusan program, anggaran dan evaluasi perpustakaan dan penyebaran informasi ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian; • pengelolaan sumberdaya dan pelayanan perpustakaan; • pembinaan sumberdaya perpustakaan di lingkungan Kementerian Pertanian; • pembinaan dan pengelolaan publikasi hasil penelitian pertanian; • penyebaran informasi ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian dan hasil-hasil penelitian pertanian melalui tatakelola teknologi informasi dan promosi; • pengelolaansaranainstrumentasiteknologiinformasidanbahanpustaka; dan • pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian.

4. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PUSAT PERPUSTAKAAN DAN PENYEBARAN TEKNOLOGI PERTANIAN BAGIAN UMUM SUBBAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN SUBBAGIAN KEUANGAN SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN BIDANG PROGRAM DAN EVALUASI BIDANG PENYEBARAN TEKNOLOGI PERTANIAN BIDANG PERPUSTAKAAN SUBBIDANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERPUSTAKAAN SUBBIDANG PROGRAM SUBBIDANG PUBLIKASI SUBBIDANG TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN PROMOSI ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI SUBBIDANG PELAYANAN PERPUSTAKAAN SUBBIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN

5. KEDUDUKAN PUSTAKAWAN BIDANG PERPUSTAKAAN • Subbidang Pengelolaan Sumberdaya Perpustakaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan dan pengembangan sumber daya perpustakaan dan pembinaan perpustakaan di lingkungan Kementerian Pertanian. • Subbidang Pelayanan Perpustakaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria sistem pelayanan jasa perpustakaan.

6. Peraturan Menteri PertanianNomor: 30/Permentan/OT.140/5/2011 tentangRincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IVLingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian • Biro Hukum Dan Informasi Publik • Bagian Perundang-undangan II • - Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan sistem jaringan, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum. • Bagian Pengelolaan Informasi Publik • - SubbagianPameran dan Peragaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyajian hasil pembangunan yang terbarukan melalui penyelenggaraan pameran dan peragaan, serta pengelolaan perpustakaan. • Lingkup Direktorat Jenderal (Permentan RTP Unit Kerja Eselon IV Ditjen TP, Ditjen Hortikultura, Ditjen Perkebunan, dan Ditjen PKH) • Bagian Umum • SubbagianHukumdanHubunganMasyarakatmempunyaitugasmelakukanpenyiapanbahanpenyusunanrancanganperaturanperundang-undangan, pelaksanaanhubunganmasyarakatdaninformasi publik, serta urusanperpustakaan. • Lingkup InspektoratJenderal (Permentan RTP Unit Kerja Eselon IV No. 58/Permentan/OT.140/9/2011) • Bagian Organisasi, Kepegawaian, Hukum Dan Hubungan Masyarakat • - Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta pelaksanaan perpustakaan dan publikasi.

7. Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Permentan RTP Unit Kerja Eselon IV No. 54/Permentan/OT.140/9/2011) • Sekretraiat Badan • Bagian Kerja Sama, Hukum, Organisasi, dan Hubungan Masyarakat • SubbagianHubunganMasyarakatmempunyaitugasmelakukanmelakukanpenyiapanbahanpelaksanaanhubunganmasyarakatdaninformasipublik sertaurusanperpustakaan. • Pusat Penelitian dan Pengembangan (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan) • Bidang Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian • - SubbidangPendayagunaanHasilPenelitianmempunyaitugasmelakukanpenyiapanbahanpromosi, diseminasi, komersialisasi, dandokumentasi, sertapelaksanaanurusanperpustakaandanpublikasihasilpenelitiandanpengembangantanamanpangan. • Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian • Bidang Kerja Sama dan Pendayagunaan Hasil • SubbidangPendayagunaanHasilmempunyaitugasmelakukanpenyiapanbahanpromosi, diseminasi, komersialisasi, dandokumentasi, sertapelaksanaanurusanperpustakaandanpublikasihasilpenelitiandanpengkajiansosialekonomidankebijakanpertanian. • Pusat Perpustakaan Dan Penyebaran Teknologi Pertanian • Bidang Program dan Evaluasi • Subbidang Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran kegiatan perpustakaan dan penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian.

8. Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (Permentan RTP Unit Kerja Eselon IV No. 81/permentan/OT.140/11/2011) • Bagian BagianEvaluasi Dan Pelaporan • SubbagianHubunganMasyarakatmempunyaitugasmelakukanpenyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan perpustakaan. • Lingkup Badan Ketahanan Pangan (Permentan RTP Unit Kerja Eselon IV No. 82/permentan/OT.140/11/2011) • BagianUmum • SubbagianHubunganMasyarakatdan Tata Usaha mempunyaitugas melakukan penyiapanbahanpelaksanaanhubunganmasyarakatdaninformasipublik, sertaurusantatausahadanperpustakaan. • Lingkup Badan Karantina Pertanian (Permentan RTP Unit Kerja Eselon IV No. 83/permentan/OT.140/11/2011) • BagianHukum Dan HubunganMasyarakat • Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat, informasi publik dan publikasi.

9. DASAR HUKUM • UNDANG – UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2007 TENTANG PERPUSTAKAAN • PERMENPAN & RB NOMOR 9 TAHUN 2014

10. PNS yang diberi tugas, tanggung jawab,wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan perpustakawanan PUSTAKAWAN Kegiatan memberikan bimbingan dan jasa perpustakaan dan informasi kepada pemustaka yang meliputi pelayanan teknis dan pelayanan pemustaka PELAYANAN PERPUSTAKAAN

11. TUGAS POKOK PUSTAKAWAN Melaksanakan kegiatan dibidang kepustakawanan yang meliputi pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, dan pengembangan sistem kepustakawanan.

12. JENJANGJABATANPUSTAKAWAN • Penyelia • Pelaksana Lanjutan • Pelaksana • Utama • Madya • Muda • Pertama TERAMPIL AHLI

13. Pusatakawan yang melaksanakan kegiatan 80% AK SATU JENJANG DIBAWAH SATU JENJANG DIATAS 100% AK TUGAS TAMBAHAN

14. SASARAN KERJA PEGAWAI • Pada awal tahun, setiap Pustakawan wajib menyusun SKP yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun berjalan • SKP disusun berdasarkan tugas pokok Pustakawan sesuai dengan jenjang jabatannya • SKP yang telah disusun, harus disetujui dan ditetapkan oleh pimpinan unit kerja • Untuk kepentingan dinas, SKP yang telah disetujui dan ditetapkan dapat dilakukan penyesuaian

15. SYARAT KENAIKAN PANGKAT Angka Kredit berasal dari sub unsur pengembangan profesi

16. ANGKA KREDIT PEMELIHARAAN

17. KARYA TULIS ILMIAH Jumlah penulis pembantu maksimal 3 orang

18. PEJABAT PENETAP ANGKA KREDIT

19. KOMPOSISI TIM PENILAI Apabila jumlah anggota tidak dapat dipenuhi dari Pustakawan, maka anggota dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Pustakawan

20. SYARAT ANGGOTA TIM PENILAI • Menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pustakawan yang dinilai • Memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Pustakawan • Dapat aktif melakukan penilaian

21. PENETAPAN PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI Rekomendasi Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Pejabat eselon I atau pejabat dibawahnya yang ditunjuk paling rendah eselon II yang membidangi kepegawaian diinstansi pusat selain Perpustakaan Nasional Republik Indonesia untuk Tim Penilai Instansi

22. HAL LAIN DALAM TIM PENILAI • Masa jabatan tim penilai yaitu 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya • PNS yang telah menjadi anggota dalam 2 masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 masa jabatan • Dalam hal terdapat anggota yang dinilai, Ketua mengangkat anggota pangganti

23. PEJABAT PENGUSUL ANGKA KREDIT(di lingkungan Kementerian Pertanian) Pejabat dibidang Kepegawaian atau Pejabat paling randah eselon III Pejabat eselon I atau pejabat paling rendah eselon II dibidang kepegawaian diinstansi Pusat Pustakawan Pelaksana (II/b) s.d Pustakawan Penyelia (III/d) Pustakawan Pertama (III/a) s.d Pustakawan Madya (IV/a)

24. PENGANGKATAN PERTAMA Pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi dari Calon PNS Harus mengikuti dan lulus diklat fungsional dibidang kepustakaan tingkat terampil atau ahli Paling lama 1 tahun setelah ditetapkan sebagai PNS, harus mengikuti dan lulus dikat fungsional kepustakaan terampil/ahli Paling lama 2 tahun sejak lulus diklat fungsional harus diangkat dalam jabatan Pustakawan Nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik 1 tahun terakhir TERAMPIL D.II ilmu perpustakaan D.II bid.lain sesuai kualifikasi yg ditetapkan Kepala Perpustakaan Nasional RI Pangkat paling rendah II/b AHLI S1 Ilmu Perpustakaan S1/D.IV bid.lain sesuai kualifikasi yang ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional RI Pangkat paling rendah III/a

25. PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN • Memenuhi persyaratan dalam pengangkatan pertama • Memiliki pengalaman dibidang kepustakaan paling singkat 1 tahun • Berusia paling tinggi 53 tahun • Tersedia formasi untuk jabatan fungsional Pustakawan • Nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 tahun terakhir

26. Ketentuan Pustakawan tingkat terampil yang memperoleh ijazah S1/D.IV dapat diangkat dalam jabatan Pustakawan Ahli • berijazah Sarjana (S1) Ilmu Perpustakaan; atau • berijazah Sarjana (S1)/Diploma IV (D.IV) ilmu lain sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia • telah mengikuti dan lulus Diklat Alih Tingkat Terampil ke Tingkat Ahli; • memenuhi jumlah Angka Kredit kumulatif yang ditentukan untuk jabatan/pangkat yang didudukinya; dan • tersedia formasi untuk Jabatan Fungsional Pustakawan Tingkat Ahli. Pustakawan Tingkat Terampil yang akan diangkat menjadi Pustakawan Tingkat Ahli diberikan Angka Kredit sebesar 65% (enam puluh lima persen) Angka Kredit kumulatif dari diklat, tugas pokok, dan pengembangan profesi ditambah Angka Kredit ijazah Sarjana (S.1)/Diploma IV (D.IV) dengan tidak memperhitungkan Angka Kredit dari unsur penunjang.

27. KOMPETENSI • Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme,Pustakawan yang akan naik jabatan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi • Dikecualikan dari uji kompetensi bagi Pustakawan yang telah memiliki sertifikat kompetensi

28. INDIKATOR FORMASI • jumlah Koleksi Perpustakaan • jumlah Pemustaka • jumlah jenis layanan • luas wilayah layanan

29. PEMBEBASAN SEMENTARA

30. PENGANGKATAN KEMBALI

31. LANJUTAN...

32. PENGHARGAAN PUSTAKAWAN BERPRESTASI TERBAIK

33. Prestasi kerja yang telah dilakukan Pustakawan sampaidengan ditetapkannya petunjuk pelaksanaan keputusanini, masih dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 132/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Pustakawan dan Angka Kreditnya.

34. BATAS USIA PENSIUN PUSTAKAWAN * KEPRES NO.102 TAHUN 2003 tentang Perubahan Atas Kepres 64 tahun 1992 tentang Perpanjangan BUP PNS yang menduduki Jabatan Pustakawan

35. TUNJANGAN JABATANFUNGSIONAL PUSTAKAWAN(PERPRES 71 TAHUN 2013)

36. TERIMA KASIH