1 / 32

AUDIT PENERIMAAN NEGARA

AUDIT PENERIMAAN NEGARA. Audit Pemerintah Abdul Rohman , SE, MSi. Tujuan Instruksional. Setelah menyelesaikan bab ini , Anda diharapkan mampu : Memahami dan menjelaskan pengertian Audit Penerimaan, Memahami dan menjelaskan dasar hukum Pelaksanaan audit Penerimaan,

clancy
Download Presentation

AUDIT PENERIMAAN NEGARA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. AUDIT PENERIMAANNEGARA Audit Pemerintah Abdul Rohman, SE, MSi

  2. TujuanInstruksional Setelahmenyelesaikanbabini, Andadiharapkanmampu: • Memahami dan menjelaskan pengertian Audit Penerimaan, • Memahami dan menjelaskan dasar hukum Pelaksanaan audit Penerimaan, • Memahami dan menjelaskan Subyek Audit Penerimaan • Memahami dan menjelaskan Obyek audit Penerimaan Negara BukanPajak (PNBP) • Memahami dan menjelaskan tujuandanlingkup audit atas PNBP • Memahamisertamelaksanakanproses audit terhadap PNBP

  3. Pendahuluan • Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan salah satu unsur penerimaannegara yang masukdalamdidalamstrukturAnggaranPendapatandanBelanja Negara (APBN). • Dalam APBN tahun 2005, PNBP mempunyaiperanan yang pentingterhadaptercapainya target APBN yang diharapkanpemerintah. • Dengan demikian perlu diupayakan untuk merealisasikannya dan bahkanmeningkatkannyadaritahunketahunsecarabertahapsehingga PNBP diharapkanlebihmampumemberikansumbangan yang lebihbesardalamupayamendukungpembangunannasional.

  4. DasarHukum Dasarhukum yang mengaturPenerimaan Negara BukanPajakdapatdikelompokkanmenjadi: • Dasarhukum yang berkaitandenganPenerimaan Negara BukanPajak, Jenis-jenisPenerimaan Negara BukanPajakdanPenyetoranPenerimaan Negara BukanPajak; • Dasarhukum yang berkaitandenganpenentuantarif PNBP; • Dasarhukum yang berkaitandenganpenatausahaan, penggunaandanpertanggungjawaban PNBP; • Dasarhukum yang menyangkutorganisasiDepartemen/InstansiPemerintah yang mengelola PNBP

  5. Objekdansubyek PNBP PNBP dapatdikelompokkankedalamberbagaikelompok, yaitu: • Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah, yaitu penerimaanjasagiro, sisaanggaranbelanjapegawai, belanjabarang modal dansebagainya. • Penerimaandaripemanfaatansumberdayaalam, yaituroyaltidibidangperikanan, royaltidibidangkehutanandanroyaltidibidangpertambangan. • Penerimaandarihasil-hasilpengelolaankekayaannegara yang dipisahkan, yaitudividen, bagianlabapemerintah, danapembangunansemesta dan hasilpenjualansahampemerintah. • Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah, yaitu pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan pelatihan, pemberianhak paten, merek, hakcipta, pemberian visa danpaspor, sertapengelolaankekayaannegara yang tidakdipisahkan.

  6. Objekdansubyek… • Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaandendaadministrasi, yaitulelangbarangrampasandandenda. • Penerimaanberupahibah yang merupakanhakpemerintah, yaitubantuan hibah dan atau sumbangan dari dalam dan luar negeri, baik swastamaupunpemerintah. Hibahdalambentuknatura yang digunakansecaralangsunguntukmengatasikeadaandaruratsepertibencanaalamatauwabahpenyakit, tidakdicatatdalam APBN. • Penerimaanlainnya yang diaturdalamundang-undangtersendiri.

  7. Sesuaidenganperaturanperundangan yang berlaku, obyekdansubyekPNBP dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu: a) Jenis-jenis PNBP yang berlakudisemuadepartemendanlembaga non departemen, meliputi: • Sisaanggaranbelanjapegawai, belanja modal dansebagainya; • Hasilpenjualanbarang/kekayaannegara; • Hasilpenyewaanbarang/kekayaannegara; • Hasil penyimpanan uang negara (jasa giro); • Ganti rugi atas kerugian negara (tuntutan ganti rugi); • Dendaketerlambatanpenyelesaianpekerjaanpemerintah; • Hasilpenjualandokumenlelang.

  8. Sesuaidenganperaturanperundangan yang berlaku, obyekdansubyekPNBP dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu: b) Jenis-jenis PNBP yang terdapatpadadepartementeknis yang bersangkutan, meliputipenerimaannegara yang dipungutolehmasingmasingdepartemen/lembagapemerintah non departemen yang berkaitandenganpenyelenggaraantugas-tugasdanpemberiankemudahankemudahansesuaidenganbidangtugasmasing-masingdepartemen/lembagapemerintah non departemen yang bersangkutan. Olehkarenaitu, jenis PNBP padamasing-masingdepartemen/lembagapemerintah non departemenberbedasatudenganlainnya.

  9. PengenaanTarif • Tarifatas PNBP ditetapkandenganmemperhatikandampakpengenaanterhadapmasyarakatdankegiatanusahanya, biayapenyelenggaraankegiatanpemerintahsehubungandenganjenis PNBP yang bersangkutandanaspekkeadilandalampengenaanbebanpadamasyarakat. • Penilaianatasbesarnyatarifdenganmemperhatikanhal-haltersebutdiatasdilakukanolehPemerintahbersama DPR. • Olehkarenaitu, tarifatasjenis PNBP ditetapkandalamundang-undangatauperaturanpemerintah yang menerapkanjenis PNBP yang bersangkutan.

  10. Organisasi • Organisasi yang mengelola PNBP adalahDepartemenatauLembagateknisberikut unit kerjateknisdariDepartemen/Lembaga yang bersangkutandanDirektoratPerbendaharaan Negara. UntukDepartemen/Lembagateknis yang bersangkutan. MenteriatauKetuaLembagaTeknistersebutdapatmenunjukinstansipemerintahdibawahnyauntukmenagihdanataumemungut. • Lembagapemerintah yang ditunjukmenagihdanmemungut PNBP wajibmenyampaikanrencana dan laporanrealisasi PNBP kepadaMenteri/KetuaLembagadengantembusankepadaKanwildanDirektorat • Perbendaharaan. Pengelolaan PNBP yang meliputipenetapan target setiapjenis PNBP serta alokasi penggunaan dana dari PNBP, dilakukan oleh DirektoratPerbendaharaan.

  11. Tujuan-TujuandanLingkup Audit Audit atas PNBP memilikitujuanuntukmengetahuidanmenilai: • Apakahsetiapjenis PNBP yang telahdimuatdalamrencanapenerimaanpadasetiapdepartemen/ lembagapemerintah non departemenmempunyailandasanhukumdantelahdipungutsesuaidengantarif yang telahditetapkandandisetorkankekasnegaradengantertib; • Apakahrealisasi PNBP mencapai target yang telahditetapkandalam DIKS • Apakahsemua PNBP padasetiapdepartemen/ lembagapemerintah non departementelahditatausahakandandilaporkansertadipertanggungjawabkansesuaidenganperaturanperundang-undangan.

  12. JenisPemeriksaan • Pemeriksaan PNBP diarahkanpadajenispemeriksaankeuangandandiutamakan pada pemeriksaan atas hal-hal yang berkaitan dengan keuangan.

  13. LingkupPemeriksaan Pemeriksaan terhadap PNBP dilakukan kepada satuan unit kerja pada semuadepartemen/ lembagapemerintah non departemen yang memiliki PNBP, terutamapada unit kerja: • Biro Keuangan Departemen Keuangan; • DirektoratJenderalPerbendaharaanDepartemenKeuangan; • Direktorat Jenderal pada Departemen Teknis yang bersangkutan; • Biro KeuanganpadaDepartemenTeknis yang bersangkutan; • Lembaga/Satuan Kerja Unit Penghasil/Unit Pelaksana Teknis (UPT); • Biro Lelang, Biro InformasidanHukumpadaDirektoratJenderalPiutangLelang Pemeriksaan diarahkan pada kegiatan yang meliputi: • Perencanaan, • Penetapan, • PemungutandanPenyetoran, • Penatausahaan, • Pelaporandanpertanggungjawaban

  14. TransaksidanPengendalianManajemen Pengelolaan PNBP • PNBP merupakansalahsatusumberpenerimaannegaradalam APBN, dengandemikianseluruh PNBP wajibdisetorsecaralangsungkekasnegara. • Dalamrangkamenertibkanpenatausahaandanpertanggungjawaban PNBP, MenteriDepartemenatauKetuaLembaga Negara dapatmenunjukInstansiPemerintahuntukmenagihdanataumemungut PNBP yang terutangsertamenyetorkannyakekasnegara. • Padabeberapadepartemenataulembaga yang mengelolasuatujenis PNBP, memilikikarakteristik yang berbedaantara PNBP padasuatudepartemenataulembagadandepartemenataulembaga yang lain. • Penentuanjumlah PNBP yang terutangdilakukandengancara: • Ditetapkan oleh Instansi Pemerintah; • DihitungsendiriolehWajib Bayar

  15. Lanjutan… • Jenis PNBP yang penentuanjumlahnyadilakukandengancaradihitungsendiriolehwajibbayarditetapkanolehPeraturanPemerintah. • Kewajibanmembayar PNBP untukjenis yang dihitungsendiriakankadaluarsasetelah 10 tahunterhitungsejaksaatterutangnya PNBP yang bersangkutan. • Ketentuankadaluarsainitertundaapabilawajibbayarmelakukantindakpidanadibidang PNBP. • Wajibbayarmembayarjumlah PNBP yang terutangdalamjangkawaktu tertentu. • Instansi pemerintah, atas permohonan wajib bayar untuk jenis PNBP yang dihitungsendiriolehwajibbayarsetelahmemenuhipersyaratan yang ditentukan, dapatmemberikanpersetujuankepadawajibbayaruntukmengangsurataumenundapembayaran PNBP yang terutangdengandikenakan denda sebesar 2% (dua persen) sebulan.

  16. Lanjutan… Perencanaan • Penyusunanrencana target PNBP ditentukanolehhasilkesepakatan/pembahasanantaraKanwilDitjenPerbendaharaanbersamaKanwilDepartemen/lembagateknis yang bersangkutan. Perencanaan target tersebutdidasarkanpadatarifmasing-masingjenis PNBP yang ditetapkandalamPeraturanPemerintah yang selanjutnyadituangkandalam DIPA. Penentuan PNBP Terutang • Jumlah PNBP yang terutangadalahjumlah PNBP yang harusdibayaroleh wajib bayar dalam periode tertentu yang jumlahnya ditetapkan oleh InstansiPemerintahsebagaiInstansiPenagih/Pemungutdanataudihitungsendiriolehwajibbayar. • Untukjenis PNBP yang menjaditerutangsebelumwajibbayarmenerimamanfaatataskegiatanpemerintah, sepertipemberianhak paten, pelayanan pendidikan, maka penentuan jumlah PNBP yang terutang ditetapkanolehInstansiPemerintah. • Namun, untukjenis PNBP yang menjaditerutangsetelahmenerimamanfaat, sepertipemanfaatansumberdayaalam, makajumlah PNBP yang terutangdapatditentukanolehwajibbayarsendiri (self assessment).

  17. Lanjutan… PemungutandanPenyetoran • Pemungutanatas PNBP didasarkanpadabesarnyatarif yang telahditetapkanuntukmasing-masingjenis PNBP. • Waktupemungutan PNBP didasarkanpadaketentuanwaktupemungutan yang telahditetapkanuntukmasing-masingjenis PNBP sesuaidenganperaturanperundang-undangan yang mengaturmasing-masingjenis PNBP. • Dengandemikian, kapanwaktudilakukanpemungutandapatbersifatharian, berkala, angsuranatausewaktuwaktusetiapterjadipenerimaannegaratergantungpadasifatdankarakteristik PNBP tersebut.

  18. Lanjutan… • Pemungutan PNBP dilakukan oleh orang atau Badan Hukum atau InstansiPemerintah yang ditunjukolehMenteri/KetuaLembagauntukmenagihdanataumemungut PNBP yang terutang. OrangatauBadanHukum/Instansi Pemerintah yang ditunjuk untuk menagih dan atau memungut PNBP adalah: • BendaharaPenerima, yaituorang yang karenajabatannyasebagaibendaharawanditugasiuntukmemungut PNBP dilingkungan unit kerjatertentudanmenyetorkannyakeRekeningKas Negara (Pusat) atauRekeningKas Daerah (Daerah). • Wajib Bayar yaituorangatauBadanHukum/Instansi yang sesuaidenganketentuan yang mendasarinya, telahditetapkanmenyetorkansendiri setoran PNBP yang menjadi kewajibannya. • Secaraprinsipseluruhhasilpungutan PNBP disetorkanlangsungkekasnegara. Olehkarenaitu, setiapBendaharawanPenerima yang memungut PNBP diwajibkanmenyetorkanseluruhpenerimaan yang dipungutnyakekasnegaraataukeRekeningKas Negara pada Bank Pemerintahatau bank lain yang ditentukanolehMenteriKeuangansekurang-kurangnyasekalisatuminggu. • Setiapwajibbayarmenyetorkanseluruh PNBP yang terutangkekasnegarasatuharisetelah PNBP diterimaatausetelahjatuhtanggalwaktupembayaran PNBP tersebut.

  19. Penggunaan PNBP • PNBP dikeloladalamSistemAnggaranPendapatandanBelanja Negara sertahasilpemungutannyadisetorkekasnegara. • Sebagiandanadarisuatujenis PNBP dapatdipergunakanuntukkegiatantertentu yang berkaitandenganjenis PNBP tersebutolehinstansi yang bersangkutan. • Kegiatantertentu yang dapatmenggunakan PNBP meliputi; • Penelitiandanpengembanganteknologi; • Pelayanankesehatan; • Pendidikandanpelatihan; • Penegakanhukum • Pelayanan yang melibatkankemampuanintelektualtertentu; • Pelestariansumberdayaalam. • Tata carapenggunaan PNBP diaturolehPeraturanPemerintah.

  20. Penatausahaan • Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran PNBP sebagaipelaksanaanUndang-UndangNomor 20 tahun 1997 tentang PNBP, belummengaturpenatausahaan PNBP baik yang dilakukanolehBendaharawanPenerimamaupunDitjenPerbendaharaan.

  21. Pelaporan/Pertanggungjawaban • Pelaporandanpertanggungjawabanatas PNBP merupakanbentukakhirdarimekanismepengelolaan PNBP secarakeseluruhan. • Dengandemikian, pelaporandanpertanggungjawaban PNBP yang adapadasetiapdepartemen/lembagapemerintah non departemendiaturdalamPeraturanPemerintah

  22. PengembanganRencana Audit Rinci Prosedur-ProsedurSubstantif • Pemeriksaanatas PNBP dilakukanmelalui 3 (tiga) tahapan, yaitupemeriksaanpendahuluan, pengujianterbatasdanpengujianterinci. PemeriksaanPendahuluan PemeriksaanDokumendi Kantor Auditor • Pemeriksaaninidilakukandalamrangkamemperolehinformasi/data yang bersifatumummengenaikegiatandariobyek/instansiatauobyek yang diperiksa, yang dilakukansecaraterus-menerussepanjangtahunoleh auditor yang membidangitugaspemeriksaanatasdepartemen/lembaganegara yang mengelola PNBP. • Dokumen yang diperiksaadalahdokumen yang dihimpunolehmasing-masing unit kerja, berupadokumenpertanggungjawabankeuangannegara yang berkaitandengan PNBP yang dikirimolehDepartemenKeuangan, Departemen/LembagaPemerintah Non DepartemendanSekretariatJenderal/PaniteraLembagaTertinggi/Tinggi Negara serta Perusahaan Negara sesuaidenganInpres No. 1 Tahun 1999 tanggal 31 Maret 1999, terutamasebagaiberikut: • Nota Keuangandan RUU APBN; • Undang-Undang APBN (UU APBN) • Undang-UndangPerubahan APBN (UU-P APBN) • KepprestentangRincian APBN

  23. DIPA ataudokumen lain yang dipersamakandengan DIPA, khususnyamengenaipenetapan target setiapjenis PNBP padadepartemen/lembaga yang bersangkutan; • PeraturanPemerintah, Keppresdan SK MenteriKeuangantentangPenerimaan Penyetoran, Penggunaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban PNBP, SK Menteri/KetuaLembaga yang berkaitan dengan penetapan obyek pungutan, tarif pungutan dan sistem pengelolaan PNBP sertaperubahannya. • SK Menteri/KetuaLembagatentangpenunjukanbendaharawankhususpenerimadanatasanlangsungnyauntukmengelola PNBP; • Laporan triwulan realisasi penerimaan, penyetoran dan atau penggunaan PNBP daridepartemen/lembaga; • RincianPertanggungjawabanPenerimaanBendaharawanUmumatauDaftarPerbendaharawan; • DaftarGabunganPenerimaandanPengeluaranDepartemen/Lembaga; • DaftarPemeriksaanTerakhirPertanggungjawabanseluruhPenerimaan/Pengeluaran; • Laporan Kas Posisi (LKP) setiap akhir bulan dari KPPN yang dilampiri surat pernyataan saldo bank; • PerhitunganAnggaranDepartemen/LembagaSemesterandanTahunan; • LaporanKeuangan BUMN; • RencanaPendapatan dan Biaya BUMN; • LaporanRapatUmumPemegangSaham (RUPS); • LaporanTriwulanan Monitoring KewajibandanRealisasiPembayaranDividen/DPS sertaduplikasi (copy) surat-surattegurankepada BUMN ataubadanusahalainnya yang belummembayardividendariKementerian Negara BUMN.

  24. Khususuntukdokumen point n) sampaidengan q) hanyaberlakupadapemeriksaan yang dilakukandiDepartemenKeuangan. • Selaindokumen-dokumentersebut, auditor wajibmendapatkandanmengkajiperaturanperundang-undangan yang secarakhususmengatur PNBP, antara lain; UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNBP, PP No. 52 Tahun 1998 tentangPerubahanatas PP No. 22 Tahun 1997 tentangJenisdanPenyetoran PNBP. • Pemeriksaandokumendapatdilaksanakandenganteknik-teknikpemeriksaansepertiscanning, verifikasi, analisis, uji banding, danmenghitungkembali(recomputed) baiksecaravertikalmaupun horizontal terhadapsemualaporanyang terkaitdengan PNBP. • Hasilpemeriksaandokumeninidigunakanuntukmendukungpemeriksaanlanjutan. Dalampraktiknya, prosespengirimandokumendariDepartemen/Lembagakepada auditor tidaklancar, sehinggaperludilakukanpemeriksaandokumendiPusat Tata Usaha KeuanganDepartemen/Lembaga.

  25. Pemeriksaan Dokumen di Pusat Tata Usaha Departemen Keuangan/Lembaga • Pemeriksaaninidilakukanoleh Biro KeuanganDepartemendanBagianKeuanganpadaDirektoratJenderal yang mengelola PNBP. • Langkahpertamadalampemeriksaaniniadalahmelengkapidokumen PNBP yang diperolehsaatpemeriksaandokumendikantor audit termasukmelengkapiataumemutakhirkanpermanent file yang mungkinterjadikarenaadanyaperubahan. Teknik-teknikpemeriksaan yang dilakukanadalahwawancarabaiklisanmaupuntertulis (dalambentukkuesioner) kepadapejabat yang terkaitdengan PNBP. • Informasi yang harusdikelompokkandalamtahapiniadalah; Undang-Undangdanperaturan yang berkaitandengan PNBP, organisasidantatakerja yang berkaitandenganpengurusan/pengelolaan PNBP baikditingkatpusatmaupunditingkatpelaksana, kebijakan-kebijakanumum yang digunakan sebagai pedoman dalam pemungutan dan pengelolaan PNBP, data keuangan yang berkaitan dengan target rencana dan realisasi pelaksanaan pungutan PNBP, gambaranumumprosedurpungutandanpenyetoranhasilpungutan PNBP, instansidanlokasipengelola PNBP dandeskripsimasalahmasalahpenting yang belumterpecahkan. • Dalampemeriksaanpendahuluan, tim auditor melakukanpenelaahanterhadapperaturanperundang-undangan yang berkaitandengan PNBP danunsur-unsursistempengendalianmanajemen yang meliputiorganisasi, kebijakan, prosedurkerja, perencanaan, pencatatan/pelaporandanhasilpemeriksaanAparatPengawas Intern Pemerintah. Hasilpemeriksaaninidimanfaatkanuntukpemeriksaantahapberikutnya.

  26. PengujianTerbatas • Kegiatanpengujianterbatasatassistempengendalianmanajemen PNBP padainstansi yang diperiksa, dapatdilaksanakanpadasaat yang bersamaandenganpemeriksaandokumendiPusat Tata Usaha KeuanganDepartemen/Lembaga. • Hal tersebutdimaksudkan agar pemeriksaandapatdilaksanakansecaraefisien, danmenghindarikesandaripihakauditanbahwapemeriksaanoleh auditor dilakukanterus-menerus. Pengujianterbataspadasistempengendalianmanajemenmerupakanupayauntukmengumpulkaninformasimengenaicarakerjasistempengendalianmanajemenataspengelolaan PNBP yang dilakukanolehauditan, baikditingkatDepartemen/Lembaga, Ditjen-Ditjen maupun di tingkat unit pelaksana teknis, dan mengidentifikasi kelemahan-kelemahan yang memerlukan lebih lanjut. • Padadasarnya, pengujianterbatasdilakukanatassemuaunsur-unsursistempengendalianmanajemen, namuntidakselamanyasemuaunsursistemmanajemendilaksanakanolehsetiapinstansi yang mengelola/mengurus PNBP, karenatergantungpadatugasdanfungsinya, contohnya unit pelaksanateknis yang ditunjukmemungut PNBP tidakmemilikifungsidanatautugasuntukmenetapkan/menyusun target penerimaan PNBP, sehinggaunsurperencanaan merupakan tugas unit kerja lain. • Oleh karena itu, pengujian terbatasatassistempengendalianmanajemendisesuaikandengantugasdanfungsiinstansi yang diperiksadalamkaitandenganpengelolaan PNBP.

  27. Langkah-langkahpemeriksaan yang dilakukandalampengujianterbatasatassistempengendalianmanajemenmeliputi: • 1. Organisasi • a). Periksa apakah pelaksanaan pengurusan/pengelolaan PNBP (pungutan, penyetoran, penatausahaan dan pelaporan) dilaksanakan oleh unit organisasi yang ditunjuk. • b). Apakah pelaksanaan tugas-tugas pengurusan/pengelolaan PNBP dilaksanakanberdasarkanpembagiantugas yang adadalamorganisasi, dantidakperangkapanjabatan yang melemahkanpengendalian intern. • c). Telitiapakahkewenangan-kewenangan yang diberikankepadaorganisasidanparapejabat yang bertangungjawabdapatterlaksana/berjalandalammelaksanakantugas-tugasnya.

  28. 2. Kebijaksanaan • a) Periksaapakahjenis PNBP yang dipungutolehinstansipelaksanasesuaidengankebijaksanaan yang telahditetapkanolehpimpinaninstansidankebijaksanaanumum yang berlakuuntukpenentuanjenis PNBP yang akandipungut. • b) Periksa apakah penentuan besarnya tarif yang dipungut sudah memperhatikan kebijaksanaan umum dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi. Periksa pula bahwa kebijaksanaan pimpinaninstansitidakbertentangandengankebijaksanaandiatasnya/kebijaksanaanumum. • c) Teliti bahwa pengurusan/pengelolaan (pungutan, penatausahaan,penyetorandanpelaporan) PNBP itutelahsesuai/memperhatikankebijaksanaan yang ditetapkan. • d) Periksa apakah terdapat hambatan-hambatan dalam melaksanakan • pengurusan/pengelolaan PNBP yang disebabkanolehkebijaksanaankebijaksanaan yang ditetapkan. • 3. Perencanaan • a) Periksapenentuanjenis PNBP yang akandikelolaolehauditansudahdidasarkankepadaperundang-undangan yang berlaku, mintadanpelajaridasarhukumpemungutanatasjenis-jenis PNBP tersebut. • b) Periksa apakah dalam menentukan rencana penerimaan dari jenis PNBP itusudahmelibatkaninstansi yang berwenang. • c) Telitiapakahdalampenentuan target penerimaansetiapjenis PNBP sudahmempertimbangkanunsur-unsurterkait.

  29. 4. ProsedurKerja • a) Periksaapakahperaturanbesarnyatarifpungutan PNBP sudahmengikutiprosedur yang ditetapkan. • b) Teliti apakah pelaksanaan pungutan, penatausahaan, penyetoran dan pelaporanhasil PNBP sudahsesuaidenganprosedurkerja yang ditentukan. • c) Telitibahwaprosedurkerjadalampengelolaanpungutan, penyetoran, penatausahaandanpelaporan PNBP tidakbertentangandenganperaturanperundang-undangan yang mengaturmasalahtersebut. • d) Identifikasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam melaksanakan prosedurkerjadanpelajarisebabdanakibatnya. • 5. Pencatatan/pelaporan • a) Telitiapakahbendaharawanpengelola PNBP telahdiangkatolehpejabat yang berwenang. • b) Telitiapakahsetiapjenis PNBP yang dikelolatelahdibuatkanbukubukucatatan. • c) Teliti apakah pencatatan dilakukan dengan cermat, tepat waktu dan akurat. • d) Telitiapakahinstansipengelola PNBP telahmemilikistandarpelaporan PNBP. • e) Telitiapakahpelaporan PNBP dapatmemberikaninformasi yang diperlukanolehpejabat yang berwenang. • f) Telitiapakahpelaporan yang dibuattelahdapatberfungsisebagaisistempengendalian.

  30. 6. Pemeriksaan APIP (AparatPengawasan Internal Pemerintah) Langkah-langkahpemeriksaan yang dilakukanmeliputi: • a) Periksaapakah APIP telahmelakukanpemeriksaanatas PNBP yang bersangkutan, telitiataubahas LAPIP jikatelahdilakukanpemeriksaan. • b) Periksaapakahhasilpemeriksaansebelumnya yang nilainyacukup material telahditindaklanjutiolehdepartemen/lembaga yang bersangkutan. Apabilabelumditindaklanjuti, telitiapasebabnya. • c) Teliti apakah dalam pemeriksaan tahun berjalan ditemukan masalah yang sama (masalahberulang). • Apabilamasalah-masalahtersebutmuncul, makadapatdisimpulkanbahwasistempengendalianauditanlemah, sehinggaperludilakukanpengujianterinciatashaltersebutgunamenetapkandanmenambahjumlahnilaipenyimpangan (menambahnilai/materialitastemuan) danmenentukanpenyebabsebenarnya, yaituapakahperaturanperundangan yang sudahtidakmemadaiataumasalah lain yang terkaitdengankorupsi, kolusidannepotisme.

  31. PengujianTerinci • Tahapkegiataninimerupakankelanjutandaripengujianterbatas, yang • mencakup: • 1. Menganalisadanmengevaluasisecaramendalamatasberbagaikelemahandanpermasalahansistempengelolaan PNBP yang telahdiidentifikasikan; • 2. Mengusahakanmemperolehbukti-buktipendukungsecaralengkapdanakurat; • 3. Mendiskusikansecaratuntashal-halpenting yang bermasalahdenganpihak yang bertanggungjawab; • 4. Menyusun Lembaran Temuan Pemeriksaan.

  32. Pengujianterinciseharusnyadilakukanterhadapkegiatan-kegiatan yang telahditetapkandalamlingkuppemeriksaandandiidentifikasikankelemahanpotensialdarihasilpengujianterbatas. • Pada dasarnya, dalampengujianterincitidakdiperlukanlagilangkah-langkahpengumpulandokumen, terutama yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, jenisdantarif PNBP, yang telahdilakukanpadasaatmelakukanpemeriksaanpendahuluandanpengujianterbatas

More Related