Penatausahaan Penerimaan Negara Melalui Modul Penerimaan Negara Pada Bank/Pos Persepsi

1. Penatausahaan Penerimaan Negara MelaluiModulPenerimaan Negara PadaBank/Pos Persepsi Tanjungbalai, 24 Oktober2013

2. MONITORING LAPORAN REVERSAL JANUARI S/D SEPTEMBER 2013 (Sumber Data Intranet PerbendaharaandanB/P Persepsi)

3. Current Issue • Perpanjangan Perjanjian JasaPelayananPerbankan/Pos Sebagai Bank Persepsi/DevisaPersepsi/Pos PersepsiDalamRangka TSA Penerimaanantara Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan PimpinanBank/Pos Pusat (1 Juli 2013 s/d 30 Juni 2015) • Ketentuan tentang pelaksanaan dan pelaporan transaksi Reversal oleh Bank/Pos Persepsi • PenutupanRekeningPenampungan/Antara/Sejenisnyapada Bank/Pos Persepsi

4. Dasar Hukum • Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-78/PB/2006 • Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-32/PB/2010 • PeraturanDirekturJenderalPerbendaharaanNomor PER- 25/PB/2012 • SuratEdaranDirekturJenderalPerbendahraanNomor SE-36/PB/2011 • SuratDirektur PKN No.S-4572/PB.3/2013 Tgl.2 Juli 2013 hal : PerjanjianJasaPelayananPerbankansebagai Bank/Pos PersepsiPeriode 2013 s.d. 2015

5. Tujuan • Menjamin tersedianya layanan loket penerimaan negara pada Bank/Pos Persepsi dapat beroperasi secara penuh • Menjaminterlaksananyapenatausahaanpenerimaannegara yang akurat, akuntabel, tepatjumlah, tepatwaktu.

6. Kewajiban Bank/Pos Persepsi • Membuka loket Penerimaan Negara pada setiap hari kerja mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 15.00 waktu setempat (Khusus Pos Pukul 08.00 – 14.00). • Menerima semua setoran Penerimaan Negara termasuk dari wajib pajak/wajib bayar/wajib setor yang bukan nasabah. • Menerima setiap setoran Penerimaan Negara baik yang dilakukan melalui loket dan/atau secara elektronis tanpa melihat/mempertimbangkan nilai nominal setoran. • Melakukan perekaman terhadap setiap elemen data Penerimaan Negara sesuai dengan surat setoran.

7. Kewajiban Bank/Pos Persepsi • Mengkreditsetiap setoran Penerimaan Negara ke Rekening Penerimaan secara real time. • Mengakses sistem MPN untuk memperoleh NTPN atas setiap setoran Penerimaan Negara yang diterima. • Mentera NTPN dan NTB pada surat setoran atas setiap setoran yang diterima. • Menerbitkan BPN atas setiap setoran yang diterima • Melimpahkan Penerimaan Negara yang diterima hingga pukul 15.00 waktu setempat ke rekening 501.000xxxxxx SUBRKUN KPPN pada Bank Indonesia selambat-lambatnya telah diterima pada pukul 16.30 waktu setempat.

8. Kewajiban Bank/Pos Persepsi • Menyampaikan laporan harian penerimaan disertai bukti-bukti setoran Penerimaan Negara, Nota Debet, Nota Kredit, Completion advice/Confirmation advice, Rekening Koran dan ADK kepada KPPN mitra kerja selambat-lambatnya pukul 09.00 waktu setempat hari kerja berikutya termasuk yang diterima melalui Kantor Cabang Pembantu/Kantor Layanan/ Unit lainnya bank persepsi/devisa persepsi. • Melakukan perbaikan/updateatas data Penerimaan Negara. • Menyampaikan laporan lainnya sesuai permintaan

9. Kewajiban Bank/Pos Persepsi • Melaksanakan rekonsiliasi jumlah transaksi Penerimaan Negara terkait imbalan jasa pelayanan perbankan dengan KPPN mitra kerja setiap awal bulan berikutnya paling lambat hari kerja kelima. • Menindaklanjuti Surat Peringatan yang disampaikan. • Menyetorkan sanksi denda ke Kas Negara. • Mengajukan permohonan tertulis kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setempat untuk memperoleh ijin operasional/pelaksanaan sebagai bank persepsi/devisa persepsi mitra kerja KPPN dan penetapan KPPN yang menjadi mitra kerjanya dalam hal cabang bank bersangkutan pada saat perjanjian ditandatangani belum memperoleh ijin untuk melaksanakan tugas sebagai bank persepsi/devisa persepsi.

10. Larangan • Menutup loket Penerimaan Negara pada jam buka loket • Menolak menerima setoran Penerimaan Negara dari wajib pajak/wajib bayar/wajib setor yang bukan nasabah. • Memungut biaya kepada wajib pajak/wajib bayar/wajib setor atas jasa pelayanan perbankan yang diberikan oleh Bank Persepsi/Devisa Persepsi • Melakukan reversal dengan tujuan perubahan data Penerimaan Negara dalam LHP yang disampaikan kepada KPPN secara sepihak setelah pukul 15.00 waktu setempat • Membatalkan/mengembalikan setoran Penerimaan Negara yang telah mendapatkan NTPN dan tercatat pada rekening Kas Negara persepsi KPPN • Mengkreditkan Penerimaan Negara yang telah mendapatkan NTPN pada rekening selain Rekening • Melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban

11. Gangguan Jaringan • Dalam hal terjadi gangguan sistem dan/atau jaringan pada Bank Indonesia, Bank Persepsi Pusat, atau Bank Persepsi/Devisa Persepsi Mitra Kerja KPPN, PIHAK KEDUA wajib melaporkan kepada PIHAK PERTAMA dan melakukan langkah-langkah tindak lanjut dengan baik. • Gangguan sistem dan/atau jaringan meliputi: • Gangguan yang mengakibatkan Bank Persepsi/Devisa Persepsi tidak dapat mengakses Sistem MPN untuk mendapatkan NTPN lebih dari 1(satu) hari. • Gangguan yang mengakibatkan Bank Persepsi tidak dapat melimpahkan penerimaan sesuai dengan ketentuan.

12. Gangguan Jaringan • Dalam hal terjadi gangguan pada sistem dan/atau jaringan yang mengakibatkan Bank Persepsi/Devisa Persepsi tidak dapat mengakses sistem MPN untuk mendapatkan NTPN lebih dari 1(satu) hari: • wajib memberitahukan secara tertulis kepada KPPN mitra kerja mengenai terjadinya gangguan tersebut pada hari yang sama. • dapat melakukan perekaman secara offline dengan memberikan NTB atas setoran yang diterima. • melakukan prosedur perekaman ulang tanpa merubah NTB pada saat jaringan telah online dengan sistem MPN. • melimpahkan Penerimaan Negara dan menyampaikan Laporan Harian Penerimaan hari bersangkutan kepada KPPN sesuai dengan ketentuan.

13. Gangguan Jaringan • Dalam hal terjadi gangguan pada sistem dan/atau jaringan yang mengakibatkan Bank Persepsi/Devisa Persepsi tidak dapat melimpahkan Penerimaan Negara sesuai dengan ketentuan, PIHAK KEDUA : • melaporkan secara tertulis terjadinya gangguan sistem dan/atau jaringan tersebut kepada KPPN mitra kerja pada hari berkenaan disertai penjelasan penyebab terjadinya gangguan pada hari yang sama. • melimpahkan penerimaan pada hari berkenaan pada kesempatan pertama setelah pelimpahan telah dapat dilakukan kembali. • dalam hal gangguan diakibatkan gangguan pada sistem/jaringan BI-RTGS : • bank persepsi/devisa persepsi melimpahkan Penerimaan Negara dengan menggunakan Bilyet Giro (Contingency Plan) • laporan disampaikan bersama dengan penjelasan terjadinya gangguan dari Bank Indonesia. • Kanwil Ditjen Perbendaharaan/Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan dapat melakukan penyelidikan/penelusuran atas terjadinya gangguan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

14. Sanksi Denda • Bank persepsi/devisa persepsi terlambat melimpahkan Penerimaan Negara; • Bank persepsi/devisa persepsi tidak membuka loket Penerimaan Negara pada waktu yang ditetapkan; • Bank persepsi/devisa persepsi menolak setoran Penerimaan Negara dari wajib pajak/wajib bayar/wajib setor yang bukan nasabah PIHAK KEDUA; • Bank persepsi/devisa persepsi mengenakan biaya kepada wajib pajak/wajib bayar/wajib setor atas jasa pelayanan perbankan yang diberikan oleh Bank Persepsi/Devisa Persepsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5; • Melakukan Penerimaan Negara untuk Bank Cabang yang belum memperoleh ijin sebagai bank persepsi/devisa persepsi.

15. Keberatan Atas Sanksi Denda • Bank Persepsi/Devisa Persepsi mengajukan keberatan atas sanksi denda yang ditetapkan oleh KPPN. • Dalam hal keberatan tidak disetujui oleh KPPN, maka bank persepsi/devisa persepsi dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan. • Bank persepsi/devisa persepsi wajib menyetor ke kas negara denda yang ditetapkan oleh KPPN apabila permohonan keberatan yang diajukan tidak disetujui oleh Kepada Kanwil DJPBN dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak permohonan keberatan ditolak. • Bank persepsi/devisa persepsi dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan terlebih dahulu membayar denda yang ditetapkan oleh KPPN. • Direktur Jenderal Perbendaharaan memberikan keputusan atas permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan keputusan tersebut bersifat final. • Dalam hal bank persepsi/devisa persepsi telah membayar sanksi denda sesuai dengan yang ditetapkan KPPN dan pengajuan keberatan atas sanksi denda disetujui oleh KPPN/Kanwil DJPBN/Dirjen Perbendaharaan, maka bank persepsi/devisa persepsi dapat mengajukan permintaan pengembalian pembayaran denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Pembebasan Atas Sanksi Denda • Bank Persepsi/Devisa Persepsi dapat dibebaskan dari pengenaan denda dalam hal : • Keterlambatan pelimpahan disebabkan oleh gangguan pada sistem RTGS BI yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Bank Indonesia dan/atau gangguan pada sistem dan/atau jaringan PIHAK KEDUA yang dibuktikan dengan hasil penelitian Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan/Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan. • Bank/Pos Persepsi tidak membuka loket Penerimaan Negara dan/atau menolak setoran penerimaan negara disebabkan adanya gangguan jaringan pada kantor cabang/kantor pusat PIHAK KEDUA yang mengakibatkan Bank/Pos Persepsi tidak dapat beroperasi. • Pembebasan sanksi denda dapat diberikan dalam hal Bank Persepsi/Devisa Persepsi memberikan pemberitahuan tertulis kepada KPPN Mitra Kerja atas gangguan dimaksud pada hari kerja berkenaan.

17. Sanksi Peringatan • Bank persepsi/devisa persepsi tidak atau terlambat menyampaikan laporan harian penerimaan secara harian sesuai ketentuan. • Bank persepsi/devisa persepsi tidak menyetorkan denda atas keterlambatan pelimpahan Penerimaan Negara lima hari setelah pengenaan denda oleh KPPN. • Melakukan reversal atas Penerimaan Negara yang tidak sesuai dengan ketentuan. • Membatalkan/mengembalikan setoran Penerimaan Negara yang telah mendapatkan NTPN dan tercatat pada rekening Kas Negara persepsi KPPN. • Mengkreditkan Penerimaan Negara yang telah mendapatkan NTPN pada rekening selain Rekening Penerimaan. • Hasil penelitian/penelusuran yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA atas terjadinya gangguan jaringan tidak sesuai dengan laporan dari Bank Persepsi/Devisa Persepsi. • Melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban.

18. Sanksi Peringatan • KPPN menyampaikan peringatan pertama kepada Bank/Pos Persepsi mitra kerja atas pelanggaran yang dilakukan oleh Bank Persepsi/Devisa Persepsi. • Apabila surat peringatan Pertama sebagaimana dimaksud pada angka 1 dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat peringatan dimaksud tidak mendapatkan tanggapan atau tanggapan yang disampaikan oleh pimpinan Bank Persepsi/Devisa Persepsi tidak menyelesaikan masalah. KPPN menyampaikan Surat Peringatan Kedua kepada Bank Persepsi/Devisa Persepsi dengan laporan kepada Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan. • Apabila surat peringatan Kedua sebagaimana dimaksud pada angka 2 dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat peringatan dimaksud tidak mendapatkan tanggapan atau tanggapan yang disampaikan oleh pimpinan Bank Persepsi/Devisa Persepsi tidak menyelesaikan masalah. Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyampaikan Peringatan Ketiga kepada Bank Persepsi/Devisa Persepsi. • Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyampaikan laporan dan dapat memberikan rekomendasi penghentian/penutupan sementara layanan Penerimaan Negara pada Kantor Cabang Bank Persepsi/Devisa Persepsi kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara, apabila surat peringatan Ketiga tidak mendapatkan tanggapan atau tanggapan yang disampaikan pimpinan Bank Persepsi/Devisa Persepsi tidak menyelesaikan permasalahan.

19. Jangka Waktu Perjanjian • Perjanjian mulai berlaku efektif tanggal 1 Juli 2013 hingga paling lama 6 bulan setelah MPN G-2 dinyatakan dapat berjalan secara penuh (Maksimal 2 Tahun).

20. Pelaksanaan Reversal • Reversal merupakan pembatalan transaksi akibatterjadinya kesalahan perekaman oleh petugas Bank/Pos Persepsi. • Pembatalantransaksiolehpetugas Bank/PosPersepsidilakukansetelahmemperolehpersetujuandariatasan langsung Petugas Bank/PosPersepsiatau pejabat yang bertanggungjawabataspenatausahaan transaksiPenerimaan Negara. • Pelaksanaan reversal harus diikuti dengan pembuatan transaksi baru sebagai pengganti transaksi yang dibatalkan segera setelah pembatalan transaksi tersebut. • Transaksireversal yang dilakukanoleh Bank/PosPersepsibesertatransaksipenggantiharustercatatdalammutasidebet/kreditpadarekeningkoranBank/PosPersepsi yang terdaftarpadaSistem MPN.

21. Pelaksanaan Reversal • Pelaksanaan reversal dilaporkan dalam suatu Laporan Reversal sebagaimana diatur dalam ketentuantentang Tata Cara Pelaporan Data Transaksi Reversal Penerimaan Negara. • Dalam hal reversaldilakukan akibat kesalahan perekaman nilai nominal setoran, Bank/Pos Persepsi wajib membuat Berita Acara Reversal yang ditandatanganiolehPimpinan Bank/PosPersepsibersangkutan. • Penyampaian Berita Acara Reversaldisampaikankepada KPPN mitra kerja bersamaan dengan penyampaian Laporan Harian Peneriman (LHP) sesuai ketentuan

22. Gagal Reversal • Dalamhal Bank/Pos Persepsi tidak dapat melakukan reversalataugagalreversal atas kesalahan perekaman, Bank/PosPersepsi wajib membuat Berita Acara Gagal Reversalyang ditandatanganiolehPimpinan Bank/PosPersepsi • Bank/Pos Persepsi wajib melakukan pelimpahan atas transaksi yang tidakdapatdireversal/gagal reversal • Dalamhalterjadikelebihanpelimpahanakibatgagal reversal. Pimpinan Bank/Pos Persepsi mengajukanpermintaan pengembalian kelebihan pelimpahan kepada KPPN mitrakerjanya. • PengajuanpermintaanpengembaliandapatdilakukanbersamaandenganpenyampaianBeritaAcaraGagal Reversal

23. Selisih Pelimpahan Akibat Reversal Dalamhaltransaksipenggantitidakdapatdicatatdandilimpahkanpadahari yang samadengantransaksi yang direversal, diperhitungkansebagaiketerlambatan/kekuranganpelimpahanoleh Bank/Pos Persepsisebesarnilaitransaksipengganti. ContohKasus • PT ABCmenyetorkanpembayaranPPhsebesarRp. 10.000.000,- padatanggal 9 Agustus, padasaatinput olehpetugas Bank/PosPersepsiterjadikesalahanatas data padaSSP. Ataskesalahantersebut Bank melakukan reversal. Padasaatmelakukanperekamantransaksipenggantitelahmelewaticut off time pukul 15.00 sehinggabarutercatat dan dilimpahkanpadatanggal 10 Agustus. Atasketerlambatantersebut bank dikenakandendaketerlambatanataspelimpahanpenerimaannegarasebesar Rp 10.000 (1‰ x Rp. 10.000.000,-)

24. Selisih Pelimpahan Akibat Reversal • Dalamhalnilai nominal transaksipenggantilebihbesardaritransaksi yang gagaldireversaldantransaksipenggantitidakdapatdicatatdandilimpahkanpadahari yang sama, selisihantara nominal transaksipenggantidengan nominal transaksi yang telahdilimpahkan, diperhitungkansebagaikekuranganpelimpahanoleh Bank/Pos Persepsi. ContohKasus : • PT XYZmelakukanpenyetoranPPhsebesarRp 100.000.000,- tanggal 5 September, padasaatmelakukanperekamanpetugas bank persepsiterjadikesalahanpenginputan nominal sehinggaterekamRp. 10.000.000,-, ataskesalahantersebut Bank/Posmelakukan reversal akantetapigagal, sehingga pada 5 Sept yang limpahkan Rp 10.000.000,- Transaksipenggantibarudirekam (tercatat) padatanggal 6 September. Atashaltersebut Bank/Pos Persepsi melakukan: • Pelimpahan atas transaksi pengganti sebesarRp. 100.000.000,- • Membayar dendakekurangan pelimpahansebesarRp. 90.000.- {1‰ x (Rp. 100.000.000 – 10.000.000)}. • Mengajukan pengembalian akibat salah entry sebesar Rp 10.000.000,-

25. CATATAN PENTING • PengisianFormulirsuratsetoranharuslengkapdansesuaidengankode; BA, ES1, Satker, Fungsi, Subfungsi, Program, BAS (MAP), Lokasi; • LHP paling lambatditerimadi KPPN pukul 09.00 WIB; • Penutupanloketpenerimaanditutup paling cepatpukul 15.00 WIB; • Rekening Koran harian agar disampaikanpadahariybs. Paling lambatpukul 08.00 WIB hariberikutnya; • Rekening Koran bulanan agar disampaikan paling lambattanggal 5 bulanberikutnya; • PenyampaianTagihanJasaLayananPerbankan paling lambattanggal 5 bulanberikutnya.