TINJAUAN BEBERAPA PERATURANTERKAIT PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

TINJAUAN BEBERAPA PERATURANTERKAIT PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) DAN PELAKSANAANNYA DI PUSLITBANG tekMIRA

DASAR HUKUM KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 0030 TAHUN 2005, TANGGAL 20 JULI 2005, TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 1997 TENTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 1997 TENTANG JENIS DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK UU 18 TAHUN 2002 TENTANG SISTEM NASIONAL PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN IPTEK KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO. 938/KMK.02/2006 TENTANG PERSETUJUAN PENGGUNAAN SEBAGIAN DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA BADAN PENYIDIKAN DAN PELATIHAN SERTA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 1999 TENTANG TATACARA PENGGUNAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSUMBER DARI KEGIATAN TERTENTU PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PENENTUAN JUMLAH, PEMBAYARAN, DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG TERUTANG PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 1185 TAHUN 2004, TANGGAL 16 JULI 2004, TENTANG PELAYANAN JASA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 0030 TAHUN 2005 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Pasal 624 PusatPenelitiandanPengembanganTeknologi Mineral dan Batubara mempunyaitugasmenyelenggarakanpenelitiandanpengembanganteknologibidang mineral danbatubara. Pasal 625 DalammelaksanakantugassebagaimanadimaksuddalamPasal 624, PusatPenelitiandanPengembanganTeknologi Mineral dan Batubara menyelenggarakanfungsi: a. perumusanpedomandanprosedurkerja; b. perumusanrencanadan program penelitiandanpengembanganteknologiberbasiskinerja; c. penyelenggaraanpenelitiandanpengembanganteknologi, sertapengelolaansaranadanprasaranapenelitiandanpengembanganteknologi; d. pengelolaankerjasamakemitraanpenerapanhasilpenelitiandanpelayananjasateknologi, sertakerjasamapenggunaansaranadanprasaranapenelitiandanpengembanganteknologi; e. pengelolaansisteminformasidanlayananinformasi, sertasosialisasidandokumentasihasilpenelitiandanpengembanganteknologi; f. penangananmasalahhukumdanhakataskekayaanintelektual, sertapengembangansistemmutukelembagaanpenelitiandanpengembanganteknologi; g. pembinaankelompokjabatanfungsionalPusat; h. pengelolaanketatausahaan, rumahtangga, administrasikeuangan, dankepegawaianPusat; i. evaluasipenyelenggaraanpenelitiandanpengembanganteknologibidang mineral danbatubara.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 1997 TENTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BAB II JENIS DAN TARIF Pasal 2 (1) Kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak meliputi : penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah; penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam; penerimaandarihasil-hasilpengelolaankekayaan Negara yang dipisahkan; penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah; penerimaanberdasarkanputusanpengadilandan yang berasaldaripengenaandendaadministrasi; penerimaanberupahibah yang merupakanhakPemerintah; penerimaanlainnya yang diaturdalamUndang-undangtersendiri. (2) KecualijenisPenerimaan Negara BukanPajak yang ditetapkandenganUndang-undang, jenisPenerimaanNegara Bukan Pajak yang tercakup dalam kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan PeraturanPemerintah. (3) JenisPenerimaan Negara BukanPajak yang belumtercakupdalamkelompokPenerimaan Negara BukanPajaksebagaimanadimaksudpadaayat (1) ditetapkandenganPeraturanPemerintah.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 1997 TENTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK Pasal3 (1) TarifatasjenisPenerimaan Negara BukanPajakditetapkandenganmemperhatikandampakpengenaanterhadapmasyarakatdankegiatanusahanya, biayapenyelenggaraankegiatanPemerintahsehubungandenganjenisPenerimaan Negara BukanPajak yang bersangkutan, danaspekkeadilandalampengenaanbebankepadamasyarakat. (2) TarifatasjenisPenerimaan Negara BukanPajaksebagaimanadimaksudpadaayat (1) ditetapkandalamUndang-undangatauPeraturanPemerintah yang menetapkanjenisPenerimaan Negara BukanPajakyang bersangkutan.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 1997 TENTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BAB III PENGELOLAAN Pasal 4 SeluruhPenerimaanNagaraBukanPajakwajibdisetorlangsungsecepatnyakeKas Negara. Pasal5 SeluruhPenerimaan Negara BukanPajakdikeloladalamsistemAnggaranPendapatandanBelanja Negara. Pasal 7 (1) InstansiPemerintah yang ditunjuksebagaimanadimaksuddalamPasal 6 ayat (1), wajibmenyampaikanrencanadanlaporanrealisasiPenerimaan Negara BukanPajaksecaratertulisdanberkalakepadaMenteri. (2) KetentuanlebihlanjutmengenaitatacarapenyampaianrencanadanataulaporanrealisasiPenerimaanNegara BukanPajakdiaturdenganPeraturanPemerintah.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 1997 TENTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK Pasal 8 (1) DengantetapmemenuhiketentuansebagaimanadimaksuddalamPasal 4 danPasal 5, sebagiandanadarisuatu jenisPenerimaan Negara BukanPajakdapatdigunakanuntukkegiatantertentu yang berkaitandenganjenisPenerimaan Negara Bukan Pajak tersebut oleh instansi yang bersangkutan. (2) Kegiatantertentusebagaimanadimaksudpadaayat (1) meliputikegiatan: a. penelitiandanpengembanganteknologi; b. pelayanankesehatan; c. pendidikandanpelatihan; d. penegakanhukum; e. pelayanan yang melibatkankemampuanintelektualtertentu; f. pelestarian sumber daya alam. (3) KetentuanlebihlanjutmengenaitatacarapenggunaanPenerimaan Negara BukanPajaksebagaimanadimaksudpadaayat (1) diaturdenganPeraturanPemerintah.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 1997 TENTANG JENIS DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK Pasal 1 Penerimaan Negara BukanPajakadalahpenerimaanPemerintahPusat yang tidakberasaldaripenerimaan perpajakan, yang jenisnya sebagaimana dimaksud dalam lampiran I dan II Peraturan Pemerintah ini. Pasal 2 SeluruhjenisPenerimaan Negara BukanPajakdalamlampiransebagaimanadimaksuddalamPasal 1 wajibdisetorlangsungkeKas Negara. Pasal 3 DenganmemperhatikanketentuanPasal 2, tatacarapenggunaanjenispenerimaandarikegiatanpendidikandanpelayanankesehatandiaturolehMenteriKeuangan. Pasal 4 Pengelolaanpenerimaandalamrangkakegiatanreboisasi, dilakukansesuaidenganketentuan yang berlakusaatini. Pasal 5 Tatacarapengelolaanjenis -jenispenerimaandarikegiatantertentulainnyasebagaimanadimaksuddalamPasal 8 Undang-undangNomor 20 Tahun 1997 tentangPenerimaan Negara BukanPajak, diaturdenganPeraturan Pemerintahtersendiri. Pasal 6 JenisPenerimaan Negara BukanPajak yang dilakukanolehDepartemendanLembaga Non Departemen yang belumtercakupdalamlampiranPeraturanPemerintahsebagaimanadimaksuddalamPasal 1 akandiusulkansebagaibagian yang tidakterpisahkandarilampiranPeraturanPemerintahinidanpencantumannyadilakukandenganPeraturanPemerintahtersendiri. Pasal 7 Ketentuanlebihlanjut yang diperlukanbagipelaksanaanPeraturanPemerintahinidiaturolehMenteriKeuangan.

PP 45/2003 menjelaskan secara limitatif mengenai PNBP yang berada di Departemen ESDM yaitu: • Pelayanan Jasa Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral; • Iuran Tetap/Landrent; • Iuran Eksplorasi/Iuran Eksploitasi/Royalty; • Dana Hasil Produksi Batubara; • Jasa Teknologi/Konsultasi Eksplorasi Mineral, Batubara, Panas Bumi dan Konservasi; • Jasa Teknologi Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi; • Pelayanan Jasa Bidang Minyak dan Gas Bumi; • PelayananJasaBidangPenelitiandanPengembangan;dan • PelayananJasaBidangPendidikandanPelatihan.

UU 18 Tahun 2002 TentangSistemNasionalPenelitian, Pengembangan, danPenerapan IPTEK Pasal 16 (1) Perguruantinggidanlembagalitbangwajibmengusahakanalihteknologikekayaanintelektualsertahasilkegiatanpenelitiandanpengembangan, yang dibiayaisepenuhnyaatausebagianolehpemerintahdan/ataupemerintahdaerahkepadabadanusaha, pemerintah, ataumasyarakat, sejauhtidakbertentangandenganketertibanumumdanperaturanperundang-undangan. (2) Apabilasebagianbiayakegiatanpenelitiandanpengembangansebagaimanadimaksuddalamayat (1) dibiayaiolehpihak lain, selainpemerintahdan/ataupemerintahdaerah, pengalihanteknologidilaksanakanberdasarkan perjanjian yang telah diatur sebelumnya dengan pihak lain tersebut. (3) Perguruantinggidanlembagalitbangpemerintahberhakmenggunakanpendapatan yang diperolehnyadarihasil alih teknologi dan/atau pelayanan jasa ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengembangkan diri. (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

UU 18 Tahun 2002 TentangSistemNasionalPenelitian, Pengembangan, danPenerapan IPTEK PENJELASAN Pasal16 Ayat (3) Ketentuandalamayatinidimaksudkan agar perguruantinggidanlembagalitbangpemerintahdapat secara bertahap menjadi mandiri dan tidak terlalu bergantung pada dukungan pembiayaan pemerintah. Ketentuaninimerupakanlex-specialisterhadapkewajibanperguruantinggidanlembagalitbangpemerintahuntukmenyetorkanpendapatan yang diperolehdarialihteknologiataujasailmupengetahuandanteknologikepadaPemerintah. Ayat (4) Agar ketentuanayat (1), ayat (2), danayat (3) dapatdilaksanakansecaraefektif, diperlukanpengaturanuntukmenegakkantanggungjawabperguruantinggidanlembagalitbangyang mendapat pembiayaan penelitian dan pengembangan dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Pengaturantersebutmencakup : a. Kewajibanmembentuk unit kerjadanprosedur yang berkaitandenganpengelolaandanalihteknologikekayaanintelektualdanhasillitbangbagiperguruantinggidanlembagalitbang yang berhakmendapatalokasianggaranlitbangpemerintahdan/ataupemerintahdaerah; b. Ikatankerjabagiperguruantinggidanlembagalitbangpenerimainsentifdukungandanalitbangdaripemerintahdan/ataupemerintahdaerah, dimanfaatkanuntukmengeloladanmengupayakanalihteknologi; c. Prinsip-prinsip yang harusdipergunakanuntukmengaturalihteknologikekayaanintelektualdanhasillitbang yang dibiayaisebagianolehpihakselainpemerintahdan/ataupemerintahdaerah; d. Transparansidanakuntabilitaspenggunaanpendapatanyang diperolehperguruantinggidanlembaga litbang sebagai hasil alih teknologi dan/atau pelayanan jasa ilmu pengetahuan dan teknologi.

UU 18 Tahun 2002 TentangSistemNasionalPenelitian, Pengembangan, danPenerapan IPTEK Pasal 17 (1) Kerjasamainternasionaldapatdiusahakanolehsemuaunsurkelembagaanilmupengetahuandanteknologiuntukmeningkatkanalihteknologidarinegara-negara lain sertameningkatkanpartisipasidalamkehidupanmasyarakatilmiahinternasional. (2) Kerjasamasebagaimanadimaksuddalamayat (1) harusdilaksanakanatasdasarpersamaankedudukanyang salingmenguntungkandengantidakmerugikankepentingannasional, sertatidakbertentangandenganperaturanperundang-undangan. (3) Pemerintahbertanggungjawabmemberikandukunganbagiperguruantinggidanlembagalitbangdalamrangkakerjasamainternasionaldibidangilmupengetahuandanteknologi. (4) Perguruantinggiasing, lembagalitbangasing, badanusahaasing, danorangasing yang tidakberdomisilidiIndonesia yang akan melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan di Indonesia harus mendapatkan izin tertulisdariinstansipemerintah yang berwenang. (5) Ketentuansebagaimanadimaksuddalamayat (4) diaturlebihlanjutdalamPeraturanPemerintah.

Keputusan Menteri Keuangan No. 938/KMK.02/2006PERSETUJUAN PENGGUNAAN SEBAGIAN DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA BADAN PENYIDIKAN DAN PELATIHAN SERTA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL • Undang-undang No. 20 Tahun 1997 tentangPenerimaan Negara BukanPajak (LN RI Tahun 1997 No. 43, TLN RI No. 3687); • Undnag-undang No. 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (LN RI Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286); • Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (LN RI Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355); • PeraturanPemerintah No. 22 Tahun 1997tentangJenisdanPenyetoranPenerimaan Negara BukanPajak (LN RI Tahun 1997 No. 57, TLN RI No. 3694) sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanPemerintah No. 52 Tahun 1998 (LN RI Tahun 1998 No. 85, TLN RI No. 3760); • PeraturanPemerintah No. 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara PenggunaanPenerimaan Negara BukanPajak yang BersumberdariKegiatanTertentu (LN RI Tahun 1999 No. 136, TLN RI No. 3871); • PeraturanPemerintah No. 45 Tahun 2003 tentangTarifAtasJenisPenerimaan Negara BukanPajak yang BerlakupadaDepartemenEnergidanSumberDaya Mineral (LN RI Tahun 2003 No. 96, TLN RI No. 4314); • KeputusanPresiden No. 42 Tahun 2002 tentangPelaksanaanAnggaranPendapatandanBelanja Negara (LN RI Tahun 2002 No. 73, TLN RI No. 4212), sebagaimanatelahdiubahdenganKeputusanPresiden No. 72 Tahun 2004 (LN RI Tahun 2004 No. 92, TLN RI No. 4418); • KeputusanPresiden No. 20/P Tahun 2005; • PeraturanMenteriEnergidanSumberDaya Mineral No. 0003 Tahun 2005 tentangOrganisasidan Tata KerjaAkademiMinyakdan Gas Bumi;

Keputusan Menteri Keuangan No. 938/KMK.02/2006 M E M U T U S K A N : P E R T A M A : Menyetujuipenggunaansebagiandana yang berasaldariPenerimaan Negara BukanPajakpadaBadanPendidikandanPelatihansertaBadanPenelitiandanPengembangandiLingkunganDepartemenEnergidanSumberDaya Mineral sebagaimanadimaksuddalamPeraturanPemerintahNomor 45 Tahun 2003 yang diterimadari : PusatPenelitiandanPengembanganTeknologiMinyakdan Gas Bumi "Lemigas" Jakarta, denganizinpenggunaan paling tinggisebesar 95,31% (sembilanpuluh lima komatigaspuluhsatupersen); PusatPenelitiandanPengembanganTeknologi Mineral dan Batubara, denganizinpenggunaan paling tinggisebesar95,23% (sembilanpuluh lima komaduapuluhtigapersen); PusatPendidikandanPelatihanMinyakdan Gas Bumi (PusatDiklatMigas) Cepu, denganizinpenggunaan paling tinggisebesar 96,01% (sembilanpuluhenamkomanolsatupersen); PusatPendidikandanPelatihanTeknologi Mineral dan Batubara Bandung, denganizinpenggunaan paling tinggisebesar 96,07% (sembilanpuluhenamkomanoltujuhpersen); PerguruanTinggiKedinasanAkademiMinyakdan Gas bumi (PTK Akamigas) Cepu, denganizinpenggunaan paling tinggisebesar 96,12% (sembilanpuluhenamkomaduabelaspersen).

Keputusan Menteri Keuangan No. 938/KMK.02/2006 K E T I G A : PenggunaansebagiandanasebagaimanadimaksuddalamDiktum PERTAMA angka 2 dapatdigunakankembaliuntukmembiayaibidang-bidangkegiatanpadaPusatPenelitiandanPengembanganTeknologi Mineral dan Batubara Bandung yang antara lain : Penelitiandanpengembanganteknologipertambangan (geoteknikdanpenambangan) minrealdanbatubara; Penelitiandanpengembanganteknologipengolahan mineral; Penelitiandanpengembanganteknologipengolahanbatubara; Penelitiandanpengembanganteknologipemanfaatanbatubara; Penelitiandanpengembanganteknologilingkunganpertambangan mineral danbatubara; Penelitiandanpengembangnateknolekonomipertambangan mineral danbatubara; Sistemkomputerisasidaninformasisertapublikasi; Analisis (pengujian) laboratoriumkimia mineral danbatubarasertamekanikatanahdanbatuan; Pemecahanmasalahpertambangan; Perbantuantenagaahli.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 1999 TENTANG TATACARA PENGGUNAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSUMBER DARI KEGIATAN TERTENTU Pasal 2 SeluruhPenerimaan Negara BukanPajakwajibdisetorlangsungsecepatnyakeKas Negara. Pasal 3 SeluruhPenerimaan Negara BukanPajakdikeloladalamsistemAnggaranPendapatandanBelanja Negara. Pasal 4 (1) Sebagian dana dari suatu Penerimaan Negara Bukan Pajak dapat digunakan oleh Instansi yang bersangkutan untukkegiatantertentu yang berkaitandenganjenisPenerimaan Negara BukanPajaktersebutdengantetapmemenuhiketentuansebagaimanadimaksuddalamPasal 2 danPasal 3. (2) Besarnyabagiandanasebagaimanadimaksudpadaayat (1) ditetapkanolehMenteri. (3) Kegiatantertentusebagaimanadimaksudpadaayat (1) meliputibidang-bidangkegiatan : a. penelitiandanpengembanganteknologi; b. pelayanankesehatan; c. pendidikandanpelatihan; d. penegakanhukum; e. pelayanan yang melibatkankemampuanintelektualtertentu; f. pelestarian sumber daya alam.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 1999 TENTANG TATACARA PENGGUNAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSUMBER DARI KEGIATAN TERTENTU Pasal 6 (1) PermohonanpenggunaanPenerimaan Negara BukanPajaksebagaimanadimaksuddalamPasal 5 diajukanolehPimpinan Instansi Pemerintah yang bersangkutan kepada Menteri. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilengkapi dengan : a. tujuan penggunaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak; b. rinciankegiatanpokokInstansidankegiatan yang akandibiayaiPenerimaan Negara BukanPajak; c. jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak beserta tarif yang berlaku; d. laporan realisasi dan perkiraan tahun anggaran berjalan serta perkiraan untuk 2 (dua) tahun anggaran mendatang.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 1999 TENTANG TATACARA PENGGUNAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSUMBER DARI KEGIATAN TERTENTU Pasal 7 (1) InstansiPemerintahmengajukankepadaMenterirencanapenggunaansebagiandanadarisuatujenisPenerimaanNegara BukanPajaksebagaimanadimaksuddalamPasal 4 ayat (1) darimasing-masingInstansiyang telahmendapatpersetujuanpenggunaandanasebagaimanadimaksuddalamPasal 5. (2) Pengajuanrencanapenggunaansebagaimanadimaksudpadaayat (1) dilakukansetiaptahunanggaranselambatlambatnyapadatanggal 15 Nopember. (3) RencanapenggunaanPenerimaan Negara BukanPajaksebagaimanadimaksudpadaayat (1) ditelitidandibahasolehDepartemenKeuanganbersama-samaInstansiPemerintah yang bersangkutansebelumditetapkanMenteri.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 1999 TENTANG TATACARA PENGGUNAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSUMBER DARI KEGIATAN TERTENTU Pasal8 (1) SebagiandanaPenerimaan Negara BukanPajaksebagaimanadimaksuddalamPasal 4 ayat (1) dapatdigunakanuntukmenyelenggarakankegiatantertentusebagaimanadimaksuddalamPasal 4 ayat (3) padaInstansi bersangkutandalamrangkapembiayaan : a. operasionaldanapemeliharaan; danatau b. investasi, termasukpeningkatankualitassumberdayamanusia. (2) SebagiandanaPenerimaan Negara BukanPajaksebagaimanadimaksudpadaayat (1) disediakandalamsuatudokumenanggarantahunan yang berlakusebagaiSuratKeputusanOtorisasi.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 1999 TENTANG TATACARA PENGGUNAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSUMBER DARI KEGIATAN TERTENTU Pasal 9 (1) SaldolebihdarisebagiandanaPenerimaan Negara BukanPajaksebagaimanadimaksuddalamPasal 8 ayat (1), padaakhirtahunanggaranwajibdisetorseluruhnyakeKas Negara. (2) PembiayaansebagaimanadimaksuddalamPasal 8 ayat (1) yang telahdisediakandalamsuatudokumenanggaransebagaimanadimaksuddalamPasal 8 ayat (2) danbelumdilaksanakanataubelumdiselesaikandalamtahunanggaranyang bersangkutandapatdicantumkanpadadokumenanggarantahunberikutnyamelaluirevisianggaran.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 1999 TENTANG TATACARA PENGGUNAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSUMBER DARI KEGIATAN TERTENTU Pasal 10 (1) PimpinanInstansiPemerintah yang bersangkutansetiapawaltahunanggaranmenetapkan : a. atasanlangsungbendaharawanpenerima/ pengguna; b. bendaharawanpenerima, c. bendaharawanpengguna. (2) Dalamhalbendaharawansebagaimanadimaksudpadaayat (1) belumditunjuk, Kantor PerbendaharaandanKas Negara dilarangmelakukanpembayaran.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 1999 TENTANG TATACARA PENGGUNAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSUMBER DARI KEGIATAN TERTENTU Pasal 11 (1) Pembayaran atas pelaksanaan kigiatan Instansi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan : a. sebagaipembayaranlangsungkepada yang berhak; atau b. melaluipenyediaanUang Yang HarusDipertanggungjawabkan (UYHD). (2) Batas jumlahpembayaransebagaimanadimaksudpadaayat (1) ditetapkanolehMenteri.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 1999 TENTANG TATACARA PENGGUNAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSUMBER DARI KEGIATAN TERTENTU Pasal 12 (1) PimpinanInstansi/bendaharawanpenerimadanpenggunasebagaimanadimaksuddalamPasal 10 wajibmenyelenggarakanpembukuan. (2) Bendaharawanpenerimadanpenggunamenyimpansecaralengkapdanteraturdokumen yang menyangkutPenerimaanNegara BukanPajaksebagaimanadimaksudpadaayat (1). (3) Kegiatandanpenatausahaansebagaimanadimaksudpadaayat (1) dan (2) dilaksanakansesuaidenganketentuanperundang-undangan yang berlaku.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 1999 TENTANG TATACARA PENGGUNAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSUMBER DARI KEGIATAN TERTENTU Pasal 13 PimpinanInstansiPemerintahwajibmenyampaikanlaporantriwulanmengenaiseluruhpenerimaandanpenggunaandanasebagaimanadimaksuddalamPasal 5 olehInstansi yang bersangkutankepadaMenteri. Pasal 14 PersetujuanpenggunaanPenerimaan Negara BukanPajaksebagaimanadimaksuddalamPasal 5 sewaktu-waktudapatditinjaukembaliolehMenteri.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 1999 TENTANG TATACARA PENGGUNAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSUMBER DARI KEGIATAN TERTENTU Pasal 15 (1) PemberianizinpenggunaandanaPenerimaan Negara BukanPajak yang telahdiberikanmasihtetapberlakusebelum dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. (2) Penyesuaiansebagaimanadimaksudpadaayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) tahunsejakPeraturanPemerintahiniberlaku.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PENENTUAN JUMLAH, PEMBAYARAN, DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG TERUTANG BAB III PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG TERUTANG Pasal5 (1) Wajib Bayar wajibmembayarseluruhPenerimaan Negara BukanPajak yang Terutangsecaratunai paling lambatpadasaatjatuh tempo pembayaransesuaiketentuanperaturanperundang-undangan. (2) Dalam hal pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajakyang Terutangmelampauijatuhtempo pembayaranyang ditetapkan, Wajib Bayar dikenakansanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulandaribagian yang terutangdanbagiandaribulandihitung 1 (satu) bulanpenuh. (3) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksudpadaayat (2) dikenakanuntukpaling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PENENTUAN JUMLAH, PEMBAYARAN, DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG TERUTANG Pasal 6 (1) DalamhalterjadikekuranganpembayaranPenerimaanNegara BukanPajak yang Terutang, Wajib Bayar wajibsegeramelunasikekuranganpembayarantersebut. (2) Dalamhalterjadiketerlambatanpembayarankekurangan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutangsebagaimanadimaksudpadaayat (1), Wajib Bayar dikenakansanksiadministrasiberupadendasebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah kekurangan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutangdanbagiandaribulandihitung 1 (satu) bulanpenuh. (3) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksudpadaayat (2) dikenakanuntuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH BAB VI PEMANFAATAN BagianPertama KriteriaPemanfaatan Pasal 19 (4) Pemanfaatanbarangmiliknegara/daerahselaintanahdan/ataubangunandilaksanakanolehpenggunabarangdenganpersetujuanpengelolabarang. BagianKedua BentukPemanfaatan Pasal 20 Bentuk-bentukpemanfaatanbarangmiliknegara/daerahberupa: a. sewa; b. pinjampakai; c. kerjasamapemanfaatan; d. bangungunaserah dan bangunserahguna.

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH Pasal 26 (1) Kerjasamapemanfaatanatasbarangmiliknegara/daerah dilaksanakandenganketentuansebagaiberikut: a. tidaktersediaatautidakcukuptersediadanadalamAnggaranPendapatandanBelanja Negara/Daerah untukmemenuhibiayaoperasional/pemeliharaan/ perbaikan yang diperlukanterhadapbarangmiliknegara/daerahdimaksud; b. mitrakerjasamapemanfaatanditetapkanmelalui tender denganmengikutsertakansekurang-kurangnya lima peserta/peminat, kecualiuntukbarangmiliknegara/daerah yang bersifatkhususdapatdilakukanpenunjukanlangsung;

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH Pasal 1 ayat (1) Barangmiliknegaraadalahsemuabarang yang dibeliataudiperoleh atas beban APBN atauberasaldariperolehanlainnya yang sah. Pasal 1 ayat (8) Pemanfaatanadalahpendayagunaanbarangmiliknegara/daerah yang tidakdipergunakansesuaidengan tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga/satuankerjaperangkat daerah, dalambentuksewa, pinjampakai, kerjasamapemanfaatan, dan bangunserahguna/bangungunaserah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Pasal 1 ayat (9) Sewa adalah pemanfaatan barang milik negara/daeraholehpihak lain dalamjangkawaktu tertentudanmenerimaimbalanuangtunai. Pasal 1 ayat (11) Kerjasamapemanfaatanadalahpendayagunaanbarang milik negara/daerah oleh pihak lain dalam jangkawaktutertentudalamrangkapeningkatanpenerimaannegarabukanpajak/pendapatandaerahdansumberpembiayaanlainnya.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH Pasal 2 (1) Barang milik negara/daerah meliputi: a. barang yang dibeliataudiperolehatasbeban APBN/D; atau b. barang yang berasaldariperolehanlainnya yang sah. (2) Barangsebagaimanadimaksudpadaayat (1) huruf b meliputi: a. barang yang diperolehdarihibah/sumbanganatau yang sejenis; b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; c. barang yang diperolehsesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan; atau d. barang yang diperolehberdasarkanputusanpengadilan yang telahmemperolehkekuatan hukumtetap.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH Pasal 26 (1) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik negara/daerahdilaksanakandenganketentuansebagaiberikut: a. tidaktersediaatautidakcukuptersediadanadalamAnggaranPendapatandanBelanja Negara/Daerah untukmemenuhibiayaoperasional/pemeliharaan/perbaikan yang diperlukan terhadapbarangmiliknegara/daerahdimaksud; b. mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender denganmengikutsertakansekurangkurangnya lima peserta/peminat, kecualiuntukbarangmiliknegara/daerah yang bersifatkhususdapatdilakukanpenunjukanlangsung; c. mitra kerjasama pemanfaatan harus membayar kontribusitetapkerekeningkasumumnegara/daerahsetiaptahunselamajangkawaktupengoperasian yang telahditetapkandan pembagiankeuntunganhasilkerjasamapemanfaatan; d. besaran pembayarankontribusitetap dan pembagiankeuntunganhasilkerjasama pemanfaatanditetapkandarihasilperhitungantim yang dibentukolehpejabat yang berwenang;

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH Pasal 26 (LANJUTAN) e. besaran pembayarankontribusitetap dan pembagiankeuntunganhasilkerjasama pemanfaatanharusmendapatpersetujuanpengelolabarang; f. selama jangka waktu pengoperasian, mitra kerjasamapemanfaatandilarangmenjaminkan ataumenggadaikanbarangmiliknegara/daerah yang menjadi obyek kerjasama pemanfaatan; g. jangkawaktukerjasamapemanfaatan paling lama 30 (tigapuluh) tahunsejakperjanjian ditandatanganidandapatdiperpanjang. (2) Semuabiaya yang berkenaandenganpersiapandanpelaksanaan kerjasama pemanfaatan tidak dapat dibebankanpadaAnggaranPendapatandanBelanja Negara/Daerah. Pasal 39 (1) Penilaianbarangmiliknegaraberupatanahdan/ataubangunandalamrangkapemanfaatanataupemindahtanganandilakukanolehpenilai internal yang ditetapkanolehpengelolabarang, dandapatmelibatkan penilai eksternal yang ditetapkan oleh pengelolabarang.

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 1185 TAHUN 2004, TANGGAL 16 JULI 2004, TENTANG PELAYANAN JASA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PELAKSANAAN PNBP DI PUSLITBANG tekMIRA • PelayananJasaLaboratorium: • SesuaidenganUndang-undangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 TentangPenerimaan Negara BukanPajak • BimbinganTeknis : • DisetorkanseluruhnyakeKas Negara, namunterdapatkelemahandalampenetapantarif yang belumdiusulkandalamRevisi PP 45 2003 keDirektorat PNBP • JasaKonsultasi, konsultansi, kontrakpenelitian, kontrakkajian, kontrakrancangbangundanperekayasaan : • BelumsesuaidenganUndang-undangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 TentangPenerimaan Negara BukanPajak • Terdapat 2 model : • 100% nilaikontrak, 20% nyasebagai PNBP • 100% nilaipekerjaan + 20% PNBP • PelayananUmum • Wisma/mess, Gedung SM SAIR, dsb. (sudahdiusulkandalamrevisi PP tarif)

PP TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

TINJAUAN BEBERAPA PERATURANTERKAIT PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)