1 / 77

DIREKTORAT JENDERAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 2006

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH LUAR BIASA DALAM PELAYANAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN PELAYANAN KHUSUS. DIREKTORAT JENDERAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 2006.

clarke
Download Presentation

DIREKTORAT JENDERAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 2006

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEBIJAKAN DAN STRATEGIDIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH LUAR BIASADALAM PELAYANAN PENDIDIKAN KHUSUSDAN PENDIDIKAN PELAYANAN KHUSUS DIREKTORAT JENDERAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 2006

  2. VISITERWUJUDNYA PELAYANAN PENDIDIKAN OPTIMAL UNTUK MENCAPAI KEMANDIRIAN BAGI ANAK-ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS SERTA YANG MEMPUNYAI POTENSI KECERDASAN DAN BAKAT ISTIMEWA • MISI • MEMPERLUAS KESEMPATAN DAN PEMERATAAN PENDIDIKAN BAGI • ANAK-ANAK YANG MEMPUNYAI KESULITAN DALAM MENGIKUTI • PROSES PEMBELAJARAN DAN ANAK-ANAK YANG MEMPUNYAI • POTENSI KECERDASAN DAN BAKAT ISTIMEWA • MENINGKATKAN MUTU DAN RELEVANSI PENDIDIKAN KHUSUS DAN • PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS • MENINGKATKAN KEPEDULIAN DAN MEMPERLUAS JEJARING • TENTANG PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS • MEWUJUDKAN PENDIDIKAN INKLUSIF SECARA BAIK DAN BENAR DI • LINGKUNGAN SEKOLAH BIASA, SEKOLAH LUAR BIASA, MAUPUN • KELUARGA / MASYARAKAT 2

  3. Landasan Yuridis 1. UUD 1945 (amandemen) pasal 31 ayat (1) : “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan” ayat (2) : “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya” 2. UU No. 20 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional : Pasal 3 Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensipeserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 3

  4. Pasal 5 Ayat (1) : Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu ayat (2) : Warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus ayat (3) : Warga negara di daerah terpencilatau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus ayat (4) : Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. 4

  5. Pasal 32 ayat (1) : Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik,emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. ayat (2): Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi. 3. UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 48 Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak. Pasal 49 Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan. 5

  6. UURI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan NasionalBAB X - KURIKULUM • Pasal 36 (3) Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: c. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik BAB XII - SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN • Pasal 45 (1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. 6

  7. BAB XIVPENGELOLAAN PENDIDIKAN • Pasal 53 (1) Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan (2) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik (3) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan (4) Ketentuan tentang badan hukum pendidikan diatur dengan Undang-undang tersendiri 7

  8. Pasal 50 Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 diarahkan pada: • Pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal. • Pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi; • Pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional dimana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri; • Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggungjawab; dan • Pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup. 8

  9. Pasal 51 Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa. Pasal 52 Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus. Pasal 53 1. Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil. 2. Pertanggungjawaban pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk pula mendorong masyarakat untuk berperan aktif. 9

  10. 4. UU No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat • Pasal (5 ) • “ Setiap penyandang cacat mempunyai hak dan • kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan • dan penghidupan”. • 5. PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional • Pendidikan • Pasal 2 • ayat (1) : Lingkup standar nasional pendidikan meliputi : • Standar isi • Standar proses • Standar kompetensi kelulusan • Standar pendidik dan kependidikan • Standar sarana prasarana • Standar pengelolaan • Standar pembiayaan dan • Standar penilaian pendidikan • (i) Standar Lingkungan Sekolah 10

  11. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdiknas No.380/C.C6/MN/2003 20 Januari 2003 perihal Pendidikan inklusi : menyelenggarakan dan mengembangkan di setiap kabupaten/kota sekurang-kurangnya 4 (empat) sekolah yang terdiri dari : SD, SMP, SMA, SMK. • Deklarasi Bandung (Nasional) “ Indonesia Menuju Pendidikan Inklusif ” 8-14 Agustus 2004 • Menjamin setiap anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya mendapatkan kesempatan akses dalam segala aspek kehidupan, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, kesejahteraan, keamanan, maupun bidang lainnya, sehingga menjadi generasi penerus yang handal. • Menjamin setiap anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya sebagai individu yang bermartabat, untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi, pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat, tanpa perlakuan diskriminatif yang merugikan eksistensi kehidupannya baik secara fisik, psikologis, ekonomis, sosiologis, hukum, politis maupun kultural 11

  12. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengelolaan pendidikan inklusif yang ditunjang kerja sama yang sinergis dan produktif antara pemerintah, institusi pendidikan, institusi terkait, dunia usaha dan industri, orang tua serta masyarakat. • Menciptakan lingkungan yang mendukung bagi anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya, sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan keunikan potensinya secara optimal. • Menjamin kebebasan anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya untuk berinteraksi baik secara reaktif maupun proaktif dengan siapapun, kapanpun dan dilingkungan manapun, dengan meminimalkan hambatan. • Mempromosikan dan mensosialisasikan layanan pendidikan inklusif melalui media masa, forum ilmiah, pendidikan dan pelatihan dan lainnya secara berkesinambungan. • Menyusun rencana aksi (action plan) dan pendanaannya untuk pemenuhan aksesibilitas fisik dan non fisik, layanan pendidikan yang berkualitas, kesehatan, rekreasi, kesejahteraan bagi semua anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya. 12

  13. 8. Deklarasi Bukittinggi (Internasional) Tahun 2005: a. Sebuah pendekatan terhadap peningkatan kualitas sekolah secara menyeluruh yang akan menjamin bahwa strategi nasional untuk “Pendidikan Untuk Semua” adalah benar- benar untuk semua; b. Sebuah cara untuk menjamin bahwa semua memperoleh pendidikan dan pemeliharaan yang berkualitas di dalam komunitas tempat tinggalnya sebagai bagian dari program-program untuk perkembangan anak usia dini, pra- sekolah, pendidikan dasar dan menengah, terutama mereka yang pada saat ini masih belum diberi kesempatan untuk memperoleh pendidikan di sekolah umum atau masih rentan terhadap marginalisasi dan eksklusi; dan c. Sebuah kontribusi terhadap pengembangan masyarakat yang menghargai dan menghormati perbedaan individu semua warga negara. 13

  14. Prinsip Pendidikan (UNESCO) • Learning How To Know • Learning How To Learn • Learning How To Do • Learning How To Be • Learning How To Live Together Millennium Development Goals a. Eradicating Extreme Poverty and Hunger b. Achieving Universal Basic Education c. Promoting Gender Equality and Empowering Women d. Reducing Child Mortality e. Improving Material Health f.CombatingHIV/AIDS, Malaria, and Other Diseases g. Ensuring Environmental Sustainability 14

  15. DEKLARASI DAKARPENDIDIKAN UNTUK SEMUA (2000) 1. Memperluas dan memperbaiki keseluruhan perawatan dan pendidikan anak dini usia, terutama bagi anak-anak yang sangat rawan dan kurang beruntung 2. Menjamin bahwa menjelang tahun 2015 semua anak, khususnya anak perempuan, anak-anak dalam keadaan sulit dan mereka yang termasuk minoritas etnik, mempunyai akses dan menyelesaikan pendidikan dasar yang bebas dan wajib dengan kualitas baik 3. Menjamin bahwa kebutuhan belajar semua manusia muda dan orang dewasa terpenuhi melalui akses yang adil pada program-program belajar dan kecakapan hidup (life skills) yang sesuai. 15

  16. 4. Mencapai perbaikan 50% pada tingkat keniraksaraan orang dewasa menjelang tahun 2015, terutama bagi kaum perempuan, dan akses yang adil pada pendidikan dasar dan berkelanjutan bagi semua orang dewasa 5. Menghapus disparitas gender dalam pendidikan dasar dan menengah menjelang tahun 2005 dan mencapai persamaan gender dalam pendikan menjelang tahun 2015 dengan suatu fokus jaminan bagi perempuan atas akses penuh dan sama pada prestasi dalam pendidikan dasar dengan kualitas yang baik 6. Memperbaiki semua aspek kualitas pendidikan dan menjamin keunggulannya, sehingga hasil belajar yang diakui dan terukur dapat diraih oleh semua, terutama dalam keaksaraan, angka dan kecakapan hidup (life skills) yang penting. 16

  17. Salamanca Statement • Education systems should take into account the wide diversity of children’s different characterisics and needs. • Regular schools with this inclusive orientation are the most effective means of combating discriminatory attitudes, creating welcoming communities, building an inclusive society and achieving education for all; moreover, they provide an effective education to the majority of children and improve the efficiency and ultimately the cost-effectivenness of the entire education system. • Governements should • Adopt as a matter of law or policy the principle of inclusive education… unless there are compelling reasons for doing otherwise’ 17

  18. Framework for Action Salamanca Statement • The guiding principle of this Framework is that schools should accommodate all children…. This should include disabled and gifted children, street and working children, children from remote of nomadic populations, children from linguistic, ethnic or cultural minorities and children from other disadvantaged or marginalizedareas or groups…. The challenge confronting the inclusive school is that of developing a child-centered pedagogy capable of successfully educating all children. (Framework for Action, no. 3, page 6) • … human differences are normal and that learning must be accordingly adapted to the needs of the child rather than the child fitted to preordained assumptions…. A child-centered pedagogy is beneficial to all students and, as a consequence, to society as a whole.… it can sub substantially reduce the drop-out and repetition… while ensuring higher average levels of achievement…. Child-centered school are, moreover, the training ground for a people-orientated society that respects both the differences and dignity of all human beings. (Framework for Action, no. 4, page 7) 18

  19. Inclusion and participation are essential to human dignity and to the enjoyment and exercise of human rights. • The fundamental principle of the inclusive school is that all children should learn together, wherever possible, regardless of any difficulties or differences they may have. Inclusive school must recognize and respond to the diverse needs of their students, accommodating both different stylesand rates of learning. • Experience suggest that inclusive school, serving allof the children in a community, are most successful in eliciting community support and in finding imaginative and innovative ways of using the limited resources that are available. • Educational policies at all levels; from the national to the local, should stimulate that a child with a disabilityshould attend the neighbourhood school, that is the school that would be attended if the child did have a disability. 19

  20. KOMPONEN HDI Angka Melek Hurup Orang Dewasa Rata-rata Lama Pendidikan Pengeluaran Per Kapita (Purchasing Power Partity) Rata-rata Usia Harapan Hidup Indeks Kesehatan Indeks Pendidikan Indeks Perekonomian HUMAN DEVELOPMENT INDEX (HDI) 20

  21. ANATOMI OTAK 21

  22. Jenis Anak Berkebutuhan Khusus • Tunanetra • Tunarungu • Tunagrahita : (a.l. Down Syndrome) - C : Tunagrahita Ringan (IQ = 50-70) - C1 : Tunagrahita Sedang (IQ = 25-50) - C2 : Tunagrahita Berat (IQ < 25 ) • Tunadaksa : - D : Tunadaksa Ringan - D1 : Tunadaksa Sedang • Tunalaras (Dysruptive) • Tunawicara • Tunaganda • HIV AIDS 24

  23. Gifted : Potensi Kecerdasan Istimewa (IQ > 125 ) • Talented : Potensi Bakat Istimewa (Multiple Intelligences : Language, Logico-mathematic, Visuo-spatial, Bodily-kinesthetic, Musical, Interpersonal, Intrapersonal, Natural, Spiritual) • Kesulitan Belajar (a.l. Hyperaktif, ADD/ADHD, Dyslexia/Baca, Dysgraphia/Tulis, Dyscalculia/Hitung, Dysphasia/Bicara, Dyspraxia/ Motorik) • Lambat Belajar ( IQ = 70 – 90 ) • Autis • Korban Penyalahgunaan Narkoba • Indigo 25

  24. PENDIDIKAN KHUSUS • Sekolah untuk Anak Penyandang Cacat • Sekolah untuk Anak Cerdas Istimewa • Sekolah untuk Anak Berbakat Istimewa PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS • Sekolah untuk Kesulitan Geografi (Bengkulu, Sulsel, NTT) • Sekolah untuk Etnis Minoritas (Badui, Kubu, Kaili) • Sekolah untuk Daerah Bencana Alam • Sekolah untuk Hambatan Sosial (Anak Jalanan, Pekerja Anak, Pengungsi) • Sekolah untuk Hambatan Ekonomi (Anak Miskin) 26

  25. Jenis Bentuk Layanan Pendidikan • SEKOLAH LUAR BIASA • Satuan pendidikan bagi anak yang berkebutuhan khusus : • Sekolah Khusus Penyandang Cacat : (TKLB, SDLB, SMPLB, SMALB, SMKLB) • Sekolah Khusus Cerdas Istimewa • Sekolah Khusus Bakat Istimewa • SEKOLAH INKLUSIF • Sekolah Biasa Penyelenggara Pendidikan Inklusif, yang mengakomodasi semua anak berkebutuhan khusus (yang mempunyai IQ normal) bagi : • Yang memiliki Kelainan (Intelectual Challenge), bakat istimewa, kecerdasan istimewa • Yang memerlukan Pendidikan Layanan Khusus • Sekolah Inklusif adalah Sekolah biasa yang terpilih melalui seleksi dan memiliki kesiapan baik Kepala Sekolah, Guru, Orang Tua, Peserta Didik, Tenaga Administrasi dan Lingkungan Sekolah/ Masyarakat. • PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS • Bagi anak-anak pada daerah terpencil/pulau-pulau kecil • Bagi anak-anak masyarakat etnis minoritas • Bagi anak-anak jalanan, pekerja anak, anak-anak lapas/bapas • Bagi anak-anak pengungsi 27

  26. Pengembangan Program Pendidikan Khusus (PK) dan Pendidikan Layanan Khusus (PLK) A. SENTRA PK dan PLK : • SLB (TKLB, SDLB, SMPLB, SMALB, SMKLB) • Kelas Inklusif (TK, SD, SMP, SMA, SMK) • Kelas Olympiade (Sekolah Cerdas Istimewa dan Sekolah Bakat Istimewa) • Kelas Keterampilan, Unit Produksi dan Kios Pemasaran • Guru (akademik dan keterampilan) • TIK / ICT • Klinik Terapi • Perpustakaan 28

  27. TIK ICT Kelas Inklusif TK, SD, SMP, SMA, SMK SENTRA PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS Sekolah Biasa untuk Akselerasi, Cerdas dan Bakat Istimewa TK, SD, SMP, SMA, SMK SLB SLB • LAN/WAN • Latihan/Perakitan/ • Perbaikan • Warnet Kelas Olympiade Sekolah Khusus Cerdas Istimewa Sekolah Khusus Bakat Istimewa TKLB, SDLB, SMPLB, SMALB, SMKLB • Terapi • Latihan Klinik Sekolah Biasa untuk Inklusif TK, SD, SMP, SMA, SMK Kelas Layanan Khusus • Taman bacaan • Warung buku • Warkop PERPUSTAKAAN KELAS KETRAMPILAN Asosiasi / Lembaga Keterampilan Guru Akademik Instruktur Keterampilan Orang Tua/Masyarakat Kios Kios Kios Guru bantu/asisten guru Koperasi 29

  28. ISU-ISU STRATEGIS • Penjaringan Data, Mapping Data • Struktur Pembiayaan (unit cost) Pendidikan Khusus (Sekolah Khusus Penyandang Cacat, Sekolah Khusus Cerdas Istimewa, Sekolah Khusus Bakat Istimewa) • I S O 9000/2001 (akreditasi, POS, SPM) • Peran serta masyarakat • Wajar dikdas 9 tahun (2006, 2007, 2008, 2009) • Kurikulum Berbasis Kompetensi Pendidikan Khusus • UN/US (ujian nasional/ujian sekolah) • Pendidikan Keterampilan Hidup (Bagi Sekolah Khusus) • Pendidikan Inklusif • Kelas Olympiade (Cerdas dan Bakat Istimewa) • Program Percepatan Belajar 30

  29. FAKTOR-FAKTOR KRITIKAL KUNCI DAN SYARAT KEBERHASILAN • Data yang akurat dan Informasi yang jelas. • Perencanaan dan pembinaan. • Jangkauan Program • Capacity building. • Networking dan Koordinasi. • Struktur organisasi Dinas di Daerah • Monitoring dan evaluasi. • Persepsi dan pemahaman anak berkebutuhan khusus. • Nomenklatur dan numerasi sekolah (termasuk siswa, guru), pengertian dan kriterianya secara jelas. • Kepedulian, kesadaran, dan partisipasi • Kemandirian lulusan. • Ketersediaan guru pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus. • Ketersediaan sarana prasarana 31

  30. Tahap-tahap upaya yang dilakukan pada 2006 : 1. Analisa Situasi (AS) 2. Sosialisasi (Sos) 3. Capacity Building (CB) 4. Rencana Aksi (RA) 5. Position Paper (PP) 6. Implementasi (IM) 7. Monitoring dan Evaluasi (ME) 32

  31. B. Forum Aliansi Peduli PK dan PLK : 1. Ormas / LSM : TP PKK, Aisyiah, Nasyiatul Aisyiah, Muslimat,Fatayat, Dharma Wanita Persatuan, dll 2. Perguruan Tinggi : - Keguruan: (FPOK ,PLB/PK), Kedokteran (Mata, THT, Neurologi, Gigi, Orthopedi,Gizi, Rehab Medik, anak Psikiatri), Psikologi, Teknologi, Seni, Teknologi Informasi Komunikasi, Ekologi Manusia 3. P3G, LPMP, UPTD PLB 4. Assosiasi / Lembaga Keterampilan (a.l. Tiara Kusuma, Harpi Melati, IPBI, Ikaboga, IPHI, dll) 5. Depkes, Depsos, Depnakertrans, Depdagri, Menpora, Depag 6. Depdiknas : Ditjen Mandikdasmen (Dit. TK-SD, Dit. PSMP, Dit. PSMA, Dit. PSMK Ditjen PLS, Ditjen PMPTK, Ditjen Dikti, Balitbangdiknas, Pusbuk, dll 7. SLB (a.l. SLB Pembina, SLB Manunggal Teh Botol Sosro Slawi, SLB YPRI Pekalongan, SLB Santi Rama, dll) 8. Sekolah Inklusif (al. Sekolah Spektrum, SD Madani, Sekolah Ade Irma, Sekolah Al Firdaus), Pondok Pesantren. 9. Pokja A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O 33

  32. 10.Yayasan/Federasi/Assosiasi bidang Pendidikan khusus : a.l. FNKTN, • ICEVI, Pertuni, Mitra Netra, FNKCMI, FNKTRI, YPAC, PPCI, Bhakti • Mitra Utama, MPATI, Megabrain, UMC, Budi Waluyo, Pantara, ISDI, SOINA, Paraolympic, Defolympic. • 11. ASAPE (Asian Society for Adaptive Physical Education) • 12. ISAPE (Indonesian Society for Adaptive Physical Education) • 13. Dewan Pendidikan & Komite Sekolah • 14. Forum Komunikasi : • a. Forum Komunikasi Guru SLB, • Forum Komunikasi Kepala SLB, • Forum Komunikasi Pengawas SLB, • Forum Komunikasi Alumni Akselerasi. • b. Forum Komunikasi LPTK PLB, • Forum Komunikasi Sekolah Penyelenggara Program Akselerasi • Forum Komunikasi Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi 34

  33. DATA SISWA 35

  34. DATA SISWA SLB PER JENJANG, PER JENIS KELAINAN SELURUH INDONESIA Sumber : SIM Dit. PSLB 36

  35. 37

  36. DATA SISWA TKLB PERKELAS, PER JENIS KELAINAN SELURUH INDONESIA Sumber : SIM Dit. PSLB 38

  37. 39

  38. DATA SISWA SDLB PERKELAS, PER JENIS KELAINAN SELURUH INDONESIA Sumber : SIM Dit. PSLB 40

  39. 41

  40. DATA SISWA SMPLB PERKELAS, PER JENIS KELAINAN SELURUH INDONESIA Sumber : SIM Dit. PSLB 42

  41. 43

  42. DATA SISWA SMLB PERKELAS, PER JENIS KELAINAN SELURUH INDONESIA Sumber : SIM Dit. PSLB 44

  43. 45

  44. Sumber : SIM Dit. PSLB 46

  45. REKAPITULASI KEADAAN PESERTA DIDIK BERDASARKAN JENIS ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS, 2005/2006 TOTAL 81,434 (Sumber Data SIM Dit. PSLB) 47

  46. DATA SEKOLAH DAN PESERTA DIDIK Data PSLB Tahun 2004/2005 48

  47. PERKEMBANGAN JUMLAH PESERTA DIDIK SATUAN PENDIDIKAN2002 s.d. 2005 49 (Sumber Data SIM Dit. PSLB)

  48. TABEL 1DATA TAMAN KANAK-KANAK LUAR BIASA INDONESIA Sumber PDIP – Balitbang, 2004 50

More Related