Tolak Kenaikan BBM Tolak Liberalisasi Migas Kebijakan Khiyanat dan Dzalim

1. Tolak Kenaikan BBM Tolak Liberalisasi Migas Kebijakan Khiyanat dan Dzalim HizbutTahrir Indonesia

2. Bagian 1 Kenaikan Harga BBM dan Beban Subsidi BBM

3. BEBAN SUBSIDI BBM pada APBN 2012 Kepala Badan Kebijakan Fiskal Bambang Brodjonegoro menguraikan beban Subsidi APBN anggaran dengan asumsi tidak ada kenaikan harga BBM ada kenaikan sebesar Rp 500 per liter, Rp 1.000 per liter dan Rp 1.500 per liter. mengacu pada harga ICP (Indonesia Crude Price ) 105 dollar AS per barrel. (Sumber: KOMPAS.com – rapatBadanAnggaran DPR danpemerintahtentangsubsidienergidalam RAPBNP 2012. Selasa (20/3) • 137.38 Triliun • 151.14 Triliun Alokasi Penerimaan Neragra dari Migas 2012 • 164.9 Triliun Naik Rp. 1.500/liter 278.02 Triliun Surplus? • 178.67 Triliun Naik Rp. 1.000/liter Naik Rp. 500/liter Tidak ada kenaikan Menurut Mentri ESDM (18/3) : Total Subsidi Migas bisa mencapai lebih  dari Rp  230 trilyun setahun. Dari 123.6 T

4. PENDAPTAN MINYAK vs SUBSIDI Sumber: Depkeu

5. Pengaruh Harga Minyak dan Rupiah terhadap Neraca Penerimaan dan Pengeluaran Sektor Minyak Bumi dan Gas (Rp triliun)

6. Kenaikan BBM dan kenaikan jumlah orang miskin kata MenteriKoordinatorKesejahteraan Rakyat AgungLaksono di kantornya, Selasa (13/3). ?

7. BEBAN UTANG LN vs BEBAN SUBSIDI Triliun Rupiah Excluded domestic securities, currency & deposit owned by non-resident, and other liabilities to non resident. Kurs Rupiah 9.000/USD Sumber : Utang LN dari Bank Indonesia per Maret 2012 dan Subsidi BBM dari ESDM

8. Sumber Bank Indonesia per Maret 2012

9. PosisiUtangLuarNegeriMenurutLembagaKreditor (Juta USD) Sumber Bank Indonesia per Maret 2012

10. PosisiUtangLuarNegeriMenurutNegara (Juta USD) Sumber Bank Indonesia per Maret 2012

11. Kesimpulan : Kenaikan BBM membebani APBN tidak benar dan Bohong, Khiyanat, Dzalim!

12. Bagian 2 Deposit Kekayaan Energi

13. MMSTB = Million Stock Tank Barrels

14. Triliun Standard Cubig Feet

15. OMBILIN BASIN NORTH TARAKAN BASIN (17.50 TCF) BERAU BASIN (8.40 TCF) CENTRAL SUMATRA BASIN (52.50 TCF) KUTEI BASIN (80.40 TCF) OMBILIN BASIN (0.50 TCF) BARITO BASIN (101.60 TCF) SOUTH SUMATRA BASIN (183.00 TCF) SOUTHWEST SULAWESI BASIN (2.00 TCF) PASIR AND ASEM ASEM BASINS (3.00 TCF) BENGKULU BASIN (3.60 TCF) JATIBARANG BASIN (0.80 TCF) CEKUNGAN BATUBARA DAN CBM INDONESIA Indragiri Hulu Kutai Sangatta I Bentian Besar Barito Banjar II Sekayu Barito Banjar I Total sumber daya = 453.30 TCF (Trillion Cubic Feet) Total cekungan CBM= 11 CBM = Coal Bed Methane atau Gas Metana Batubara (GMB). = 7 Wilayah Kerja CBM yang telahditandatangani, 2008 (Advance Resources Interational, Inc., 2003)

16. 16

17. WILAYAH PENGEMBANGAN PANAS BUMI(2008) SARULA 330 MW SEULAWAH AGAM 160 MW SIBAYAK 12 MW Tahap Pengembangan : 1.537,5 MW Tahap Produksi : 1.052 MW JABOI 50 MW Akan Ditenderkan : 680 MW JAILOLO 75 MW LUMUTBALAI (UNOCAL) LUMUT BALAI 110 MW DIENG 60 MW KARAHA 400 MW LAHENDONG I - II 40 MW KAMOJANG 200 MW T.PERAHU 100 MW BEDUGUL 175 MW ULUMBU 10 MW UNGARAN 50 MW TAMPOMAS 50 MW SOKORIA 30 MW ULUBELU 110 MW NGEBEL 120 MW CISOLOK 45 MW SALAK 375 MW PATUHA 400 MW WAY. WINDU I 110 MW DARAJAT 255 MW MATALOKO 2.5 MW Total Potensi: 27.670 MW Total Kapasitas : 1.052 MW

19. Siapa yang menguasai sumber daya alam di Indonesia ?

20. PENGHASIL MINYAK UTAMA INDONESIADIDOMINASI OLEH ASING Sumber: Dirjen Migas 2009

21. Kesimpulan : Hampir semua sumber kekayaan Migas di Indonesia di kuasai oleh pihak individu baik lokal maupun asing

22. Bagian 3 Intervesi Asing Dalam pembuatan UU Migas

23. Terjebak dalam Perangkap Undang-Undang • Pertaminatidak bisa menjadi satu-satunya lembaga pemerintah dalam pengelolaan BBM terhalangolehUU Migas No. 22 Tahun 2001. UU ini justru memberikan hak/kewenangan kepada perusahaan swasta lokal/asing. • Menghentikanpolakontrakbagihasildenganperusahaanasingterhalangoleh UU Migas No 22 Tahun 2001 • Negara tidak bisa pengelolaan BBM terhalangoleharusbesar ide liberalisasiekonomi, adanya keterlibatan asing dalam penyusunan UU Migas "The ADB and USAID worked together on drafting a new oil and gas law in 2000.“ • (http:www.usaid.gov/pubs/cbj2002/ane/id/497-009.html).

24. PENGAKUAN IMF & WORLD BANK “”(pada sektor migas, Pemerintah berkomitmen: mengganti UU yang ada dengan kerangka yang lebih modern, …… membiarkan harga domestik mencerminkan harga internasional).Memorandum of Economic and Financial Policies (LoI IMF, Jan. 2000) Memorandum of Economic and Financial Policies (LoI IMF, July 2001) ..Pemerintah [Indonesia] berkomitmen penuh untuk mereformasi sektor energi yang dicantumkan pada MEFP 2000. MenteriPertambangan & Energitelahmenyiapkanrencanajangkamenengahuntukmenghapussecarabertahapsubsidi BBM danmengubahtarifllistriksesuaidengantarifkomersil.” Indonesia Country Assistance Strategy (World Bank, 2001): (Utang-utanguntukreformasikebijakanmemangmerekomendasikansejumlahlangkahsepertiprivatisasidanpengurangansubsidi yang diharapkandapatmeningkatkanefisiensibelanjapublik…Banyaksubsidikhususnyapada BBM cenderungregresifdanmerugikan orang miskinketikasubsiditersebutjatuhketangan orang kaya).

25. PENGAKUAN USAIDUnited States Agency for International Developmrnt (Padatahun 2001 USAID merencanakanuntukmenyediakan US$ 850 ribu [Rp 8.5 miliar] untukmendukungsejumlah LSM danUniversitasdalammengembangkan program yang dapatmeningkatkankesadarandanmendukungketerlibatanpemerintahlokaldanpublikpadaisu-isusektorenergitermasukmenghilangkansubsidienergidanmenghapussecarabertahapbensinbertimbal) …(Padatahun 2001 USAID bermaksudmemberikanbantuansenilai US$4juta [Rp 40 miliar] untukmemperkuatpengelolaansektorenergidanmembantumenciptakansektorenergi yang lebihefisiendantransparan. Para penasehat USAID memainkanperanpentingdalammembantupemerintah Indonesia mengembangkandanmenerapkankebijakankunci, perubahan UU danperaturan);

26. PENGAKUAN PEMERINTAH Menteri ESDM PurnomoYusgiantoro:“Liberalisasisektorhilirmigasmembukakesempatanbagipemainasinguntukberpartisipasidalambisniseceranmigas.... Namun, liberalisasiiniberdampakmendongkrakharga BBM yang disubsidipemerintah. Sebabkalauharga BBM masihrendahkarenadisubsidi, pemainasingengganmasuk.'' (Kompas, 14 Mei 2003). DirjenMigas Dept. ESDM, IinArifinTakhyan:Saatiniterdapat 105 perusahaan yang sudahmendapatizinuntukbermaindisektorhilirmigas, termasukmembukastasiunpengisian BBM untukumum (SPBU) (Trust, edisi 11/2004). Diantaranyaadalahperusahaanmigasraksasaseperti British Petrolium (Amerika-Inggris), Shell (Belanda), Petro China (RRC), Petronas (Malaysia), dan Chevron-Texaco (Amerika).

27. REGULASI LIBERALISASI MIGAS UU Migas No. 22 tahun 2001: menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga secara akuntabel yang diselenggarakan melalui mekanisme persainganusaha yang wajar, sehat, dantransparan(Pasal 2). “Kegiatan Usaha HuludanKegiatan Usaha HilirsebagaimanadimaksuddalamPasal 5 angka 1 danangka 2 dapatdilaksanakanoleh: badanusahamiliknegara; badanusahamilikdaerah; koperasi; usahakecil; badanusahaswasta(Pasal 9).” PP No. 31/2003 tentangPengalihanBentukPertaminaMenjadiPersero.Tujuanutamaperseroadalahmendapatkankeuntungan (Pasal 2) dankeputusantertinggiadapada RUPS. (Tahun 2011 anak Perusahaan Pertamina PT PertaminaHulu Energy direncanakanakanmelakukanInitial Public Offering [IPO] di bursa saham) Perpres No. 5 2006 TentangKebijakanEnergiNasionalPasal 3c: “Penetapankebijakanhargaenergikearahhargakeekonomian, dengantetapmempertimbangkanbantuanbagirumahtanggamiskindalamjangkawaktutertentu.” Blue Print PengembanganEnergiNasional 2006-2025 Kementerian ESDM: Program utama (1) Rasionalisasiharga BBM (denganalternatif) melakukanpenyesuaianharga BBM denganhargainternasional Road Map PenguranganSubsidi BBM Kementerian ESDM: Konversiminyakke gas danpembatasansubsidi BBM

28. PENJAJAHAN ASING TERHADAP KEKAYAAN ALAM INDONESIA Laissez Faire KONSENSUS WASHINGTON PenghapusanSubsidi PerdaganganBebas Privatisasi BUMN DeregulasiKebijakan Yang Merintangi Menolakcampurtangannegaradalamkegiatanekonomi Kompetisi NEGARA PelakuPasar KEBIJAKAN SEKTOR ENERGI Dll Privatisasi BUMN PencabutanSubsidi MasuknyaKorporasiAsing Penanaman Modal Asing

32. Kesimpulan : Pihak asing intervensi dalam penyusunan Undang-Undang Migas di Indonesia