1 / 20

Oleh : Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian , Sekretariat BPSDM KP

Pola Pembinaan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan Pusat dan Daerah. Oleh : Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian , Sekretariat BPSDM KP. SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN. Alur Pikir Penyuluhan.

clover
Download Presentation

Oleh : Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian , Sekretariat BPSDM KP

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PolaPembinaanJabatanFungsionalPenyuluhPerikananPusatdan Daerah Oleh : KepalaBagian OrganisasidanKepegawaian, Sekretariat BPSDM KP SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN KEMENTERIANKELAUTAN DAN PERIKANAN

  2. AlurPikirPenyuluhan Alur Pikir Penyuluhan

  3. DasarHukumPembinaanPenyuluh Dasar Hukum Penyuluhan Perikanan

  4. PembinaandanPengawasanPenyelenggaraanPenyuluhan

  5. Pembinaandanpengawasan yang dilakukanolehPusat (InstansiPembina) dituangkandalambentuk Norma, Standar, ProsedurdanKriteria(Pasal 11 PP No. 43 Tahun 2009) Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah diwujudkan dalam bimbingan dan penerapan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria dimaksud. (Pasal 12 PP No. 43 Tahun 2009)

  6. PENYULUH PERIKANAN : • JABATAN YANG MEMPUNYAI RUANG LINGKUP TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG UNTUK MELAKSANAKAN KEGIATAN PENYULUHAN PERIKANAN • YAITU PROSES PEMBELAJARAN BAGI PELAKU UTAMA SERTA PELAKU USAHA AGAR MEREKA MAU DAN MAMPU MENOLONG DAN MENGORGANISASIKAN DIRINYA DALAM MENGAKSES INFORMASI PASAR, TEKNOLOGI, PERMODALAN, DAN SUMBERDAYA LAINNYA SEBAGAI UPAYA UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS, EFISIENSI USAHA, PENDAPATAN, DAN KESEJAHTERAANNYA, SERTA MENINGKATKAN KESADARAN DALAM PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP • Pasal 1 PERMENPAN NO.PER/19/M.PAN/10/2008

  7. SEBARAN PENYULUH PERIKANAN Sesuai SK KaBPSDMKP Sumber : Simluh KP 31 Agustus 2014

  8. Pembinaan Tenaga Penyuluh Perikanan KompetensidanProfesi PembinaanPenyuluhPerikanan PNS PembinaanKarir (KepangkatandanJabatan) PenyuluhPerikananharussenantiasaditingkatkandandikembangkankemampuankompetensi, profesionalismedankarirnya

  9. PembinaanTenagaPenyuluh Pembinaan Tenaga Penyuluh Perikanan PEMBINA TEKNIS PEMBINA KEPEGAWAIAN PUSAT (PusatPenyuluhan KP) PUSAT (SEKRETARIAT BPSDM KP) DAERAH Dinas KP; BAKORLUH BKD, dll DAERAH Dinas KP; BAKORLUH dll.

  10. PembinaanKompetensidanProfesiPenyuluhPerikanan Pembinaan Tenaga Penyuluh Perikanan DilaksanakansecarasinergisantaraPemerintahPusat (InstansiPembina) danPemerintah Daerah • BerpedomanpadaStandarKompetensi (PUSLUH KP) • PenilaianProfesi (LSP)

  11. KewajibanInstansi Pembina JF PenyuluhPerikanan (KementerianKelautandanPerikanan) Pasal 5 PERMENPAN dan RB No. 19 Tahun 2008 Pembinaan Tenaga Penyuluh Perikanan • Antara lain, : • MenyusunPetunjukTeknis; • MenyusunPedomanFormasi; • MenetapkanStandarKompetensi; • MengusulkanTunjanganJabatanFungsional; • SosialisasiJabatanFungsionalPenyuluhPerikanan; • MenyusunKurikulumpendidikandanpelatihan; • Menyelenggarakan DIKLAT Fungsional; • MengembangkanSistemInformasi; • FasilitasipembentukanOrganisasiProfesi; • Fasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik • Melakukan Monitoring danEvaluasi

  12. Hal-hal yang telahdilakukanolehPusat : MenetapkanPedomanPemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan (PERMEN KP No. 27/PERMEN-KP/2013) MenetapkanPedomanKebijakandanStrategiPenyuluhanPerikanan (PERMEN KP No 38/PERMEN-KP/2013) MenetapkanPetunjukTeknisPelaksanaanDekonsentrasiKegiatanPenyuluhanKelautandanPerikanansetiapTahunAnggaran ; MenetapkanPedomanPenilaianPenyuluhPerikanan PNS Teladan (PERMEN KP No.PER.17/MEN/2012) tentangMenetapkanPedomanPelaksanaanKerjaPenyuluhPerikanan PNS di UPT lingkup KKP (KeputusanKepala BPSDMKP No.KEP.74/ BPSDM KP/2012 )

  13. Lanjutan ... MenetapkanPetunjukTeknisJabatanFungsionalPenyuluhPerikanandanAngkaKreditnya (KEP MKP No. KEP.54/MEN/2011) MenetapkanPetunjukTeknisPelaksanaanSertifikasiProfesiPenyuluhPerikanan (Kep. Kepala BPSDM KP NomorKEP.99/BPSDMKP/2010 ) MenetapkanPedomanUmumPengelolaanBiayaOperasionalPenyuluhPerikanan MenetapkanPedomanPenilaianPenyuluhPerikananTeladan (KeputusanKepala BPSDM KP Nomor KEP.75/BPSDMKP/2011 ) MenetapkanPedomanPembinaanPenyuluhPerikananSwadaya (KeputusanKepala BPSDM KP Nomor KEP.76/BPSDMKP/2011)

  14. Lanjutan ... Menyelenggarakan DIKLAT DasarPenyuluhan; MenetapkanStandarKompetensiKerjaNasionalPenyuluhPerikanan, dll

  15. Hal- hal yang sedangdilakukan MenyusunPedomanPresentasiKaryaIlmiahbagiPenyuluh; MenyusunPolaDiklatPenyuluhPerikanan; MengusulkankenaikanTunjanganFungsionalPenyuluhPerikanan (disetarakandenganPenyuluhPertaniandanKehutanan); MengusulkanTunjanganProfesiPenyuluhPerikanan;

  16. PembinaanKarierPenyuluh Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilaibutir-butirkegiatan yang harusdicapaiolehPenyuluhPerikanandalamrangkapembinaankarier yang bersangkutan.

  17. PenilaianAngkaKreditSebagaipengembangankarierPenyuluh

  18. PEMBIAYAAN PENYULUHAN Undang Undang No. 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan mengamanatkan bahwa Pembiayaan untuk penyuluhan disediakan melalui APBN, APBD baik provinsi maupun kabupaten/kota. (Pasal 32, ayat 2)

  19. PembiayaanPenyelenggaraanPenyuluhan

  20. Sekretariat BadanPengembangan SDM KelautandanPerikanan Gedung Minabahari III, Lantai 7 Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat 20

More Related