1 / 19

MEKANISME PENCAIRAN DANA DIPA-BLU (RUPIAH MURNI/BOPTN)

MEKANISME PENCAIRAN DANA DIPA-BLU (RUPIAH MURNI/BOPTN). DASAR. REVISI DIPA-BLU UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2012. No. 0598/023-04.2.16/13/2012 TGL. 9-12-2011. CARA PEMBAYARAN :. GU (Pengganti Uang Persediaan) LS (langsung) a. LS Bendahara (SPPD,UDW)

conan
Download Presentation

MEKANISME PENCAIRAN DANA DIPA-BLU (RUPIAH MURNI/BOPTN)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. MEKANISME PENCAIRAN DANA DIPA-BLU (RUPIAH MURNI/BOPTN)

  2. DASAR • REVISI DIPA-BLU UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2012. No. 0598/023-04.2.16/13/2012 TGL. 9-12-2011

  3. CARA PEMBAYARAN : • GU (Pengganti Uang Persediaan) • LS (langsung) a. LS Bendahara (SPPD,UDW) b. LS Pegawai (Gaji,Kekurangan, Tunj.) c. LS Pihak ketiga/rekanan

  4. TAHAPAN PENCAIRAN ANGGARAN • Pengajuan TOR Yang berisi uraian kegiatan, uraian anggaran sesuai AKUN/MAK dalam DIPA/RKAKL. 2. Membuat Surat Pertanggungjawaban ( SPJ ) sesuai dengan AKUN/MAK. (Kuitansi, daftar penerimaan,dan/atau dokumen) 3. Pencairan di Bagian Keuangan Kantor Pusat.

  5. SPM-LS Uang Honor Tetap / Vakasi • ADK SPM Honor / Vakasi • Daftar Perhitungan Honorarium/Vakasi yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Bendahara • Pengeluaran, dan KPA / PPK • SK tentang pemberian honor / vakasi • SSP PPH pasal 21 • SPTJM dari KPA / PPK

  6. SPM-LS Tunjangan Profesi Guru/Dosen/Kehormatan Profesor • ADK SPM Tunjangan Profesi • Daftar Perhitungan Tunjangan Profesi Guru/Dosen/Kehormatan Profesor yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Bendahara Pengeluaran, dan KPA / PPK • SK tentang pemberian Tunjangan Profesi Guru/Dosen/Kehormatan Profesor. • SSP PPH pasal 21

  7. SPM-LS Non Belanja Pegawai • ADK SPM-LS dan ADK Kontrak • Resume Kontrak/SPK atau Daftar Nominatif Perjalanan Dinas atau Bukti Tagihan Langganan Daya dan Jasa, sesuai peruntukannya. • SPTB • Faktur Pajak dan SSP • Copy NPWP, copy Referensi Bank dan copy Kualifikasi Bidang Usaha

  8. Pengajuan SPj GU • Belanja Honor - Daftar Penerimaan Honor - SK Rektor Pengangkatan dan Pemberian ...Honor • Belanja Barang, Belanja Jasa, dan Belanja Pemeliharaan (Kurang dari 20. juta) - Kuitansi (s.d. Rp. 9.999.999) ditambah : - Surat Perintah Kerja dan Berita Acara Perimaan Barang/Pekerjaan (Rp. 10.000.000 s.d. 19.999.999) - SSP dan Faktur

  9. Pengajuan SPj GU • Belanja Perjalanan • Surat Perintah Perjalanan Dinas • Surat Tugas • Rincian SPPD (dibuat oleh kasir kantor pusat)

  10. Syarat Sahnya Kuitansi

  11. Syarat Sahnya Kuitansi

  12. AKUN/MAK dan Rinciannya

  13. AKUN/MAK dan Rinciannya

  14. AKUN/MAK dan Rinciannya

  15. PAJAK - PAJAK

  16. UANG LELAH/HONOR (DITERIMAKAN DLM BENTUK TUNAI) Pajak Honor / Uang Lelah • Phl, PNS Gol I, dan Gol II  tidak dikenakan PPh • PNS Gol III  dikenakan PPh 5% • PNS Gol IV  dikenakan PPh 15 % • Mahasiswa  tidak dikenakan PPh Pajak Hadiah • Diterima Mahasiwa  dikenakan PPh 5 % • Diterima PNS  dikenakan PPh 15 %

  17. PEMBELIAN BARANG Pajak Pembelian Barang • pembelian s.d. 999.999,-  tidak dikenakan pajak • 1.000.000,- 1.999.999,- dikenakan PPN 10 % • 2.000.000,- keatas  dikenakan PPh Ps 22 : 1,5 % dan PPN 10 % Pajak Konsumsi • Konsumsi dengan cap jasa catering  dikenakan PPh 2 % untuk seluruh nominal • Konsumsi dengan selain jasa catering, diberlakukan sama dengan pembelian barang.

  18. JASA DAN SEWA Pajak Jasa dan Sewa • Nominal s.d 999.999,-  dikenakan PPh Ps 23 : 2 % • 1.000.000,- keatas dikenakan PPh 23 : 2 % dan PPN 10 % Pajak Sewa Tempat/Gedung/Lapangan • Nominal s.d 999.999,-  dikenakan PPh Ps 23 : 10 % • 1.000.000,- keatas dikenakan PPh 23 : 10 % dan PPN 10 % Pajak Hotel (Akomodasi )  tidak dikenakan pajak.

  19. TERIMA KASIH

More Related