1 / 150

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN 2012

Aspek Perpajakan Penggunaan DANA APBN/APBD. Bagi Bendahara. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN 2012. SIKLUS PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA APBN/APBD. APBN/ APBD. KEMENTERIAN/ LEMBAGA NEGARA. PAJAK. KEGIATAN OPERASIONAL. 2. KEWAJIBAN UMUM PERPAJAKAN. Pajak Pusat.

rangle
Download Presentation

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN 2012

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. AspekPerpajakanPenggunaan DANA APBN/APBD BagiBendahara DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN 2012

  2. SIKLUS PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA APBN/APBD APBN/ APBD KEMENTERIAN/ LEMBAGA NEGARA PAJAK KEGIATAN OPERASIONAL 2

  3. KEWAJIBAN UMUM PERPAJAKAN

  4. PajakPusat Kasnegara UANG PAJAK DI SETOR KE KAS NEGARA MELALUI BANK-BANK ATAU KANTOR POS

  5. LAPOR Kantor PelayananPajak SPT BESERTA SSP DILAPORKAN KE KPP ATAU KP2KP

  6. SANKSI TERLAMBAT SETORPasal 9 ayat (2a) UU KUP dihitungdaritanggaljatuh tempo pembayarans.d.tanggalpembayaran. Pembayaranataupenyetoranpajak yang dilakukansetelahtanggaljatuh tempo penyetoran dikenakansanksiadministrasi bunga 2% per bulan

  7. SANKSI TIDAK ATAU TERLAMBAT MELAPORMenurutPasal 7 UU KUP • berupadendasebesar: Rp 500.000,-  untuk SPT Masa PPN Rp 100.000,-  untuk SPT Masa lainnya Rp1.000.000,- untuk SPT TahunanPPh WP Badan Rp100.000,-  untukSPT TahunanPPh WP OP Apabila Surat Pemberitahuantidakdisampaikandalamjangkawaktusebagaimanatelahditentukan dikenaisanksiadministrasi

  8. Agenda Sosialisasi PPh Pasal 4 (2) PPh Pasal 21/26 PAJAK PENGHASILAN PPh Pasal 22 PPh Pasal 23/26 Barang PAJAK PERTAMBAHAN NILAI Jasa

  9. APBN/APBD DIKELOLA INSTANSI PEMERINTAH PUSAT INSTANSI PEMERINTAH DAERAH LEMBAGA NEGARA Melalui suatu kegiatan BENDAHARA /PEMEGANG KAS WAJIB MELAKUKAN PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PUSAT

  10. DasarHukumPenunjukan BendaharaPemerintah / Badan sebagai PEMUNGUT/PEMOTONG PAJAK - UU No. 6 Th 1983 stdtd UU No. 16Th 2009 (KUP) - UU No. 7 Th 1983 stdtd UU No. 36 Th 2008 (PPh) - UU No. 8 Th 1983 stdtd UU No. 42Th 2009 (PPN) UU • -PP No. 80 Th 2007 (PeraturanPelaksanaan UU KUP) • -PP No.132 Th 2000 (PPhatashadiahUndian) • -PP No.51 Th.2008 jo PP 40/2009 (JasaKonstruksi) • -PP No.71 Th.2008 (PPhPengalihanHak Tanah/Bngnan) • -PP No.15 Th.2009 (PPhatasBungaKoperasi) • PP No.143 Th 2000 jo PP 24/2002 (Pelaksanaan UU PPN) • PP No.146 Th 2000 jo PP 38/2003 (PPN dibebaskan) • -PP No.21 Th 2001 jo PP 31 Tahun 2007 (PPN BrgStrategis) PP

  11. DasarHukumPenunjukan BendaharaPemerintah / Badansebagai PEMUNGUT/PEMOTONG PAJAK • -PMK No. 181/2007 jo. No. 152/2009 (BentukdanIsiSPT) • PMK No. 184/2007 jo. No.80/2010 (Tgljatuh tempo pembayaran, • pelaporan) • -PMK No.186/2007 (Dikecualikandaripengenaansanksi) • -PMK No.190/2007 (Pengembalianpjkygseharusnyatdkterutang) • -PMK No.252/2008 (PetunjukpemotonganPPhPasal 21) • -PMK No.246/2008 jo. No. 154/2009 (Beasiswadikecualikandari • ObjekPPh) • -PMK No.250/2008 (BiayajabatandanBiayaPensiun) • -PMK No.254/2008 (PTKP untukPegawaiHariandanMingguan) • -PMK No.244/2008 (JenisJasaObjekPemotonganPPhPasal 23) • -PMK No.154/2010 (PemungutanPPhPasal 22 sehubungandengan • PembayaranAtasPenyerahanBarang Dan Kegiatan Di BidangImpor • AtauKegiatan Usaha Di Bidang Lain) PER MENKEU

  12. DasarHukumPenunjukan BendaharaPemerintah / Badan sebagai PEMUNGUT/PEMOTONG PAJAK • -Per No. 38/2009 • (BentukFormulir SSP) • Per No. 31/2009 jo. No.57/2009 • (Tata Cara Pemotongan&PenyetoranPPh 21) • -Per No.32/2009 • (BentukFormulir SPT MasaPPhPasal 21) • -Per No.30/2009 • (Tata Cara PengclianPembyranPPhPengalihanHakTnh&Bgn) • -Per No.13/2010 jo. No. 65/2010 • (FakturPajak) • -Per No.14/2010 jo. No. 44/2010 • (Bentuk, Isidan Tata caraPengisian SPT Masa PPN) PERDIRJEN PAJAK

  13. BendaharaPemerintah ditunjuksebagaiPemungut PPN/PPn BM berdasarkan KMK No.563/2003 - Pemerintah Pusat - Pemerintah Daerah - Instansi atau Lembaga Pemerintah - Lembaga-lembaga Negara Lainnya, dan - Kedutaan Besar RI di Luar Negeri Wajib NPWP Di: KPP PRATAMA/ KP2KP LOKASI MENGISI FORMULIR PENDAFTARAN SESUAI DENGAN TANDA PENGENAL (KTP)

  14. BendaharaPemerintah ditunjuksebagaiPemungut danPemotong Pajak Pusat - PemerintahPusat - Pemerintah Daerah - InstansiatauLembagaPemerintah - Lembaga-lembaga Negara Lainnya, dan - KedutaanBesar RI diLuarNegeri Wajib NPWP Di: KPP/KPP PRATAMA/ KP2KP LOKASI MENGISI FORMULIR PENDAFTARAN SESUAI DENGAN SK PENUNJUKKAN BENDAHARA Apabila SK PenunjukkantersebutdisebutkansebagaiBendaharapenggantiBendaharasebelumnya yang telahterdaftar, makatidakperlumendaftarbarudanhanyacukupupdate data di KPP tempatterdaftar.

  15. Kewajiban Mendaftarkan Diri Pasal 2 ayat (1) UU KUP Bendahara yang Mengelola APBN/APBD WajibMendaftarkan Diri Untuk Mendapatkan NPWP

  16. Tempat Mendaftarkan Diri Per. Dirjen No. PER-62/PJ./2010 TempatPendaftaran KPP/KP2KP dimana Bendahara berkedudukan

  17. NomorPokokWajibPajak (NPWP

  18. BENDAHARA PEMERINTAH WAJIB MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PEMOTONGAN & PEMOTONGAN PAJAK PUSAT ATAS DANA YANGBERASAL DARI APBN/APBD

  19. PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN OLEH BENDAHARA P e n g h a s i l a n Dibayarkankepada ORANG PRIBADI sehubungandgn: Pekerjaan Jabatan Jasa Kegiatan Dibayarkan atas PEMBELIAN BARANG Dibayarkanatas Hadiah(selain obj.21) Bunga Deviden Royalti Sewa Jasa(selain obj.21) Dibayarkanatas OBYEK-OBYEK PPh Final PPh Ps.21/26 PPh Ps.22 PPh Ps.23/26 PPh Final DapatDikreditkanDalam SPT Tahunan

  20. PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI OLEH BENDAHARA PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK JASA KENA PAJAK DIPUNGUT PPN

  21. PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PPh PPh PASAL 21 Pemotonganataspenghasilanygdibayarkankepadaorangpribadisehubungandenganpekerjaanjabatanjasa & kegiatan

  22. PenerimaPenghasilan Yang DipotongPPhPasal 21/26

  23. Status PTKP (PenghasilanTidakKenaPajak) Pasal 7 UU PPh

  24. PTKP UTK KARYAWATI STATUS KAWIN STATUS KAWIN SUAMI TIDAK MENERIMA/ MEMPEROLEH PENGHASILAN STATUS TIDAK KAWIN HANYA UNTUK DIRI SENDIRI - UNTUK DIRI SENDIRI SEBAGAI WP - STATUS KAWIN - TANGGUNGAN MAKS 3 ORANG - UNTUK DIRI SENDIRI SEBAGAI WP - TANGGUNGAN MAKS 3 ORANG SYARAT: MENUNJUKKAN KETERANGAN TERTULIS DARI PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT SERENDAH-RENDAHNYA KECAMATAN BAHWA SUAMI TIDAK MENERIMA/ MEMPEROLEH PENGHASILAN

  25. BIAYA JABATAN & BIAYA PENSIUN (MAKSIMAL)SETAHUN (MAKSIMAL)SEBULAN BIAYA JABATAN 6.000.000 500.000 5 % x PENGHASILAN BRUTO (GAJI) BIAYA PENSIUN 2.400.000 200.000 5 % x PENGHASILAN BRUTO (PENSIUN)

  26. TarifPajakOrangPribadi Pasal 17 UU PPh

  27. TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 PENGHASILAN PEMBAYARAN MANFAAT ATAU SANTUNAN ASURANSI DARI PERUSAHAAN SEHUBUNGAN DGN ASURANSI KESEHATAN, ASURANSI KECELAKAAN, ASURANSI JIWA, ASURANSI DWIGUNA, DAN ASURANSI BEASISWA PENERIMAN DLM BENTUK NATURA DAN/ATAU /KENIKMATAN DLM BENTUK APAPUN YG DIBERIKAN OLEH WAJIB PAJAK ATAU PEMERINTAH (Contoh PPh 21 yg ditanggung Pemberi Kerja atau yg ditanggung Pemerintah) IURAN PENSIUN YANG DIBAYARKAN KEPADA DANA PENSIUN YG PENDIRIANNYA TLH DISAHKAN MENKEU,IURAN TUNJANGAN HARI TUA ATAU IURAN JAMINAN HARI TUA KEPADA BADAN PENYELENGGARA TUNJANGAN HARI TUA/JAMSOSTEK YANG DIBAYAR OLEH PEMBERI KERJA ZAKAT YG DITERIMA OLEH ORANG PRIBADI YG BERHAK DARI BADAN/ LEMBAGA AMIL ZAKAT YG DIBENTUK ATAU DISAHKAN PEMERINTAH, ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YG SIFATNYA WAJIB BAGI PEMELUK AGAMA YG DIAKUI DI INDONESIA YG DITERIMA OLEH ORANG PRIBADI YG BERHAK DARI LEMBAGA KEAGAMAAN YG DIBENTUK ATAU DISAHKAN PEMERINTAH BEASISWA YG DITERIMA WNI DLM RANGKA MENGIKUTI PENDIDIKAN FORMAL/NON FORMAL (TERSTRUKTUR DAN BERJENJANG) DI DLM NEGERI DAN/ATAU DI LUAR NEGERI DGN SYARAT PEMBERI DGN PENERIMA BEASISWA TDK MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

  28. PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 OLEH BENDAHARA PENGHASILAN SEHUBUNGAN PEKERJAAN, JABATAN, JASA, KEGIATAN YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA/DAERAH DIBAYARKAN KEPADA PEJABAT NEGARA/PNS/ ANGGOTA TNI/POLRI/ PENSIUNANNYA BUKAN PEJABAT NEG/PNS/ANGGOTA TNI/ANGGOTAPOLRI/PENSIUNANNYA UPAH HARIAN/ MINGGUAN/ BORONGAN HONOR, UANG SAKU HADIAH, KOMISI,BEASISWA, PEMBAYARAN LAINSEHUBUNGAN DENGAN PEKER- JAAN JASA KEGIATAN TENAGA AHLI : PENGACARA AKUNTAN ARSITEK DOKTER KONSULTAN NOTARIS PENILAI AKTUARIS - GAJI/PENSIUN - TUNJANGAN TERKAIT HONORARIUM IMBALAN LAIN DENGAN NAMA APAPUN 5% X (BRUTO-Rp.150RB) PER HARI bila>Rp.1,32jt dlm 1 bl: 5 % X (bruto-PTKP hariansebenarnya) (-) pot sebelumnya Biladibayarbulanan: (bruto-ptkp)disetahunkan X tarif ps.17, Dibagi 12 0% (Gol. I & II), 5% (Gol. III) atau 15% (Gol. IV) X Ph Bruto (PPh Final) TARIF PS.17 X PENGHASILAN KENA PAJAK DITANGGUNG PEMERINTAH TARIF PS.17 X PH. BRUTO TARIF PS.17 X DASAR PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN

  29. PENGHASILAN YANG DITERIMA PEJABAT NEGARA/PNS/ANGGOTA TNI & POLRI/PENSIUNAN Penghasilan Yang Diterima PEJABAT NEGARA PNS ANGGOTA TNI & POLRI PENSIUNAN*) YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA/DAERAH PENGHASILAN TERATUR PENGHASILAN TIDAK TERATUR HONORARIUM, UANG SIDANG, UANG HADIR, UANG LEMBUR, IMBALAN PRESTASI KERJA, DAN IMBALAN LAIN DENGAN NAMA APAPUN GAJI, GAJI KEHORMATAN, UANG PENSIUN, DAN TUNJANGAN LAINNYA PPh Ps. 21 DITANGGUNG PEMERINTAH DIPOTONG PPh Ps.21 *) TERMASUK JANDA/DUDA, DAN / ATAU ANAK-ANAKNYA

  30. PenghitunganPPhPasal 21 PENGHASILAN TERATUR DARI APBN/APBD PENGHASILAN BRUTO - GAJI KEHORMATAN - GAJI - TUNJANGAN YANG TERKAIT - UANG PENSIUN - TUNJANGAN YANG TERKAIT DIKURANGI: - BIAYA JABATAN, 5% DARI PENGHASILAN BRUTO MAKS Rp 6.000.000,-/ THN ATAU Rp 500.000,-/BLN - IURAN YG TERIKAT DENGAN PENGHASILAN TETAP DIKURANGI: BIAYA PENSIUN, 5% DARI PENGHASILAN BRUTO (UANG PENSIUN) MAKS Rp2.400.000,00/TAHUN ATAU Rp 200.000,00 dikurangi PTKP PENGHASILAN NETO TARIF PS.17 UU PPh PENGHASILAN KENA PAJAK PAJAK TERUTANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH JIKA WP TIDAK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI

  31. BUKTI PEMOTONGAN TIDAK FINAL

  32. PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PENERIMA PENGHASILAN SELAIN PEJABAT NEGARA, PNS, ANGGOTA TNI DAN PARA PENSIUNAN YG DIBEBANKAN KEPADA APBN/APBD Penghasilan teratur dan tidak teratur HONORARIUM, UANG SAKU, HADIAH, PENGHARGAAN, KOMISI, FEE, DAN PEMBAYARAN LAIN SEBAGAI IMBALAN SEHU- BUNGANDENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN UPAH HARIAN UPAH MINGGUAN UPAH SATUAN UANG SAKU HARIAN UPAH BORONGAN DIPOTONG PPhPsl 21/26 DARI PENGHASILAN BRUTO

  33. PenghitunganPPhPasal 21 “UpahHarian” Padasaatmelebihi Rp1.320.000,- dalamsatubulan Dikurangi PTKP sebenarnya Dipotong 5% darijumlahbruto

  34. PenghitunganPPhPasal 21 ATAS PENGHASILAN BERUPA UPAH HARIAN, MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN, DAN UANG SAKU HARIAN DIBAYAR BULANAN DIKURANGI PTKP SEBULAN PKP SEBULAN PKP DISETAHUNKAN X TARIF PPh Ps.17 JIKA WP TIDAK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI PPh SETAHUN PPh SEBULAN

  35. PESERTA KEGIATAN SELAIN PNS/TNI/POLRI/ PEJABAT NEGARA/ PENSIUNAN • PESERTA PERLOMBAAN DALAM SEGALA BIDANG; • PESERTA RAPAT, KONFERENSI,SIDANG,PERTEMUAN • DAN KUNJUNGAN KERJA; • PESERTA/ANGGOTA DALAM SUATU KEPANITIAAN; • PESERTA PENDIDIKAN, PELATIHAN & MAGANG; • PESERTA KEGIATAN LAINNYA Menerima imbalan UANG SAKU, UANG REPRESENTASI, UANG RAPAT, HONORARIUM, HADIAH DAN PENGHARGAAN DIPOTONG PPH PASAL 21 DENGAN TARIF PASAL 17 AYAT (1) HURUF a DARI JUMLAH PENGHASILAN BRUTO UNTUK SETIAP KALI PEMBAYARAN YANG BERSIFAT UTUH & TIDAK DIPECAH

  36. BUKAN PEGAWAI MENERIMA IMBALAN BERUPA MENERIMA IMBALAN BERUPA HONORARIUM, KOMISI, FEE, DAN IMBALAN SEJENISNYA DENGAN NAMA & DALAM BENTUK APAPUN YANG DIBAYARKAN SECARA TIDAK BERKESINAMBUNGAN HONORARIUM, KOMISI, FEE, DAN IMBALAN SEJENISNYA DENGAN NAMA & DALAM BENTUK APAPUN YANG DIBAYARKAN BERKESINAMBUNGAN DASAR PENGENAAN & PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ADALAH 50% DARI JUMLAH PENGHASILAN BRUTO DASAR PENGENAAN &PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ADALAH 50% DARI JUMLAH PENGHASILAN BRUTO dikurangi DIPOTONG PPH PS.21 DGN TARIF PASAL 17 AYAT (1) HURUF a DARI DASAR PENGENAAN & PEMOTONGAN PPh PASAL 21 JIKA WP TIDAK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI PTKP* * SYARATNYA BUKAN PEGAWAI HARUS MEMILIKI NPWP & TDK MENERIMA SUMBER PENGHASILAN LAINNYA

  37. Tarif Final Penghasilanatas Honorarium yang Bersumberdari APBN/APBD 38

  38. Hal-Hal yang HarusDiperhatikan • dalamPemotonganPPhPasal 21 (PP 80/2010) ∙ DalamhalPejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, danPensiunannyatidakmemilikiNomorPokokWajibPajak, ataspenghasilantetapdanteratursetiapbulan yang dibebankanpada APBN atau  APBD dikenaitarifPajakPenghasilanPasal 21 lebihtinggisebesar 20% (duapuluhpersen) daripadatarif yang diterapkanterhadapPejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, danPensiunannya yang memilikiNomorPokokWajibPajakdandipotongdaripenghasilan yang diterimaPejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, danPensiunannyapadasaatpenghasilantetapdanteratursetiapbulandibayarkan. ∙ Dalamhal PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, danPensiunannyadiangkatsebagaipimpinandan/atauanggotapadalembaga yang tidaktermasuksebagaiPejabat Negara, ataspenghasilan yang menjadibeban APBN atau APBD terkaitdengankedudukannyasebagaipimpinandan/atauanggotapadalembagatersebutdikenaipemotonganPajakPenghasilanPasal 21 sesuaidenganUndang-UndangPajakPenghasilandantidakditanggungolehPemerintah.

  39. CONTOH PERHITUNGAN PPhPasal 21 (LAMPIRAN PER-31/2009 & PER-57/2009)

  40. Penghasilan yang Disetahunkan Penghasilan Neto Disetahunkan = 12/n x Penghasilan Neto Setahun Penghasilan Masa Sebelumnya Penghasilan Setahun (+) Penghasilan Neto Disetahunkan

  41. PEGAWAI TETAP GAJI BULANAN

  42. PEGAWAI TETAP GAJI MINGGUAN & HARIAN

  43. CONTOH PENGHITUNGAN PEGAWAI HARIAN, TENAGA HARIAN LEPAS PENERIMA UPAH SATUAN/BORONGAN

  44. CONTOH PENGHITUNGAN PEGAWAI HARIAN, TENAGA HARIAN LEPAS PENERIMA UPAH SATUAN/BORONGAN

  45. PEGAWAI TETAP UNTUK PEMBAYARAN RAPEL

  46. CONTOH PENGHITUNGAN PEGAWAI HARIAN, TENAGA HARIAN LEPAS PENERIMA UPAH SATUAN/BORONGAN SI POLAN MENERIMA UPAH HARIAN SEBESART Rp160.000 PERHARI PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ADALAH : UPAH SEHARI DIKURANGI BATAS PENGHASILAN YANG TIDAK KENA PAJAK Rp160.000,00 – Rp150.000,00 = Rp10.000,00 PPh 21 terutang : 5% x Rp10.000,00 = Rp500,00 JIKA SI POLAN TIDAK MEMILIKI NPWP MAKA DIPOTONG PPh 20% LEBIH TINGGI SEHINGGA MENJADI : 5% X 20% X Rp10.000,00 = Rp600,00

  47. CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 Contoh 1 Dr. Iqbal (bukanPNS), menerima honorarium pembicaradiKemdiknassebesarRp 10.000.000,- PenghitunganPPhPasal 21 5% x (50%Rp 10.000.000) = Rp250.000,- Jika Dr. Slamettidakpunya NPWP 5% x (50%Rp 10.000.000)x 120% = Rp300.000,- Contoh 2 DithaSetiadhi (status TK/0)mempunyai NPWP, menerima honorarium sebesarRp 10.000.000,- / tiapbulanselama 6 bulansebagaipelatih Di MabesPolri. DithaSetiadhimenyatakandirinyahanyamenerimapenghasilandariMabesPolrisaja. PenghitunganPPhPasal 21: = ((Rp 10.000.000 x 50%) – PTKP sebulan) x tarifPasal 17 ayat (1) hurruf a = (Rp 5.000.000 – 1.320.000) x 5% =Rp 1.800.000 x 5% =Rp 90.000,-

  48. CONTOH PENGHITUNGAN BUKAN PEGAWAI • POLAN, PENGAJAR (BUKAN PEGAWAI), MENERIMA HONORARIUM DARI TK • YAYASAN BANK INDONESIA SEBESAR Rp250.000,-/BULAN DARI JULI S.D • DESEMBER 2009. PPh PASAL 21 TERUTANG SETIAP BULANNYA : • PENGHASILAN SEBULAN – PTKP SEBULAN = • Rp250.000 – Rp1.320.000 = NIHIL • PILON, PELATIH (BUKAN PEGAWAI), MENERIMA HONORARIUM DARI TK NEGERI • SEBESAR Rp250.000,- YG HANYA DIBERIKAN SEKALI PADA BULAN AGUSTUS 2009. • PILON PUNYA NPWP. PPh PASAL 21 TERUTANG PADA BULAN AGUSTUS : • PENGHASILAN SEBULAN X TARIF PASAL 17 = • Rp250.000 X 5% = Rp12.500,- • POLIN, PENGAJAR (BUKAN PEGAWAI) MENERIMA HONORARIUM DARI TK KASIH • RP250.000,-/BULAN DARI AGUSTUS S.D DESEMBER 2009. POLIN PUNYA NPWP DAN • JUGA SEBAGAI PENGAJAR DI SEKOLAH LAIN. • PPh PASAL 21 TERUTANG SETIAP BULANNYA : • PENGHASILAN SEBULAN X TARIF PASAL 17 = • Rp250.000 X 5% = Rp12.500* • *PPh PASAL21 MENJADI TERUTANG SEBESAR Rp12.500,- SETIAP BULANNYA • KARENA POLIN MENDAPATKAN PENGHASILAN LAIN DI LUAR PENGHASILAN DARI • TK KASIH

More Related