1 / 90

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN. SOSIALISASI Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

jason-booth
Download Presentation

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN • SOSIALISASI • Peraturan Menteri KeuanganNomor 190/PMK.05/2012tentang Tata Cara PembayaranDalamRangkaPelaksanaanAnggaranPendapatan Dan Belanja Negara INTEGRITAS PROFESIONALISME  SINERGI  PELAYANAN KESEMPURNAAN

  2. Peraturan Menteri KeuanganNomor 190/PMK.05/2012tentang Tata Cara PembayaranDalamRangkaPelaksanaanAnggaranPendapatan Dan Belanja Negara Pelaksanaan APBN yang tertib, efisien, ekonomis, transparandanbertanggungjawab Penjabarantugas, wewenangdantanggungjawab Prosespelaksanaananggaranbelanja yang seragam Polapenyerapananggaran yang sehat

  3. KONSEP PELAKSANAAN ANGGARAN SESUAI PAKET UNDANG-UNDANG KEUANGAN NEGARA

  4. PENDELEGASIAN KEWENANGAN (Undang-Undang No 17 Tahun 2003 : Pasal 6) PRESIDEN (CEO) MENTERI (COO) PENGGUNA ANGGARAN MENTERI KEUANGAN (CFO) BENDAHARA UMUM NEGARA SATKER Kuasa Pengguna Anggaran SATKER Kuasa Pengguna Anggaran KPPN KuasaBendahara Umum Negara KPPN KuasaBendahara Umum Negara 4

  5. PEMBUATAN KOMITMEN PENGUJIAN & PEMBEBANAN PERINTAH PEMBAYARAN PENGUJIAN PENCAIRAN DANA PEMISAHAN KEWENANGAN MenteriTeknis MenteriKeuangan administratiefbeheer Comptabelbeheer administratief beheer sebelumreformasi (KondisisebelumUU No. 1 Tahun2004 berlaku) 5

  6. PEMISAHAN KEWENANGAN MenteriKeuangan SelakuBendaharaUmum Negara • MenteriTeknis • SelakuPenggunaAnggaran KUASA BUN • KUASA PENGGUNA ANGGARAN PengurusanAdministrasi administratiefbeheer PengurusanKomtabel Comptabelbeheer KPPN PPK PPSPM PEMBUATAN KOMITMEN PENGUJIAN & PEMBEBANAN PERINTAH PEMBAYARAN PENELITIAN & PENGUJIAN PERINTAH PENCAIRAN DANA SP2D SPP SPM sesudahreformasi (Kondisisetelahberlaku UU No. 1 Tahun 2004) 6

  7. PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA

  8. KUASA PENGGUNA ANGGARAN • Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA berwenang: • menunjuk kepala Satker yang berstatus Pegawai Negeri Sipiluntuk melaksanakan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga sebagai KPA; dan • menetapkanPejabatPerbendaharaan Negara lainnya, yaitu PPK dan PPSPM Penunjukan KepalaSatkersebagaiKPA bersifat ex-officio. Kewenangan PA untuk menetapkan PPK dan PPSPM dilimpahkan kepada KPA. Setiap terjadi pergantian jabatan kepala Satker, setelah serah terima jabatan pejabat kepala Satker yang baru langsung menjabat sebagai KPA.

  9. PERANGKAPAN JABATAN PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGARA mengangkat 1 orang PPSPM KPA dan dapat mengangkat lebih dari 1 orang PPK untuk setiap DIPA. • Dalam hal terdapat keterbatasan jumlah pejabat/pegawai yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pejabat perbendaharaan negara, dimungkinkan dilakukan perangkapan jabatan dengan memperhatikan prinsip saling uji (check and balance). • KPA dapat merangkap sebagai PPK atau PPSPM. • PPK tidak boleh merangkap sebagai PPSPM dan sebaliknya.

  10. PA dapat menunjuk pejabat lain selain kepala Satker sebagai KPA dlm hal: • Satker dipimpin oleh pejabat yang bersifat komisioner; • Satker dipimpin oleh pejabat Eselon I atau setingkat Eselon I; • Satker sementara; • Satker yang pimpinannya mempunyai tugas fungsional; atau • Satker Lembaga Negara. • DalamhalSatker yang pimpinannyabukanPNS, PA dapatmenunjuk: • Pejabat lain yang berstatusPNS sebagai KPA. • Kepala Satker sebagai KPA dengan mempertimbangkan efektivitas dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran, pelaksanaan kegiatan, dan pencapaian output/kinerja yang ditetapkan dalam DIPA, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan. Contoh Satker A, Kepala Satkernya bukan PNS, pejabat di bawah kepala Satker adalah PNS. Maka pejabat di bawah Kepala Satker dapat ditunjuk sebagai KPA. Satker B, Kepala Satkernya bukan PNS, terdapat PNS yang jabatan rendah atau dianggap tidak mampu menjadi KPA. Maka Kepala Satker yang bukan PNS dapat ditunjuk sebagai KPA.

  11. Tugas, wewenangdanTanggungJawabPejabatPerbendaharaan Negara, BendaharaPengeluaran, dan KPPN sebagai Kuasa BUN • KPA bertanggungjawab manajerial • PPK bertanggungjawab material dan formal • PPSPM bertanggungjawab formal • Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab atas uang yang dikelolanya. • KPPN sebagai Kuasa BUN melakukan fungsi sebagai comptable beheer (pemegang fungsi pembayaran). Diatur secara jelas Kejelasan tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk memastikan fungsi check and balance di satker berjalan dengan baik.

  12. Penetapan PPK dan PPSPM oleh KPA • KPA menyampaikansurat keputusanpenetapan PPK dan/atau PPSPM kepada KepalaKPPN selakuKuasa BUN besertaspesimentandatangan PPSPM dan cap/stempel Satker; • Dalam hal PPK atau PPSPM dipindahtugaskan/pensiun/ diberhentikan dari jabatannya/berhalangan sementara, KPA menetapkan PPK atau PPSPM pengganti dengan surat keputusan dan berlaku sejak serah terima jabatan. • PPK dan PPSPM yang penunjukannyaberakhir, bertanggungjawab untuk menyelesaikan seluruh administrasi keuangan. • Penetapan PPK dan PPSPM tidakterikatperiodetahunanggaran, dalam hal tidak terdapat penggantian PPK dan/atau PPSPM, maka pada awal tahun anggaran, KPA menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala KPPN.

  13. Tugas dan Wewenang KPA • menyusun DIPA • menetapkan PPKuntukmelakukan tindakan yang mengakibatkanpengeluarananggaranbelanja Negara; • menetapkan PPSPMuntukmelakukanpengujiantagihan dan perintahpembayaran atas beban anggaran belanja Negara; • menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelola anggaran/keuangan; • menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana; • memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana; • mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;dan • menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

  14. Tanggung JawabManajerial KPA • mengesahkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana; • merumuskan standar operasional agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah; • menyusun sistem pengawasan dan pengendalian agar proses penyelesaian tagihan atas beban APBN dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; • melakukan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA; • melakukan monitoring dan evaluasi agar pembuatan perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa dan pembayaran atas beban APBN sesuai dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA serta rencana yang telah ditetapkan; • merumuskan kebijakan agar pembayaran atas beban APBN sesuai dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA; dan • melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dalam rangka penyusunan laporan keuangan.

  15. Tanggung JawabMaterial dan Formal PPK

  16. TugasdanWewenang PPK • menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikandana berdasarkan DIPA; • menyusun jadwal waktu pelaksanaan kegiatan termasukrencanapenarikan dananya; • menyusun perhitungan kebutuhan UP/TUP sebagai dasar pembuatan SPP-UP/TUP • mengusulkan revisi POK/DIPA kepada KPA • menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa • membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa • melaksanakan kegiatan swakelola • memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian/ kontrak yang dilakukannya • mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak; • menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara • menguji kebenaran materiil dan keabsahan surat-surat bukti mengenai hak tagih kepada negara; dan/atau • menguji kebenaran dan keabsahan dokumen/surat keputusan yang menjadi persyaratan/kelengkapan pembayaran belanja pegawai

  17. TugasdanWewenang PPK • membuat dan menandatangani SPP • melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA • pelaksanaan kegiatan • penyelesaian kegiatan • penyelesaian tagihan kepada negara • menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan • menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan • melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. • menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa; • memastikan telah terpenuhinya kewajiban pembayaran kepada negara oleh pihak yang mempunyai hak tagih kepada negara; • mengajukan permintaan pembayaran atas tagihan berdasarkan prestasi kegiatan; • memastikan ketepatan jangka waktu penyelesaian tagihan kepada negara; dan • menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa.

  18. Pengujianoleh PPK Penerbitan SPP • kelengkapan dokumen tagihan • kebenaran perhitungan tagihan • kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban APBN • kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian/kontrak dengan barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa • kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima barang/jasa dengan dokumen perjanjian/kontrak • ketepatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima barang/jasa dengan dokumen perjanjian/kontrakengenai hak tagih kepada negara; dan • ketepatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima barang/jasa dengan dokumen perjanjian/kontrak

  19. TanggungJawab Formal PPSPM menguji kebenaran dan keabsahan permintaan pembayaran (SPP) beserta dokumen pendukung yang diajukan oleh PPK; membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan; menerbitkan perintah pembayaran (SPM); menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih. PPSPM menolak dan mengembalikan permintaan pembayaran (SPP), apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan.

  20. TugasdanWewenang PPSPM

  21. TugasdanWewenang PPSPM

  22. BENDAHARA PENGELUARAN • Menteri/KetuaLembagamenetapkanBendaharaPengeluaran; • PenetapanBendaharaPengeluarandapatdidelegasikankepadaKepalasatker • Pengangkatan Bendahara Pengeluaran tidak terikat periode tahun anggaran. • SuratPenetapan BP disampaikankepada PPSPM dan PPK, sertakepadaKepala KPPN dalam rangka penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) • Bendahara Pengeluaran tidak dapat dirangkap oleh KPA, PPK atau PPSPM. • Dalam hal tidak terdapat pergantian Bendahara Pengeluaran, penetapan Bendahara Pengeluaran tahun anggaran yang lalu masih tetap berlaku • Dalam hal Bendahara Pengeluaran dipindahtugaskan/ pensiun/diberhentikan dari jabatannya/berhalangan sementara, Menteri/Pimpinan Lembagaataukepala Satker menetapkan pejabat pengganti sebagai Bendahara Pengeluaran. • Bendahara Pengeluaran yang dipindahtugaskan/ pensiun/diberhentikan dari jabatannya/berhalangan sementara bertanggungjawab untuk menyelesaikan seluruh administrasi keuangan.

  23. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB BP BENDAHARA PENGELUARAN Uang/surat berharga yang berasal dari UP dan Pembayaran LS melalui Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas kebendaharaan atas uang/surat berharga yang berada dalam pengelolaannya dan Uang/surat berharga yang bukan berasal dari UP, dan bukan berasal dari Pembayaran LS yang bersumber dari APBN - Dropping dana TKPKN - Potongan Pajak yang belum disetor

  24. menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya • melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK • meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PPK yaitu: • pemeriksaan kebenaran atas hak tagih, meliputi: pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran, nilai tagihan yang harus dibayar, jadwal waktu pembayaran, danmenguji ketersediaan dana yang bersangkutan. • pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran antara spesifikasi teknis yang disebutkan dalam penerimaan barang/jasa dan spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen perjanjian/kontrak; dan • pemeriksaan dan pengujian ketepatan penggunaan kode mata anggaran pengeluaran (akun 6 digit). • menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan • melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya • menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara • mengelola rekening tempat penyimpanan UP • menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala KPPN selaku kuasa BUN

  25. BendaharaPengeluaranPembantu (BPP) Tugas BPP meliputi: menerima dan menyimpan UP melakukan pengujian dan pembayaran atas tagihan yang dananya bersumber dari UP; melakukan pembayaran yang dananya bersumber dari UP berdasarkan perintah PPK menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan; melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada negara menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara menatausahakan transaksi UP menyelenggarakan pembukuan transaksi UP mengelola rekening tempat penyimpanan UP

  26. PENYELESAIAN TAGIHAN NEGARA

  27. PEMBUATAN KOMITMEN • Pelaksanaankegiatandanpenggunaan anggaran pada DIPA yang mengakibatkan pengeluaran negara, dilakukan melalui pembuatan komitmen. • Pembuatan komitmen dilakukan dalam bentuk: • Perjanjian/kontrak untuk pengadaan barang/jasa; dan/atau • Penetapan keputusan • Pembuatan komitmen melalui penetapan keputusan yang mengakibatkan pengeluaran negara antara lain untuk: • pelaksanaan belanja pegawai • pelaksanaan perjalanan dinas yang dilaksanakan secara swakelola; • pelaksanaan kegiatan swakelola, termasuk pembayaran honorarium kegiatan; atau • pelaksanaan belanja bantuan sosial dalam bentuk transfer uang kepada penerima bantuan.

  28. Bukti-buktiPendukungatas perjanjian/kontrak • Bukti perjanjian/kontrak • Referensi Bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening penyedia barang/jasa • Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan • Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang • Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan • Berita Acara Pembayaran • Kuitansi yang telah ditandatangani oleh penyedia barang/jasa dan PPK, yang dibuatsesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; • Faktur pajak beserta Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah ditandatangani oleh Wajib Pajak/Bendahara Pengeluaran; • Jaminan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah; dan/atau • Dokumen lain yang dipersyaratkan khususnya untuk perjanjian/kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam/luar negeri sebagaimana dipersyaratkan dalam naskah perjanjian pinjaman atau hibah dalam/luar negeri bersangkutan. Bukti-buktiPendukungatasPenetapan Keputusan • Surat Keputusan • Surat Tugas/Surat Perjalanan Dinas • Daftarpenerimapembayaran; dan/atau • Dokumen pendukung lainnyasesuai ketentuan.

  29. Pencatatan Komitmen oleh KPPN • Atas perjanjian/kontrak yang akan dibayar melalui SPM-LS, PPK mencatatkan perjanjian/kontrak dan menyampaikan paling lambat 5 hari kerja setelah ditandatangani perjanjian/kontrak tersebut ke KPPN yang meliputi data: • nama dan kode Satker serta uraian fungsi/subfungsi, program, kegiatan, output, dan akun yang digunakan • nomor Surat Pengesahan dan tanggal DIPA • nomor, tanggal, dan nilai perjanjian/kontrak yang telah dibuat oleh Satker • uraian pekerjaan yang diperjanjikan • data penyedia barang/jasa yang tercantum dalam perjanjian/kontrak antara lain nama rekanan, alamat rekanan, NPWP, nama bank, nama, dan nomor rekening penerima pembayaran • jangka waktu dan tanggal penyelesaian pekerjaan serta masa pemeliharaan apabila dipersyaratkan; • ketentuan sanksi apabila terjadi wanprestasi • addendum perjanjian/kontrak apabila terdapat perubahan data pada perjanjian/kontrak tersebut • cara pembayaran dan rencana pelaksanaan pembayaran: • sekaligus (nilai ............ rencana bulan ......); atau • secara bertahap (nilai ............ rencana bulan ......). • Alokasi dana yang sudah tercatat dan terikat dengan perjanjian/kontrak tidak dapat digunakan lagi untuk kebutuhan lain. • Data perjanjian/kontrak dalam Kartu Pengawasan Kontrak KPPN, digunakan untuk menguji kesesuaian tagihan yang tercantum pada SPM.

  30. PENERBITAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

  31. Penerbitan SPP LS : Belanja Pegawai LanggananDayadanJasa Honorarium PerjalananDinas Pengadaan Tanah

  32. SPP LS Honorarium Dilengkapi dengan: Surat Keputusan yang terdapat pernyataan bahwa biaya yang timbul akibat penerbitan surat keputusan dimaksud dibebankan pada DIPA; Daftar nominatif penerima honorarium yang memuat paling sedikit nama orang, besaran honorarium, dan nomor rekening masing-masing penerima honorarium yang ditandatangani oleh KPA/PPK dan Bendahara Pengeluaran; SSP PPh Pasal 21 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran. SPP LS LanggananDayadanJasa Dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa surat tagihan penggunaan daya dan jasa yang sah.

  33. SPP LS PerjalananDinas • Dilengkapi dengan: • perjalanan dinas jabatan yang sudah dilaksanakan, dilampiri: • Daftar nominatif perjalanan dinas; dan • Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap. • perjalanan dinas jabatan yang belum dilaksanakan, dilampiri daftar nominatif perjalanan dinas. • Daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 ditandatangani oleh PPK yang memuat paling kurang informasi mengenai pihak yang melaksanakan perjalanan dinas (nama, pangkat/golongan), tujuan, tanggal keberangkatan, lama perjalanan dinas, dan biaya yang diperlukan untuk masing-masing pejabat. • perjalanan dinas pindah, dilampiridenganDokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas pindah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap.

  34. SPP LS Pengadaan Tanah Dilengkapi dengan: Daftar nominatif penerima pembayaran uang ganti kerugian yang memuat paling sedikit nama masing-masing penerima, besaran uang dan nomor rekening masing-masing penerima; foto copy bukti kepemilikan tanah; bukti pembayaran/kuitansi; Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun transaksi; Pernyataan dari penjual bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa dan tidak sedang dalam agunan; Pernyataan dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi lokasi tanah yang disengketakan bahwa Pengadilan Negeri tersebut dapat menerima uang penitipan ganti kerugian, dalam hal tanah sengketa; Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan atau pejabat yang ditunjuk yang menyatakan bahwa rekening Pengadilan Negeri yang menampung uang titipan tersebut merupakan Rekening Pemerintah Lainnya, dalam hal tanah sengketa; Berita acara pelepasan hak atas tanah atau penyerahan tanah; SSP PPh final atas pelepasan hak; Surat pelepasan hak adat (bila diperlukan); dan Dokumen-dokumen lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undanganmengenai pengadaan tanah.

  35. Penerbitan SPP-LS untuk pembayaran belanja bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri. Penerbitan SPP-LS untuk pembayaran belanja pembayaran kewajiban utang, belanja subsidi, belanja hibah, masing-masing diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri. SPP-LS untuk pembayaran belanja pegawai diterbitkan oleh PPK dan disampaikan kepada PPSPM paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar. SPP-LS untuk pembayaran gaji induk/bulanan diterbitkan oleh PPK dan disampaikan kepada PPSPM paling lambat tanggal 5 sebelum bulan pembayaran. Dalam hal tanggal 5 dimaksud merupakan hari libur atau hari yang dinyatakan libur, penyampaian SPP-LS kepada PPSPM dilakukan paling lambat pada hari kerja sebelum tanggal 5. SPP-LS untuk pembayaran non belanja pegawai diterbitkan oleh PPK dan disampaikan kepada PPSPM paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar dari penerima hak.

  36. MEKANISME PEMBAYARAN DENGAN UP DAN TUP

  37. UANG PERSEDIAAN (UP) • UP digunakan untuk keperluan membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker dan membiayai pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme Pembayaran LS. • UP merupakan uang muka kerja dari Kuasa BUN kepada Bendahara Pengeluaran yang dapat dimintakan penggantiannya (revolving). • Pembayaran dengan UP yang dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/BPP kepada 1 (satu) penerima/ penyedia barang/jasa paling banyaksebesarRp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kecuali untuk pembayaran honorarium dan perjalanan dinas. • Pada setiap akhir hari kerja, uang tunai yang berasal dari UP yang ada pada Kas Bendahara Pengeluaran/BPP paling banyaksebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

  38. UANG PERSEDIAAN (UP) • UP dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran: • Belanja Barang; • Belanja Modal; dan • Belanja Lain-lain. • Bendahara Pengeluaran melakukan penggantian (revolving) UP yang telah digunakan sepanjang dana yang dapat dibayarkan dengan UP masih tersedia dalam DIPA. • Penggantian UP tersebutdilakukan apabila UP telah dipergunakan paling sedikit50% (lima puluh persen). • Setiap BPP mengajukan penggantian UP melalui Bendahara Pengeluaran, apabila UP yang dikelolanya telah dipergunakan paling sedikit50% (lima puluh persen).

  39. Pengawasan UP oleh KPPN Kepala KPPN menyampaikan surat pemberitahuan kepada KPA, 2 (dua) bulan sejak SP2D-UP diterbitkan belum dilakukan pengajuan penggantian UP. Ilustrasi : UP: 100 Juta 10 Januari S.D 10 Maretbelumajukan GUP Kepala KPPN menyampaikanSurat 1 (satu) bulan sejak disampaikan surat pemberitahuan, belum dilakukan pengajuan penggantian UP, Kepala KPPN memotong UP sebesar 25% (dua puluh lima persen). S.D 10 Mei belumajukan GUP UP dipotong 50% S.D 10 April belumajukan GUP UP dipotong 25% 1 (satu) bulan berikutnya jika belum dilakukan pengajuan penggantian UP, Kepala KPPN memotong UP sebesar 50% (lima puluh persen). Pemotonganpada SPM GUP ataudisetor Setelahdipotong/disetor UP, pengajuan GUP berikutnyadiawasi • Pemotongan dana UP dilakukan dengan cara: • memperhitungkan potongan UP dlm SPM dan/atau • menyetorkan ke Kas Negara.

  40. Besaran UP KPA mengajukan UP kepada KPPN sebesar kebutuhan operasional Satker dalam 1 (satu) bulan yang direncanakan dibayarkan melalui UP

  41. Ketentuan TUP • Persetujuan TUP dilakukan oleh Kepala KPPN (nilai berapapun) dengan disertai: • Rincian Rencana Pengguna TUP; dan • Surat Pernyataan dari KPA bahwa TUP: • digunakan dan dipertanggungjawabkan paling lama 1 (satu) bulansejaktanggal SP2D diterbitkan; dan • tidak digunakan untuk kegiatan yang harus dilaksanakan dengan pembayaran LS. • Kepala KPPN melakukan penilaian atas pengajuan TUP meliputi: • pengeluaran pada rincian rencana penggunaan TUP bukan merupakan pengeluaran yang harus dilakukan dengan pembayaran LS; • pengeluaran pada rincian rencana penggunaan TUP masih/cukup tersedia dananya dalam DIPA; • TUP sebelumnya sudah dipertanggungjawabkan seluruhnya; dan • TUP sebelumnya yang tidak digunakan telah disetor ke Kas Negara. • KPA dapat mengajukan permintaan TUP untuk kebutuhan melebihi waktu 1 (satu) bulan dengan pertimbangan kegiatan yang akan dilaksanakan memerlukan waktu melebihi 1 (satu) bulan.

  42. Ketentuan TUP .... (2) • TUP harus dipertanggungjawabkan dalam waktu 1 (satu) bulan dan dapat dilakukan secara bertahap. • Bila 1 bulan (sesuai waktu pertanggungjawab UP) belum dilakukan pengesahan dan pertanggungjawaban TUP, maka Kepala KPPN menyampaikan surat teguran TP kepada KPA. • Sisa TUP yang tidak habisdigunakanharusdisetorkeKas Negara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah batas waktu pengajuanpertanggungjawaban TUP. (SPM-PTUP) • Kepala KPPN dapat menyetujui permohonan perpanjanganpertanggungjawaban TUP melampaui 1 (satu) bulan, dengan pertimbangan: • KPA harus mempertanggungjawabkan TUP yang telah dipergunakan; dan • KPA menyampaikan pernyataan kesanggupan untuk mempertanggungjawabkan sisa TUP tidak lebih dari 1 (satu) bulan berikutnya.

  43. MekanismePembayaranOleh BP/BPP • Bendahara Pengeluaran/BPP melakukan pembayaran atas UP berdasarkan Surat Perintah Bayar (SPBy) yang dilampiri bukti2 pengeluaran yang disetujui dan ditandatangani oleh PPK. • Dalam hal pembayaran yang dilakukan Bendahara Pengeluaran merupakan uang muka kerja, SPBy dilampiri: • rencana pelaksanaan kegiatan/pembayaran; • rincian kebutuhan dana; dan • batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja; • BerdasarkanSPByyang diterimanya, Bendahara Pengeluaran/BPP melakukan: • pengujian atas tagihan pada SPBy;dan • pemungutan/pemotongan pajak/bukan pajak atas tagihan dalam SPByyang diajukan dan menyetorkan ke kas negara. • Dalam hal pengujian SPBy tidak memenuhi persyaratan, Bendahara Pengeluaran/BPP harus menolak SPByyang diajukan oleh PPK. • Dalam hal sampai batas waktupertanggungjawaban, penerima uang muka kerja belum menyampaikan bukti pengeluaran, Bendahara Pengeluaran/BPP menyampaikan permintaan tertulis agar penerima uang muka kerja segera mempertanggungjawabkan uang muka kerja.

  44. PENERBITAN SPP-GUP • PPK menerbitkan SPP-GUP untuk pengisian kembali UP. • Penerbitan SPP-GUP dilengkapi dengandokumenpendukungsebagaiberikut: • Daftar Rincian Permintaan Pembayaran; • Bukti pengeluaran; • SSP yang telah dikonfirmasi KPPN; dan • faktur pajak (jika ada) • Sisa dana dalam DIPA yang dapat dilakukan pembayaran dengan UP minimal sama dengan nilai UP yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran. • SPP-GUP disampaikan kepada PPSPM paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah bukti-bukti pendukung diterima secara lengkap dan benar.

  45. Penerbitan SPP-GUP Nihil • Dokumen pendukung SPP-GUP Nihil sama dengan SPP-GUP • Penerbitan SPP-GUP Nihil dilakukan dalam hal: • sisa dana pada DIPA yang dapat dibayarkan dengan UP minimal sama dengan besaran UP yang diberikan; • sebagai pertanggungjawaban UP yang dilakukanpada akhir tahun anggaran; atau • UP tidak diperlukan lagi. • Penerbitan SPP-GUP Nihil merupakan pengesahan/ pertanggungjawaban UP.

  46. Penerbitan SPP-TUP • PPK menerbitkan SPP-TUP dandilengkapidengandokumenmeliputi: • Rincianpenggunaandana yang ditandatanganioleh KPA/PPK danBendaharaPengeluaran; • SuratPernyataandari KPA/PPK yang menyatakanbahwa TUP digunakandandipertanggungjawabkan paling lama 1 (satu) bulansejaktanggal SP2D diterbitkandantidakdigunakanuntukkegiatan yang harusdilaksanakandenganpembayaran LS; • Suratpermohonan TUP yang telahmemperolehpersetujuan TUP dariKepala KPPN. • SPP TUP diterbitkanoleh PPK dandisampaikankepada PPSPM paling lambat 2 (dua) harikerjasetelahditerimanyapersetujuan TUP danKepala KPPN

  47. Penerbitan SPP-PTUP • PPK menerbitkan SPP-PTUP sebagai pengesahan/ pertanggungjawaban atas TUP • Dokumenpendukungpenerbitan SPP-PTUP: • Daftarrincianpenerimaanpembayaran; • Buktipengeluaran: • Kuitansi/buktipembelian yang telahdisahkan PPK besertafaturpajakdan SSP; dan • Nota/buktipenerimaanbarang/jasaataudokumenpendukunglainnya yang diperlukan yang telahdisahkan PPK • SSP yang telahdikonfirmasi KPPN. • SPP-PTUP disampaikankepada PPSPM paling lambat 5 (lima) harikerjasebelumbatasakhirpertanggungjawaban TUP.

  48. PENGUJIAN SPP DAN PENERBITAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)

  49. Pengujian SPP oleh PPSPM • Kelengkapandokumenpendukung SPP; • Kesesuaianpenandatangan SPP denganspesimentandatangan PPK; • Kebenaranpengisian format SPP; • Kesesuaiankode BAS pada SPP dengan DIPA/POK/RencanaKerjaAnggaranSatker; • Ketersediaanpagusesuai BAS pada SPP dengan DIPA/POK/Rencanakerjaanggaransatker; • Kebenaran formal dokumen/suratkeputusan yang menjadipersyaratan /kelengkapanpembayaranbelanjapegawai; • Kebenaran formal dokumen/suratbukti yang menjadipersyaratan/kelengkapansehubungandenganpengadaanbarang/jasa; • Kebenaranpihak yang berhakmenerimapembayaranpada SPP sehubungandenganperjanjian/kontrak/suratkeputusan; • Kebenaranperhitungantagihansertakewajibandibidangperpajakandaripihak yang mempunyaihaktagih; • Kepastiantelahterpenuhinyakewajibanpembayarankepadanegaraolehpihak yang mempunyaihaktagihkepadanegara; dan • Kesesuaianprestasipekerjaandenganketentuanpembayarandalamperjanjiankontrak.

  50. penerbitan SPM oleh PPSPM • Jangka waktu penerbitan: • SPP-UP/TUP diselesaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja; • SPP-GUP diselesaikan paling lambat 4 (empat) hari kerja; • SPP-PTUP diselesaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja; dan • SPP-LS diselesaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja. • Dalam hal PPSPM menolak/mengembalikan SPP karena dokumen pendukung tagihan tidak lengkap dan benar, maka PPSPM harus menyatakan secara tertulis alasan penolakan/pengembalian tersebut paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya SPP. • Seluruh bukti pengeluaran sebagai dasar pengujian dan penerbitan SPM disimpan oleh PPSPM, menjadi bahan pemeriksaan bagi aparat pemeriksa internal dan eksternal.

More Related