DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

1. Kebijakan Penganggaran di Daerah terkait dengan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Putut Hari Satyaka Kepala Subdirektorat Dana Alokasi Khusus DIREKTORAT DANA PERIMBANGAN

2. PrinsipPengelolaanKeuangan Negara “KeuanganNegara dikelolasecaratertib, taatpadaperaturanperundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, danbertanggung-jawabdenganmemperhatikanrasa keadilandankepatutan.” Pasal 3 UU No.17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara

3. SISTEM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UU 32 Th 2004 PP 38 Th 2007 • 6 Urusan (Absolut) • Politik Luar Negeri • Pertahanan • Keamanan • Yustisi • Moneter dan Fiskal Nas. • Agama Diselenggarakan Sendiri oleh Pemerintah Kewenangan Pusat • DiselenggarakanSendiri oleh Pemerintah; • Diselenggarakan melalui asas Dekonsentrasi; • Diselenggarakan melalui asas Tugas Pembantuan. Di luar 6 Urusan Absolut Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan CONCURRENT (Urusan Bersama) Urusan Wajib (Obligatory) Terkait dengan Penyelenggaraan Pelayanan Dasar, seperti Pendidikan, dan Kesehatan. ---------------------------------------------------------------------------------------- Urusan Pilihan (Optional) Terkait dengan potensi unggulanseperti,Pertambangan, Perikanan, Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Pariwisata. Kewenangan Daerah Diselenggarakan melalui asas Desentralisasi

4. POLA HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH Daerah Pemerintah Pusat Mendanai kegiatan 6 Urusan (Absolut) diselenggarakanSendirioleh Pemerintah Belanja Pemerintah Pusat • Sebagian dapat diselenggarakanSendirioleh Pemerintah • Sebagian dapat diselenggarakan melalui asas Dekonsentrasi • Sebagian dapat diselenggarakan melalui asas Tugas Pembantuan Mendanai kegiatan di luar 6 Urusan Absolut Melalui Angg.K/L Mendanai Program Nasional PNPM ; BOS ; Jamkesmas Belanja APBN Melalui Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (APP) Subsidi ; BLT • Pajak • SDA • DBH • DAU • DAK Dana Perimbangan Transfer ke Daerah Dana Otsus Penyelenggaraan Desentralisasi (Masuk APBD) Dana Penyesuaian

5. IMPLEMENTASI KONSEPSI MONEY FOLLOWS FUNCTION PemerintahPusat Pemerintah Daerah Kewenangan : tugas/urusan Sumberpendanaan Memperkuatesensidanposisiotonomidalammenopangkapasitasfiskaldaerah diatur dg UU 28/2009 ttg PDRD 1. Kewenangan pungutan 2. Transfer dari APBN Memperkuatkapasitasfiskaldaerah, utamanyabagidaerahygmenghasilkansumberpenerimaannegaraygsignifikan a. Dana BagiHasil Menyesuaikanantarakapasitasfiskaldaerahdenganbebanpendanaanatasurusanygtelahdiserahkan b. Dana AlokasiUmum Menyelesaikanpermasalahanpendanaandaerahygtidakbisadigeneralisir & menyeimbangkantingkatlayananpublik c. Dana AlokasiKhusus KebijakankhususygtidaktertampungdalamDaper, namunberkembangdalamdinamikaperkembanganotonomi d. Dana Transfer Lain Untukakselerasipembangunan, dalamhalsumberpendanaanygdiserahkantidakmencukupi 3. Kewenanganpinjaman 5

6. KebijakanDana Alokasi Khusus

7. Aturan Terkait DAK

8. Kebijakan Umum DAK (1) • Membantu daerah dalampenyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat untuk mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). • Membantu daerah dalam membiayai kegiatan tertentu dalam rangka pencapaian sasaran prioritas nasional. • Menyempurnakan penyusunan kebijakan DAK yang berbasis hasil (output) sesuai dengan RPJMN. • Meningkatkan koordinasi penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) agar lebih tepat sasaran dan tepat waktu. • Meningkatkan sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan DAK baik dipusatmaupundidaerah.

9. Kebijakan Umum DAK (2) • Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan DAK melalui koordinasi perencanaan dan pengelolaan DAK di berbagai tingkatan pemerintahan (mulai dari Musrenbangda); • Mendukung upaya percepatan pelaksanaan kegiatan di daerah dalam rangka mewujudkan output dan outcome yang diharapkan; • Menggunakan kinerja pelaporan pelaksanaanDAK dari daerah sebagai salah satu pertimbangan dalam pengalokasian DAK; • Meningkatkan koordinasi dan kualitas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK.

10. Penetapan Program &KegiatanDAK • DAK dialokasikan dalam APBN sesuai dengan program yang menjadi prioritas nasional yang dimuat dalam RKP tahun anggaran bersangkutan. • Menteri teknis mengusulkan kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK dan ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai dengan RKP. • Menteri teknis menyampaikan ketetapan tentang kegiatan khusus kepada Menteri Keuangan.

11. Formula Perhitungan DAK Per Daerah 1. Menentukan daerah penerima dengan menggunakan 3 (tiga) kriteria, yaitu: • KU = (PAD + DAU + DBH – DBH DR)- Belanja Gaji PNSD • Daerah dengan KU dibawah rata-rata KU secara Nasional adalah daerah yang prioritas mendapatkan DAK Kriteria Umum (KU) • Berupa : • Peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus (Papua & Papua Barat), danseluruhdaerahtertinggaldiprioritaskanmendapatalokasi DAK. • Karakteristik daerah, seperti: • (1) Daerah Tertinggal; (2) Daerah perbatasan dengan negara lain; (3) Daerah rawan bencana; (4) Daerah Pesisirdan/ atauKepulauan; (5) Daerah ketahanan pangan; (6) Daerah pariwisata Kriteria Khusus (KK) • berdasarkan indikator-indikator teknis yang dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana yang akan didanai dari DAK Kriteria Teknis (KT) 2. Perhitungan besaran alokasi DAK per daerah menggunakan perhitungan indeks berdasarkan KU, KK dan KT

12. Bidang-Bidang DAK Deskripsi kebijakan menurut masing-masing bidang dapat dilihat di RKP 2014 (Bappenas)

13. PENETAPAN, PENGGUNAAN, DAN PENGANGGARAN DAK • Alokasi DAK per daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan segera setelah UU APBN diterbitkan. • Berdasarkan penetapan alokasi DAK, menteri teknis menyusun Petunjuk Teknis Penggunaan DAK , paling lambat 2 (dua) minggu setelah PMK ditetapkan. • Daerah penerima DAK wajib mencantumkan alokasi dan penggunaan DAK di dalam APBD. • Penggunaan DAK dilakukan sesuai dengan PetunjukTeknis Penggunaan DAK. • DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas

14. PENYALURAN DAKPMK No. 06/PMK.07/2012 Dilaksanakan paling cepat bulan Pebruari 2011 setelah daerah menyampaikan Perda APBD, Laporan DAK Tahun sebelumnya, & Surat Pernyataan Penyediaan Dana Pendamping TAHAP I 30% • Laporan Realisasi Penyerapan DAK Tahap I atau Tahap II diterima DJPK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tahun anggaran berakhir. • Apabila sampai batas waktu tsb daerah tdk menyampaikan laporan Tahap II atau III maka sisa pagu DAK tidak dapat disalurkan lagi ke daerah (tetap di kas negara) TAHAP II 45% Dilaksanakan setelah Daerah menyampaikan Laporan penyerapan Penggunaan DAK Thp I (penyerapan minimum 90%) TAHAP III 25% Dilaksanakan setelah Daerah menyampaikan Laporan penyerapan Penggunaan DAK Thp II (penyerapan minimum 90%)

15. DANA PENDAMPING DAK • Daerah penerima DAK WAJIB MENGANGGARKAN DANA PENDAMPING dalam APBD sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari besaran alokasi DAK yang diterimanya. • Kewajiban penyediaan Dana Pendamping menunjukkan komitmen daerah terhadap bidang kegiatan yang didanai dari DAK yang merupakan kewenangan daerah. • Dana Pendamping digunakan untuk mendanai kegiatan yang BERSIFAT KEGIATAN FISIK. • Yang dimaksud kegiatan fisik adalah kegiatan diluar kegiatan administrasi proyek, kegiatan penyiapan proyek fisik, kegiatan penelitian, kegiatan pelatihan, kegiatan perjalanan pegawai daerah, dan kegiatan umum lain yang sejenis.

16. Sisa Dana DAK (Berdasarkan PMK 183/PMK.07/2013) • Dalamhalpadaakhirtahunanggaranterdapatsisa DAK daribidang-bidang DAK yang output kegiatannyasudahtercapai, makasisa DAK tersebutdapatdigunakanuntukmendanaikegiatan DAK denganketentuansebagaiberikut: • sisaDAK daribidang-bidangtersebutdigunakanuntukmendanaikegiatan DAK dibidang yang samapadatahunanggaranberikutnya; dan/atau • Akumulasisisa DAK daribidang-bidangtersebutdapatdigunakanuntukmendanaikegiatan DAK dibidangtertentupadatahunanggaranberikutnya, denganmemperhatikanprioritasnasionaldanmenggunakanpetunjukteknistahunanggaranberjalan. • SisaDAK tidakdapatdigunakansebagaidanapendamping DAK. • Pelaksanaankegiatan yang didanaidarisisa DAK harusselesaidandapatdimanfaatkanpadaakhirtahunanggaranberkenaan.

17. PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGAWASAN DAK • Menteri Teknis melakukan pemantauan dan evaluasi dari segi teknis terhadap penyelenggaraan kegiatan di daerah yang dibiayai dari DAK sesuai dengan kewenangan masing-masing • Menteri Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan DAK • Pengawasan atas pelaksanaan DAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

18. PELAPORANDAK • PELAPORAN PROGRESS KEUANGAN • DilakukansetiapTahapanPenyaluranKepadaMenteriKeuangan • Menunjukkankinerjapenyerapandarikasdaerah • MerupakanSyaratPenyaluran • Format pelaporanberdasarkan PMK ttgPelaksanaandanPertanggungjawabanAnggaran Transfer KeDaerah • PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN DAK (FISIK) • Dilakukansetiaptriwulanankepada : • MenteriTeknis (untukmasing-masingbidangoleh SKPD) dan • MenteriKeuangandanMenteriDalamNegeri(merupakankompilasiseluruhbidangolehBappeda). • Menunjukkankinerjapelaksanaanfisikkegiatan • Format pelaporanberdasarkanJuknis • Dapatdijadikansebagaidisinsentivebagidaerah yang tidakmelaporkan, melaluipenggunaankinerjapelaporansebagaisalahsatupertimbangandalampenyusunankriteriateknis • SebagaibahanlaporanMenteriteknissetiapakhirtahunanggarankepadaMenkeu, MenBappenas, Mendagri

19. Dana Dekonsentrasi dan Tugas pembantuan

20. Aturan Terkait Dana Dekon & TP • UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; • UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; • UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; • UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; • UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah • PP No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; • PP No. 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; • PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; • PP No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. • PP No. 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewengan serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi yang disempurnakan dengan PP 23 Tahun 2011 • PMK 156 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan yang disempurnakan dengan PMK 248 Tahun 2010 • SEB 3 Menteri No. 0442/MPPN/11/2010, SE-696/MK/2010, 120/4693/SJ tentang Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Program dan Kegiatan K/L di Daerah serta Peningkatan Peran Aktif Gubernur Selaku Wakil Pemerintah • PMK 125 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal Dari Dana Dekonsentrasi dan DanaTugas Pembantuan Sebelum TA 2011

21. Prinsip Pendanaan Dekon/TP • Pendanaan Dekon/TP hanya dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat di daerah (mengacu PP 38/2007) • Pendanaan Dekon hanya diperuntukkan mendukung penguatan dan pemberdayaan peran Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat, dan kegiatannya bersifat non fisik • Pendanaan TP hanya membiayai kegiatan yang bersifat fisik, dan ditujukan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala Daerah Otonom • Pendanaan Dekon/TP seluruhnya bersumber dari APBN, K/L tidak diperkenankan meminta Daerah menyediakan dana pendamping (cost sharing) • Kegiatan Dekon/TP yang didanai mengacu pada RKP dan Prioritas Nasional dalam rangka mendukung penguatan triple track strategy (pro growth, pro job, & pro poor) • K/L wajib memberitahukan kegiatan Dekon/TP kepada Gubernur/Bupati/ Walikota sebelum pelimpahan/penugasan dalam rangka mendukung terwujudnya sinergisitas pusat dan daerah • Gubernur/Bupati/Walikota memberitahukan kepada DPRD saat pembahasan RAPBD perihal rencana Penyelenggaraan Dekon/TP • Pengelolaan Dana Dekon/TP dilakukan secara tertib, transparan dan akuntabel guna mewujudkan LKPP yang Wajar Tanpa Pengecualian

22. Karakteristik Kegiatan Dekonsentrasi • Sifat kegiatan non-fisik yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran yang tidak menambah aset tetap • Sebagian kecil Dana Dekon dapat dialokasikan sebagai dana penunjang untuk pelaksanaan tugas administratif dan/atau pengadaan input berupa pengadaanbarang/jasadanpenunjanglainnya • Penentuan besarnya alokasi dana penunjang harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, ekonomis, dan efisiensi, serta disesuaikan dengan karakteristik kegiatan masing-masing K/L * Berdasarkan PMK 156/2008 yang disempurnakandengan PMK 248/2010

23. Karakteristik Kegiatan Tugas Pembantuan • Sifat kegiatan fisik, yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran yang menambahnilai aset pemerintah. • Sebagian kecil Dana TP dapat dialokasikan sebagai dana penunjang untuk pelaksanaan tugas administratif dan/atau pengadaan input berupa pengadaanbarang/jasadanpenunjanglainnya • Penentuan besarnya alokasi dana penunjang harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, ekonomis, dan efisiensi, serta disesuaikan dengan karakteristik kegiatan masing-masing K/L

24. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Penganggaran Dana Dekon/TP • Pagudana yang akandilimpahkan/ditugaskanmerupakanpagudari K/L. • Untukmendukungpelaksanaan program dankegiatan, K/L harusmemperhitungkankebutuhananggaran: • Biayapenyusunandanpengirimanlaporanoleh SKPD; • Biayaoperasionaldanpemeliharaanatashasilpelaksanaankegiatan yang belumdihibahkan; • Honorarium pejabatpengelolakeuangan; • Biayalainnyadalamrangkapencapaian target pelaksanaankegiatan. • SejalandenganpenerapanPenganggaranBerbasisKinerjamulaitahun 2011, makadalampenyusunan RKA-KL agar diperhatikanhal-halsbb: • Kegiatan yang dituangkandalam RKA-KL merupakankegiatanEselon I sesuaidenganhasilrestrukturisasi; • Target kinerja (kuantitas, kualitas, jenisdansatuan output) danbesarnyaalokasianggaranyang menjaditanggungjawabmasing-masing SKPD dituangkandenganjelasdalam RKA-KL; • Dokumenpendukungdarimasing-masing SKPD harussudahdilengkapipadasaatpenelaahan RKA-KL.

25. Terima Kasih Kementerian Keuangan Jl. DR Wahidin No. 1, Gd. Radius Prawiro Jakarta Pusat, Indonesia, 10710 Telp. +6221-3509442 Fax. +6221-3509443 Website : http://www. djpk.depkeu.go.id