1 / 120

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN. PELAKSANAAN ANGGARAN. Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah. SISTEMATIKA. Ruang Lingkup Pelaksanaan Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Revisi DIPA

veta
Download Presentation

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN PELAKSANAAN ANGGARAN Program PercepatanAkuntabilitasKeuanganPemerintah

  2. SISTEMATIKA • RuangLingkupPelaksanaanAnggaran • DaftarIsianPelaksanaanAnggaran • Revisi DIPA • MekanismePendapatan Negara • PembayarandanPencairan Dana • ProsedurPenarikan/Penyaluran PHLN

  3. IRUANG LINGKUPPELAKSANAAN ANGGARAN

  4. DASAR HUKUM • UU No.17 Th.2003 tentangKeuangan Negara • UU No.1 Th. 2004 tentangPerbendaharaan Negara • UU No.22 Th.2011 tentang APBN TA.2012

  5. SiklusAnggaran • Perumusankerangkaasumsimakrodanpokok-pokokkebijakanfiskal; • Penyusunan resource envelope; • PenetapanPaguIndikatif; • Pelaksanaan Trilateral Meeting. • PembahasandenganKomisi XI; • PembahasandenganBadanAnggaran. • Pencairananggaran; • Penatausahaanpenerimaandanpengeluaran. Perencanaan APBN Penyusunan APBN Pembahasan Penetapan Pelaksanaan Pertanggungjawaban • PenetapanPaguDefinitif; • Penetapan RKA-KL ; • PenyusunanKeppresRincian APBN. • Pengesahan DIPA. • Penyusunan LKPP; • Penyusunan RUU PertangungjawabanPelaksanaanAnggaran. • PenetapanPaguSementara; • Penelaahan RKA-KL; • Penyusunan RAPBN, RUU APBN, Nota Keuangan, danHimpunan RKA-KL. Tupoksi DJA dan DJPBN Tupoksi DJA Tupoksi DJPBN

  6. RUANG LINGKUP PELAKSANAAN ANGGARAN THE EXPENDITURE CYCLE PELAKSANAAN ANGGARAN PENETAPAN UU APBN PERPRES RINCIAN APBN APPROPIATION (voted by Parliament) APPORTIONMENT AND ALLOTMENT (commitment basis) PENYUSUNAN PENGESAHAN DIPA COMMITMENT (contract awarded) PEMBUATAN KOMITMEN order PENYEDIA BARANG DAN JASA SUPPLIER VERIFICATION of deliveries PENGUJIAN TAGIHAN delivery PEMBAYARAN PENCAIRAN DANA PAYMENT

  7. STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA KEUANGAN NEGARA PRESIDEN MENTERI PENGGUNA ANGGARAN MENTERI KEUANGAN BENDAHARAWAN UMUM SATKER Kuasa Pengguna Anggaran SATKER Kuasa Pengguna Anggaran KPPN Kuasa Bendara Umum KPPN Kuasa Bendara Umum

  8. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB MENTERI KEUANGAN DAN MENTERI TEKNIS Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan pada hakekatnya adalah Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah RI (Ps 7) Setiap menteri sebagai pembantu Presiden pada hakekatnya adalah Chief Operational Officer (COO) untuk bidang tugas kementerian yang dipimpinnya (Ps 4)

  9. IIDAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)

  10. DASAR HUKUM • PermenkeuNomor 93/PMK.02/2011 tanggal 27 Juni 2011 tentangPetunjukPenyusunandanPenelaahan RKA-KL • PermenkeuNomor 164/PMK.05/2011 tanggal 10 Oktober 2011 tentangPetunjukPenyusunandanPengesahan DIPA ;

  11. Pengertian DIPA DIPA adalahdokumenpelaksanaananggaran yang disusunolehPenggunaAnggaran/KuasaPenggunaAnggarandandisahkanolehDirjenPerbendaharaanatauKakanwil DJPB atasnamaMenteriKeuanganselaku BUN

  12. Perubahan Struktur Penganggaran dalam RKA-K/L dan DIPA TA 2010 MulaiTA 2011 Sebelum Restrukturisasi Sesudah Restrukturisasi • Spesifik unt setiap eselon I sesuai Tupoksi; • Dilengkapi dg rumusan Outcome dan IKU. • Tdk spesifik; • Dpt digunakan oleh bbrp unit eselon I dan bbrp K/L. PROGRAM PROGRAM • Spesifik untk setiap eselon II/Satker sesuai Tupoksi; • Dilengkapi dg rumusan Output dan IKK. • Tdk spesifik; • Dpt digunakan oleh bbrp unit eselon II dan bbrp Satker. KEGIATAN KEGIATAN • Keluaran yg dihasilkan tdk spesifik dan terukur; • Sulit menilai efisiensinya krn isinya sangat bermacam-macam • Rumusannya sangat spesi-fik jenis dan satuannya; • Target sangat jelas dituangkan dlm volume keluaran. KELUARAN (OUTPUT) SUB KEGIATAN JENIS BELANJA (AKUN 2 DIGIT) JENIS BELANJA (AKUN 4 DIGIT) • Fleksibilitas pengunaan hanya pada 2 digit terakhir. • Fleksibilitas pengunaan pada 4 digit terakhir.

  13. POKOK KEBIJAKAN PENYUSUNAN DIPA mulai 2011 Perubahan Format danisiDIPA PenerapanAnggaranBerbasisKinerja PenuanganInformasiKinerjadalamDIPA IntegrasiAplikasi DIPA dan RKAKL Penyempurnaan IT penyusunanDokumen Penerapanintegrated database DIPA-RKAKL DNA SebagaiPengganti SRAA PendaerahanPenyusunan & Pengesahan DIPA PenyempurnaanProsesAdministrasi PenyederhanaanProsesPenyusunanDIPAAwalTahun PercepatanPenyusunanDIPAAwalTahun

  14. Perubahan Format danIsiDIPA • UntukmendukungpelaksanaanpenganggaranberbasiskinerjamakadilakukanpenyesuaianterhadapmateriDIPA. • Format DIPA mengalami perubahan,antara lain pada format nomorSuratPengesahanDIPA, pencantumaninformasikinerja, perubahan format halamanDIPAdanperubahaninformasialokasianggaran sampai dengan jenis belanja (2 Digit pertamadariAkun).

  15. PenuanganInformasiKinerjadalamDIPA. • Dalamrangkapelaksanaanpenganggaranberbasiskinerja, perludicantumkaninformasikinerjaKementerian Negara/LembagapadaDIPA, • InformasiKinerjadijabarkanpada level Program dan level Kegiatan. Pada level Program terdiridariIndikatorKinerjaUtama (IKU) Program danHasil (Outcome), • Level KegiatanterdiridariIndikatorKinerjaKegiatan (IKK) danKeluaran (Output).

  16. PenerapanIntegrated Database. Setiapsatuankerja, dalamrangkapenyusunanDIPAmenggunakan data secaraotomatis yang berasaldariRKA-KL yang sudahditelaahantaraKementerian Negara/LembagadenganDirektoratJenderalAnggaranpadasaatpenyusunanKertasKerja (KK) RKA-KL. Informasitambahan yang harusdiinputsecara manual adalahterkaitdenganrencanapenarikan, perkiraanpenerimaan, pejabatperbendaharaan, saldoawalkasBLU, saldoakhirkasBLU, ambangbatas, persentasepenggunaanlangsungPNBP, dan status BLU, yang diisipadasaatpenyusunanDIPA.

  17. IntegrasiAplikasi RKA-KL dan DIPA Satker AplikasiRKAKL DJA DB RKAKL AplikasiRKAKL-DIPA DB RKAKL-DIPA INTEGRASI AplikasiDIPA DB DIPA Proses Reformat Data DJPBN 17

  18. Integrasi Database RKA-KL dan DIPAmulai Tahun 2011 Struktur Database & Referensi sama DJA DJPBN KANTOR PUSAT KANTOR WILAYAH DB Backup DB Transaksi DB Master DB Transaksi DB Transaksi Intranet KEPPRES RINCIAN APBN K/L Satker DIPA Satker Pusat KEPPRES RINCIAN APBN DIPA Satker Daerah RKA-KL

  19. BAHAN PENYUSUNAN DIPA : Keppresmengenairincian APBN sebagaidasarAlokasiAnggaran RKA-KL yang telahditelaahdanditetapkanolehDirjenAnggaran Rencana Dana PengeluaranBendaharaUmum Negara (RDP-BUN) yang telahditelaahdanditetapkanolehDirjenAnggaran BaganAkunStandar DaftarNominatifAnggaran (DNA)

  20. DNA sebagaIDokumenPengganti SRAA DaftarNominatifAnggaran yang selanjutnyadisingkat DNA adalahringkasanalokasianggaranSatuan Kerja yang diterbitkanolehDirekturJenderalPerbendaharaandirinci berdasarkan unit organisasikementeriannegara/lembaga dan provinsisebagaimanadimuatdalamKeputusanPresidenmengenairincian APBN. DaftarLampiran DNA hanyamemuatantara lain KodedanNamaSatker, AlokasiAnggaran per jenisbelanjadanjumlahdana yang diblokir.

  21. Proses Bisnis PenyusunanDIPA UU APBN 1 2 RKAKL Penelaahan 3 SP RKAKL Data SP RKAKL/ Provinsi 4c 4a SP RKAKL 4b SP RKAKL 5a 7a 7b Satker Pusat 6a DIPA + ADK Pengesahan Pengesahan 5b 8a 8b Satker daerah DIPA DIPA 6b DIPA + ADK

  22. Langkah–langkah Menyusun DIPA oleh Satker Restore Data RKAKL Pengisian Data PHLN Pengisian Data RencanaPenarikan danPerkiraanPenerimaan Pengisian SP-RKAKL, KPA,Bendaharawan,PejabatPenandatangan SPM, 1 DIPA DIPA 2 3 4 6 5 Kirim Data DIPA Cetak DIPA

  23. KOMPOSISI DIPA SP RKA-KL+ADK HASILPENELAAHANRKAKL PEJABATPERBENDAHARAAN HAL III DIPA (RENCANAPENERIMAAN DAN RENCANAPENARIKAN DANA) ISIAN LAIN • ISIAN DARI KEMENTERIAN/ LEMBAGA/SATKER PENGESAHANOLEHDITJENPERBENDAHARAAN SURATPENGESAHAN

  24. Format DIPA BerisiinformasimengenaiPengesahanDIPA SuratPengesahan RekapIsiDIPAdanInformasiUmumdanUraianFungsi/Sub Fungsi, outcome Program, IKU Program, IKK, output kegiatan • HalamanI.A RekapIsiDIPAdaninformasiPinjaman/ HibahDalamNegeridanLuarNegeri • HalamanI.B UraianSatker/Kegiatan/ Ouput/Sumber Dana danUraianBelanja • Halaman II RencanaPenarikan Dana per BulandanPerkiraanPenerimaan • Halaman III Catatan : terutamainformasiBlokirdaninformasi yang khusus/spesifik • Halaman IV

  25. Proses Validasi DIPA oleh DJPBN Restore Validasi DIPA & ADK DB RKAKL DIPA DIPA OK SP DIPA SATUAN KERJA Y A T I D A K

  26. Tata Cara PengesahanDIPA. 1) DIPA yang telahdivalidasiditerbitkan Surat PengesahanDIPA. 2) DirekturJenderalPerbendaharaan/KepalaKantor Wilayah DirektoratJenderalPerbendaharaanmenetapkan Surat PengesahanDIPAselakuBendaharaUmum Negara. 3) Surat Pengesahan yang telahditetapkanDirekturJenderalPerbendaharaan/KepalaKanwilDitjenPerbendaharaan dan DIPA yang ditandatanganiPenggunaAnggaran/ KuasaPenggunaAnggaranmerupakansatukesatuanDIPA yang sah sebagaidasarpenggunaananggaran.

  27. Tanggal DIPA. DIPA yang disusunoleh PA/KPA bertanggal9 Desember 2011. Penetapan SP-DIPA olehDirekturJenderalPerbendaharaan/KepalaKantor Wilayah DirektoratJenderalPerbendaharaan di atas adalahbertanggal9Desember 2011 dan berlakusejaktanggal 1 Januari2012sampaidengantanggal 31 Desember 2012.

  28. DIPASementara • DisusunapabilaKementerian Negara/Lembaga/satuankerjatidakmenyampaikanDIPAsampaibataswaktu yang ditentukan • Disusunoleh Kantor PusatDitjenPerbendaharaan/KanwilDitjenPerbendaharaanberdasarkan SP RKAKL • Tidakperluditandatangani PA/KPA

  29. DIPASementara lanjutan • Dana yang dapatdicairkanadalah : • GajiPegawai, • Keperluansehari-hariperkantoran, • langganandayadanjasadanlaukpauk/bahanmakanan • Selainkeperluandiatasdananyadiblokir • Apabila DIPA diterimadari PA/KPA setelah DIPA Sementaraterbit, makadilakukanvalidasidanpengesahanrevisipertama DIPA bersangkutan

  30. Pengertian POK • POK adalahdokumen yang memuaturaianrencanakerjadanbiaya yang diperlukanuntukpelaksanaankegiatan, disusunoleh KPA sebagaipenjabaranlebihlanjutdari DIPA • DiterbitkansetelahDIPAdisahkanolehDirekturJenderalPerbendaharaan/Kepala Kantor Wilayah DitjenPerbendaharaan

  31. Fungsi POK • Pedomandalammelaksanakankegiatan/aktivitas • Alat monitoring kemajuanpelaksanaankegiatan/aktivitas • Alatperencanaankebutuhandana • Saranameningkatkantransparansi, akuntabilitasdanefektivitaspelaksanaananggaran

  32. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN 1. PadasaatpenyusunanDIPA tidakdiperkenankanmeralat/merevisi DIPA. 2. PerubahanhanyadilakukanuntukKodekabupaten/kota, Kodekewenangan, Kode Kantor Bayar (KPPN). 3. Mengingatwaktupenyelesaian DIPA yang sangatterbatas, maka KPA dan/atauPenandatangan DIPA dipusat/daerahharus stand byselamaprosespenyusunandanvalidasi, untukmenandatangani DIPA. • DIPA akandiserahkanpadaMenteri/KetuaLembaga/ GubernurolehPresidendi Istana Negara tanggal 20 Desember 2011. • PenyerahandariGuberrnurkepadaSatuankerjadidaerahtanggal 22-23 Desember 2011 • .

  33. IIIREVISI DIPA

  34. DASAR HUKUM • PMK Nomor 49/PMK.02/2011 tanggal 17 Maret 2011 tentang Tata Cara RevisiAnggaranTahunAnggaran 2011; • PerdirjenNomor PER-22/PB/2011 tanggal 18 April 2011 tentang Tata Cara Revisi DIPA Tahun 2011. • SuratDirjenPerbendaharaan No.S-519/PB/2012 tgl.17 Januari 2012 tentangRevisi DIPA TA.2012

  35. PENGERTIAN REVISI DIPA Revisi DIPA adalahperubahanrinciandalam DIPA akibatrevisirinciananggaranpadahalaman SP dan/atauhalaman I dan/atauhalaman II dan/atauhalaman III dan/atauhalaman IV DIPA, termasukakibatperbaikankarenakesalahanadministratif. R E V I S I D I P A RevisiKuning RevisiPutih

  36. PENGERTIAN REVISI DIPA REVISI KUNING adalahPenggantianSuratPengesahan DIPA karenaperubahan PAGU DIPA dan/atauperubahanKodeSatker

  37. PENGERTIAN REVISI DIPA REVISI PUTIHadalahrevisi DIPA yang tidakmengakibatkanperubahanpagudan/atautidakmengakibatkanperubahanKodeSatker,antara lain : • Perubahan/ralat kantor bayar, kode kewenangan, satuan volume keluaran, nomor register PHLN/PHDN, cara penarikan dana PHLN/PHDN dan kode lokasi. • Ralatkodeakun. • Pembukaantandablokir. • Pergeserandanadalamsatu DIPA. • Perubahan nomenklatur satker.

  38. Batasan RevisiDIPA Revisi DIPA dapat dilakukan sepanjang : • TIDAK MENGUBAH TARGET KINERJA : • tidakmengurangi volume KeluaranKegiatanPrioritasNasionaldan/atauPrioritasBidang; dan • tidak mengurangi spesifikasi Keluaran TIDAK MENGAKIBATKAN PENGURANGAN ALOKASI ANGGARAN THD : kebutuhanBiayaOperasionalSatkerkecualiuntukmemenuhiBiayaOperasionalpadaSatker sepanjang masih dalam peruntukan yang sama. alokasi tunjangan profesi guru/dosen dan tunjangan kehormatan profesorkecuali untuk memenuhi tunjangan profesi guru/dosen dan tunjangan kehormatan profesorpada Satker lain; kebutuhan pengadaan bahan makanan untuk tahanan/narapidana kecuali untuk memenuhi kebutuhan pengadaan bahan makanan untuk tahanan/narapidana pada Satkerlain; pembayaran berbagai tunggakan; paketpekerjaan yang bersifatmultiyears; dan paketpekerjaan yang telahdikontrakkandan/ataudirealisasikandananyasehinggamenjadi minus.

  39. KEWENANGAN REVISI

  40. JENIS REVISI DIPA • Revisi DIPA berdasarkan Perubahan SP-RKA K/L; • Revisi DIPA tanpa Perubahan SP-RKA K/L.

  41. Revisi DIPA berdasarkanPerubahan SP RKA-K/L • Revisi DIPA berdasarkan perubahan SP RKA-K/L adalah revisi anggaran yang memerlukan persetujuan DPR RI, Menteri Keuangan, dan/atau Direktur Jenderal Anggaran; • Perubahan SP RKA-K/L menjadi dasar pengesahan Revisi DIPA dan/atau penerbitan Daftar Revisi Anggaran (DRA) oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan; • DRA menjadi dasar pengesahan Revisi DIPA oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan.

  42. Revisi DIPA tanpaPerubahan SP RKA-K/L a.Penerimaan hibah luar negeri/hibah dalam negeri setelah UU mengenai APBN TA 2011 ditetapkan yang diterima dalam bentuk uang dan dilaksanakan secara langsung oleh Kementerian Negara/Lembaga b. Penerimaan penggunaan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP di atas pagu APBN untuk Satker BLU c. Pergeseran antarprogram dalam satu Bagian Anggaran untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional Revisi DIPA tanpa perubahan SP RKA-K/L d. Pergeseran antarjenis belanja dalam satu Kegiatan e. Perubahan volume Keluaranberupa penambahan volume Keluaran dalam satu Keluaran dan/atau antarkeluaran dalam satu Kegiatan dan satu satker f. Pergeseran dalam satu provinsi/kabupaten/kota untuk Kegiatan dalam rangka tugas pembantuan dan urusan bersama, atau dalam satu provinsi untuk kegiatan dalam rangka dekonsentrasi

  43. Revisi DIPA tanpaPerubahan SP RKA-K/L (Lanjt) g. Pergeseran antarprovinsi/kabupaten/kota untuk memenuhi Biaya Operasional yang dilaksanakan oleh unit organisasi di tingkat pusat maupun oleh instansi vertikalnya di daerah h. Perubahanrincianbelanjasebagaiakibatdaripenyelesaiantunggakantahun yang lalusepanjangdalam Program yang sama, dananyamasihtersedia, dantidakmengurangiSasaranKinerja Revisi DIPA tanpa perubahan SP RKA -/L i. Pergeseran rincian anggaran untuk Satker BLU yang sumber dananya berasal dari PNBP j. Pergeseran antarkomponen dan antarkeluaran dalam satu Kegiatan k. Perubahan rencana penarikan dan perkiraan penerimaan l. Perubahan berupapergantian/penambahankantor bayar m. Perubahan/ralat karena kesalahan administrasi

  44. Revisi POK TanpaPerubahan DIPA • Pergeseran antarkomponen untuk memenuhi kebutuhan Biaya Operasional, dapat dilakukan: • dalam rangka menjamin penyelenggaraan satuan kerja untuk melaksanakan tugas dan fungsinya selama 1 (satu) tahun; • sepanjang tidak mengurangi Sasaran Kinerja satuan kerja • Pergeseran antarkomponen dalam satu Keluaran sepanjang tidak menambah jenis honorarium baru dan besaran honorarium yang sudah ada, dapat dilakukan untuk mempercepat pencapaian volume Keluaran Kegiatan dan/atau penambahan volume Keluaran satuan kerja; • Revisi dilakukan dengan cara mengubah ADK DIPA satuan kerja melalui aplikasi RKAKLDIPA, mencetak POK dan KPA menetapkan perubahan POK.

  45. Revisi Anggaran pada Satuan Kerja oleh KPA melakukan perubahan RKA-Satkersesuaidengankewenangannya KPA DIPA berubah? Cetak POK 2 No 1 ADK RKA-Satker Yes 6 Cetak DIPA Revisi Cetak POK 2a ADK RKA-Satker 5 3 Pengesahan DIPA Revisi DJPBN 4 5 harikerja

  46. Revisi DIPA pada KP DJPBN/Kanwil DJPBN KPA melakukan Revisi RKA-Satker Cetak DIPA Revisi DJPBN 1 3 2 Pencocokan & penelitian ADK RKA-Satker Dokumenpendukung 4 7 5 Setuju? PenetapanSuratPemberitahuanPenolakanRevisi DIPA Cetak POK No 5 harikerja Yes 6 Pengesahan DIPA Revisi

  47. PENGATURAN PENGESAHAN REVISI DIPA

  48. Pengesahan dan Penyampaian Revisi DIPA • Revisi DIPA disampaikankpd KPA dan KPPN Pembayar, dg tembusankpd : • Menteri/KetuaLembaga; • Ketua BEPEKA; • Gubernur Prov. ybs. • DJA; • Dir. Akuntansi & Pelap. Keu DJPBN; • Kanwil DJPBN. • DIPA SatkerPusatygberlokasidi DKI Jakarta; • Revisi DIPA antarProvinsi; KP DJPBN 1a PengesahanRevisi DIPA 1b KANWIL DJPBN • Revisi DIPA disampaikankpd KPA dan KPPN Pembayar, dg tembusankpd : • Menteri/KetuaLembaga; • Ketua BEPEKA; • Gubernur Prov. ybs. • DJA; • Dir. PelaksanaanAnggaran DJPBN; • Dir. Akuntansi & Pelap. Keu DJPBN; • DIPA SatkerPusatygberlokasidiluar DKI Jakarta; • DIPA SatkerVertikal; • DIPA Dekonsentrasi; • DIPA TugasPembantuan; • DIPA UrusanBersama.

  49. Contoh : Pergeseran Antar Komponen dlm satu Output (kewenangan Satker) Kegiatan A Target kinerja tidak berubah Output : volume, jenis dan satuan Komponen-1 Output-1 Jenis Belanja-1 Komponen-2 Jenis Belanja-2 Jenis Belanja-3 Jenis Belanja-1 Komponen-3 Jenis Belanja-2 Jenis Belanja-3 Ketentuan : Pergeseran antarkomponendalamsatu Output  tdkmnmbh honorarium dandlmjenisbelanjaygsama.

  50. Contoh : Pergeseran antar Komponen dan antar Output (kewenangan Satker) Kegiatan A Target kinerja tidak berubah Output : volume, jenis dan satuan Komponen-1 Jenis Belanja-1 Output-1 Komponen-2 Jenis Belanja-2 Komponen-3 Jenis Belanja-3 Output : volume, jenis dan satuan Komponen-1 Jenis Belanja-1 Output-2 Komponen-2 Jenis Belanja-2 Komponen-3 Jenis Belanja-3 Ketentuan :Pergeseran antar komponen dan antar Output dalam satu Kegiatan dan dlm jenis belanja yg sama.

More Related