1 / 50

MATERI : PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MATERI : PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL. LATAR BELAKANG UU 25/2004 TENTANG SPPN. AMANDEMEN KEEMPAT UUD NRI 1945 Tidak ada GBHN Pemilihan Presiden secara langsung Pemilihan Kepala Daerah secara demokratis UU 23/2003 tentang Pemilihan Presiden

danae
Download Presentation

MATERI : PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. MATERI : PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

  2. LATAR BELAKANG UU 25/2004 TENTANG SPPN AMANDEMEN KEEMPAT UUD NRI 1945 • Tidak ada GBHN • Pemilihan Presiden secara langsung • Pemilihan Kepala Daerah secara demokratis • UU 23/2003 tentang Pemilihan Presiden • Mengamanatkan CaPres menyampaikan Visi, Misi, Program REFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH: • UU 32 /2004 Tentang Pemerintah Daerah • Desentralisasi dan otonomi daerah • Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung • UU 33/2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat / Daerah REFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA • UU 17/2003 Tentang Keuangan Negara • Penyusunan RAPBN berpedoman pada RKP • Penyusunan RAPBD berpedoman pada RKPD • UU 1/2004 Tentang Perbendaharaan Negara • UU 15/2004 Tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab KN

  3. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional • Adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkanrencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penye-lenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. • TahapanPerencanaan: • PenyusunanRencana PenetapanRencana  PengendalianPelaksanaanRencana  EvaluasiKinerja • PP 39/2006 tentang Tata Cara PengendaliandanEvaluasiPelaksanaanRencana Pembangunan • PP 40/2006 tentang Tata Cara PenyusunanRencana Pembangunan Nasional

  4. PROSES PERENCANAAN 1. ProsesPolitik: PemilihanlangsungPresidendanKepala Daerah menghasilkanrencanapembangunanhasilprosespolitik (publik choice theory of planning) KhususnyapenjabaranVisidanMisidalam RPJM 2.ProsesTeknokratik : Perencanaan yang dilakukanolehperencanaprofesional, atauolehlembaga / unit organisasi yang secarafungsionalmelakukanperencanaanKhususnyadalampemantapanperan, fungsidankompetensilembagaperencana 3.ProsesPartisipatif : Perencanaan yang melibatkanmasyarakat (stake holders)  Antara lain melaluipelaksanaanMusrenbang 4.Proses Bottom-Up dan Top-Down : Perencanaan yang aliranprosesnyadariataskebawahataudaribawahkeatasdalamhirarkipemerintahan

  5. RUANG LINGKUP PERENCANAAN

  6. TAHAPAN RPJPN 2005-2025

  7. PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Renstra KL Pedoman Renja - KL RKA-KL Rincian APBN Pedoman Pemerintah Pusat Pedoman Bahan Diacu Bahan Pedoman RPJM Nasional RPJP Nasional RKP Pedoman RAPBN APBN Dijabar kan Diserasikan Melalui Musrenbang Diacu Diperhatikan RPJP Daerah RPJM Daerah Dijabarkan RKP Daerah Pedoman RAPBD APBD Pedoman Pedoman Pemerintah Daerah Bahan Diacu Bahan Pedoman Pedoman Renstra SKPD Renja - SKPD RKA - SKPD Rincian APBD UU SPPN UU KN

  8. DokumenRencana Pembangunan

  9. PENYELENGGARAAN MUSRENBANG DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP dan RKPD PEMERINTAH PUSAT Penyusunan RKP SEB MPPN/ Menkeu Renja K/L Musrenbang Nasional RKP Rakor Pusat RKP Rapat Teknis K/L-SKPD Renja K/L Penyusunan RKPD Provinsi Musrenbang Provinsi Paska Musren Provinsi RKPD Penyusunan Renja SKPD Provinsi Forum SKPD Provinsi Renja SKPD PEMERINTAH DAERAH Penyusunan RKPD Kabupaten/Kota Musrenbang Kab/Kota Paska Musrenbang Kab/Kota RKPD Penyusunan Renja SKPD Kabupaten/Kota Forum SKPD Kabupaten/Kota Renja SKPD Musrenbang Kecamatan Musrenbang Desa/Kelurahan B U L A N JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI Sumber: Lampiran 2 SEB MPPN/KepalaBappenasdanMendagritentangPetunjukTeknisPenyelenggaraanMusrenbangTahun2009

  10. Instansi Strategis Perencanaan Pusat-Daerah Musrenbang Nasional DPR Propinsi Musrenbang Propinsi DPRD Propinsi FasilitasiPeningkatanKualitasPerencanaanolehBappeda Musrenbang Kabupaten Bappeda KebijakanKualitasPerencanaanolehBangda Kabupaten DPRD Kabupaten Musrenbang SKPD SKPD Kecamatan Musrenbang Kecamatan Camat BPMD KebijakanPenggerakanolehPMD Musrenbang Desa Kades FasilitasiMusyawarahMasyarakatolehBPMD Desa MASYARAKAT (Potensi Lokal, Masalahnya)

  11. Visi, Misi, Program AksiSBY - BOEDIONO

  12. PRIORITAS NASIONAL DALAM RPJMN 2010-2014 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 2 Pendidikan 3 Kesehatan 4 Penanggulangan Kemiskinan 5 Ketahanan Pangan 11 Prioritas Nasional Kabinet Indonesia Bersatu II 2009-2014 6 Infrastruktur 7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha 8 Energi 9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana 10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik 11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi

  13. ALUR PROSES PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RPJMN 2010-2014 ProgramPrioritas KIB II Penyempurnaan Ranc. Awal RPJMN 2010-2014 25 Nov –6 Des ‘09 Rakorpus Ranc. Awal RPJMN 2010-2014 Trilateral Meeting Ranc. Renstra K/L s/d 20 Nov ‘09 Sosialisasi Ranc. Awal RPJMN 2010-2014 National Summit Penyempurnaan Ranc. Awal Renstra K/L 24 Nov ‘09 29 – 30 Okt ‘09 9 Nov ‘09 s/d 20 Nov ‘09 25 Nov –6 Des ‘09 Perbaikan Ranc. III RPJMN 2010-2014 Sidang Kabinet I Perbaikan Ranc. II RPJMN 2010-2014 8 –13 Des ‘09 7 Des ‘09 Penyempurnaan Ranc. IV RPJMN 2010-2014 MUSRENBANGNAS Ranc. RPJMN 2010-2014 Perbaikan Ranc. II Renstra K/L 8 –13 Des ‘09 8 –13 Des ‘09 11–12 Des ‘09 Finalisasi Ranc. Akhir RPJMN 2010-2014 Sidang Kabinet II Perbaikan Ranc. III Renstra K/L Pemutakhiran Ranc. V RPJMN 2010-2014 16 –20 Des ‘09 RPJPN Rancangan Awal RPJMN 2010-2014 16 –20 Des ‘09 21 Des ‘09 22 - 30 Des ‘09

  14. PENGUATAN PERAN KPDT-PEMDA DALAM KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL RENJA K/L RAN PDT RPJMN STRANAS PDT APBN SWASTA RENJA SKPD PROVINSI RAD PDT PROVINSI STRADA PROVINSI RPJMD PROVINSI APBD PROV SWASTA STRADA KABUPATEN RPJMD KABUPATEN RAD PDT KABUPATEN RENJA SKPD KABUPATEN APBD KAB SWASTA

  15. Visi, Misi, Program AksiPENYUSUNAN RPJMN 2010-2014 BAPPENAS

  16. Membangun Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, danBerkeadilan DaftarIsi • Pendahuluan : Tantangan dan Visi • Capaian dan Tantangan Pembangunan Bangsa Kedepan • Misi • Agenda dan Sasaran • Prioritas dan Program Aksi Pembangunan 2009-2014 • Penutup

  17. AGENDA DAN SASARAN PEMBANGUNAN • Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat • Melanjutkan berbagai program perbaikan kesejahteraan rakyat yang sudah berjalan dengan memberikan penekanan dalam bentuk pengarustamaan anggaran dan kebijakan • Peningkatan kesejahteraan rakyat seiring dengan upaya peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada peningkatan produktivitas dan daya saing, serta makin memacu terciptanya kreatifitas dan inovasi) • Peningkatan kapasitas dan kemampuan bangsa dalam memadukan sumberdaya alam (resource based), sumberdaya pengetahuan (knowledge based), dan sumberdaya yang berasal dari warisan tradisi budaya bangsa (culture based) sehingga akan diperoleh ranah pembangunan ekonomi produktif dan ekonomi kreatif (creative economy) • Mendorong sektor riil dan keberpihakan kepada usaha kecil menengah dan koperasi serta terus menjaga stabilitas ekonomi makro • Kebijakan ekonomi makro (fiskal dan moneter) dilakukan selaras dengan tujuan mengelola ekonomi secara sehat dan berkelanjutan

  18. Wujud akhir tercermin dari: • Peningkatan pendapatan • Penurunan tingkat pengangguran • Perbaikan kualitas hidup rakyat Program aksi: • Peningkatan program di bidang pendidikan (prioritas 1) • Peningkatan program di bidang kesehatan (prioritas 2) • Penanggulangan kemiskinan (prioritas 3) • Penciptaan lapangan kerja (prioritas 4) • Percepatan pembangunan infrastruktur (prioritas 5) • Peningkatan program ketahanan pangan (prioritas 6) • Peningkatan program katahanan dan kemandirian energi (prioritas 7)

  19. Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan • Perlu upaya yang lebih keras dan sistematis untuk memperbaiki praktik tata kelola pemerintahan (menurunkan indeks persepsi korupsi), baik pada sektor pemerintahan maupun sektor swasta, termasuk pengelolaan BUMN • Pembangunan birokrasi yang kuat dengan menerapkan anggaran berbasis kinerja • Percepatan aksi reformasi sistem birokrasi yang dikombinasikan dengan sejumlah program aski lain seperti reformasi bidang hukum • Mendorong lebih banyak perusahaan untuk mengubah statsusnya menjadi perusahaan publik Wujud akhir tercermin dari: • Penurunan tingkat korupsi • Perbaikan pelayanan publik • Pengurangan ekonomi biaya tinggi Program aksi: • Perbaikan dan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (prioritas 8)

  20. Penegakan Pilar Demokrasi • Konsolidasi demokrasi • Memperkuat lembaga-lembaga demokrasi • Penegakan nilai-nilai demikrasi, dengan menjaga kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan mengutamakan supremasi hukum • Membangun demokrasi yang substansial dengan menyelesaikan semua masalah prosedural, seperti kesalahan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Wujud akhir tercermin dari: • Penghargaan terhadap hak asasi manusia • Teraminnya kebebasan berpendapat • Adanya check and balances • Jaminan akan keberagaman Program aksi: • Penegakan pilar demokrasi (prioritas 9)

  21. Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi • Penegakan ‘rule of law” • Mempercepat proses pembuatan Undang-undang, proses penjabarannya, proses pengewasan, dan penegakan aturan hukum • Menjamin proses peradilan yang bebas • Terus membenahi pada substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan inkonsistensi perundangan • Terus mengupayakan adanya perjanjian ekstradisi dengan negara-negara yang berpotensi menjadi tempat pelarian pelaku tindak pidana korupsi • Menindaklanjuti berbagai kasus tanpa pandang bulu dan tanpa tebang pilih • Peningkatan independensi dan akuntabilitas kelembagaan hukum • Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia di bidang hukum • Mendorong berlakunya sistem peradilan yang transparan dan terbuka Wujud akhir tercermin dari: • Munculnya kepastian hukum yang memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian berusaha bagi masyarakat Program aksi: • Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi (prioritas 10)

  22. Pembangunan yang Inklusif dan Berkeadilan • Realokasi subsidi BBM kepada program pendidikan, kesehatan, dan PNPM Mandiri • Melanjutkan proses perencanaan yang bersifat bottom up dan inklusif • Penguatan dimensi keadilan melalui berbagai program pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat erpenghasilan sangat rendah • Memperbaiki distribusi pendapatan melalui penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah • Meningkatkan keterlibatan masyarakat pada program PNPM dalam proses pembangunan di tingkat mikro Wujud akhir tercermin dari: Bidang ekonomi: • Perbaikan distribusi pendapatan • Perbaikan pemerataan pendapatan antardaerah • Perbaikan kesenjangan antara desa-kota • Proses afirmasi terhadap kelompok yang tertinggal, orang cacat, dan sebagainya Bidang sosial-politik: • Perbaikan akses semua kelompok terhadap kebebasan berpolitik • Pemerataan antar jender dalam berpolitik • Penghapusan segala bentuk diskriminasi

  23. Program aksi: • Pembangunan bidang pendidikan (prioritas 1) • Pembangunan bidang kesehatan (prioritas 2) • Penanggulangan kemiskinan (prioritas 3) • Penciptaan lapangan kerja (prioritas 4) • Pembangunan infrastruktur dasar (prioritas 5) • Ketahanan pangan (prioritas 6) • Ketahanan dan kemandirian energi (prioritas 7) • Perbaikan dan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (prioritas 8) • Penegakan pilar demokrasi (prioritas 9) • Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi (prioritas 10) • Pembangunan yang inklusif dan berkeadilan (prioritas 11)

  24. PEMETAAN VISI MISI SBY-BOEDIONO: Agenda – Program Aksi – Bab-bab RPJMN

  25. RPJM 2010-2014 GAMBARAN PERKIRAANKERANGKA EKONOMI MAKRO & APBN (Skenario 1)

  26. ASUMSI EKONOMI MAKRO, 2010-2014

  27. KERANGKA EKONOMI MAKRO, 2010-2014

  28. KERANGKA EKONOMI MAKRO, 2010-2014

  29. PERKIRAAN APBN 2009-2014(lanjutan)

  30. KEBUTUHAN INVESTASI(triliun rupiah)

  31. RINGKASAN SASARAN EKONOMI DAN KEUANGAN NEGARA

More Related