ASPEK PERPAJAKAN BENDAHARA PENGELUARAN

1. ASPEK PERPAJAKAN BENDAHARA PENGELUARAN OLEH: HARI SUGIHARTO

2. Definisi Pajak Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Pasal 1 angka 1 UU KUP)

3. Undang-undang Hak dan kewajiban di bidang perpajakan

4. KEWAJIBAN PERPAJAKAN SEBAGAI PEMIKUL BEBAN PAJAK, pembayar dan pelapor SEBAGAI PEMUNGUT/PEMOTONG, penyetor, dan pelapor WP Badan WP Orang Pribadi BUT WP Badan WP Orang Pribadi BUT Bendaharawan/KPKN

5. KEWAJIBAN PERPAJAKAN BENDAHARAWAN PENGELUARAN KEWAJIBAN MATERIL KEWAJIBAN FORMIL -Mendaftarkan diri -Pembukuan -Memungut/Memotong -Menyetor -Melapor Menghitung pajak terutang -Pasal 21/26 UU PPh -Pasal 22 UU PPh -Pasal 23/26 UU PPh -Pasal 4 (2) UU PPh -UU PPN dan PPnBM UU KUP

6. DASAR HUKUM PENUNJUKAN BENDAHARA PEMERINTAH SEBAGAI PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK-PAJAK NEGARA PPh Pasal 26 Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, …kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan: a. dividen; b. bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang; c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan; e. hadiah dan penghargaan; f. pensiun dan pembayaran berkala lainnya. (Pasal 26 ayat (1) UU PPh) PPN Pajak yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut PPN dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Pemungut PPN. (Pasal 16A ayat 1 UU PPN) Pemungut PPN adalah bendaharawan Pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendaharawan Pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah tersebut. (Pasal 1 angka 27 UU PPN)

7. B PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) dan PAJAK PENJUALAN atas BARANG MEWAH (PPnBM)

8. Pasal 1 angka 27 UU PPN Pasal 16A UU PPN 1984 PEMUNGUT PPN oleh PKP atas penyerahan BKP/JKP kepada bendaharawan Pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah tsb Bendaharawan Pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan Memungut, menyetor,dan melaporkan pajak yang terutang untuk KMK No:563/KMK.03/2003 Bendahara Pemerintah & KPPN Sejak 1 Januari 2004 Bendaharawan Pemerintah adalah Bendaharawan atau Pejabat yang melakukan pembayaran yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang terdiri dari Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah baik Propinsi, Kabupaten, atau Kota.

9. PPN TERUTANG atas penyerahan BARANG KENA PAJAK atau JASA KENA PAJAK oleh PENGUSAHA KENA PAJAK kepada bendaharawan Pemerintah

10. BARANG KENA PAJAK Pasal 1 angka 2 & 3 UU PPN 1984 Barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak maupun barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan UU ini. jenis barang yang tidak dikenakan pajak ditetapkan dengan PP (Pasal 4a)

11. BARANG KENA PAJAK semua barang adalah barang kena pajak kecuali ditetapkan dengan PP • Brng hasil tambang/pengeboran yg diambil langsung dari sumbernya • Barang2 kebutuhan pokok yg sangat dibutuhkan rakyat banyak • Makanan & minuman yg disajikan di hotel, restoran, RM, warung dll • Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga PP Nomor 144 tahun 2000

12. 1 PP Nomor 144 tahun 2000 Jenis barang yang tidak dikenakan pajak BRG HASIL PERTAMBANGAN/PENGEBORAN YG DIAMBIL LANGSUNG DARI SUMBERNYA • Minyak mentah (crude oil); • Gas bumi, tidak termasuk yg siap dikonsumsi seperti elpiji; • Panas bumi; • Pasir dan kerikil; • Batubara sebelum diproses menjadi briket batubara; dan • Biji besi, biji timah, biji emas, biji tembaga, biji nikel, dan • biji perak serta biji bauksit.

13. 2 PP Nomor 144 tahun 2000 Jenis barang yang tidak dikenakan pajak BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG SANGAT DIBUTUHKAN OLEH RAKYAT BANYAK yaitu segala jenis beras dan gabah, seperti beras putih, beras merah, beras ketan hitam / beras ketan putih, sepanjang berbentuk sbb: beras berkulit (padi / gabah) selain untuk benih; digiling; beras setengah giling / digiling seluruhnya, disosoh, dikilapkan maupun tidak; beras pecah; menir (groats) dari beras. Beras dan gabah yaitu segala jenis jagung, seperti jagung putih, jagung kuning, jagung kuning kemerahan / popcorn (jagung brondong), sepanjang berbentuk sbb: Jagung yang telah dikupas/jagung tongkol & biji jagung/ jagung pipilan; menir (groats)/beras jagung, sepanjang masih dlm bentuk butiran. Jagung Sagu yang berbentuk: empulur sagu; tepung, tepung kasar dan bubuk dari sagu yaitu segala jenis kedelai, seperti kedelai putih, kedelai hijau, kedelai kuning / kedelai hitam, sepanjang berbentuk kacang kedelai pecah / utuh. Kedelai baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium, baik berbentuk curah maupun briket. Garam KMK No: 653/KMK.03/2001 jo. Kep Dirjen Pajak Nomor KEP-68/PJ./2002

14. 3 PP Nomor 144 tahun 2000 Jenis barang yang tidak dikenakan pajak MAKANAN dan MINUMAN yang DISAJIKAN di HOTEL, RESTORAN, RUMAH MAKAN, WARUNG, dan sejenisnya BAIK DIKONSUMSI di TEMPAT MAUPUN TIDAK Tidak termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering

15. 4 PP Nomor 144 tahun 2000 Jenis barang yang tidak dikenakan pajak UANG, EMAS BATANGAN, SURAT BERHARGA

16. JASA KENA PAJAK Pasal 1angka 5 dan 6 adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan. yang dikenakan pajak berdasarkan UU ini. jenis jasa yang tidak dikenakan pajak ditetapkan dengan PP (Pasal 4a)

17. JASA KENA PAJAK semua jasa adalah jasa kena pajak kecuali ditetapkan dengan PP • jasa di bidang pelayanan kesehatan medik; • jasa di bidang pelayanan sosial; • jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko; • jasa di bidang perbankan, asuransi, & sewa guna usaha dgn hak opsi; • jasa di bidang keagamaan; • jasa di bidang pendidikan; • jasa di bidang kesenian & hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan; • jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan; • jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air; • jasa di bidang tenaga kerja; • jasa di bidang perhotelan; • jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum." PP Nomor 144 tahun 2000

18. Jenis jasa yang tidak dikenakan PPN c Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko Jasa pengiriman surat dengan perangko yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia, yaitu jasa yang merupakan tugas PT Pos Indonesia (persero) dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan pos oleh negara yang terdiri dari kegiatan menerima, membawa, dan atau menyampaikan surat yang merupakan satu kesatuan kegiatan yang tidak terpisahkan yang atas penyerahan jasanya dikenakan tarif jasa pos yang cara pelunasan tarif jasa posnya dengan perangko atau pengganti perangko.

19. Jenis jasa yang tidak dikenakan PPN f Jasa di bidang PENDIDIKAN meliputi jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah, seperti kursus-kursus

20. Jenis jasa yang tidak dikenakan PPN h Jasa di bidang penyiaran yg bukan bersifat iklan adalah Jasa penyiaran radio atau televisi yang dilakukan oleh instansi Pemerintah atau swasta yang bukan bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersial.

21. j Jenis jasa yang tidak dikenakan PPN Jasa di bidang TENAGA KERJA meliputi Jasa tenaga kerja Jasa penyediaan tenaga kerjasepanjang Pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggungjawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut • Dalam hal: • Pengusaha penyedia tenaga kerja tidak melakukan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan sejenisnya kepada tenaga; atau • Tenaga kerja tersebut tercantum dalam daftar struktur kepegawaian pengusaha pengguna tenaga kerja. • (SE-05/PJ.53/2003) Jasa penyelenggaraan latihan bagi tenaga kerja

22. k Jenis jasa yang tidak dikenakan PPN Jasa di bidang PERHOTELAN meliputi Jasa persewaan kamartermasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, hostel, serta fasilitas yg terkait dgn kegiatan perhotelah untuk tamu yg menginap Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, dan hostel

23. PPN TERUTANG atas penyerahan BARANG KENA PAJAK atau JASA KENA PAJAK oleh PENGUSAHA KENA PAJAK kepada bendaharawan Pemerintah Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah adalah Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada Bendaharawan Pemerintah atau Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.

24. PENGUSAHA: Orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean. (Pasal 1 angka 14 UU PPN) PENGUSAHA KENA PAJAK: adalah PENGUSAHA yang melakukan penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP yang dikenakan pajak berdasarkan UU ini, tidak termasuk Pengusaha Kecil, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP. (Pasal 1 angka 15 UU PPN) PENGUSAHA KECIL: adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan BKP dan atau JKP dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). (Kep. Menkeu No:571/KMK.03/2003) Catatan: Penyerahan BKP/JKP kepada Bendahara Pemerintah baru terutang PPN jika dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak yaitu Pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

25. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) PASAL 5 UU PPN Pungutan tambahan disamping PPN Dikenakan sekali Terhadap BKP Yang Tergolong Mewah Kendaraan bermotor & selain kendaraan bermotor saat penyerahan oleh PKP Pabrikan saat impor Catatan: Penyerahan BKP Tergolong Mewah kepada Bendahara Pemerintah baru terutang PPN dan PPnBM jika dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak PABRIKAN yaitu Pengusaha PABRIKAN yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

26. Tarif PPnBM Kendaraan bermotor Selain kendaraan bermotor 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 75% 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 75% PP NOMOR 145/2000 diubah terakhir dengan PP NOMOR 12/2006

27. BKP yang tergolong mewah Kendaraan pengangkutan orang sampai dengan 15 (lima belas) orang termasukpengemudi, kendaraan Double Cabin, kendaraan khusus,kendaraan bermotor beroda 2 (dua) dengan kapasitassilinder lebih dari 250 CC Kelompok alat rumah tangga, pesawat pendingin, pesawat pemanas Kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen,kondominium, town house, dan sejenisnya. Kelompok pesawat penerima siaran televisi dan antena serta reflektor antena. Kelompok mesin pengatur suhu udara, mesin pencuci piring, mesin pengering, pesawat elektromagnetik, dan instrumen musik Kelompok wangi-wangian Kelompok kapal atau kendaraan air lainnya, sampan dan kano, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum Kelompok peralatan dan perlengkapan olahraga Kelompok minuman yang mengandung alkohol Kelompok barang yang terbuat dari kulit atau kulit tiruan Kelompok permadani yang terbuat dari sutra atau woll Kelompok barang kaca dari kristal timbal dari jenis yang digunakan untuk meja, dapur, rias, kantor, dekorasi dalam ruangan atau keperluan semacam itu. Peraturan Menkeu No:620/PMK.03/2004

28. PEMUNGUT PPN (Bendahara Pemerintah & KPPN) Objek Pemungutan KMK No:563/KMK.03/2003 Setiap pembayaran yang dilakukan PEMUNGUT PPN kecuali Pembayaran yang jumlahnya tidak lebih dari Rp1juta termasuk PPN/PPnBM, dan tidak merupakan jumlah yang terpecah-pecah Pembayaran untuk pembebasan tanah, kecuali pembayaran atas penyerahan tanah oleh real estat Pembayaran atas penyerahan BKP/JKP yang mendapat fasilitas: PPN tidak dipungut / dibebaskan dari pengenaan PPN Pembayaran untuk penyerahan BBM dan bukan BBM oleh Pertamina Pembayaran atas rekening telepon Pembayaran untuk jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan Menurut ketentuan tidak terutang PPN

29. Pasal 16B UU PPN FASILITAS DI BIDANG PPN yang masih berlaku dan yang berlaku sejak 1 Januari 2001 Pembebasan dari pengenaan pajak Pajak terutang tidak dipungut Impor dan atau penyerahan BKP Tertentu/JKP Tertentu Proyek Pemerintah yang dananya berasal dari bantuan luar negeri Impor dan atau penyerahan BKP Tertentu yang bersifat Strategis

30. Proyek Pemerintah yang Dananya berasal dari hibah atau pinjaman LN PPN dan PPnBM yang terutang atas penyerahan Barang dan Jasa dalam rangka pelaksanaan Proyek Pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri, tidak dipungut. PPN dan PPn BM yang terutang penyerahan BKP dan/atau JKP oleh Kontraktor Utama sehubungan dengan pelaksanaan Proyek Pemerintah yang sebagian dananya dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri, tidak dipungut hanya atas bagian dari proyek Pemerintah yang dananya dibiayai dengan hibah atau pinjaman luar negeri tersebut. Atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang tidak dipungut PPN dan PPn BM, Kontraktor Utama wajib membuat Faktur Pajak yang dibubuhi cap "PPN dan PPn BM tidak dipungut". PP No: 42/ 1995

31. PP 146/2000 jo PP 38/2003 PenyerahanBKP Tertentu yang dibebaskan dari pengenaan pajak Senjata, amunisi, alat angkutan di air, bawah air, udara, darat, kend lapis baja, kend patroli & angkutan khusus lainnya serta suku cadang yg diserahkan kepadaDephan, TNI, Polri, atau pihak lain yg ditunjuk dan komponen/bahan yg belum dibuat di dlm negeri kepadaPT Pindad untuk pembuatan senjata & amunisi untuk Dephan, TNI atau Polri Kereta api & sk cadang serta peralatan untuk perbaikan/ pemeliharaan serta prasarana yg diserahkan kepadaPT Kereta Api Indonesia danKomponen/bahan yg diserahkan kepada pihak yg ditunjuk oleh PT KAI yg digunakan untuk pembuatan Kereta api, sk cadang untuk perbaikan/ pemeliharaan serta prasaranana yg digunakan oleh PT KAI Peralatan berikut sk cadang yg digunakan oleh Dephan, TNI untuk penyediaan data batas & photo udara wilayah NKRI untuk mendukung hanas, yg diserahkan kepada Dephan, TNI atau pihak lain yg ditunjuk Vaksin polio dalam rangka PIN

32. PP 146/2000 jo PP 38/2003 PenyerahanBKP Tertentu yang dibebaskan dari pengenaan pajak Kapal laut, kapal angkut sungai, danau, penyeberangan sungai, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang; suku cadang serta alat keselamatan pelayaran/ keselamatan manusia, yg diserahkan kepada & digunakan oleh perusahaan: a) pelayaran niaga nasional; b) penangkapan ikan nasional; b) penyelenggara jasa kepelabuhanan nasional; d) penyelenggara jasa angkutan sungai, danau, & penyeberangan nasional Pswt udara & sk cadang serta alat keselamatan penerbangan/ keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan/pemeliharaanyg digunakan oleh perusahaan angkutan udara niaga nasional, dan suku cadang serta peralatan perbaikan/ pemeliharaan pswt udara yg diserahkan kepada oleh pihak yg ditunjuk oleh perusahaan angkutan udara niaga nasional Rumah sederhana, RSS, Rumah Susun sederhana, Pondok Boro, asrama mahasiswa & pelajar serta perum lainnya yang batasannya ditetapkan oleh Menkeu setelah mendengar pertimbangan Menkimpraswil Buku Pelajaran Umum, agama dan kitab suci

33. PP 146/2000 jo PP 38/2003 PenyerahanJKP Tertentu yang dibebaskan dari pengenaan pajak Jasa pemborong bangunan: a) Rumah sederhana, RSS, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, asrama dst; b) semata-mata untuk keperluan tempat ibadah Jasa sehubungan dengan penyediaan data batas & photo udara wil neg RI untuk mendukung hanas kepada dephan atau TNI Jasa persewaan rumah susun sederhana, rumah sederhana, dan rumah sangat sederhana Jasa: 1. Persewaan kapal; 2. Kepelabuhan meliputi jasa tunda, pandu tambat, dan labuh; 3. Perawatan/reparasi (docking) kapal, kepada perusahaan: a. angkutan Laut Nasional; b. Penangkapan Ikan Nasional; c. Penyelengg. Jasa Kepelabuhan Nasional; d. Penyelengg. Jasa angkutan sungai, danau, & penyeberangan Nasional. Jasa: a. persewaan pesawat udara; b. perawatan/reparasi pesawat udara kepada perush. Angkutan Udara Niaga Nasional Jasa perawatan/reparasi kereta api kepada PT KAI

34. DIBEBASKAN dari pengenaan PPN atas penyerahan BKP Tertentu yg bersifat STRATEGIS Bahan baku/makanan ternak, unggas dan ikan Bibit/benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan Barang hasil pertanian sebagaimana terlampir Air bersih melalui pipa oleh PAM Listrik kecuali untuk rumah>6600 watt PP 12/2001 jo PP 7/2007

35. LAMPIRAN BARANG HASIL PERTANIAN YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN SESUAI PP NOMOR 7 TAHUN 2007 PERKEBUNAN: Kakao; Kopi; Kelapa Sawit; Aren; Jambu Mete; Lada; Pala; Cengkeh; Getah Karet; Daun The; Daun Tembakau; Tebu; Kapas; Kapuk; Rami, Rosella, Jute, Kenaf, Abaca & lainnya; Kayumanis; Kina, Panili; Nilam; Jarak Pagar; Sereh; Atsiri; Kelapa; tanaman perkebunan & sejenisnya.BUAH-BUAHAN: Pisang; Jeruk (siam, keprok, pamelo); Mangga; Salak; Nanas; Belimbing; Manggis; Rambutan; Durian; Melon, semangka, pepaya dan sejenisnya; Duku, bangkuang, nangka, cempedak dan sejenisnya.SAYURAN: sayuran daun; sayuran buah; sayuran umbi; sayuran jamur.TANAMAN HIAS dan OBAT: Tanaman Hias; Tanaman potong; Tanaman obat.TANAMAN PANGAN: Padi; Jagung; Kacang Tanah; Ubi kayu; Ubi jalar; Kacang hijau, gude, dan kacang lainnya; Talas, Garut, gembili dan umbi lainnya.PETERNAKAN: Sapi, Kerbau, Kambing/domba, Babi, dan Ternak lainnya; Unggas (ayam, itik, puyuh dll); Ternak Perah (Susu)HASIL HUTAN KAYU: Kayu; Kelapa Sawit; Karet; Bambu.HASIL HUTAN BUKAN KAYU: Rotan; Gaharu; Agathis; Shorea; Kemiri; Tengkawang.PRODUK PERIKANAN DAN KELAUTAN: Udang, artemia; Ikan (termasuk ikan hias); Rumput Laut; Kerang, Tiram, Remis; Kepiting, Rajungan; Teripang; Lobster; Cumi/Sotong, Gurita, Siput.

36. JUMLAH PPN ATAU PPnBM YANG DIPUNGUT Dalam jumlah pembayaran yang dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah atau Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara termasuk jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang. Dalam hal penyerahan BKP hanya terutang PPN, maka jumlah PPN yang dipungut adalah 10/110 bagian dari jumlah pembayaran. Contoh: Jumlah pembayaran Rp 11.000.000,00 Jumlah PPN : 10/110 x Rp 11.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Sisa yang dibayarkan kepada PKP rekanan (Rp 11.000.000,00 - Rp 1.000.000,00) Rp 10.000.000,00

37. Dalam hal penyerahan BKP yang tergolong mewah dari pengusaha yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah tersebut, di samping terutang PPN juga terutang PPnBM, maka jumlah PPN dan PPnBM yang dipungut adalah sebagai berikut: Dalam hal terutang PPnBM sebesar 20%, maka jumlah PPN yang dipungut sebesar 10/130 bagian dari jumlah pembayaran sedangkan jumlah PPnBM yang dipungut sebesar 20/130 bagian dari jumlah pembayaran. Contoh : PPnBM dengan tarif 20% Jumlah pembayaran Rp 13.000.000,00 Jumlah PPN yang dipungut: (10/130 x Rp13.000.000,00) Rp 1.000.000,00 Jumlah PPnBM yang dipungut: (20/130 x Rp13.000.000,00) Rp 2.000.000,00 Sisa yang dibayarkan kepada PKP rekanan: Rp13.000.000,00 - (Rp1.000.000,00 + Rp2.000.000,00) = Rp10.000.000,00

38. Dalam hal pembayaran berjumlah paling banyak Rp1.000.000,00 (termasuk PPN dan PPnBM) dan tidak merupakan jumlah yang terpecah-pecah, maka PPN dan PPnBM tidak perlu dipungut oleh Bendaharawan. Contoh 1: Harga Jual Rp 900.000,00 PPN : 10% x Rp 900.000,00 Rp 90.000,00 PPnBM (Misal terutang dengan tarif 20%) Rp 180.000,00 Harga Jual termasuk PPN dan PPnBM Rp 1.170.000,00 Meskipun Harga Jual Rp900.000,00 tetapi karena pembayaran termasuk PPN dan PPn BM berjumlah Rp1.170.000,00 (di atas Rp1.000.000,00), maka PPN dan PPn BM yang terutang harus dipungut oleh Bendaharawan. Contoh 2: Harga Jual Rp 800.000,00 PPN : 10% x Rp 800.000,00 Rp 80.000,00 PPnBM (Misal terutang dengan tarif 10%) Rp 80.000,00 Harga Jual termasuk PPN dan PPnBM Rp 960.000,00 Karena Harga Jual termasuk PPN dan PPnBM berjumlah Rp 960.000,00 (kurang dari Rp1.000.000,00), maka PPN dan PPnBM yang terutang tidak perlu dipungut oleh Bendaharawan, tetapi harus dipungut dan disetor sendiri oleh PKP Rekanan Pemerintah, dan Faktur Pajak tetap harus dibuat.

39. PEMUNGUT PPN (Bendahara Pemerintah) Mekanisme Pemungutan PKP Rekanan wajib membuat Faktur Pajak (rangkap 3) dan SSP (rangkap 5) pada saat menyampaikan tagihan SSP tersebut diisi dengan membubuhkan NPWP dan identitas PKP Rekanan Pemerintah yang bersangkutan, tetapi penandatangan SSP dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah atau KPKN sebagai penyetor atas nama PKP Rekanan Pemerintah. Pada setiap lembar Faktur Pajak oleh Bendaharawan Pemerintah yang melakukan pemungutan wajib dibubuhi cap "Disetor tanggal ........." dan ditandatangani oleh Bendaharawan Pemerintah. Pemungut PPN wajib memungut pajak yang terutang pada saat pembayaran Pemungut PPN wajib menyetor pada: Bendahara paling lambat 7 hari setelah bulan pembayaran Pelaporan oleh Pemungut PPN: Bendahara dengan SPT Masa bagi Pemungut paling lambat 20 hari setelah bulan pembayaran

40. Mekanisme Pemungutan Pajak oleh Bendahara selaku Pemungut PPN Penyerahan BKP/JKP Penagihan Pembayaran Setor Lapor 9/2/07 20/1/07 23/3/07 7/4/07 20/4/07 • PKP membuat: • FP tgl 9/2/07 diisi lengkap (3 rgkp) • SSP diisi identitas & jumlah pajak (5 rgkp) Pemungutan Dengan SSP Dengan SPT MASA PPN 1107 PUT Dilaporkan oleh PKP dlm SPT Masa Februari

41. Contoh pengisian SPT Masa 1107 PUT

42. Contoh pengisian SPT Masa 1107 PUT Lakukan pengisian SPT Masa PPN 1107 PUT!

43. Contoh pengisian SPT Masa 1107 PUT Tanggal 10 April 2007: Melakukan pembayaran kepada PT KOMPUTIN pedagang besar komputer (sudah dikukuhkan sebagai PKP) atas pembelian sejumlah komputer tanggal 25 Februari 2007 dengan jumlah pembayaran Rp6.600.000,00 (termasuk PPN). Pembayaran dilakukan berdasarkan Nota Tagihan dan Faktur Pajak (Nomor Seri : 020-000-07-00000109) tertanggal 9 Maret 2007. PPN yang dipungut disetor tanggal 20 April 2007. DPP sebesar Rp6.000.000,00 dan PPN terutang sebesar Rp600.000,00 Form 1107 PUT 1 B

44. Contoh pengisian SPT Masa 1107 PUT Tanggal 11 April 2007: Melakukan pembayaran rekening listrik bulan Maret 2007 sebesar Rp1.000.000,00. PPN terutang tidak perlu dipungut karena listrik termasuk BKP Tertentu yang bersifat Strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN. Tanggal 11 April 2007: Melakukan pembayaran rekening telepon bulan Maret 2007 sebesar Rp1.100.000,00 (termasuk PPN). PPN terutang atas pembayaran rekening telepon tidak perlu dipungut oleh Bendahara Pemerintah.

45. Contoh pengisian SPT Masa 1107 PUT Tanggal 14 April 2007: Melakukan pembayaran melalui KPPN kepada PT JAYATEVE pedagang besar teve (sudah dikukuhkan sebagai PKP) atas pembelian sejumlah teve tanggal 10 Maret 2007 sebesar Rp15.400.000,00 (termasuk PPN). Pembayaran dilakukan berdasarkan Nota Tagihan dan Faktur Pajak (Nomor Seri :020-000-07-00000120) tertanggal 20 Maret 2007. PPN dipungut melalui KPPN. DPP sebesar Rp14.000.000,00 dan PPN terutang sebesar Rp1.400.000,00 Form 1107 PUT 1 A

46. Contoh pengisian SPT Masa 1107 PUT Tanggal 20 April 2007: Melakukan pembayaran kepada toko buku “Murni” (sudah dikukuhkan sebagai PKP) atas pembelian kertas dan tinta sebesar Rp990.000,00 (termasuk PPN). PPN terutang tidak perlu dipungut karena nilai pembayarannya tidak lebih dari Rp1.000.000,00. Tanggal 24 April 2007: Melakukan pembayaran kepada sebuah toko kecil (bukan PKP) atas pembelian peralatan kantor senilai Rp1.200.000,00. PPN tidak perlu dipungut karena transaksi yang dilakukan bukan oleh PKP tidak terutang PPN

47. Contoh pengisian SPT Masa 1107 PUT Tanggal 30 April 2007: Melakukan pembayaran kepada CV ANUGERAH (sudah dikukuhkan sebagai PKP) atas penyerahan jasa catering sebesar Rp7.700.000,00 (termasuk PPN) pada bulan Maret 2007 dengan Nota Tagihan dan Faktur Pajak (Nomor Seri: 020-000-07-00000102) tertanggal 26 Maret 2007. PPN yang dipungut disetor tanggal 7 Mei 2007. DPP sebesar Rp7.000.000,00 dan PPN terutang sebesar Rp700.000,00 Form 1107 PUT 1 B

48. Contoh pengisian SPT Masa 1107 PUT Tanggal 30 April 2007: Melakukan pembayaran atas pembelian 2 unit AC kepada PT ELEKTRINDO (pabrikan AC) sebesar Rp7.200.000,00 (termasuk PPN dan PPnBM). Atas penyerahan AC tersebut disamping terutang PPN 10% juga terutang PPnBM 10%. Pembayaran dilakukan berdasarkan Nota Tagihan dan Faktur Pajak (Nomor Seri: 020-000-07-00000119) tertanggal 10 April 2007. PPN dan PPnBM yang dipungut disetor tanggal 7 Mei 2007. DPP sebesar Rp6.000.000,00, PPN sebesar Rp600.000,00 dan PPnBM sebesar Rp600.000,00 Form 1107 PUT 1 B

49. Contoh pengisian SPT Masa 1107 PUT Tanggal 30 April 2007: Melakukan pembayaran kepada Hotel Sidodadi atas persewaan ruangan untuk pertemuan sebesar Rp8.000.000,00. PPN tidak perlu dipungut karena jasa perhotelan bukan jasa kena pajak sehingga tidak terutang PPN Tanggal 24 April2007: Melakukan pembayaran kepada maskapai penerbangan Garuda atas tiket pesawat ke Jakarta untuk perjalanan dinas pegawai sebesar Rp4.400.000,00 (termasuk PPN). PPN terutang atas pembayaran jasa angkutan udara dalam negeri tidak perlu dipungut oleh Bendahara Pemerintah.

50. I PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 21