Perpajakan

1. Perpajakan BAB II KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

2. SiapaPembayarPajak Wajib Pajak orang pribadiataubadan, meliputi1) pembayarpajak, 2) pemotongpajakdan3) pemungutpajak, yang mempunyaihakdankewajibanperpajakansesuaidenganketentuanperaturanperundang-undanganperpajakan

3. Syarat Menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi WAJIB PAJAK kewajibanpajaksubjektif kewajibanpajakobjektif =+ • orang pribaditersebutdilahirkan, berada, atauberniatuntukbertempattinggal di Indonesia dan • berakhirpadasaat orang pribaditersebutmeninggalduniaataumeninggalkanIndonesia untukselama-lamanya. Mempunyai penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak atau dalam satu tahun penghasilan neto harus Rp. 15.840.000

4. Syarat Menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi kewajibanpajaksubjektif + kewajibanpajakobjektif • badantersebutdidirikan di Indonesia dan • berakhirpadasaatbadantersebutdibubarkanatautidaklagibertempatkedudukan di Indonesia. Mempunyai penghasilan tanpa syarat

5. Identitas Wajib Pajak: NomorPokokWajibPajak (NPWP) • saranadalamadministrasiperpajakan yang dipergunakansebagaitandapengenaldiriatauidentitasWajibPajak. • NPWP jugadipergunakanuntukmenjagaketertibandalampembayaranpajakdandalampengawasanadministrasipajak

6. NPWP dan PKP (Pengusaha Kena Pajak) NPWP dan NPPKP NPWP Saja Untukpengusahabaikdenganbentukusahaperseoranganataubadanyangmelakukanpenyerahanbarangdanataujasakenapajak yang terutangPajakPertambahanNilai (PPN) danPajakPenjualanatasBarangMewah (PPnBM) kurang dari Rp. 600.000.0000 dalam satu tahun atau berdasarkan syarat lain tidak wajibdikukuhkansebagai PKP Untukpengusahabaikdenganbentukusahaperseoranganataubadan yang melakukanpenyerahanbarangdanataujasakenapajak yang terutangPajakPertambahanNilai (PPN) danPajakPenjualanatasBarangMewah (PPnBM) wajibdikukuhkansebagai PKP

7. Penetapan NPWP Secara Jabatan apabila Wajib Pajak atau PKP tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, berdasarkan: • data yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak ternyata orang pribadi atau badan atau pengusaha telah memenuhi syarat untuk memperoleh NPWP dan atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak

8. Penghapusan NPWP • Diajukan permohonan penghapusan NPWP oleh Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya apabila Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. • Wajib Pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau peggabungan usaha • Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia atau • Dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapuskan NPWP dari Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

9. Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) • Pengusaha Kena pajak pindah alamat ke wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak lain, • bubar atau tidak memenuhi syarat lagi sebagai Pengusaha Kena Pajak.

10. Wajib Pajak Non Efektif • Wajib Pajak meninggal dunia/bubar. • Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia tetapi belum diterima pemberitahuan tertulisnya secara resmi dari ahli warisnya (belum dilampirkan surat keterangan/akte kematian). • Wajib Pajak badan yang telah bubar tetapi belum ada akte pembubarannya dari instansi yang berwenang atau belum ada penyelesaian likuidasi (bagi badan yang sudah mendapat pengesahan dari Departemen kehakiman) • Wajib Pajak yang tidak diketahui lagi alamatnya, walaupun sudah dilakukan pencarian oleh petugas verifikasi atau petugas yang ditunjuk untuk itu • Wajib Pajak yang secara nyata berdasarkan hasil penelitian/pengamatan tidak menunjukkan adanya kegiatan usaha lagi.

11. Melaporkan Pajak: Surat Pemberitahuan (SPT) Surat pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban menurut peraturan perundang-undangan perpajakan.

12. Fungsi SPT Pajak Penghasilan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagai sarana melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPnBM.yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang: Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi SPT adalah sevagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipugut dan disetorkannya. sebagai sarana melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang dan untuk melaporkan tentang: • Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak. • Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak • Harta dan Kewajiban • Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungut pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku

13. Jenis Surat Pemberitahuan SPT Masa SPT Tahunan SPT Tahunan adalah SPT untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Contoh SPT Tahunan adalah: SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Formulir 1770 (SPT WPOP 1770), SPT Tahunan Wajib Pajak Badan Formulir 1771 (SPT WP Badan 1771), SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Formulir 1770S (SPT WPOP 1770S). SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Formulir 1770SS (SPT WPOP 1770SS). SPT Masa adalah Surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan paling lama tiga bulan. Contoh SPT Masa adalah: • SPT Masa PPh Pasal 21, • SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, • SPT Masa PPh Pasal 22, • SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2 (final).

14. Sanksi administrasi berupa denda: Surat Pemberitahuan tidak disampaikan tepat waktu • Surat Pemberitahuan masa PPN dan PPnBM, denda sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). • Surat Pemberitahuan lainnya, denda sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) • Surat Pemberitahuan tahunan, denda sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk Wajib Pajak Badan dan • Surat Pemberitahuan tahunan PPh, denda sebesar Rp. 100.000 (lima ratus ribu) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi.

15. Syarat pengisian SPT: Benar, Lengkap dan Jelas • Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; • Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan; dan • Jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.

16. Untuk masa pajak paling lambat 15 (lima belas) hari setelah terutangnya pajak atau masa pajak berakhir. Untuk SPT tahunan, kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT harus dibayar lunas paling lambat tanggal 25 (dua pulih lima) setelah tahun pajak atau bagian tahun pajak berakhir, sebelum SPT disampaikan. Jatuh tempo pembayaran

17. Penyetoran pajak terutang dan sanksi keterlambatan • Sanksi apabila pembayaran atau penyetoran pajak dilakukan setelah tanggal jatuh tempo akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan • Bunga dihitung dari jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu ) bulan baik untuk pembayaran masa atau tahunan

18. Sanksi Administrasi berupa denda Sanksi administrasi berupa bunga Sanksi administrasi berupa kenaikan Sanksi Pidana: tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Sanksi dalam perpajakan: SanksiAdministrasidanPidana

19. SuratSetoranPajak buktipembayaranataupenyetoranpajak yang telahdilakukandenganmenggunakanformuliratautelahdilakukandengancara lain kekasnegaramelaluitempatpembayaran yang ditunjukolehMenteriKeuangan

20. SuratKetetapanPajak • Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). SKPKB adalah SKP yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekeurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar • Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT). SKPKBT adalah SKP yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan • Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKPLB). SKPLB adalah SKP yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih bedar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. • Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN). SKPN adalah SKP yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak

21. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak • Kewajiban mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP • Kewajiban mendaftarkan diri untuk mendapatkan pengukuhan NPPKP • Kewajiban Pembayaran, Pemotongan/Pemungutan, Dan Pelaporan • Kewajiban Dalam Hal Diperiksa

22. Wajib Pajak mempunyai hak untuk mendapat perlindungan kerahasiaan atas segala sesuatu informasi yang telah disampaikannya kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka menjalankan ketentuan perpajakan. Surat Pemberitahuan, laporan keuangan, dan dokumen lainnya yang dilaporkan oleh Wajib Pajak; Data dari pihak ketiga yang bersifat rahasia; Dokumen atau rahasia Wajib Pajak lainnya sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Hak Wajib Pajak: Kerahasiaan Wajib Pajak

23. Hak Wajib Pajak: Penundaan dan Pembayaran Penundaan Pembayaran Dalam hal-hal atau kondisi tertentu, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan menunda pembayaran pajak Pengangsuran Pembayaran Dalam hal-hal atau kondisi tertentu, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan mengangsur pembayaran pajak Pengurangan PPh Pasal 25 Dengan alasan-alasan tertentu, Wajib Pajak dapat mengajukan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25. Wajib Pajak orang pribadi atau badan karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak atau karena sebab-sebab tertentu lainnya serta dalam hal objek pajak yang terkena bencana alam dan juga bagi Wajib Pajak anggota veteran pejuang kemerdekaan dan veteran pembela kemerdekaan, Pengurangan PBB

24. HakWajibPajak Dengan alasan-alasan tertentu, Wajib Pajak dapat menyampaikan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan baik PPh Badan maupun PPh Pasal 21. Penundaan Pelaporan SPT Tahunan Pembebasan Pajak Dengan alasan-alasan tertentu, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembebasan atas pemotongan/ pemungutan pajak penghasilan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Wajib Pajak yang telah memenuhi kriteria tertentu sebagai Wajib Pajak Patuh dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dalam jangka waktu paling lambat 1 bulan untuk PPN dan 3 bulan untuk PPh sejak tanggal permohonan. Pajak Ditanggung Pemerintah Dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri PPh yang terutang atas penghasilan yang diterima oleh kontraktor, konsultan dan supplier utama ditanggung oleh pemerintah. Insentif Perpajakan Di bidang PPN, untuk Barang Kena Pajak tertentu atau kegiatan tertentu diberikan fasilitas pembebasan PPN atau PPN Tidak Dipungut. BKP tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN antara lain Kereta Api, Pesawat Udara, Kapal Laut, Buku-buku, perlengkapan TNI/POLRI. Perusahaan yang melakukan kegiatan di kawasan tertentu seperti Kawasan Berikat mendapat fasilitas PPN Tidak Dipungut antara lain atas impor dan perolehan bahan baku.

25. HakWajibPajak Wajib Pajak mempunyai hak untuk mengajukan keberatan atas suatu ketetapan pajak dengan mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat 3 bulan sejak tanggal surat ketetapan, dan atas keberatan tersebut Direktur Jenderal Pajak akan memberikan keputusan paling lama dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak surat keberatan diterima Keberatan Banding Apabila Wajib Pajak masih belum puas dengan Surat Keputusan Keberatan atas keberatan yang diajukannya, maka Wajib Pajak masih dapat mengajukan banding ke Badan Peradilan Pajak. Peninjauan Kembali (PK). Apabila Wajib Pajak masih belum puas dengan Putusan Banding, maka Wajib Pajak masih memiliki hak mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung. Kelebihan Pembayaran Di bidang PPN, untuk Barang Kena Pajak tertentu atau kegiatan tertentu diberikan fasilitas pembebasan PPN atau PPN Tidak Dipungut. BKP tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN antara lain Kereta Api, Pesawat Udara, Kapal Laut, Buku-buku, perlengkapan TNI/POLRI. Perusahaan yang melakukan kegiatan di kawasan tertentu seperti Kawasan Berikat mendapat fasilitas PPN Tidak Dipungut antara lain atas impor dan perolehan bahan baku

26. Sanksi Dalam Perpajakan

27. JenisSPT, Batas waktuPembayaran dan Batas WaktuPelaporan

28. Daluarsadalampajak Besarnyapajak yang terutang yang diberitahukanolehWajibPajakdalam SPT menjadipastisesuaidenganperaturanperundang-undanganperpajakanapabiladalamjangkawaktu 5 (lima) tahun, setelahsaatterutangnyapajakatauberakhirnyamasapajak, bagiantahunpajak, atautahunpajaktidakditerbitkansuratketetapanpajak. (Pasal 13 ayat (4)

29. Definisi beberapa jenis pajak PPhPasal 21 adalahpemotonganpajak yang dilakukanolehpihak ke-3 sehubungandenganpenghasilan yang diterimaolehWajibPajak Orang Pribadidalamnegerisehubungandenganpekerjaanataukegiatan yang dilakukan. (sepertigaji yang diterimaolehpegawaidipotongolehperusahaandimanadiabekerja). Gaji Upah Tunjangan Honorarium

30. PPh Pasal 22 PPhPasal 22 adalahpemungutanpajak yang dilakukanolehpihak ke-3 sehubungandenganpembayaranataspenyerahanbarang, imporbarangdankegiatanusaha di bidang-bidangtertentu (sepertipenyerahanbarangolehrekanankepadabendaharawanpemerintah).

31. PPh Pasal 23 PPhPasal 23 adalahpemotonganpajak yang dilakukanolehpihak ke-3 sehubungandenganpenghasilantertentuseperti: deviden, bunga, royalty, sewa, danjasa yang diterimaoleh WP badandalamnegeri, dan BUT.

32. PPh Pasal 26 • PPhPasal 26 adalahpemotonganpajak yang dilakukanolehpihak ke-3 sehubungandenganpenghasilan yang diterimaoleh WP luarnegeri

33. PPh Final (Pasal 4 ayat (2). Ada beberapapenghasilan yang dikenakanPPh Final. Yang dimaksud final disinibahwapajak yang dipotong, dipungutolehpihakketigaataudibayarsendiritidakdapatdikreditkan (bukanpembayaran di muka) terhadaputangpajakpadaakhirtahundalampenghitunganpajakpenghasilanpada SPT Tahunan. Beberapacontohpenghasilan yang dikenakanPPh final: bungadeposito, penjualantanahdanbangunan, persewaantanahdanbangunan, hadiahundian, bungaobligasidsb. • PPhPasal 15 adalahpemotonganpajakpenghasilan yang dilakukanolehWajibPajaktertentu yang menggunakannormapenghitungankhusus, antara lain perusahaanpelayaranataupenerbangan international, perushaanasuransiluarnegeri, perusahaanpengeboranminyak, gas danpanasbumi, perusahaandagangasing, perusahaan yang melakukaninvestasidalambentukbangungunaserah. • SepertihalnyaPPhPasal 25, pemotongan/pemungutantersebutmerupakanangsuranpajak. UntukPPhdikreditkanpadaakhirtahun, sedangkan PPN dikreditkanpadamasadiberlakukannyapemungutandenganmekanismePajakKeluaran (PK) danPajakMasukan (PM).