200 likes | 453 Views
PERPAJAKAN. P ajak Penghasilan (Pph 21) perhitungan M-4. Wajib Pajak. SUBYEK PAJAK. MEMILIKI. OBYEK PAJAK. MENJADI. WAJIB PAJAK. Melakukan Pembukuan / pencatatan. BER-NPWP. FUNGSI NPWP / PPKP. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU KUP. SEBAGAI SARANA.
E N D
PERPAJAKAN Pajak Penghasilan (Pph 21) perhitungan M-4 Tony Soebijono
Wajib Pajak SUBYEK PAJAK MEMILIKI OBYEK PAJAK MENJADI WAJIB PAJAK MelakukanPembukuan / pencatatan BER-NPWP Tony Soebijono
FUNGSINPWP / PPKP Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU KUP SEBAGAI SARANA • tandapengenaldiriatauidentitas WP; • dalammelaksanakanhakdankewajibanperpajakan; • ketertibanpembayaranpajak & pengawasanadministrasiperpajakan. • (jugauntukmendapatkanpelayanandariInstansitertentu) Tony Soebijono
Pengertian Pajak Penghasilan 21 • Pajakataspenghasilan yang dikenakanataspenghasilanberupa: • gaji, • upah, • honorarium, • tunjangandan • pembayaran lain dengannamadanbentukapapun yang diterimaolehwajibpajakorangpribadidalamnegerisehubungandenganpekerjaanataujabatanjasadankegiatan Tony Soebijono
Unsur-unsur PPh Pasal 21 • Wajib Pajak • Pemotong Pajak • Obyek Pajak • Tarif Pajak Wajib Pajak PPh Pasal 21 • Pegawai Tetap • Pegawai Lepas • Penerima Pensiun • Penerima Honorarium • Penerima Upah Tony Soebijono
Bukan Wajib Pajak PPh Pasal 21 • Pejabatperwakilandiplomatikdankonsulatataupejabat lain darinegaraasing • PejabatperwakilanorganisasiinternasionalsebagaimanadimaksuddalamkeputusanMentriKeuangan No. 611/KMK.04/1994 sepanjangbukanwarganegara Indonesia dantidakmenjalankanusahaataupekerjaan lain Tony Soebijono
Pemotong Pajak PPh • Pemberi kerja baik orang pribadi, badan, BUT baik induk maupun cabang • Bendaharawan pemerintah pusat /daerah, Instansi, Departemen, KBRI, dll • Dana Pensiun, PT. TASPEN, ASTEK, JAMSOSTEK, THT • BUMN/ BUMD • Yayasan, lembaga, kepanitiaan, asosiasi, organisasi Tony Soebijono
Obyek Pajak PPh Pasal 21 • Penghasilan Teratur • Penghasilan Tidak Teratur • Upah harian, mingguan, satuan & borongan • Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja • Uang tebusan pensiun, Pesangon THT, dll • Honorarium dengan nama dan bentuk apapun • Imbalan dengan nama dan bentuk apapun • Penghasilan natura yang diberikan oleh bukan wajib pajak Tony Soebijono
Pengurang Penghasilan yang diperbolehkan • BiayaJabatan 5 % • IuranPensiun • BiayaPensiun Tony Soebijono
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PENGHASILAN BRUTO PEGAWAI TETAP PENERIMA PENSIUN PEG. TIDAK TETAP, PEMAGANG, CAPEG MULTILEVEL MARKETING GAJI, TUNJANGAN TERKAIT DGN GAJI UANG PENSIUN BULANAN,TUNJANGAN HONORARIUM KOMISI D I K U R A N G I DIKURANGI: -BIAYA JABATAN, -IURAN YG TERIKAT DGN PENGH. TETAP (Jamsostek, pensiun dll) DIKURANGI: BIAYA PENSIUN, PTKP PENGHASILAN NETO DIKURANGI PENGHASILAN KENA PAJAK (dibulatkan ke bawah hingga ribuan penuh) TARIF PS.17 UU PPh Tony Soebijono
TARIF PASAL 17 UU nomor 36 tahun 2008 LAPISAN PENGHASILAN KENA PAJAK TARIF SAMPAI DENGAN Rp 50 JUTA 5% DI ATAS Rp 50 JUTA SAMPAI DENGAN Rp 250 JUTA 15% DI ATAS Rp 250 JUTA SAMPAI DENGAN Rp 500 JUTA 25% 30% DI ATAS Rp 500 JUTA Tony Soebijono
BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) UU nomor 36 tahun2008 DiubahSesuaiPeraturanMenteriKeuanganNomor 162/PMK.011/2012, terhitungmulai 1 Januari 2013, PTKP (penghasilantidakkenapajak) yang berlakuadalahsebagaiberikut: UNTUK DIRI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TAMBAHAN UNTUK WAJIB PAJAK KAWIN TAMBAHAN UNTUK SEORANG ISTERI YG PENGHASILANNYA DIGABUNG DENGAN PENGHASILAN SUAMI TAMBAHAN UNTUK SETIAP ANGGOTA KELUARGA SEDARAH SEMENDA DALAM GARIS KETURUNAN LURUS SERTA ANAK ANGKAT YG MENJADI TANGGUNGAN SEPENUHNYA MAKSIMAL 3 ORANG Rp24.300.000,00 Rp2.025.000,00 Rp24.300.000,00 Rp2.025.000,00 PENERAPAN PTKP DITENTUKAN OLEH KEADAAN PADA AWAL TAHUN PAJAK ATAU AWAL BAGIAN TAHUN PAJAK Tony Soebijono
CONTOH PENERAPAN PTKP WP “A” SEORANG PEGAWAI MEMPUNYAI SEORANG ISTRI DAN 3 ANAK. BESARNYA PTKP YG DIBERIKAN : - WP SENDIRI Rp24.300.000 - STATUS KAWIN Rp2.025.000 - ANAK (3 x Rp2.025.000) Rp6.075.000 JUMLAH PTKP Rp32.400.000 Tony Soebijono
WP “A” SEORANG PEGAWAI MEMPUNYAI SEORANG ISTRI DAN 3 ANAK. Bilapenghasilanistri “A” tsbtidaksemata-mataditerimaataudiperolehdarisatupemberikerjaygtelahdipotongpajakberdasarkanketentuanpasal 21, danpekerjaantsbadahubungannyadenganusahaataupekerjaanbebassuamiatauanggotakeluargalainnya, makapenghasilanistri “A” digabungdgnpenghasilan “A” BESARNYA PTKP YANG DIBERIKAN : - WP SENDIRI Rp 24.300.000 - STATUS KAWIN Rp 2.025.000 - ISTRI BERUSAHA Rp 24.300.000 - ANAK (3 x Rp 2.025.000) Rp 6.075.000 JUMLAH PTKP Rp 56.700.000 (PTKP maximal) Tony Soebijono
PENGHASILAN ATAU KERUGIAN BAGI WANITA KAWIN Pasal 8 ayat (1) PENGHASILAN ATAU KERUGIAN BAGI WANITA YANG TELAH KAWIN DIANGGAP SEBAGAI PENGHASILAN ATAU KERUGIAN SUAMINYA • KECUALI • Penghasilantsbsemata-mataditerimaataudiperolehdarisatupemberikerjaygtelahdipotongpphpasal 21, Dan • 2. Pekerjaantsbtidakadahubungannyadenganusahaataupekerjaanbebassuamiatauanggotakeluargalainnya. Tony Soebijono
CONTOH Pasal 8 ayat (1) WP ‘A” MEMPEROLEH PENGHASILAN Rp 100.000.000,00 MEMPUNYAI ISTRI SBG PEGAWAI DGN PENGHASILAN SEBESAR Rp 50.000.000,00 TDK DIGABUNG DGN PENGHASILAN ‘A’ DAN SUDAH FINAL JIKA : -. PENGH. TSB DIPEROLEH DARI SATU PEMBERI KERJA YANG TELAH DIPOTONG PPh 21 -. PEKERJAAN TSB TDK ADA HUB. NYA DGN USAHA/ PEKERJAAN BEBAS SUAMI/ANGGOTA KELUARGA LAINNYA. BILA ISTRI “A” SELAINMENJADI PEGAWAI JUGA MEMPUNYAI USAHA SALON KECANTIKAN DGN PENGHASILAN SEBESAR Rp 75.000.000,00; SELURUH PENGH. ISTRI SEBESAR Rp 125.000.000 (50 JUTA + 75 JUTA) DIGABUNGKAN DGN PENGH. “A”. DGN DEMIKIAN TOTAL PENGHASILAN “A” YG DIKENAKAN PPh SEBESAR Rp 225.000.000,00. POTONGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN ISTRI TIDAK BERSIFAT FINAL DAN DPT DIKREDITKAN DLM SPT TAHUNAN PPh Tony Soebijono
SUAMI-ISTRI DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH Pasal 8 ayat (2) dan (3) HIDUP BERPISAH MENGADAKAN PERJANJIAN PEMISAHAN HARTA DAN PENGHASILAN SECARATERTULIS PENGHITUNGAN PAJAKNYA BERDASAR - Penghasilan Neto suami isteri digabung - Besarnya pajak yg harus dilunasi oleh masing-masing suami-isteri, sebanding dgn Penghasilan Neto PENGHITUNGAN PKP DAN PENGENAAN PAJAKNYA DILAKUKAN SENDIRI-SENDIRI Tony Soebijono
CONTOH PENGHITUNGAN PPh BAGI SUAMI-ISTRI YG MENGADAKAN PERJANJIAN PEMISAHAN HARTA DAN PENGHASILANSECARA TERTULIS Pasal 8 ayat (3) CONTOH : 1. PENGHASILAN NETO SUAMI (A) DARI PEGAWAI Rp 100.000.000,00 2. PENGHASILAN NETO ISTRI DARI PEGAWAI DAN SALON Rp 125.000.000,00 JML PENGHASILAN Rp 225.000.000,00 PTKP (K/I/3) Rp56.700.000,00 PKP Rp168.300.000,00 PPh TERUTANG Rp27.745.000,00 PENGENAAN PPh MASING-MASING SUAMI-ISTERI DIHITUNG SBB : PPh SUAMI : Rp 100.000.000,00 X Rp27.745.000,00= Rp12.311.111,00 Rp 225.000.000,00 PPh ISTERI : Rp 125.000.000,00 X Rp27.745.000,00 = Rp15.413.889,00 Rp 225.000.000,00 Tony Soebijono
thx Tony Soebijono