130 likes | 824 Views
1. BP Bendahara Pengeluaran. PERATURAN BERSAMA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67/PMK.05/2013 NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA. 2.
E N D
1 BPBendaharaPengeluaran PERATURAN BERSAMAMENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIANOMOR 67/PMK.05/2013NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANGMEKANISME PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA NEGARA DI LINGKUNGANKEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
2 BENDAHARA PENGELUARAN (BP) • MENHANmengangkat BP DIPA PetikanSatkerPusat • KA. UO mengangkat BP DIPA PetikanSatker Daerah atasusulKepala Pembina Keuanganpadamasing-masing UO. • Pengangkatan BPdgnSuratKeputusandantidak terikat periode tahun anggaran. • BP TIDAK DAPAT DIRANGKAP oleh KPA, PPK, dan PPSPM • SuratPenetapanbesertaspesimen BP disampaikankpd PPSPM dan PPK, sertakpdKepala KPPN dlm rangka penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) • Dlm hal tdk terdapat pergantian BP, penetapan BP tahun anggaran yg lalu masih tetap berlaku • Dlm hal BP dipindahtugaskan/ pensiun/diberhentikan dari jabatannya/berhalangan sementara, Menhan/Kepala UO menetapkan pejabat pengganti sbg BP. • BP yg dipindahtugaskan/ pensiun/diberhentikan dari jabatannya/berhalangan sementara bertanggungjawab utk menyelesaikan seluruh administrasi keuangan; Ps. 20
3 TUGAS BP Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas kebendaharaan atas uang/surat berharga yang berada dalam pengelolaannya yang meliputi: Uang/surat berharga yg berasal dari UP dan Pembayaran LS melalui Bendahara Pengeluaran Uang/surat berharga yg bkn berasal dari UP, dan bkn berasal dari Pembayaran LS yg bersumber dari APBN, sbgcontoh: - Dropping dana TunjanganKinerja - Dropingdanaterpusat yang disalurkan - Potongan Pajak yang belum disetor Ps. 21 ay (1)
4 TUGAS BP • Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dlm pengelolaannya • Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK yang meliputi: • Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yg diterbitkan oleh PPK; • pemeriksaan kebenaran atas hak tagih, meliputi: (1) pihak yg ditunjuk utk menerima pembayaran, (2) nilai tagihan yg hrs dibayar, (3)jadwal waktu pembayaran, dan(4) menguji ketersediaan dana yg bersangkutan. • pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran antara spesifikasi teknis yg disebutkan dlm penerimaan barang/jasa dan spesifikasi teknis yg disebutkan dlm dokumen perjanjian/kontrak; dan • pemeriksaan dan pengujian ketepatan penggunaan kode mata anggaran pengeluaran (akun 6 digit). • Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan utk dibayarkan • Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yg dilakukannya • Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kpd negara ke kas negara • Mengelola rekening tempat penyimpanan UP • Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kpdKepala KPPN selaku kuasa BUN Ps. 21 ay (2)
5 diskual@tnial.mil.id Terima Kasih