1 / 13

KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN APOTIK DI KABUPATEN SEMARANG

KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN APOTIK DI KABUPATEN SEMARANG. Oleh : Ida Ajuni EN., SKM. DASAR HUKUM. PP RI No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian Permenkes RI No. 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi , izin praktik , dan izin kerja tenaga kefarmasian

daria-hunter
Download Presentation

KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN APOTIK DI KABUPATEN SEMARANG

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KETENTUAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN APOTIK DI KABUPATEN SEMARANG Oleh : Ida Ajuni EN., SKM.

  2. DASAR HUKUM • PP RI No. 51 tahun 2009 tentangPekerjaanKefarmasian • Permenkes RI No. 889/MENKES/PER/V/2011 tentangRegistrasi, izinpraktik, danizinkerjatenagakefarmasian • Kepmenkes RI No. 1332/MENKES/SK/X/2002 tentangketentuandantatacarapemberianizinApotik • PerdaKabupaten Semarang No. 6 tahun 2012 tentangPelayananKesehatan

  3. Pengertian • Apotikadalahsuatutempattertentu, tempatdilakukanpekerjaankefarmasiandanpenyaluransediaanfarmasi, perbekalankesehatanlainnyakepadamasyarakat (Kepmenkes 1332) • Pekerjaankefarmasianadalahpembuatantermasukpengendalianmutusedianfarmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanandanpendistribusiataupenyaluranobat, pengelolaanobat, pelayananobatatasresepdokter, pelayananinformasiobat, sertapengembanganobat, bahanobatdanobattradisional. • Tenagakefarmasianadalahtenaga yang melakukanpekerjaankefarmasian, yang terdiriatasApotekerdanTenagaTeknisKefarmasian

  4. IZIN PRAKTIK DAN IZIN KERJA APOTEKER PENANGGUNG JAWAB APOTEKER PENDAMPING TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN YANFAR PRODUKSI DISTRIBUSI/PENYALURAN YANFAR YANFAR RS/APOTEK PUSKESMAS SIPA SIKA SIKA SIPA SIKTTK SATU TEMPAT SATU TEMPAT PS 18 , AYAT 1 PS 18 , AYAT 1 TIGA TEMPAT TIGA TEMPAT PS 18 , AYAT 2 KADINKES KAB/KOTA BERLAKU BERLAKU STRA DAN STRTTK MASIH BERLAKU TEMPAT PRAKTIK/BEKERJA MASIH SESUAI DENGAN YANG TERCANTUM DALAM SIPA, SIKA, SIKTTK

  5. PEMBERIAN IZIN APOTEK

  6. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI APOTEK

  7. PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN BERKAS PEMOHON DITELITI PETUGAS BERKAS TIDAK LENGKAP BERKAS LENGKAP DILENGKAPI TINJAUAN LOKASI APOTEK TIDAK MEMENUHI SYARAT MEMENUHI SYARAT SYARAT TERPENUHI PENERBITAN SIA

  8. PersyaratanPerizinanapotik, Penutupanapotik NB: • LuasApotik minimal 30 m² • Kab. Semarang telahmemilikiPerda HO dan IMB

  9. Masaberlakusia • Perda No. 6 tahun 2012 pasal 91: IzinApotikberlakuuntukjangkawaktusesuaidenganjangkawaktuberlakunyaSuratTandaRegistrasiApoteker (STRA) SIPA Habis SIA Habis STRA Habis

  10. Pencabutanizinsia • ApabilaApotekersudahtidaklagimemenuhiketentuandalampasal 5 Kepmenkes RI No. 1332 tahun 2002. • ApabilaApotekertidakmemenuhikewajibandalampasal 12 dan 15 ayat 2 Kepmenkes RI No. 1332 tahun 2002. • APA terkenaketentuandalampasal 19 Kepmenkes RI No. 1332 tahun 2002. • Terjadipelanggaranterhadapketentuan per UU sebagaimanapasal 31 • SIPA dicabut • PSA/PMA terbuktiterlibatdalampelanggaran Per UU dibidangobat • Apotiktidaklagimemenuhipersyaratandimaksuddalampasal 6 Kepmenkes RI No. 1332 tahun 2002.

  11. Terimakasih

More Related