1 / 18

Chapter II Ketentuan Umum & Tata Cara Perpajakan (KUP)

Chapter II Ketentuan Umum & Tata Cara Perpajakan (KUP). I Nyoman Darmayasa SE., M.Ak ., MM., Ak ., BKP., CPMA., CPHR., CA., CPA. Politeknik Negeri Bali 2014. Tujuan Instruksional. Umum Mahasiswa diharapkan mendapatkan pemahaman tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan Khusus

elroy
Download Presentation

Chapter II Ketentuan Umum & Tata Cara Perpajakan (KUP)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Chapter IIKetentuanUmum & Tata Cara Perpajakan (KUP) I NyomanDarmayasa SE., M.Ak., MM., Ak., BKP., CPMA., CPHR., CA., CPA. PoliteknikNegeri Bali 2014

  2. TujuanInstruksional Umum Mahasiswadiharapkanmendapatkanpemahamantentangketentuanumumdantatacaraperpajakan Khusus • Mahasiswamengetahuiistilah-istilahdalamperpajakan. • Mahasiswamengetahuitatacarapendaftarandanpencabutan NPWP dan NPPKP. • MahasiswamengetahuiketentuanpelaporanSPT dansanksi. • Mahasiswamengetahuiterbitnya SKP, mengajukankeberatan, dan banding.

  3. Pasal 1 KUP (Pengertian-Pengertian) …1 Pajakmenurut UU No. 28 tahun 2007 adalahkontribusiwajibkepada Negara yang terutangoleh orang pribadiataubadan yang bersifatmemaksaberdasarkanUndang-Undang, dengantidakmendapatkanimbalansecaralangsungdandigunakanuntukkeperluan Negara bagisebesarbesarnyakemakmuranrakyat WajibPajak (WP)yaitu orang pribadiataubadanmeliputipembayarpajak, pemotongpajak, danpemungutpajak yang mempunyaihakdankewajibanperpajakansesuaidenganketentuanperaturanperundang-undanganperpajakan. PengusahaKenaPajak (PKP)adalahpengusaha yang melakukanpenyerahanbarangkenapajakdan/ataujasakenapajak yang dikenaipajaksesuaiundang-undangpajakpertambahannilaitahun 1983 danperubahannya.

  4. Pasal 1 KUP (Pengertian-Pengertian) …2 NomorPokokWajibPajak (NPWP)adalahnomor yang diberikankepadawajibpajaksebagaisaranadalamadministrasiperpajakan yang dipergunakansebagaitandapengenaldiriatauidentitaswajibpajakdalammelaksanakanhakdankewajibanperpajakannya. SuratPemberitahuan (SPT)adalahsurat yang olehwajibpajakdigunakanuntukmelaporkanperhitungandan/ataupembayaranpajak, objekpajakdan/ataubukanobjekpajak, dan/atauhartadankewajibansesuaidenganketentuanperaturanperundang-undanganperpajakan. SuratSetoranPajak (SSP)adalahbuktipembayaranataupenyetoranpajak yang telahdilakukandenganmenggunakanformuliratautelahdilakukandengancara lain kekas Negara melaluitempatpembayaran yang ditunjukMenteriKeuangan.

  5. NPWP

  6. Pasal 2 KUP (NPWP) …1 Setiapwajibpajak yang telahmemenuhipersyaratansubjektifdanobjektifsesuaidenganperaturanperundang-undanganperpajakanwajibmendaftarkandiripadaDirjenPajak yang wilayahkerjanyameliputitempattinggalatautempatkedudukanwajibpajakdankepadanyadiberikanNomorPokokWajibPajak. DJP menerbitkanNomorPokokWajibPajakdan/ataupengukuhanPengusahaKenaPajaksecarajabatanapabilawajibpajakatauPengusahaKenaPajaktidakmelaksanakankewajibannyamendaftarkandiriuntukmendapatkan NPWP

  7. Pasal 2 KUP (NPWP) …2 Ketentuanmengenaijangkawaktupendaftarandanpelaporankegiatanusaha, tatacarapendaftaran, pemberian, danpenghapusanNomorPokokWajibPajak, sertapengukuhandanpencabutanpengukuhanPengusahaKenaPajakdiaturdengan PMK 73/PMK.03/2012 tanggal 15 Mei 2012 Tata carapendaftaranNomorPokokWajibPajakdan/atauPengukuhanPengusahaKenaPajak, perubahan data danpemindahanWajibPajakdan/atauPengusahaKenaPajakdiaturdengan Per 41/PJ/2009 tanggal 15 Juli 2009

  8. Ketentuan NPWP

  9. NPWP Badan KewajibanPajaknya : 1. Pasal 25 2. Pasal 4 (2) 3. Pasal 29 4. Pasal 21 5. Pasal 26 6. Pasal 23

  10. SPT

  11. Pasal 3 KUP (SPT) Setiapwajibpajakwajibmengisi SPT denganbenar, lengkap, danjelasdalambahasa Indonesia denganmenggunakanhuruflatin, angkaarab, satuanuangrupaiah, danmenandatanganisertamenyampaikankekantorpajaktempatwajibpajakterdaftar. Ketentuaninidiaturpadapasal 3 Undang-Undang 28 tahun2007 Benaradalahbenardalamperhitungan, termasukbenardalampenerapanketentuanperaturanperundang-undanganperpajakan, dalampenulisan, dansesuaidengankeadaan yang sebenarnya. Lengkapadalahmemuatsemuaunsur-unsur yang berkaitandenganobjekpajakdanunsur-unsur lain yang harusdilaporkandalamSuratPemberitahuan. Jelasadalahmelaporkanasal-usulatausumberdariobjekpajakdanunsur-unsur lain yang harusdilaporkandalamSuratPemberitahuan.

  12. Tata carapelaporanSuratPemberitahuanMasabagiWajibPajakdengankriteriatertentu yang dapatmelaporkanbeberapamasapajakdalamsatusuratpemberitahuanmasadiaturdengan PMK No. 182/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007. Penentuantanggaljatuh tempo pembayarandanpenyetoranpajak, penentuantempatpembayaranpajak, dantatacarapembayaran, penyetorandanpelaporanpajak, sertatatacarapengangsurandanpenundaanpembayaranpajakdiaturdengan PMK 80/PMK.03/2010 tanggal 5 April 2010.

  13. SPT MasaPPhPasal 21 DibuatolehPemberiKerja • Hitung • Potong • Setor (Paling Lama 10 hariSetelahAkhirMasaPajak-Pasal 9 ayat 1 KUP) • Lapor (Paling Lama 20 hariSetelahAkhirMasaPajak-Pasal 3 ayat 3a KUP)

  14. SPT Tahunan WPOP Form 1770 S Dibuatoleh WPOP sbb: • Dari satuataulebihpemberikerja • Penghasilandalamnegerilainnya • Penghasilan yang dikenaiPPh Final ataubersifat Final • Setor (Sebelum SPT TahunanPPhdisampaikan-Pasal 9 ayat 2 KUP) • Lapor (Paling Lama 3 bulanSetelahAkhirTahunPajak-Pasal 3 ayat 3b KUP)

  15. SPT Tahunan WPOP Form 1770 Dibuatoleh WPOP sbb: • Dari usaha/pekerjaanbebas yang menyelenggarakanpembukuannormapenghasilanneto • Dari satuataulebihpemberikerja • Penghasilan yang dikenaiPPh Final ataubersifat Final • Penghasilan lain

  16. SPT Tahunan WP Badan Form 1771 Dibuatoleh WP Badan • Setor (Sebelum SPT TahunanPPhdisampaikan-Pasal 9 ayat 2 KUP) • Lapor (Paling Lama 4 bulanSetelahAkhirTahunPajak-Pasal 3 ayat 3c KUP)

  17. SanksiDenda (Pasal 7 ayat 1) • SPT Masa PPN telatlaporsanksidendaRp. 500.000,- • SPT MasaLainnyatelatlaporsanksidendaRp. 100.000,- • SPT Tahunan WP BadantelatlaporsanksidendaRp. 1.000.000,- • SPT TahunanWPOP telatlaporsanksidendaRp. 100.000,- SanksiBunga (Pasal 9 ayat 2a) • TelatSetorPajaksanksibunga 2 % dihitungdaritanggaljatuh tempo pembayarans.d.tglpembayaran, danbagiandaribulandihitungpenuh 1 bulan

More Related