KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN UU NO. 28 TAHUN 2007

1. KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN UU NO. 28 TAHUN 2007 1

2. WAJIB PAJAK, NPWP, PPKP 2

3. WAJIB PAJAK • Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. • Wajib pajak: • OP (orang pribadi) • Badan ORANG PRIBADI PEMBAYAR/PEMUNGUT/ PEMOTONG PAJAK BADAN

4. WAJIB PAJAK WP (Wajib Pajak) yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Syarat subjektif, misalnya: • OP yang bertempat tinggal di Indonesia, OP yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau OP yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat tinggal di Indonesia. • Badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia. • Warisan yang belum dibagi. Syarat objektif. Subjek menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan memotong/memungut pajak. 4

5. TEMPAT MELAPOR WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI B A D A N KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) TEMPAT KEDUDUKAN TEMPAT TINGGAL DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA

6. TEMPAT MELAPOR BUMN dan BUMD di DKI, termasuk anak perusahaan BUMN yang penyertaan modal induknya > 50% KPP PND PMA tidak Masuk Bursa di DKI KPP PMA BUT & Orang Asing di DKI KPP BADORA WP Perusahaan Masuk Bursa, Kecuali BUMN/D KPP PERUSAHAAN MASUK BURSA BUMN/D, PMA tidak masuk bursa, serta Badan & Orang Asing di Luar DKI KPP SETEMPAT KPP Tempat Cabang/ Perwakilan atau Kegiatan Usaha BUMN/D, PMA, perusahaan masuk bursa ((khusus PPh pemotongan/pemungutan dan PPN/PPnBM) WP Orang Pribadi pengusaha tertentu yang mempunyai beberapa tempat usaha KPP Tempat Tinggal & KPP Tempat Kegiatan Usaha

7. PENGERTIAN NPWP/NPPKP NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. NPPKP (Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak) adalah nomor yang diberikan kepada PKP (Pengusaha Kena Pajak) sebagai sarana administrasi perpajakan. PKP (Pengusaha Kena Pajak) merupakan pengusaha yang melakukan penyerahan BKP (Barang Kena Pajak) dan atau JKP (Jasa Kena Pajak) yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN, tidak termasuk pengusaha kecil, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP. Pengusaha Kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukakan penyerahan BKP dan atau JKP tidak lebih Rp600 juta.

8. FUNGSI DAN MANFAAT NPWP/PPKP • Fungsi NPWP/PPKP adalah sebagai sarana: • Tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. • Dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. • Ketertiban pembayaran pajak dan pengawasan pajak. • Mendapatkan pelayanan dari instansi tertentu. • Manfaat NPWP/PPKP, antara lain: • Pengajuan SIUP • Pembuatan R/K bank • Pengajuan kredit ke bank • Pengembalian kredit pajak fiskal LN • Membayar pajak lebih kecil • Mengikuti lelang/kontrak

9. SIAPA HARUS HARUS MEMILIKI NPWP/NPPKP • Siapa yang harus mendapatkan NPWP? • Pihak yang harus mendapatkan NPWP adalah WP yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif, meliputi: • OP: • Menjalankan usaha dan pekerjaan bebas • Tidak menjalankan usaha, namun penghasilan di atas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) • Wanita kawin pisah harta • Badan • Siapa yang harus dikukuhkan sebagai PKP? • Pihak yang wajib dikukuhkan sebagai PKP adalah: • OP dan badan sebagai pengusaha yang menyerahkan BKP/JKP yang dikenai PPN. • Pengusaha yang memiliki peredaran bruto di atas Rp600 juta. • Pengusaha kecil (memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp600 juta) yang memilih menjadi PKP.

10. JANGKA WAKTU PENDAFTARAN NPWP/NPPKP NPWP NPPKP Paling lambat 1 bulan setelah saat usaha mulai dijalankan/ berdiri • Paling lambat 1 bulan setelah saat usaha mulai dijalankan, atau; • atas kemauan sendiri, WP dapat mengajukan permohonan untuk dikukuhkan sebelum saat usaha mulai dijalankan WP BADAN / OP Usahawan Paling lambat pada akhir bulan berikutnya apabila sampai dengan suatu bulan dalam satu tahun buku memperoleh penghasilan yang melebihi PTKP WP ORANG PRIBADI Non Usahawan

11. SYARAT-SYARAT MENDAPATKAN NPWP/NPPKP WP ORANG PRIBADI Usahawan Non Usahawan Mengisi dan menandatangani sendiri/kuasa khusus formulir pendaftaran • Dilampiri foto kopi: • KTP/SIM/Paspor • Surat Ijin Usaha/Keterangan Tempat Usaha • Dilampiri foto kopi: • KTP/SIM/KK/Paspor • Surat Keterangan Tempat Tinggal dari Instansi • yang Berwenang, sekurang-kurangnya Lurah • atau Kepala Desa bagi orang asing • UNTUK NPWP, PALING LAMA PADA HARI KERJA BERIKUTNYA • UNTUK NPPKP PALING LAMA 3 HARI KERJA

12. SYARAT-SYARAT MENDAPATKAN NPWP/NPPKP WAJIB PAJAK Pemungut/ Pemotong Badan JO Mengisi dan menandatangani sendiri/kuasa khusus formulir pendaftaran • Dilampiri foto kopi: • Akte pendirian • KTP salah seorang • pendurus • Surat Ijin Usaha/ • Keterangan tTempat Usaha • Dilampiri foto kopi: • Perjanjian kerja sama • sebagai JO • NPWP masing-masing • anggota JO • Dilampiri foto kopi: • Surat penunjukan • sebagai bendaharawan • Bukti diri sebagai • bendaharawan • UNTUK NPWP, PALING LAMA PADA HARI KERJA BERIKUTNYA • UNTUK NPPKP PALING LAMA 3 HARI KERJA

13. PENERBITAN NPWP/PPKP SECARA JABATAN DIRJEN PAJAK Menerbitkan NPWP/PPKP secara jabatan Apabila orang pribadi atau badan yang telah memenuhi syarat sebagai WP/PKP tetapi tidak mendaftarkan diri dan/atau tidak melaporkan usahanya

14. CONTOH NPWP ORANG PRIBADI Tn. Hendro Kartiko memiliki usaha pembuatan bola sepak. Ia tinggal di Ngaglik, Sleman. Selain di rumahnya, produksi bola juga dilakukan di Banguntirto, Bantul. Untuk pemasaran ia memiliki outlet di Mall Pondok Cabe Jakarta.. NPWP PUSAT : 08.123.456.7-542.000 NPWP BANTUL : 08.123.456.7-541.001 NPWP P.CABE : 08.123.456.7-035.001 Jenis WP 00 Bendaharawan 01-03 WP Badan 04-09 WP OP Nomor WP Kode KPP Status WP Shelf-checking digit 14

15. CONTOH NPWP ORANG PRIBADI Tn. Kurniawan memiliki usaha pembuatan kaos bola sepak. Ia tinggal di Ngaglik, Sleman. Produksi hanya dilakukan di rumahnya. Istrinya, Ny. Eni bekerja sebagai karyawan BCA di Jl. Mangkubumi, Ngayogjokarto… NPWP SUAMI : 08.123.456.7-542.000 NPWP ISTRI : 08.123.456.7-542.001 15

16. CONTOH NPWP BADAN PT Matahari Putra Prima, sebuah usaha retail kebutuhan sehari-hari, didirikan dan berkedudukan di Jln. Petai 12, Menteng. Ia memiliki cabang di 100 kota di seluruh Indonesia. Di Yogyakarta, ia memiliki cabang di Jl. Gejayan 100, Sleman, Jl. Wonosari KM 2 Gunungkidul, dan di Jl. Malioboro 10, Yogyakarta. NPWP PUSAT : 01.234.567.8-025.000 NPWP SLEMAN : 01.234.567.8-542.001 NPWP G.KIDUL : 01.234.567.8-542.002 NPWP YOGYA : 01.234.567.8-541.001 16

17. PENGUKUHAN PKP • Kode seri faktur pajak dan tanggal pengukuhan • Kode seri : ABCDE-542XXXXXXX Kode KPP Nomor Urut Faktur 17

18. WP PINDAH ALAMAT Permohonan WP dengan Surat Pernyataan Pindah KPP Lama KPP Baru KPP Lama menerbitkan SURAT PINDAH kepada WP untuk diserahkan ke KPP Baru Tindasan Pernyataan Pindah, oleh WP dikirimkan ke KPP Lama KPP baru menerbitkan NPWP dan atau NPPKP (menggunakan nomor lama dengan mengganti kode KPP baru)

19. PENGHAPUSAN NPWP Dilakukan dalam hal: WP meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahanharta dan penghasilan Warisan yang belum terbagi (dalam kedudukan sebagai subjek pajak) sudah selesai dibagi WP badan yang telah dibubarkan secara resmi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku WP BUT yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya sebagai BUT WP Orang Pribadi yang tidak memenuhi syarat lagi untuk dapat digolongkan sebagai Wajib Pajak Penghapusan NPWP harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap

20. KISAH PAK ALI ini PABRIK TAHU pak ALI namaku ALI ... biar ompong aku masih aktif bayar pajak... PENGHASILAN P A J A K NPWP: 08.111.222.3-541.000 OBYEK PAJAK SUBYEK PAJAK 20

21. KISAH PAK ALI – WARISAN BELUM DIBAGI ini PABRIK TAHU pak ALI ini kursi kesayangan pak ALI PENGHASILAN ALI R.I.P P A J A K OBYEK PAJAK SUBYEK PAJAK PENGGANTI NPWP: 08.111.222.3-541.000 21

22. KISAH PAK ALI – WARISAN RESMI DIBAGI ini PABRIK TAHU Alm. ALI BARU BISA DIHAPUS Kewajiban beralih ke ahli waris tercinta NPWP: 08.111.222.3-541.000 22

23. PENCABUTAN PKP Dilakukan dalam hal: WP pindah alamat ke wilayah Kerja KPP Lain WP Bubar WP tidak memenuhi syarat lagi sebagai PKP PencabutanPengukuhan PKP harusdiselesaikandalamjangkawaktu 12 bulansejaktanggalditerimanyapermohonansecaralengkap

24. SPT (SURAT PEMBERITAHUAN) 24

25. PENGERTIAN SPT SPT adalahsurat yang oleh WP digunakan untuk pelaporan, penghitungan, dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban Untuk satu tahun pajak atau bagian dari tahun pajak Untuk suatu masa pajak SPT Masa SPT Tahunan

26. SPT MASA PPh Ps 21/26 PPh Ps 22 PPh Ps 23/26 PPh Ps 4 ayat (2) PPh Ps 15 PPN PPnBM SPT TAHUNAN PPh WP Badan (1771 & 1771 $) PPh OP (1771 & 1770S) PPh Ps 21 (1721) SPT Pembetulan JENIS SPT

27. FUNGSI SPT PPh Sebagai sarana untuk • Melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang • Melaporkan tentang: • Pembayaran atau pelunasan pajak yg telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak • Penghasilan yang merupakan Objek dan bukan Objek Pajak • Harta dan Kewajiban • Pembayaran dari pemotong/pemungut tentang pemotongan atau pemungutan dalam satu Masa Pajak.

28. FUNGSI SPT PPN Sebagai sarana untuk: • Melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah PPN/PPn BM yang sebenarnya terutang, dan • Melaporkan tentang: • Pengkreditan PM terhadap PK • Pembayaran atau pelunasan pajak yg telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak; • Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan (bagi pemotong atau pemungut).

29. KEWAJIBAN PEMENUHAN SPT WP • MENGAMBIL SENDIRI • MENGISI • MENANDATANGANI • MENYAMPAIKAN SPT KPP/KP4 BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPT MASA : PALING LAMBAT 20 HARI SETELAH AKHIR MASA PAJAK SPT TAHUNAN : PALING LAMBAT 3 BULAN SETELAH AKHIR TAHUN PAJAK SPT DISAMPAIKAN TETAPI TIDAK ATAU TIDAK SEPENUHNYA MEMENUHI KETENTUAN (TIDAK LENGKAP), SPT DIANGGAP TIDAK DISAMPAIKAN

30. SANKSI TIDAK MENYAMPAIAN/ MENYAMPAIKAN TERLAMBAT SPT WP TERLAMBAT/ TIDAK MENYAMPAIKAN DENDA Rp500.000 SPT Masa PPN Rp100.000 SPT Masa Lain Rp1.000.000 SPT Tahunan Badan Rp100.000 SPT Tahunan OP

31. PENGISIAN SPT PENGISIAN SPT • BENAR • LENGKAP • JELAS • DITANDATANGANI : • BADAN : PENGURUS/DIREKSI ATAU KUASA KHUSUS • ORANG PRIBADI :YG BERSANGKUTAN ATAU KUASA KHUSUS WP YANG WAJIB PEMBUKUAN, DILENGKAPI DGN LAP. KEUANGAN (NERACA, LABA RUGI DAN KETERANGAN LAIN)

32. PENGISIAN SPT Ketentuan Mengisi SPT a. Dalam Bahasa Indonesia b. Huruf latin c. Menggunakan angka Arab d. Satuan mata uang rupiah (Kecuali WP yang telah mendapat izin Menkeu untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah, yaitu dalam mata uang US$)

33. SPT TIDAK LENGKAP A. PENGISIANNYA TIDAK MEMENUHI KETENTUAN FORMAL APABILA 1. NAMA DAN NPWP TIDAK DICANTUMKAN DALAM SPT; 2. ELEMEN SPT INDUK DAN LAMPIRAN TIDAK/KURANG LENGKAP DI ISI; 3. SPT TIDAK DITANDATANGANI WP ATAU DITANDATANGANI KUASA WP, TETAPI TIDAK DILAMPIRI DENGAN SURAT KUASA KHUSUS; 4. SPT TIDAK ATAU KURANG DILAMPIRI DENGAN LAMPIRAN YANG DISYARATKAN; ATAU 5. SPT KURANG BAYAR TETAPI TIDAK DILAMPIRI DENGAN SSP. B. SPT DIANGGAP TIDAK DISAMPAIKAN APABILA TIDAK MEMENUHI KETENTUAN FORMAL

34. BENTUK, ISI, DAN LAMPIRAN SPT MENTERI KEUANGAN MENETAPKAN LAMPIRAN BERUPA KETERANGAN DAN ATAU DOKUMEN BENTUK ISI

35. PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN SPT APABILA SPT TAHUNAN TIDAK DAPAT DISAMPAIKAN PADA WAKTUNYA, WP DAPAT MENGAJUKAN PERMOHONAN PERPANJANGAN SYARAT : DIAJUKAN SECARA TERTULIS KEPADA KEPALA KPP DIAJUKAN SEBELUM BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN BERAKHIR MENYAMPAIKAN PENGHITUNGAN SEMENTARAPAJAK YG TERUTANG DAN DILAMPIRI LAPORAN KEUANGAN SEMENTARA MELAMPIRKAN BUKTI PELUNASAN ATAS KEKURANGAN PENYETORAN PAJAK YG TERUTANG PERPAJANGAN DIBERIKAN PALING LAMA 6 BULAN APABILA TIDAK DISAMPAIKAN DALAM BATAS WAKTU PERPANJANGAN TERSEBUTDITERBITKANSURAT TEGURAN

36. PENGECUALIAN PENYAMPAIAN SPT WAJIB PAJAK TERTENTU DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SPT ADALAH :  WP OP BERPENGHASILAN NETO DI BAWAH PTKP (UNTUK SPT MASA DAN TAHUNAN) WP OP YANG TIDAK MENJALANKAN USAHA ATAU MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS (UNTUK SPT MASA)

37. PENELITIAN SPT SERANGKAIAN KEGIATAN MENILAI KELENGKAPAN PENGISIAN SPT dan LAMPIRANNYA Termasuk : KEBENARAN PENULISAN dan PENGHITUNGAN BERSIFAT FORMAL

38. PENYAMPAIAN SPT Dengan Cara Disampaikan melaluiKantor Pos secara tercatat Tanda bukti dantanggal pengiriman dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan Disampaikan langsung ke KPP WP menerima tanda bukti dan tanggal penerimaan • Atau cara lain melalui: • jasa ekspedisi atau jasa kurir yang ditunjuk Dirjen Pajak

39. TEMPAT LAIN PENYAMPAIAN SPT DIREKTUR JENDERAL PAJAK DAPAT MENENTUKAN TEMPAT LAIN UNTUK PENYAMPAIAN SPT

40. PEMBETULAN SPT SPT YG PENGISIANNYA TERDAPAT KEKELIRUAN DENGAN KEMAUAN SENDIRI WP DAPAT MELAKUKAN PEMBETULAN SYARAT • PERNYATAAN TERTULIS (dengan SPT pembetulan ybs atau beserta lampiran sendiri) • DALAM JANGKA WAKTU 2 TAHUN • BELUM DILAKUKAN PEMERIKSAAN • APABILA KURANG BAYAR HARUS DILUNASI TERLEBIH DAHULU, TAMBAHAN SANKSI 2% DAPAT DILUNASI BERSAMA DENGAN KURANG BAYAR ATAU MENUNGGU DITAGIH DENGAN STP

41. PENGUNGKAPAN KETIDAKBENARAN SPT SPT TELAH DISAMPAIKAN TELAH DIPERIKSA, TETAPI BELUM DISIDIK TIDAK DISIDIK APABILA WP: • Mengungkapkanketidakbenaranataskemauansendiri • Melunasipajak yang kurangdibayar + denda150% darijumlahpajak yang kurangdibayar

42. PENGUNGKAPAN KETIDAKBENARAN SPT SEKALIPUN JANGKA WAKTU PEMBETULAN 2 TAHUN TELAH LEWAT DAN BELUM DITERBITKAN SKP (belum diperiksa) WP DAPAT MENGUNGKAPKAN KETIDAKBENARAN SPT ATAS KESADARAN SENDIRI, DALAM LAPORAN TERSENDIRI SYARAT • PAJAK YG HARUS DIBAYAR MENJADI LEBIH BESAR ATAU • RUGI FISKAL MENJADI LEBIH KECIL ATAU • JUMLAH HARTA MENJADI LEBIH BESAR ATAU • JUMLAH MODAL MENJADI LEBIH BESAR • MELUNASI PAJAK YG KURANG DIBAYAR + KENAIKAN 50%

43. SSP (SURAT SETORAN PAJAK) 43

44. SARANA PEMBAYARAN PAJAK PEMBAYARAN/ PENYETORAN PAJAK MENGGUNAKAN SURAT SETORAN PAJAK (SSP) ATAU SARANA ADMINISTRASI LAIN YG DITENTUKAN DIRJEN PAJAK

45. TEMPAT PEMBAYARAN/PENYETORAN PAJAK TEMPAT PEMBAYARAN/PENYETORAN BANK BUMN/D ATAU BANK-BANK LAIN YANG DITUNJUK OLEH DIRJEN ANGGARAN KANTOR POS 45

46. SANKSI KETERLAMBATAN BAYAR PAJAK PEMBAYARAN/PENYETORAN PAJAK SETELAH TGL JATUH TEMPO PEMBAYARAN/ PENYETORAN PAJAK DIKENAKAN SANKSI ADIMINITRASI BERUPA BUNGA 2% SEBULAN DIHITUNG DARI JATUH TEMPO PEMBAYARAN SAMPAI DENGAN TGL PEMBAYARAN (DAN BAGIAN DARI BULAN DIHITUNG PENUH SATU BULAN)

47. SKP (SURAT KETETAPAN PAJAK) 47

48. SKP WAJIB PAJAK WAJIB MEMBAYAR PAJAK YANG TERUTANG BERDASARKAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN TIDAK MENGGANTUNGKAN PADA ADANYA SURAT KETETAPAN PAJAK

49. SKP JUMLAH PAJAK YANG TERUTANG MENURUT SURAT PEMBERITAHUAN YANG DISAMPAIKAN WP JUMLAH PAJAK YANG TERUTANG MENURUT KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN PERPAJAKAN Atau Apabila DIREKTUR JENDERAL PAJAK MENDAPATKAN BUKTI BAHWA JUMLAH PAJAK YANG TERUTANG MENURUT SURAT PEMBERITAHUAN TIDAK BENAR MAKA DJP MENETAPKAN JUMLAH PAJAK TERUTANG YANG SEMESTINYA

50. SKP Surat Ketetapan Pajak SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR (SKPKB) SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN (SKPKBT) SURAT KETETAPAN PAJAK NIHIL (SKPN) SURAT KETETAPAN PAJAK LEBIH BAYAR (SKPLB)