1 / 39

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (Hari ke 2)

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Bersama Anda membangun Bangsa. KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (Hari ke 2). DIKLAT TEKNIS SUBSTANTIF DASAR PAJAK II. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Bersama Anda membangun Bangsa. Pengertian SPT.

tannar
Download Presentation

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (Hari ke 2)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Bersama Anda membangun Bangsa KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN(Hari ke 2) DIKLAT TEKNIS SUBSTANTIF DASAR PAJAK II

  2. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Bersama Anda membangun Bangsa Pengertian SPT Surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. PPh SPT Masa PPN (1111) SPT PPN (Pemungut) PPh Badan (1771, 1771$) SPT Tahunan PPh OP (1770, 1770S, 1770SS) *Berdasarkan Pasal 1 UUKUP

  3. KPP DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Bersama Anda membangun Bangsa Kewajiban Menyampaikan SPT Benar Mengisi Lengkap Jelas WP Menandatangani Tempat terdaftar Menyampaikan Tempat dikukuhkan Tempat lain Mobil Pajak, Pojok Pajak, Drop Box *Berdasarkan: Pasal 3 UUKUP PER-179/PJ/2007

  4. BENAR, LENGKAP , JELAS • BENAR adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapaan ketentuan perundang undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. • LENGKAP adalah memuat semua unsur unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur unsur lainya yang harus dilaporkan dalam SPT dan • JELAS adalah melaporka asal usul atau sumber dari objek pajak dan unsur unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT

  5. KPP Tempat Pengambilan SPT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Bersama Anda membangun Bangsa Tempat & Cara Lain Pengambilan SPT Hardcopy Softcopy www.pajak.go.id *Berdasarkan PMK Nomor 181/PMK.03/2007

  6. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Bersama Anda membangun Bangsa Penandatangan SPT Biasa Wajib Pajak Stempel Pihak yang menandatangani SPT Elektronik Kuasa Wajib Pajak Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa, surat kuasa khusus harus dilampirkan pada SPT *Berdasarkan Pasal 4 UUKUP

  7. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Bersama Anda membangun Bangsa SPT Dianggap Tidak Disampaikan SPT tidak ditandatangani SPT tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yg disyaratkan SPT LB disampaikan setelah 3 tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dan WP telah ditegur secara tertulis SPT disampaikan setelah dilakukan pemeriksaan atau diterbitkan skp SPT dianggap tidak lengkap atau tidak jelas *Tidak melampirkan laporan keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik Berdasarkan Pasal 3 dan 4 UUKUP

  8. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SPT Tdk Lengkap/TdkJelas,Dianggap Tidak Disampaikan NPWP atau nama atau alamat WP/PKP tidak dicantumkan dalam SPT Induk tidak lengkap /tidak Jelas tidak ditandatangani WP/Kuasa/PKP ditandatangani oleh kuasa WP tetapi tidak dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus SPT Induk yang diisi tidak lengkap SPT KB tetapi tidak dilampiri SSP • Berdasarkan: • Pasal 4 UUKUP • PMK Nomor 185/PMK.03/2007 • KEP - 49/PJ/2003

  9. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SPT Tdk Lengkap/TdkJelas,Dianggap Tidak Disampaikan SPT tidak/kurang disertai dg lampiran pada Formulir Baku dan/atau Yang Disyaratkan Terdapat lampiran yang tidak diisi dengan lengkap tidak lengkap /tidak Jelas e-SPT digital yang hanya menyampaikan SPT Induk tanpa disertai media digital Data e-SPT ≠ Data hasil cetakan e-SPT disampaikan via jaringan komunikasi data tanpa Berita Acara Penyampaian Data • Berdasarkan: • PMK Nomor 185/PMK.03/2007 • KEP - 49/PJ/2003

  10. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SPT Tdk Lengkap/Tdk Jelas,Dianggap Tidak Disampaikan Loading atas e-SPT tidak dapat diproses pada aplikasi SIP/SAPT tidak lengkap /tidak Jelas e-SPT yang elemen-elemen data digitalnya tidak diisi atau diisi tetapi tidak lengkap • Berdasarkan: • PMK Nomor 185/PMK.03/2007 • KEP - 49/PJ/2003

  11. Sanksi karena tidak memenuhi kewajiban penyampaian SPT SPT PIDANA MENIMBULKAN KERUGIAN PD PENDAPATAN NEGARA Karena kealpaan setelah perbuatan yg pertama (sbgmana dimaksud dlm pasal 13 A) tdk menyampaikan SPT/ menyampaikan SPT tetapi isinya tdk benar/tdk lengkap, / melampirkan keterangan yg isinya tdk benar, didenda paling sedikit 1 kali&paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak/ kurang dibayar, / dipidana dgn pidana kurungan paling singkat 3 bln/paling lama 1 tahun. (Pasal 38 UU KUP) Dengan sengaja tdk menyampaikan SPT/ menyampaikan SPT &/ keterangan yg isinya tdk benar / tdk lengkap, dipidana dgn pidana penjara paling singkat 6 bln & paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali & paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yg tdk atau kurang dibayar. (Pasal 39 ayat (1 huruf c & d) UU KUP)

  12. End of Session…Rehat..

  13. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Bersama Anda membangun Bangsa Dikecualikan dari KewajibanPenyampaian SPT Dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT adalah WP PPh tertentu WPOP yang dalam satu Tahun Pajak menerima/memperoleh penghasilan neto <PTKP SPT Tahunan PPh WPOP • WPOP yang tidakmenjalankan kegiatanusaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas SPT Masa PPh Pasal 25 *Berdasarkan PMK Nomor 183/PMK.03/2007

  14. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Bersama Anda membangun Bangsa SPT untuk Beberapa Masa Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dapat melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 SPT Masa WPOP Dalam Negeri Peredaran usaha/ peredaran bruto < 600 juta WP OP Wajib Pajak usaha kecil 100% WNI Peredaran usaha < 900 juta WP Badan • Wajib Pajak • di daerah tertentu *Berdasarkan PMK Nomor 182/PMK.03/2007

  15. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Bersama Anda membangun Bangsa Cara Penyampaian SPT KPP Langsung KP2KP Cara Penyampaian Pos Jasa Ekspedisi Cara Lain e-filling *Berdasarkan PMK Nomor 181/PMK.03/2007

  16. KP. DJP KPP WP SPT SPT Kantor Pos Penyampaian Secara Manual

  17. Konsentrasi Data Nasional Perjanjian Kerjasama KP.DJP Provider/ASP Warnet PC-WP Wajib Pajak SPT SPT INDUK eFILING eFiling eFiling KPP KPP KPP Kantor Pos

  18. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Bersama Anda membangun Bangsa Batas Penyampaian SPT BATAS WAKTU 20 hari setelah akhir Masa Pajak SPT Masa 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak SPT Tahunan PPh OP 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak SPT Tahunan PPh Badan Perpanjangan (maksimal 2 bulan) *Berdasarkan Pasal 3 UU KUP

  19. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Bersama Anda membangun Bangsa Sanksi Tidak / Terlambat Menyampaikan SPT SANKSI PPN Rp 500 Ribu SPT Masa Lainnya SPT Tahunan PPh OP Rp 100 Ribu SPT Tahunan PPh Badan Rp 1 Juta *Berdasarkan Pasal 7 UU KUP

  20. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Bersama Anda membangun Bangsa Hak Wajib Pajak(setelah menyampaikan SPT) Hak Wajib Pajak Memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT paling lama 2 (dua) bulan Membetulkan SPT yang telah disampaikan • DJP belum melakukan pemeriksaan • Paling lama 2 tahun sebelum daluwarsa penetapan (khusus SPT Rugi/LB) Sunset Policy *Berdasarkan Pasal 4, 8 dan 37A UU KUP

  21. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Bersama Anda membangun Bangsa Sunset Policy Sunset Policy Pembetulan SPT Tahunan PPh sebelum Tahun Pajak 2007 (WP Lama) pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP Tahun 2008 (WP Baru) tidak dilakukan pemeriksaan Yang disampaikan paling lambat 28 Februari 2009 *Berdasarkan Pasal 4, 8 dan 37A UU KUP, Perpu No. 5 Tahun 2009

  22. skp SK Keberatan SK Pembetulan Putusan Banding Putusan PK DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Bersama Anda membangun Bangsa Pembetulan SPT(Kompensasi Kerugian) WP masih dapat membetulkan SPT meskipun telah diterbitkan: yang menyatakan rugi fiskal berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam SPT Tahunan yang akan dibetulkan tersebut dalam jangka waktu 3 bulan Jangka waktu 2 tahun terlampaui Syarat: Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan thd SPT Tahun Pajak yang dibetulkan. *Berdasarkan Pasal 8 (6) UU KUP

  23. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Bersama Anda membangun Bangsa Pengungkapan Ketidakbenaran Pemeriksaan skp Penyidikan Pengungkapan Ketidakbenaran dalam SPT Sanksi denda 50% Sanksi denda 150% *Berdasarkan Pasal 8 UU KUP

  24. End Of Session…ISHOMA

  25. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Bersama Anda membangun Bangsa Pembayaran Pajak Jatuh Tempo Pembayaran Pajak PPh Pasal 4(2) PPh Pasal 15 PPh Pasal 25 tanggal 15 bulan berikutnya Wajib Pajak PPh Pasal 29 sebelum SPT Tahunan disampaikan PPh Pasal 4(2) PPh Pasal 15 PPh Pasal 21 PPh Pasal 23/26 tanggal 10 bulan berikutnya Pemotong/ Pemungut PPh Pasal 25 bagi WP usaha kecil atau WP di daerah tertentu (melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 SPT Masa) paling lama pada akhir Masa Pajak terakhir *Berdasarkan Pasal 9 UU KUP dan PMK 184/PMK.03/2007

  26. Pembayaran Pajak Jatuh Tempo Pembayaran Pajak Wajib Pajak Akhir bulan berikutnya sblm SPT disampaaikan selain bend./Pemungut PPN & PPnBM Bendahara tanggal 7 bulan berikutnya Pemungut tanggal 10 bulan berikutnya Importir (WP) saat penyelesaian doc. PPh Pasal 22 DJBC 1 hari kerja Bendahara hari yg sama Pemungut tanggal 10 bulan berikutnya

  27. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Bersama Anda membangun Bangsa Pembayaran Pajak Jatuh Tempo Pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT, SK Keberatan, SK Pembetulan, Putusan Banding, & Putusan PK 1 bulan sejak tanggal SKP di kirim *Berdasarkan Pasal 9 UU KUP dan PMK 184/PMK.03/2007

  28. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Bersama Anda membangun Bangsa Angsuran & Penundaan WP dapat mengajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dalam: -STP, SKPKB, SKPKBT -SK-Keberatan, SK-Pembetulan, Putusan Banding atau Putusan PK, yg menyebabkan jumlah pajak yg terutang bertambah 9 hari kerja sebelum jatuh tempo sanksi bunga 2% per bulan (kecuali untuk STP) alasan & jumlah pembayaran pajak PPh Pasal 29 * Apabila ternyata batas waktu 9 hari kerja tidak dapat dipenuhi oleh Wajib Pajak karena keadaan di luar kekuasaannya, permohonan WP masih dapat dipertimbangkan oleh Dirjen Pajak *Berdasarkan Pasal 9 & 19 UU KUP, PMK 184/PMK.03/2007& PER - 38/PJ/2008

  29. STANDAR PEMERIKSAAN (PER-199/PMK.03/2007) Data Keterangan Bukti Objektif menghimpun mengolah Profesional DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Bersama Anda membangun Bangsa Pengertian & Tujuan Pemeriksaan menguji kepatuhan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan *Berdasarkan Pasal 1 UU KUP

  30. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Bersama Anda membangun Bangsa Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Ruang Lingkup SPT yang LB • satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak • satu atau beberapa Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak • tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan SPT yang Rugi Pemeriksaan Kantor (3-6 bulan) tidak menyampaikan /menyampaikan SPT tapi melampaui jangka waktu dalam Surat Teguran Pemeriksaan Lapangan (4-8 bulan) • WP mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak Merger, konsolidasi, ekspansi, likuidasi, pembubaran Risk Based Selection (Kriteria Seleksi) *Berdasarkan PMK 199/PMK.03/2007

  31. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Bersama Anda membangun Bangsa Pemeriksaan untuk Tujuan Lain Jenis Pemeriksaan Tujuan Lain Pemberian NPWP secara jabatan Penentuan WP di daerah terpencil Penghapusan NPWP WP mengajukan keberatan Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak Pengumpulan bahan guna penyusunan NPPN Pencocokan data & alket. Penentuan tempat terutang PPN (pemusatan) Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan PKP Pemenuhan permintaan informasi dari negara mitra P3B Penentuan saat mulai berproduksi sehubungan dengan fasilitas perpajakan *Berdasarkan Pasal 29 UU KUP

  32. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Bersama Anda membangun Bangsa Hak & Kewajiban WP(dalam Pemeriksaan) Hak WP • meminta diperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan SP3 • meminta penjelasan tentang alasan & tujuan Pemeriksaan • meminta diperlihatkan Surat Tugas • menerima SPHP • menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan • mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan oleh Tim Pembahas • memberikan pendapat/penilaian atas pelaksanaan Pemeriksaan *Tambahan (dalam hal Pemeriksaan Lapangan) meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan *Berdasarkan PMK 199/PMK.03/2007

  33. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Bersama Anda membangun Bangsa Hak & Kewajiban WP(dalam Pemeriksaan) Kewajiban WP (Pemeriksaan lapangan) • memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan • memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik • memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan • memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan • menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP • memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan *Berdasarkan PMK 199/PMK.03/2007

  34. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Bersama Anda membangun Bangsa Hak & Kewajiban WP(dalam Pemeriksaan) Kewajiban WP (Pemeriksaan Kantor) • memenuhi panggilan untuk datang menghadiri Pemeriksaan • memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan • memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan • menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP • meminjamkan KKP yang dibuat oleh Akuntan Publik • memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan *Berdasarkan PMK 199/PMK.03/2007

  35. Bank Akuntan Publik Notaris Konsultan Pajak Kantor Administrasi Pihak III lain DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Bersama Anda membangun Bangsa Kewajiban Pihak Ketiga(dalam pemeriksaan) Pihak Ke III WAJIB memberikan Keterangan/ bukti Pihak ke III harus memberikan keterangan paling lama 7 hari sejak diterimanya surat permintaan keterangan atau bukti atau surat izin dari pihak yang berwenang *Berdasarkan UU Pasal 35 dan PMK 199/PMK.03/2007

  36. End Of Session…Rehat..

  37. PELAKSANAAN PEMERIKSAAN Closing Conference DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Bersama Anda membangun Bangsa Proses Pemeriksaan SPHP STP skp

  38. Pokok Pajak > Kredit Pajak PRODUK PEMERIKSAAN PAJAK SKPKB KETETAPAN Pokok Pajak < Kredit Pajak SKPLB Pokok Pajak = Kredit Pajak SKPN Ada data baru & utang pajak SKPKBT STP Sanksi adm. DILANJUTKAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

  39. Hasil Pemeriksaan SKPKB DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Bersama Anda membangun Bangsa Sanksi Administrasi(Kurang Bayar Hasil Pemeriksaan) pajak yang terutang tidak/kurang dibayar Sanksi bunga 2% per bulan PPN & PPn BM tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% Sanksi kenaikan 100% kewajiban dalam Pasal 28 atau 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang Sanksi kenaikan 50% PPh yg tidak/kurang dibayar 100% PPh yg tidak/kurang dipotong 100% PPN & PPn BM tidak/kurang dibayar *Berdasarkan Pasal 13 UU KUP

More Related