1 / 59

Peningkatan Mutu PT Melalui Akreditasi Prodi dan Institusi (Berdasarkan UU 20/2003 & No.12/2012)

BAN-PT. Peningkatan Mutu PT Melalui Akreditasi Prodi dan Institusi (Berdasarkan UU 20/2003 & No.12/2012). Prof. Dr. Mansyur Ramly Ketua BAN-PT 2012-2017. ASOSIASI PERGURUAN TINGGI SWASTA (APTISI) WILAYAH XIII ACEH. Banda Aceh, 08 Oktober 2013. A G E N D A.

davida
Download Presentation

Peningkatan Mutu PT Melalui Akreditasi Prodi dan Institusi (Berdasarkan UU 20/2003 & No.12/2012)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. BAN-PT Peningkatan Mutu PT Melalui Akreditasi Prodi dan Institusi (Berdasarkan UU 20/2003 & No.12/2012) Prof. Dr. Mansyur Ramly Ketua BAN-PT 2012-2017 ASOSIASI PERGURUAN TINGGI SWASTA (APTISI) WILAYAH XIII ACEH Banda Aceh, 08 Oktober 2013

  2. A G E N D A Tantangan dan Peluang Daya saing Indonesia Paradigma menjadi PT Unggul Peraturan Perundangan tentang Pendidikan Sistem dan Paradigma Penjaminan Mutu SNPT dan SPT Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

  3. 1 Pengantar Tantangan dan Peluang Daya Saing Indonesia

  4. Pengantar Visi 2025 100 tahun kemerdekaan “Mengangkat Indonesia menjadinegara maju dan merupakan kekuatan12 besardunia di tahun2025dan8besarduniapadatahun2045 melaluipertumbuhan ekonomi tinggi yanginklusifdan berkelanjutan” (Sumber: Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia2011 – 2025 ) PencapaianVisi 2025 dan 2045 memerlukanpenyiapangenerasi yang mampu berperanaktifdalamkegiatanpembangunan. Dan harus dimulai sekarang terutama di PT 4 4

  5. Harapan Indonesia: Unleashing Indonesia’s Potential Perlu dipersiapkan social engineering Perlu peningkatan akses, kualitas dan relevansi pendidikan 5 Sumber: Archipelago Economy: Unleashing Indonesia’s Potential (McKinsey Global Institute, 2012)

  6. PiramidaPenduduk Indonesia Tahun 2000 dan 2025 (JutaOrang) 2000 2025 6 Sumber: ProyeksiPenduduk Indonesia 2000 – 2025, BPS – BAPPENAS - UNFPA

  7. Bonus Demografi 7 7 7 7 7 Sumber: Mendikbud, 2013

  8. MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015 • Salahsatubutirkesepakatandalam MEA 2015 adalahfreedom of movement for skilled and talented labors; • Kesempatankerja pdindustri Indonesia akan diisi oleh tenaga asing jika tenaga kerja Indonesia tidak memenuhi kualitas/kompetensi yg disyaratkan

  9. 2 Paradigma Menjadi Perguruan Tinggi Unggul

  10. Paradigma Menjadi PT Unggul • Sarjana (KSA); • Karya Ilmiah; • Karya Pengabdian Produktivitas • Input-Output; • Optimalisasi (minimisasi, maksimisasi or objective (goal) programming) • Program Studi; • Prog Unggulan; • Short Term and Long Term. Akuntabilitas (Kualitas) Efektifisiensi Relevansi Academic Atmospheer ICT Based Learning and Administration University Culture leadllowership Sapras SDM Program Quantum Management

  11. Akuntabilitas (Kualitas) International Ranking (Webometric, IUR), ABETs, ISO, dll Penjaminan Mutu Internasional Penjaminan Mutu Eksternal (Akreditasi) Penjaminan Mutu Internal (Evaluasi Diri)

  12. University Culture Nilai-nilai yg dibangun dan dikembangkan serta dimiliki bersama oleh unsur-unsur universitas ybs, dan menjadikan nilai-nilai tsb sebagai landasan untuk membangun keunggulan serta menjadi pembeda dari universitas lainnya.

  13. University Culture Profesional Komitmen Kerjasama Kejujuran Kesederhanaan Kesejawatan Kebersamaan I n t e g r i t a s Keadilan Kesetaraan Kedisiplinan Kesungguhan Kepercayaan Keikhlasan K e a h l i a n Collective-Colleaqual 13 13 13

  14. SPEED-UP COMPETITION QUANTUM MANAJEMEN QUANTUM LEADERSHIP QUICK TO SEE QUICK TO DECIDE QUICK TO ACT E = m.C2 Quantum management/leadership bisa efektif jika menerapkan ICT based learning and administration

  15. Sharing Role and Authority

  16. 3 Peraturan Perundangan tentang Pendidikan Tinggi

  17. UU NO. 12/2012 ttg DIKTI Kehadiran UU No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi bertujuan untuk mendorong peningkatan mutu PT di Indonesia dengan melakukan penjaminan mutu yang baik

  18. AMANAT Per-UU UU No. 20 THN 2003: SPN (1) Pasal 60 (1 dan 2): • 1. Akreditasidilakukanuntukmenentukankelayakan program dansatuanpendidikanpadajalurpendidikan formal dannonformalpadasetiapjenjangdanjenispendidikan. • 2. Akreditasiterhadap program dansatuanpendidikandilakukanolehPemerintahdan/ataulembagamandiri yang berwenangsebagaibentukakuntabilitaspublik.

  19. AMANAT Per-UU UU No. 20 THN 2003: SPN (2) Pasal 61 (2 dan 3): • 2. Ijazahdiberikankepadapesertadidiksebagaipengakuanterhadapprestasibelajardan/ataupenyelesaiansuatujenjangpendidikansetelah lulus ujian yang diselenggarakanolehsatuanpendidikan yang terakreditasi. • 3. Sertifikatkompetensidiberikanolehpenyelenggarapendidikandanlembagapelatihankepadapesertadidikdanwargamasyarakatsebagaipengakuanterhadapkompetensiuntukmelakukanpekerjaantertentusetelah lulus ujikompetensi yang diselenggarakanolehsatuanpendidikan yang terakreditasiataulembagasertifikasi.

  20. AMANAT Per-UU PP No. 19 Tahun 2005 Pasal 86 (1 dan 2) dan Pasal 91: • Pemerintahmelakukanakreditasipadasetiapjenjangdansatuanpendidikanuntukmenentukankelayakan program dan/atausatuanpendidikan Kewenanganakreditasidapatpula dilakukanolehlembagamandiri yang diberikewenanganolehPemerintahuntukmelakukanakreditasi. Setiapsatuanpendidikanpadajalur formal dannonformalwajibmelakukanpenjaminanmutupendidikan.

  21. AMANAT Per-UU UU No. 12 THN 2012: PT (1) Pasal 28 (3a dan 4a): • Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh PT dan/atau prodi yang tidak terakreditasi; • Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh PT dan/atau prodi yang tidak terakreditasi;

  22. AMANAT Per-UU UU No. 12 THN 2012: PT (2) Pasal 33 (3, 5, 6, dan 7): • Prodi diselenggarakan atas izin Menteri setelah memenuhi persyaratan minimum akreditasi; • Prodi mendapatkan akreditasi pada saat memperoleh izin penyelenggaraan; • Prodi wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir; • Prodi yang tidak diakreditasi ulang dapat dicabut izinnya oleh Menteri.

  23. AMANAT Per-UU UU No. 12 THN 2012: PT (3) Pasal 42 (1 dan 2): • Ijazah diberikan kpd lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sbg pengakuan thdp prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yg diselenggarakan oleh PT; • Ijazah diterbitkan oleh PT yg memuat prodi dan gelar yg berhak dipakai oleh lulusan PT.

  24. AMANAT Per-UU UU No. 12 THN 2012: PT (4) Pasal 44 (2): • Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh PT bekerjasama dgn organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga setifkasi yg terakreditasi kepada lulusan yg lulus uji kompetensi

  25. AMANAT Per-UU UU No. 12 THN 2012: PT (5) Pasal 53: • SPM terdiri atas: • SPM internal yg dikembangkan oleh PT; • SPM eksternal yg dilakukan melalui akreditasi

  26. AMANAT Per-UU UU No. 12 THN 2012: PT (6) Pasal 55 (3-7): • Pemerintah membentuk BAN PT utk mengembang-kan sistem akreditasi; • Akreditasi PT dilakukan oleh BAN-PT; • Akreditasi prodi sbg bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri; • lembaga akreditasi mandiri (LAM) merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan masyarakat yg diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi BAN-PT; • LAM dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan.

  27. AMANAT Per-UU UU No. 12 THN 2012: PT (7) Pasal 56 (2a): PDPT berfungsi sbg sumber informasi bagi lembaga akreditasi utk melakukan akreditasi prodi dan PT.

  28. 4 Sistem dan Paradigma Penjaminan Mutu PT

  29. Sistem Penjaminan Mutu PT (SPM-PT) • SPM-PT merupakan kegiatan sistemik utk meningkatkan mutu PT secara berencana dan berkelanjutan (Pasal 52-(1)); • Pemerintah menetapkan dan menyelengarakan SPM-PT melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar utk mendapatkan pendidikan bermutu (Pasal 52 (2)) dan Pasal 51 (2)); • SPM-PT terdiri atas internal (PT) dan eksternal(akreditasi) berdasarkan PDPT.

  30. PARADIGMA SPM-PT SPME BAN P T SPMI Akreditas Institusi Quality Continuous Mutu PT Kelayakan Program PT BM Quality Improve System Management L AM Akreditas Prodi University Culture EVALUASI DIRI AKREDITASI Good University Governance KKNI PDPT SNPT 30

  31. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

  32. Tahap-Tahap Penjaminan Mutu PT Penetapan Standar Pengembangan danPerbaikan Standar Pemenuhan Standar Pengukuran Pencapaian Standar

  33. Prinsip-Prinsip dan Manfaat EMI 1. Mengacu pada ASEAN University Network (AUN) 2. Makin “tinggi” skala semakin detail informasi yang dapat diakomodasi 3. Lebih detail informasi yang diakomodasi semakin mampu mengukur perlakuan kemajuan (=peningkatan) yang lebih detail 4. Mempermudah perguruan tinggi yang berpartisipasi pada jaringan AUN 5. Mengetahui kondisi perguruan tinggi dibandingkan dengan kondisi perguruan tinggi di ASEAN pada umumnya Sumber: Renny Yunus, KaBid. PenjaminanMutuPendidikanMenengah dan PT, BPSDMPK-PMP

  34. Peringkat Hasil EMI 7 Sangat baik (excellent) 6 Merupakan contoh pelaksanaan yang baik (example of good practice) 5 Lebih dari mencukupi (better than adequate) 4 Mencukupi sesuai yang diharapkan (adequate as expected) 3 Kurang mencukupi, perbaikan minor akan menjadikan butir kualitas ini mencukupi (inadequate, but minor improvements will make it adequate) 2 Tidak mencukupi, perlu perbaikan besar (inadequate, improvements necessary) 1 Sama sekali tidak mencukupi, perbaikan harus segera dilakukan (absolutely inadequate; immediate improvements must be made) Sumber: Renny Yunus, KaBid. PenjaminanMutuPendidikanMenengah dan PT, BPSDMPK-PMP

  35. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (Akreditasi)

  36. Grand Design Sistem Akreditasi Nasional (SAN) SNPT SNP+Penelitian+PPM BAN-PT Instrumen AIPT • Kecukupan • Visitasi (Lap) KEMDI KBUD Proses Asesemen AIPT Asesor PT Kemampuan Kerja Khusus Nilai dan Peringkat Akreditasi Mutu Investasi SPT PDPT Masy Proses Asesemen Akreditasi Prodi • Kecukupan • Visitasi (Lap) Instrumen Standar Instrumen Lengkap supply Monev, supervisi Pendirian LAM/LAPS 36 Kewenangan Mengakreditasi Asosiasi Profesi

  37. Proses Akreditasi Prodi dan Institusi • Prodi terakreditasi > 75% • Semua prodi memiliki izin peny Persyaratan Usul PT Asesemen Kecukupan Nilai ≥ 201 Keputusan Akhir (Pleno BAN-PT) Visitasi (Asesemen Lapangan) • Prodi: 2 Asesor • Institusi: 3-5 Asesor • Surveilen (Ases lapangan) • Keraguan • Keluhan masy Validasi (BAN-PT) Keputusan Pleno: Nilai dan Peringkat • ≤ 200 : Tak Terakreditasi • 201 - 300 : C • 301 - 360 : B • ≥ 361 : A Banding (Pleno BAN-PT): Alasan dan bukti Pengumuman: SK dan Sertifikat 37 37

  38. Akreditasi merupakan proses asesemen yang lebih bersifat ‘dokumentatif’. Artinya tersedianya dokumen yg lengkap merupakan nassesary conditions, sementara expert judgement merupakan sufficient conditions.

  39. Penjaminan mutu PT diawali dari pembukaan/pendirian prodi/PT baru; • Tiap prodi/PT baru dilakukan asesemen utk menjamin pemenuhan minimum standar (syarat minimum akreditasi)

  40. Untuk meningkatkan profesionalisme proses akreditasi dan mendekatkan antara prodi dan lembaga akreditasi, dibentuk Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) atau Lembaga Akreditasi Program Studi (LAPS) Asosiasi Penye-lenggara Asosiasi Bid Ilmu Asosiasi Profesi

  41. 5 Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan Standar Perguruan Tinggi (SPT)

  42. TUJUH STANDAR AKREDITASI BAN-PT Standar 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian Standar 2. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu Standar 3. Mahasiswa dan Lulusan Standar 4. Sumber Daya Manusia Standar 5. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik Standar 6. Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta SistemInformasi Standar 7. Penelitian, Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama 42

  43. STANDAR NASIONAL P T • SNP (PP 19/2005) • Isi • Proses • KL • P & TK • Sapras • Kelola • Biaya • Nilai SNPT (Ditetapkan o/ Menteri atas usul bsnpt) St. Pengabdian Kpd Masyarakat St. Penelitian SPT Staandar yg lebih tinggi SPT (Ditetapkan o/ PT) • Bidang Akademik • Bidang Non Akademik 43

  44. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) • SKLmerupakankriteriacapaianpembelajaran(CP) lulusanpendidikantinggi yang merupakaninternalisasiranahsikap, pengetahuan, danketerampilan; • CP merupakancapaianpembelajaran yang harusdimilikiolehlulusanpendidikantinggi yang dicapaisecarakurikuler, dandapatditambahsecarakokurikulerdan/atauekstrakurikuler • CP terdiri atas CP minimal (CPM) yg ditetapkan oleh Menteri, dan CP yg ditetapkan oleh PT masing-masing. 44

  45. ASPEK CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP) Sikap dan tata nilai; Penguasaan pengetahuan/keilmuan; Keterampilan kerja umum; Keterampilan kerja khusus

  46. RANAH MASING-2 ASPEK CP • Ranahsikapmerupakanpenghayatanmahasiswatentangnilai, norma, danaspekkehidupan yang terbentukdariprosespendidikan, lingkungankampus, lingkungankehidupankeluarga, masyarakat, ataupengalamankerjamahasiswa; • Ranahpengetahuanmerupakanpenguasaanteoriolehmahasiswadalambidangilmudankeahliantertentu, ataupenguasaankonsep, fakta, informasi, danmetodedalambidangpekerjaantertentu. • Ranahketerampilanmerupakankemampuanpsikomotorikdankemampuanmenggunakanmetode, bahan, daninstrumen, yang diperolehmelaluipendidikan, pelatihan, ataupengalamankerjamahasiswa.

  47. Pengalaman Kerja Mahasiswa • Pengalamankerjamahasiswamerupakaninternalisasikemampuandalammelakukanpekerjaandibidangtertentudanjangkawaktutertentuygdapatdiperolehmelaluipelatihankerja, magang, simulasipekerjaan,kerjapraktek, ataupraktekkerjalapangan.

  48. STANDAR PENELITIAN (1) PenelitiandiPT paling sedikitbertujuan: • menghasilkanpenelitian yang memenuhiprioritasnasional yang ditetapkanolehPemerintah; • menjaminpengembanganpenelitianunggulanspesifikPT berdasarkankeunggulankomparatifdankompetitif; • meningkatkanmutudanrelevansihasilpenelitianbagimasyarakatIndonesia; • meningkatkandiseminasihasilpenelitiandanperlindunganhakkekayaanintelektual (HKI) secaranasionaldaninternasional;

  49. STANDAR PENELITIAN (2) StandarpenelitiandiPT paling sedikitterdiriatas: • Standarhasilmerupakankriteria minimal produkpenelitian yang memenuhikaidahilmiah universal yang bakudandapatdipertanggung-jawabkansecara moral danetika; • Standararahmerupakankriteria minimal kepemilikanpetajalanpenelitianPT yang disusunberdasarkanvisidanmisiPT; • Standarprosesmerupakankriteria minimal mengenaiperencanaan, pelaksanaan, evaluasi, danpengendaliandalamkegiatanpenelitian;

  50. STANDAR PENELITIAN (3) • Standarkompetensimerupakankriteria minimal kemampuanpenelitisesuaidengankaidahilmiah universal; • Standarpembiayaanmerupakankriteria minimal tentangmekanismependanaanpenelitian yang dapatdilaksanakanmelaluimekanismehibah yang didasarkanpadaprinsipotonomidanakuntabilitaspeneliti; • Standarsaranadanprasaranamerupakankriteria minimal fasilitas yang dapatmenghasilkantemuanilmiah yang sahihdandapatdiandalkan;

More Related