Silaturrahim dan Pembinaan Pegawai Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

1. Silaturrahim dan Pembinaan Pegawai Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Dr. H. Moch. Jasin, MM. Inspektur Jenderal Kemenag RI Kanwil Kemenag Provinsi Banten Jumat, 20 Desember 2013

2. SASARAN PENGAWASAN NASIONAL(DITETAPKAN OLEH MENPAN DAN RB) Terwujudnyapemerintahan yang bersihdanbebas KKN Target IPK Tahun 2014 “5” danOpini BPK (WTP) Tahun 2014 Pusat 100% danPemda 60% • Meningkatkankepatuhanpengelolaankeuangannegara • Meningkatkanefektivitaspengelolaankeuangannegara • Meningkatkan status opini BPK terhadappengelolaankeuangannegara • Menurunnyatingkatpenyalahgunaanwewenang • Penerapan SPI • Peningkatanperan APIP sebagai quality assurance dan consulting • Peningkatanketaatan, efisiensi, danefektivitaspelaksanaantugasdanfungsi • Peningkatankualitaspertanggungjawabanpengelolaaankeuangannegara

3. TUJUAN PENGAWASAN NASIONAL 1. Mendorongreformasibirokrasidibidangpengawasan,khususnya yang dilakukanolehAparatPengawasan Intern Pemerintah (APIP); 2. MenetapkanarahKebijakandan Program Pengawasan Intern Pemerintahpdtahun 2011-2014 dalamrangkamewujudkantatakelolapemerintahan yang baik; 3. Meningkatkanpenyelenggaraanpemerintahan yang bersihdanbebas KKN; 4. Meningkatkanefektifitasdanefisiensipengawasan intern pemerintahmelaluisinergipengawasan yang dilakukanoleh APIP; 5. MenjadidasarpenyusunanJakwasTahunandan PKPT masing-masing APIP Tahun 2011-2014.

4. VISI DAN MISI ITJEN • Visi Menjadi Pengendali dan Penjamin MutuKinerjaKementerian Agama • Misi • Melakukanpengawasanfungsionalsecaraprofesionaldanindependen • Melakukanpenguatansistempengawasan yang efektifdanterintegrasi • Meningkatkankompetensidanintegritas moral aparaturpengawasan • Meningkatkanperansebagaikonsultandankatalisatorpeningkatankinerja • Mendorongakselerasipenyelesaiantindaklanjuthasilpengawasan • Menumbuhkembangkanpengawasanpreventifmelaluipengawasandenganpendekatan agama (PPA) • Mewujudkanpelayananadministrasipengawasan yang cepat, tepat, danakuratberbasisteknologiinformasi • Meningkatkankoordinasidenganinstansiterkaitdalamrangkapeningkatankualitaspengawasan

5. TUGAS INSPEKTORAT JENDERAL • Quality Assurance; • Consulting Partner; • Early Warning System; • Strengthening of Public Services.

6. DASAR HUKUM UU No. 28 Tahun 1999tentangPenyelenggara Negara yang BersihdanBebasdariKorupsi, Kolusi, danNepotisme; UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2002tentangPemberantasanTindakPidanaKorupsi. UU No. 30 Tahun 2002tentangKomisiPemberantasanKorupsi; UU No. 14 Tahun 2008tentangKeterbukaanInformasiPublik; PP No. 60 Tahun 2008tentangSistemPengendalian Intern Pemerintah; Perpres No. 24 Tahun 2010 tentangSusunan, Kedudukan, Tugas, danFungsiEselon I Kementerian Negara;

7. 7. Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 8. Inpres No. 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi; 9. Inpres No. 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012; 10. Per.MENPAN dan RB Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan K/L dan Pemerintah Daerah; 11. Peraturan MENPAN & Reformasi Birokrasi No. 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Kementerian /Lembaga dan Pemerintahan Daerah.

8. Menurut berbagai hasil survei nasional & internasional, gelar negara korup diberikan dengan melihat 3 hal pokok, yaitu mutu pelayanan publik, country risk, dan daya saing negara secara keseluruhan (dalam arti apakah suatu negara menjadi tujuan investor) ? KORUPSI 8

9. Definisi Korupsi • Korupsi (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere = busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) - http://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi • Robert Klitgaard : • korupsi dapat terjadi jika ada monopoli kekuasaan yang dipegang oleh seseorang yang memiliki kemerdekaan bertindak atau wewenang yang berlebihan, tanpa ada pertanggungjawaban yang jelas. • Transparency International : Korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. 9

10. Tinjauan Korupsi di Indonesia Tim Anti Korupsi Sikap permisif Terhadap korupsi Peraturan perundangan belum memadai Lemahnya law enforcement Kurangnya keteladanan dan kepemimpinan Sistem penyelenggaraan negara, pengelolaan dunia usaha, dan masyarakat yang tidak mengindahkan prinsip2good governance Beragam sebab lain ! Korupsi sulit dibasmi dan makin merajalela

11. POLA UMUM KORUPSI Penyuapan Bribery Pemalsuan Fraud Penggelapan Embezzlement Sumbangan ilegal Illegal Contribution Bagaimana & darimana UANG-BARANG-FASILITAS Hasil korupsi diperoleh Komisi Commission Nepotisme Nepotism Pemerasan Extortion Bisnis Orang Dalam Insider Trading Pilih Kasih Favoritism Penyalahgunaan Wewenang Abuse of discretion Sumber: Centre of International Crime Prevention (CICP) dari UN Office for Drug Control and Crime Prevention (UN-ODCCP), 11

12. LATAR BELAKANG(Kondisi Obyektif Birokrasi di Indonesia) • SDM aparatur (Jumlah, kompetensi, penyebaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Etos kerja dan Kesejahteraan rendah • Kelembagaan/organisasi (gemuk, tidak proporsional dan banyak lembaga ekstra struktural) • Ketatalaksanaan atau business process ( rumit dan belum ada SOP) • Tingginya kebocoran keuangan Negara • Tingginya tingkat korupsi, • Dunia Usaha masih Korup • Pelayanan publik yg masih buruk • Rendahnya daya saing nasional DIHADAPKAN PADA TUNTUTAN MASYARAKAT AGAR PEMERTH MELAKS GOOD GOVERNANCE

13. Kondisi Sumberdaya Aparatur • Gaji tidak memadahi • Tidak ada Tunjangan Prestasi Kerja • Tidak ada kontrak kinerja • Kompetensi yang rendah Alasan Rendahnya Kinerja Mendasar Reformasi Birokrasi Sistemik • Rendahnya integritas moral • Kurangnya kualitas Pembinaan • moral • Minimnya figur contoh (role • model) Alasan rendahnya Integritas • Poor Mnagement System • Tidak adanya SOP • Aturan Kode Etik yang tidak tegas • Sikap permisif terhadap perilaku • menyimpang • Pengawasan internal yg tidak • berfungsi • Tingginya penyimpangan (korupsi) Besarnya Peluang Untuk Menyimpang

14. DASAR HUKUM REFORMASI BIROKRASI Undang-undang Republik Indonesia No. 17 / 2007 tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025. Lampiran UU RI No. 17/2007 Bab IV.1.2, huruf E angka 35, menyatakan : Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya. Perpres No.7/2005 - Penerapan Tata Kelola Pemerintah yang baik (Good Governance) - Peningkatan Supervisi dan Akuntabilitas Aparatur Negara - Restrukturisasi Lembaga dan Manajemen - Peningkatan Manajemen SDM - Peningkatan mutu Pelayanan Publik

15. PENTINGNYA REFORMASI BIROKRASI (SEBAGAI MANAJEMEN PERUBAHAN) Reformasi Birokrasi adalah proses menata-ulang, mengubah, memperbaiki, dan menyempurnakan birokrasi agar menjadi lebih baik (profesional, efisien, efektif dan produktif) penyempurnaan sistem atau tatakelola PERUBAHAN PERILAKU

16. LANJUTAN (Pentingnya Reformasi Birokrasi) • Penghematan anggaran negara • Optimalisasi alokasi sumber daya • Optimalisasi kinerja • Peningkatan mutu pelayanan • Perbaikan sistem • Pencegahan korupsi

17. POLA PIKIR REFORMASI BIROKRASI BERDAYA SAING NASIONAL  Political will pem.  Tuntutan masy.  Kepercayaan LN • UUD NEGARA RI 1945 • UNDANG-UNDANG, PP & PERPRES SUBJEK OBJEK METODE 1) Mindset & Cultural Set 2) Sistem Manajemen RESTRUKTURISASI SIMPLIFIKASI & OTOMATISASI RASIONALISASI & REALOKASI PENERAPAN NILAI2 BUDAYA ORGANISASI LEGISLATIF EKSEKUTIF YUDIKATIF LSM (Supra dan Infra Struktur BIROKRASI YG BERSIH, EFISIEN, EFEKTIF, PRODUK- TIF DAN SE- JAHTERA KONDISI BIROKRASI SAAT INI Daya Saing Nasional dorong pertumbuhan ekonomi • Belum bersih dari Praktek KKN • Jumlah Kompetensi/ distribusi tidak sesuai • Prosedur rumit • Pelayanan belum Profesional • Masalah sentralisasi/desentralisasi,dekosentrasi/otonomi daerah PELAYANAN YG PRIMA LINGKUNGAN STRATEGIS PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOV) • GLOBALISASI • POLEKSOSBUDTEK

18. PERAN LAN DALAM REFORMASI BIROKRASI Sasaran umum: mengubah pola pikir dan budaya kerjaSecara khusus mencakup area sbb:

19. Strategi Implementasi Reformasi Birokrasi

20. TAHAPAN IMPLEMENTASI TEKNIS REFORMASI BIROKRASI

21. Kerangka Implementasi Teknis Reformasi Birokrasi 1A PROGRAM PERCEPATAN (QUICK WINS) 1B POSISI ORGANISASI SAAT INI PROFIL ORGANISASI 2015 KESENJANGAN PENILAIAAN/EVALUASI KINERJA ORGANISASI ORGANISASI & POSTUR BIROKRASI YANG DIINGINKAN ALUR KERJA BUDAYA FUNGSI & PROSES NILAI-NILAI 2 STRUKTUR ORGANISASI KOMPETENSI 3 PEMBANGUNAN SISTEM MANAJEMEN SDM BERBASIS KINERJA MANAJEMEN PERUBAHAN : PROSES SOSIALISASI PENATAAN SISTEM PENGUATAN BIRO KEPEGAWAIAN PENGUATAN BIRO DIKLAT DATABASE PEGAWAI PERBAIKAN SARANA & PRASARANA PENEGAKAN KEDISIPLINAN ATURAN dan KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INFRA STRUKTUR PENGAWASAN INTERNAL PENYUSUNAN REGULASI

22. 1 PEMBERANTASAN KORUPSI LATAR BELAKANG PENCEGAHAN Dampak besar Jangka panjang Kurang hasilkan detterence effec PENINDAKAN Detterence Effect Berdampak Kecil Jangka Pendek Sinergi keduanya menghasilkan detterence effect dandampak besar serta berjangka panjang • Keberhasilan upaya pencegahan korupsi kurang optimal. Salah satunya : Program Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Diktum ke 5, dari Inpres 5 Tahun 2004 yang minim sekali implementasinya. 2 PI 3 4 Dilakukanberbagai upaya pencegahan korupsi secara konkrit dan terpadu ZI PI WBK MODEL ZI

23. PENGERTIAN UMUM Pada pedoman ini, yang dimaksud dengan : 1). Zona Integritas (ZI) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada K/L dan Pemdayang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen)untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik; 2). Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBK dan memperoleh hasil penilaian indikator proses di atas 75 pada ZI yang telah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK atas laporan keuangannya;

24. PENGERTIAN UMUM (Lanjutan).... Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBBM dan memperoleh hasil penilaian indikator proses di atas 75 pada ZI yang telah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK atas laporan keuangannya; Unit Kerja adalah Unit/Satuan Kerja di lingkungan K/L dan Pemda serendah-rendahnya Eselon III yang menyelenggarakanfungsipelayanankepadamasyarakat;

25. PETA ZI, WBK, WBBM ZONA INTEGRITAS (K/L/PEMDA) WBK (UNIT KERJA/SATUAN KERJA) WBBM

26. Pelaksanaan InstruksiPresiden Nomor5 Tahun 2004 dan Nomor 17 Tahun 2011 PAKTA INTEGRITAS DAN PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KKN Di masadepannanti, PaktaIntegritasakanmenjadibest practicesdisemualinipembangunan. Pemerintahan Indonesia masadepan, Insya Allah, akanmakinbersihdarisemuawujudtindakpidana KKN (Presiden RI, 14/08/2009) Pulau Integritas/ Bebas Dari Korupsi Pakta Integritas

27. PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI PROGRAM BERSAMA MENPAN-RB, KPK DAN OMBUDSMAN RI PERMEN PAN 60/2012 • Pakta Integritas • Zona Integritas • Wilayah Bebasdarikorupsi K/L dan Pemda Melakukan Tahapan 1 • AMANAT : • INPRES 5/2004 • INPRES 17/2011 PENANDATANGANAN DOKUMEN : PERMEN PAN 49/2011 2 PENCANANGAN DAN PEMBANGUNAN : AMANAT : INPRES 17/2011 3 PENETAPAN UNIT KERJA BERINTEGRITAS MENUJU : WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

28. 9 DESEMBER – HARI ANTI KORUPSI SEDUNIA Diusulkan oleh Pimp. K/L/P (maks. 2 unit) Fasilitasi/dorongan dari UPI dan UPbI Eval TPN Reviu TPN Tahapan pembangunan ZI menuju terwujudnya WBK/WBBM Penandatanganan Pakta Integritas Tidak lulus Tidak lulus Penca- nangan Proses pembangunan ZI Penilaian TPI WBK Usulan Penilaian TPN WBBM Lulus < 30 agst. Lulus 20 PROGRAM KEGIATAN Penetapan oleh Pimp. K/L/P Penetapan oleh Menteri PAN dan RB SEREMONIAL Permen 60/12 • Indikator proses • Indikator hasil • Indikator proses • Indikator hasil WDP – BPK SAKIP C- MENPAN WDP – BPK SAKIP C- MENPAN Catatan : Penetapan WBK/WBBM berlaku satu tahun, dan dpt dicabut apabila terbukti ada hal-hal yg menggugurkan indikator.

29. PEMENUHAN INDIKATOR PROSES ZI MENUJU WBK/WBBM

30. 1. Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas diberlakukan untuk pimpinan dan seluruh pejabat/pegawai K/L dan Pemda. Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas merupakan titik awal Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.

31. 2. Pemenuhan Kewajiban LHKPN Pemenuhan kewajiban LHKPN merupakan salah satu upaya strategis pencegahan korupsi melalui penerapan azas transparansi yang wajib bagi aparatur negara. LHKPN merupakan upaya awal untuk mengindentifikasi illicit enrichment sebagaimana dimaksud dalam UNCAC 2003.

32. 3. Pemenuhan Akuntabilitas Kinerja Penerapan azas akuntabilitas kinerja dalam bentuk perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja merupakan alat bantu yang efektif untuk mengarahkan penggunaan sumber daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam jangka menengah maupun jangka pendek. Dengan demikian, peluang untuk terjadinya tindak pidana korupsi dapat dibatasi.

33. 4. Pemenuhan Kewajiban Pelaporan Keuangan Ketentuan pelaporan keuangan yang seragam menjamin ketertiban penyajian laporan keuangan, sehingga informasi keuangan instansi dapat digunakan sebagai alat untuk memantau, mengawal, dan mengawasi terjadinya indikasi penyimpangan secara efektif.

34. 5. Penerapan Disiplin PNS Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak diikuti atau dilanggar dijatuhi hukuman, hal ini perlu diterapkan secara konsisten dan kontinyu untuk mengurangi terjadinya korupsi.

35. 6. Penerapan Kode Etik Khusus Kode etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari. Sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai dalam melaksanakan tugasnya, termasuk yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan di lingkungan organisasi tempatnya bekerja perlu diatur secara jelas dengan tujuan menghindari sikap dan tingkah laku koruptif.

36. 7. Penerapan Kebijakan Pelayanan Publik Pelayanan Publik adalah pelayanan kepada masyarakat (publik) baik langsung maupun tidak langsung yang diselenggarakan dengan baik (secara prima) sehingga memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat.

37. 8. Penerapan Whistleblower System Tindak Pidana Korupsi Dalam rangka meningkatkan partisipasi pegawai untuk melaporkan tindak pidana korupsi di tempatnya bekerja yang diketahuinya, perlu dibangun sistem penanganan pengaduan tindak pidana korupsi (whistleblower system) untuk menindaklanjuti laporan dan memberikan jaminan perlindungan terhadap pelapor.

38. 9. Pengendalian Gratifikasi Gratifikasi adalah pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

39. 10. Penanganan Benturan Kepentingan Penanganan benturan kepentingan (conflict of interest) merupakan upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, terutama yang disebabkan oleh kedekatan hubungan pribadi dalam kegiatan tertentu yang berkaitan dengan penggunaan anggaran dan/atau sumber daya organisasi lainnya.

40. 11. Kegiatan Pendidikan/Pembinaan dan Promosi Anti Korupsi Kegiatan pendidikan/pembinaan dan promosi anti korupsi merupakan rangkaian kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan aksi/kampanye anti korupsi yang bertujuan menggugah semangat anti korupsi di lingkungan pegawai.

41. 12. Pelaksanaan Saran Perbaikan yang Diberikan oleh BPK/KPK/APIP Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas saran-saran perbaikan dari BPK/KPK/APIP

42. 13. Penerapan Kebijakan Pembinaan Purna Tugas Kebijakan ini mengatur kegiatan di lingkungan suatu instansi pemerintah, yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan oleh mantan personil, baik yang berstatus pensiun maupun yang masih aktif namun telah beralih tugas ke instansi lainnya, dengan tujuan menghindari terjadinya tindak pidana korupsi

43. 14. Penerapan Kebijakan Pelaporan Transaksi Keuangan Yang Tidak Sesuai dengan Profil oleh PPATK Pimpinan instansi pemerintah wajib meminta kepada PPATK untuk menyampaikan laporan transaksi keuangan yang dilakukan oleh pegawai di lingkungannya yang akan dipromosikan sebagai pejabat eselon I dan eselon II. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya pejabat yang dipromosikan terlibat dalam tindak pidana korupsi.

44. 15. Rekrutmen Secara Terbuka Pelaksanaan rekrutmen secara terbuka dilakukan secara jujur, objektif, dan transparan yang bertujuan untuk menjaring sumber daya manusia aparatur yang berkualitas sejak awal karir pegawai negeri sipil.

45. 16. Promosi Jabatan Secara Terbuka Promosi jabatan secara terbuka bertujuan untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas yang berasal dari lingkungan internal ataupun eksternal melalui kompetisi yang sehat, terutama untuk jabatan struktural eselon I dan eselon II. Promosi untuk jabatan struktural eselon I dan eselon II untuk PNS yang berasal dari eksternal dilaksanakan apabila di lingkungan internal tidak terdapat PNS yang mempunyai kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diisi. Hal ini sesuai dengan pembinaan karir tertutup dalam arti negara.

46. 17. Mekanisme Pengaduan Masyarakat Mekanisme pengaduan masyarakat yang dimaksudkan dalam Pedoman ini adalah mekanisme pengaduan masyarakat yang dikhususkan kepada masalah maladminstrasi.

47. 18. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) Pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement) bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, kehematan, dan efektifitas pengadaan barang/jasa di lingkungan instansi pemerintah.

48. 19. Pengukuran Kinerja Individu Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku. Tujuan pengukuran kinerja individu adalah untuk mendorong peningkatan peran, kompetisi, dan kemampuan individu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

49. 20. Keterbukaan Informasi Publik Tujuan keterbukaan informasi publik adalah untuk meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan negara termasuk dalam pengelolaan anggaran sehingga dapat mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

50. INDIKATOR HASIL WBK/WBBM • Dalam 2 tahun terakhir • Berdasarkan penilaian APIP & BPK • Pengaduan yg telah >60 hari *) Penerapan menunggu persetujuan dari KPK **) Khusus masalah maladministrasi yang menjadi tanggung jawab pimpinan unit kerja