1 / 68

PEMBINAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERI TUGAS BELAJAR DAN

PEMBINAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERI TUGAS BELAJAR DAN IZIN UNTUK BELAJAR ATAS BIAYA SENDIRI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL. BIRO KEPEGAWAIAN, SETJEN KEMDIKNAS, 2010. email : rudy_nababan_99@yahoo.com. 1. L ANDASA N H UKUM. ANTARA LAIN :

vega
Download Presentation

PEMBINAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERI TUGAS BELAJAR DAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PEMBINAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERI TUGAS BELAJAR DAN IZIN UNTUK BELAJAR ATAS BIAYA SENDIRI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL BIRO KEPEGAWAIAN, SETJEN KEMDIKNAS, 2010 email : rudy_nababan_99@yahoo.com

  2. 1. LANDASANHUKUM ANTARA LAIN : • PERPRES NOMOR 12 THN 1961 TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR • KEPMEN PERTAMA NOMOR 224/MP/1961 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI; • SE MENPAN NOMOR :SE/18/M.PAN/2004 TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PNS • PERMENDIKNAS NOMOR 158/P/2003 TENTANG PEMBERIAN KUASA DAN DELEGASI WEWENANG PELAKSANAAN KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN KEPADA PEJABAT TERTENTU DI LINGKUNGAN DEPDIKNAS • PERMENDIKNAS NOMOR 61 TAHUN 2009 TENTANG PEMBERIAN KUASA DAN DELEGASI WEWENANG PELAKSANAAN KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN KEPADA PEJABAT TERTENTU DI LINGKUNGAN DEPDIKNAS

  3. 2. TUJUAN MENINGKATKAN PENGETAHUAN, KEMAMPUAN, KETERAMPILAN, SERTA SIKAP DAN KEPRIBADIAN PROFESIONAL PNS SEBAGAI BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DALAM PENGEMBANGAN KARIR PNS MEMENUHI KOMPETENSI JABATAN DALAM RANGKA :  MENGOPTIMALKAN PENCAPAIAN VISI, MISI, DAN TUJUAN ORGANISASI SERTA MENGANTISIPASI KEBUTUHAN ORGANISASI AKAN KETERAMPILANDAN KEAHLIAN DI MASA DATANG  MENGUATKAN ORGANISASI Pasal 2

  4. 3. PERENCANAAN SIAPA YANG MELAKUKAN ?  UNIT TERKECIL DALAM ORGANISASI  DIKOORDINASIKAN OLEH REKTORAT Pasal 6, 7

  5. MENGAPADilakukan ? KARENA KEBUTUHAN ORGANISASI antara lain : PENGEMBANGAN ORGANISASI PENGEMBANGAN SARANA KERJA PERUBAHAN BEBAN KERJA YANG MENGHARUSKAN DITANGANI OLEH PNS YANG MEMILIKI KUALIFIKASI PENDIDIKAN YANG LEBIH TINGGI SEHINGGA ADA PERUBAHAN BEBAN KERJA SEBELUM DAN SESUDAH TUGAS BELAJAR

  6. 3. PERENCANAAN UNTUK APA DILAKUKAN ? MEMENUHI KEBUTUHAN JANGKA PENDEK ATAU PANJANG DISUSUN DALAM RENCANA STRATEGIS UNIT KERJA DIJABARKAN DALAM RENCANA PROGRAM TAHUNAN UNIT MEWUJUDKAN PELAKSANAAN TUGAS PENYELENGGA-RAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DI BIDANG PENDIDIKAN Pasal 6, 7

  7. 3. PERENCANAAN MENGENAI: BIDANG PEKERJAAN YANG MEBUTUHKAN TUGAS BELAJAR JENIS KETERAMPILAN ATAU KEMAMPUAN YANG DIBUTUHKAN PROGRAM PENDIDIKAN YANG DIRENCANAKAN KUALIFIKASI AKADEMIK CALON PEGAWAI BELAJAR LEMBAGA PENDIDIKAN PENYELENGGARA TUGAS BELAJAR JANGKA WAKTU SUMBER BIAYA Pasal 8

  8. 4. PENGERTIAN TUGAS BELAJAR SUATU PENUGASAN BAGI PNS DIBERIKAN OLEH PYB MELANJUTKAN PENDIDIKAN KE JENJANG YANG LEBIH TINGGI/SETARA BUKAN ATAS BIAYA SENDIRI MENINGGALKAN TUGAS POKOK SEHARI-HARI BAIK DI DALAM NEGERI MAUPUN DI LUAR NEGERI . Pasal 1

  9. Siapayang diberi Tugas Belajar ?: PNS ATAU PNS DPK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL YANG MEMILIKI MASA KERJA SEKURANG- KURANGNYA 2 TAHUNDAN MEMENUHI PERSYARATAN LAIN SESUAI PASAL 12 PERMENDIKNAS NOMOR 48 TAHUN 2009

  10. Termasuk : DOSEN BIASA :  DIBERI TUGAS OLEH REKTOR UNTUK MENGIKUTI PENDIDIKAN S2 DAN S3 PADA UNIVERSITAS/ INSTITUT/SEKOLAH TINGGI NEGERI DI DALAM NEGERI  DIBERI TUGAS OLEH REKTOR UNTUK MENGIKUTI PENDIDIKAN S2 DAN S3 DI LUAR NEGERI STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL TERTENTU DAN FUNGSIONAL UMUM (TENAGA ADMINISTRASI)

  11. Siapa yang boleh mendapat tugas belajar ?: DISAMPING ITU MEREKA :  tidak melaksanakan tugas sehari-hari sebagai PNS dan menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk;  dibebaskan sementara dari jabatan fungsionalnya apabila menduduki jabatan jabatan fungsional;  diberhentikan dari jabatan strukturalnya apabila sedang menduduki jabatan struktural.

  12. 5. TUGAS BELAJAR LUAR NEGERIPerpres RI No. 12 Tahun 1961/KEPMENPERT No.224/MP/1961 Pasal 5 • Selama masa tugas belajar, pegawai pelajar mendapat tunjangan belajar dan kepada keluarganya yang ditinggalkan diberi uang bantuan menurut peraturan-undangan yang berlaku.

  13. 5. TUGAS BELAJAR LUAR NEGERI Perpres RI No. 12 Tahun 1961/KEPMENPERT No.224/MP/1961 Pasal 5 • Biaya Tugas Belajar Luar Negeri • digunakan untuk : • perjalanan pergi pulang ke dan dari tempat tugas belajar; • tunjangan selama melaksanakan tugas belajar kepada pegawai pelajar dan tunjangan kepada keluarga yang ditinggalkan sesuai peraturan perundang-undangan; • alat pelajaran, buku atau referensi lain; • uang kuliah, ujian, penelitian, seminar dan study tur yang wajib; • pengobatan dan perawatan kesehatan yang layak ditanggung.

  14. 5. TUGAS BELAJAR LUAR NEGERI Perpres RI No. 12 Tahun 1961/KEPMENPERT No.224/MP/1961 Pasal 5 • Bantuan kepada keluarga berjumlah: • 100% dari gaji bersih pegawai pelajar atau 100% dari satu gaji bersih yang tertinggi pegawai pelajar suami isteri apabila kedua-duanya mendapat tugas belajar; • 50% dari gaji bersih pegawai pelajar yang bujangan atau yang kawin dan tidak menjadi pencari nafkah untuk keluarganya.

  15. 6. TUGAS BELAJAR DALAM NEGERI Perpres RI No. 12 Tahun 1961/KEPMENPERT No.224/MP/1961 Pasal 5 •  PEGAWAI PELAJAR DALAM NEGERI DISAMPING HAK-HAKNYA SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL MENDAPAT BANTUAN BERUPA BIAYA PEMBELIAN ALAT PELAJARAN, BUKU, UANG KULIAH, UANG UJIAN, DAN LAIN-LAIN SESUAI KETENTUAN

  16. 7. HAK DAN KEWAJIBAN Hak : mendapat biaya tugas belajar;  mendapat kenaikan pangkat;  mendapat kenaikan gaji berkala;  mendapat penilaian dalam DP3;  mendapat tunjangan tugas belajar;  masa menjalani tugas belajar tetap dihitung sebagai masa kerja. Pasal 14

  17. 7. HAK DAN KEWAJIBAN KEWAJIBAN : 1. menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk; 2. melaporkan keberadaannya kepada Perwakilan RI di negara tempat tugas belajar; 3. melaporkan alamat lembaga pendidikan dan tempat tinggalkepada pimpinan unit kerja; 4. melaporkan perubahan alamat tempat tinggal kepada pimpinan uker; 5. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar per semester kepada pimpinan unit kerja; 6. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar kepada Perwakilan RI di negara tempat tugas belajar sebagai bahan pertimbangan pejabat dalam pemberian DP3; Pasal 15

  18. 7. HAK DAN KEWAJIBAN KEWAJIBAN : 7. mengajukan permohonan perpanjangan masa tugas belajar, apabila dimungkinkan untuk program tugas belajar yang bersangkutan, selambat2-nya 6 bulan sebelum masa tugas belajar yang ditentukan berakhir; 8. kembali ke unit kerja asal pada kesempatan pertama setelah berakhirnya masa tugas belajar; 9. melapor secara tertulis kepada pimpinan unit kerja paling lambat 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar atau berakhir masa melaksanakan tugas belajar; 10. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku baik bagi PNS maupun Pegawai Pelajar 11. melaksanakan ikatan dinas (2n+1 di LN dan 1n+1 di DN) di unit kerja asal menurut lamanya Pegawai Pelajar mengikuti tugas belajar sesuai ketentuan yang berlaku; Pasal 15

  19. 7. HAK DAN KEWAJIBAN KEWAJIBAN : membayar sejumlah ganti rugi atas biaya pendidikan yang telah ditentukan kepada negara apabila Pegawai Pelajar : (a) gagal melaksanakan tugas belajar yang disebabkan oleh kelalaiannya; (b) membatalkan secara sepihak tugas belajar yang harus dilaksanakannya; (c) membatalkan perjalanannya ke tempat belajar; (d) tidak mendapat hasil yang sewajarnya dalam waktu yang telah ditetapkan karena kelalaiannya; (e) tidak melaksanakan ikatan dinas baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian masa ikatan dinas yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (f) mentaati seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku baik bagi PNS maupun Pegawai Pelajar. Pasal 15

  20. 8. PERJANJIAN TUGAS BELAJAR MENGAPA HARUS ADA ? Dalam rangka penertiban administrasi kepegawaian dan pembinaan pegawai Pasal 16

  21. 8. PERJANJIAN TUGAS BELAJAR DIISI DAN DITANDATANGANI OLEH PEGAWAI PELAJAR DAN PEJABAT YANG BERWENANG PENGELOLA KEPEGAWAIAN SEBELUM MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR SEBAGAI DASAR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN TUGAS BELAJAR DAN PEMBERIAN TUNJANGAN TUGAS BELAJAR BAGI DOSEN BIASA SANGAT TEPAT DIISI PADA SAAT PEMBEKALAN Pasal 16

  22. Pasal 17 Siklus Pemberian Tugas Belajar 9. PROSEDUR DALAM NEGERI Tindakan Perbaikan Usul Tidak Lengkap Usul Lengkap PROSES KOPERTIS USULsblm 3 bln PROSES ROPEG Penetapan SK TTB Pengiriman SK TTB UNIT REKTORAT R E N C

  23. BIRO KEPEG PROSES KOPERTIS usulsblm 3 bln Pasal 17 9. PROSEDUR LUAR NEGERI Tindakan Perbaikan USUL KE SETNEG DITJEN DIKTI Rekomendasi Lengkap BIRO PKLN UNIT REKT R E N C Usul Lengkap Usul Tidak Lengkap

  24. 10. PEMBERIAN, PERPANJANGAN, DAN PEMBATALAN TUGAS BELAJAR PEMBERIAN TUGAS BELAJAR MENGAPA KEWENANGAN PENETAPAN SURAT KEPUTUSAN TUGAS BELAJAR KEMBALI KEPADA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL ? KARENA PEMBERIAN TTB UNTUK DOSEN BIASA HARUS TERLEBIH DAHULU MENDAPAT PERSETUJUAN DARI MENPAN SEDANGKAN PEMBERIAN TTB BERDASARKAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR JADI NANTI AKAN TERPISAH SK PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN SK PEMBERIAN TTB Pasal 18, 21

  25. 110 PEMBERIAN, PERPANJANGAN, DAN PEMBATALAN TUGAS BELAJAR PERPANJANGAN TUGAS BELAJAR Pasal 19 : ayat (2) : Pegawai Pelajar dapat mengajukan permohonan perpanjangan tugas belajar kepada pejabat yang berwenang melalui saluran hirarkhis, 6 bulan sebelum berakhirnya masa tugas beljar. ayat (3) : Perpanjangan masa tugas belajar dapat diberikan apabila : a. Keterlambatan pegawai pelajar melaksanakan tugas belajar bukan atas kesalahannya; b. Mendapat rekomendasi dari lembaga pendidikan tempat pegawai pelajar melaksanakan tugas belajar di dalam negeri dan dari Sekretariat Negara RI bagi pegawai pelajar di LN; c. Mendapat rekomendasi dari puimpinan unit kerja; d. Mendapat rekomendasi/jaminan perpanjangan pembiayaan; ayat (5) : perpanjangan masa tugas belajar paling lama 1 tahun. Pasal 18, 21

  26. PEMBATALAN TUGAS BELAJAR Pasal 20 : ayat (2) : ALASAN PEMBATALAN : Dikemudian hari terdapat bukti Pegawai Pelajar tidak memenuhi syarat diberi tugas belajar; Pegawai Pelajar dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat; tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan; Pegawai Pelajar mengajukan permohonan pengunduran diri; tidak melaporkan perkembangan tugas belajarnya meskipun telah diberi peringatan; Pegawai Pelajar bekerja di luar kegiatan tugas belajar; Pasal 18, 21

  27. PEMBATALAN TUGAS BELAJAR g.setelah dievaluasi Pegawai Pelajar tidak mampu menyelesaikan program tugas belajar yang diikuti; h. tidak dapat melaksanakan tugas belajar karena hal-hal peristiwa di luar kemampuannya; i. tidak sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh Tim Penguji Kesehatan tersendiri yang mengakibatkan Pegawai Pelajar tidak mungkin menyelesaikan program tugas belajar sesuai dengan waktu yang ditentukan; j. Pegawai Pelajar diangkat dalam jabatan struktural atau diberi tugas tambahan; k. ada kepentingan dinas atau kepentingan organisasi yang mengharuskan Pegawai Pelajar tetap melaksanakan tugas baik di lingkungan kementerian maupun di instansi lain. Pasal 18, 21

  28. 11. PEMBERIAN, PERPANJANGAN, DAN PEMBATALAN TUGAS BELAJAR PEMBATALAN TUGAS BELAJAR Pasal 20 : ayat (3) : sebagai akibat pembatalan keputusan pemberian tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, c, d, e, dan f di atas, pegawai pelajar yang bersangkutan wajib mengembalikan ke kas negara sejumlah biaya yang telah dikeluarkan selama melaksanakan tugas belajar di tambah 100%. Pasal 18, 21

  29. KEWENANGAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PNS DI LINGKUNGAN KOPERTIS SAMPAI TAHUN 2009 ADALAHMENDIKNAS BERDASARKAN KEPMENDIKNAS NOMOR 158/P/2003 TENTANG PEMBERIAN KUASA DAN DELEGASI WEWENANG PELAKSANAAN KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN KEPADA PEJABAT TERTENTU DI LINGKUNGAN DEPDIKNAS Pasal 18 11. KEWENANGAN

  30. KEWENANGAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL MULAI TAHUN 2010 ADALAH MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL DALAM HAL INI : SEKRETARIS JENDERAL UNTUK GOL. RUANG IV/e KE BAWAH KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN UNTUK GOL. RUANG IV/a KE BAWAH KEPALA BAGIAN UNTUK GOL.RUANG III/d KE BAWAH BERDASARKAN KEPMENDIKNAS NOMOR 61 TAHUN 2009 TENTANG PEMBERIAN KUASA DAN DELEGASI WEWENANG PELAKSANAAN KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN KEPADA PEJABAT TERTENTU DI LINGKUNGAN DEPDIKNAS 11. KEWENANGAN Pasal 18

  31. KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN UNTUK BELAJAR ATAS BIAYA SENDIRI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL :  SEKRETARIS JENDERAL UNTUK GOLONGAN RUANG IV/e KE BAWAH  KEPALA BIRO UMUM, SEKRETARIS PADA UNIT UTAMA, PEMBANTU BIDANG ADMINISTRASI UMUM, PEMBANTU KETUA BIDANG ADMINISTRASI UMUM UNTUK GOL. RUANG IV/C KE BAWAH  DIREKTUR POLITEKNIK, SEKRETARIS PELAKSANA KOPERTIS UNTUK GOL. RUANG IV/B KE BAWAH DI LINGKUNGAN MASING-MASING 11. KEWENANGAN Pasal 18

  32. 12. PEMBINAAN MELIPUTI : PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN (DP3); PENETAPAN STATUS JABATAN SELAMA MENGIKUTI TUGAS BELAJAR TEDIRI DARI :  PEMBERHENTIAN DARI JABATAN STRUKTURAL; PEMBEBASAN SEMENTARA DARI TUGAS-TUGAS JABATAN FUNGSIONAL PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT :  KENAIKAN PANGKAT PILIHAN; KENAIKAN PANGKAT REGULER. Pasal 22

  33. 12. PEMBINAAN  SEJAK REKTOR ATAU PEJABAT YANG DITUNJUK MEMBERIKAN SURAT PERSETUJUAN TUGAS BELAJAR, MAKA SEJAK SAAT ITU DILAKUKAN PEMBINAAN KEPADA PEGAWAI PELAJAR, ANTARA LAIN DALAM HAL : BELUM SELESAI SAMPAI BATAS MASA TUGAS BELAJAR YANG DIBERIKAN; DO; TIDAK MEMBERIKAN LAPORAN KEPADA PIMPINANNYA; SUDAH SELESAI TUGAS BELAJAR TETAPI TIDAK KEMBALI KE TEMPAT ASAL; Pasal 22

  34. KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOORDINATOR BIDANG PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR : 38/KEP/M.K/WASPAN/8/1999 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA KAITANNYA : DOSEN DIBEBASKAN SEMENTARA DARI TUGAS-TUGAS JABATANNYA, APABILA :  SEDANG MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR LEBIH DARI 6 BULAN; ATAU  kenaikan pangkatnya dapat diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku sepanjang belum mencapai batas jenjang kepangkatan sesuai pendidikan terakhirnya., (pasal 26 ayat) 1)  secara langsung dapat diaktifkan kembali dalam jabatannya.  DITUGASKAN SECARA PENUH DI LUAR JABATAN FUNGSIONAL DOSEN; DOSEN DIBEBASKAN SEMENTARA DARI JABATANNYA, APABILA :  DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN PNS DENGAN TINGKAT HUKUMAN SEDANG ATAU TINGKATBERAT SESUAI PP NOMOR 30 TAHUN 1980; ATAU  SEDANG DIKENAKAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA SEBAGAI PNS. 12. PEMBINAAN

  35. KEPUTUSAN BERSAMA MENDIKBUD DAN KEPALA BKN NOMOR 61409/MPK/99 DAN NOMOR 181 TAHUN 1999 PASAL 8 (1) DOSEN YANG SEDANG TUGAS BELAJAR LEBIH DARI 6 BULAN DAN PADA SAAT SEBELUM TUGAS BELAJAR DALAM JANGKA WAKTU KURANG DARI 1 TAHUN TELAH MEMENUHI ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN UNTUK KENAIKAN JABATANNYA, MAKA KENAIKAN JABATANNYA BARU DAPAT DITETAPKAN SETELAH 1 TAHUN DALAM JABATAN TERAKHIR. (2) DOSEN YANG DIBEBASKAN SEMENTARA KARENA TUGAS BELAJAR LEBIH DARI 6 BULAN, DAPAT DIBERIKAN KENAIKAN PANGKAT REGULER SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU. 12. PEMBINAAN

  36. PANGKAT PEGAWAI PELAJAR Pegawai Pelajar yang sebelum melaksanakan tugas belajar usul kenaikan pangkatnya telah diproses tetapi keputusannya belum diterbitkan, sehingga pangkat dalam keputusan TTB masih berdasarkan pangkat lama, maka apabila keputusan kenaikan pangkatnya diterbitkan pada waktu yang bersangkutan tugas belajar, besarnya TTB yang diberikan berdasarkan pangkat baru. 12. PEMBINAAN

  37. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 2009 TENTANG DOSEN SELAIN CUTI SEBAGAIMANA DALAM PASAL 31 (KETENTUAN YANG BERLAKU), DOSEN DAPAT MEMPEROLEH CUTI UNTUK STUDI DAN PENELITIAN ATAU UNTUK PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI, SENI, BUDAYA, DAN/ATAU OLAHRAGA DENGAN TETAP MEMPEROLEH GAJI POKOK, TUNJANGAN YANG MELEKAT PADA GAJI, SERTA PENGHASILAN LAINNYA BERUPA TUNJANGAN PROFESI, TUNJANGAN KHUSUS, TUNJANGAN KEHORMATAN, SERTA MASLAHAT TAMBAHAN YANG TERKAIT DENGAN TUGAS SEBAGAI DOSEN SECARA PENUH. CUTI UNTUK PENELITIAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD AYAT (1) DIBERIKAN OLEH PEMIMPIN PERGURUAN TINGGI KEPADA DOSEN YANG MEMPUNYAI JABATAN FUNGSIONAL, SEBAGAI BERIKUT :  ASISTEN AHLI ATAU LEKTOR BERHAK MENDAPAT CUTI 5 TAHUN SEKALI;  LEKTOR KEPALA ATAU PROFESOR BERHAK MENDAPAT CUTI 4 TAHUN SEKALI; 12. PEMBINAAN

  38. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 2009 TENTANG DOSEN STUDI DAN PENELITIAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD AYAT (1) MELIPUTI KEGIATAN :  PENDIDIKAN NONGELAR;  PENULISAN BUKU TEKS;  PRAKTIK KERJA DI DUNIA USAHA ATAU DUNIA INDUSTRI YANG RELEVAN DENGAN TUGASNYA;  PELATIHAN YANG RELEVAN DENGAN TUGASNYA;  PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT;  MAGANG PADA SATUAN PENDIDIKAN TINGGI LAIN; ATAU  KEGIATAN LAIN YANG SEJENIS; HASIL STUDI DAN PENELITIAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD AYAT (3) HARUS DIWUJUDKAN DALAM BENTUK DOKUMEN ATAU LAPORAN AKADEMIK YANG DIPERTANGGUNGJAWABKAN DALAM FORUM ILMIAH CUTI UNTUK STUDI DAN PENELITIAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) DIBERIKAN PALING LAMA 6 BULAN; PELAKSANAAN CUTI UNTUK STUDI DAN PENELITIAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) DIATUR PENYELENGGARA PENDIDIKAN TINGGI ATAU SATUAN PENDUIDIKAN TINGGI. 12. PEMBINAAN

  39. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 2009 TENTANG DOSEN STUDI ADALAH KEGIATAN MENGIKUTI PENDIDIKAN NONGELAR DAN/ATAU PELATIHAN DENGAN TUJUAN UNTUK PENYEGARAN, PEMUTAKHIRAN, ATAU PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI, SENI, BUDAYA, DAN/ATAU OLAHRAGA 12. PEMBINAAN

  40. 13. PENGAKTIFAN KEMBALI DI DALAM NEGERI ATAU DI LUAR NEGERI : PEGAWAI PELAJAR PADA KESEMPATAN PERTAMA ATAU PALING LAMBAT 1 BULAN SETELAH MENYELESAIKAN TUGAS BELAJAR ATAU BERAKHIR MASA MELAKSANAKAN TUGAS BELAJARNYA WAJIB MEMBUAT LAPORAN TERTULIS YANG DITUJUKAN KEPADA MENDIKNAS U.P. KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN DENGAN TEMBUSAN KEPADA :  DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI;  KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KERJASAMA LUAR NEGERI;  PIMPINAN UNIT KERJA.  PIMPINAN UNIT ATAU UPT TEMPAT PEGAWAI PELAJAR BERTUGAS PADA UNIVERSITAS/ INSTITUT NEGERI, SEKOLAH TINGGI NEGERI, POLITEKNIK NEGERI, KOPERTIS, ITJEN, DITJEN, BALITBANG, DAN SETJEN, MENGAJUKAN USUL PENGAKTIFAN KEMBALI KEPADA PIMPINAN UNIT KERJA DALAM HAL INI REKTOR ATAU PEMBANTU REKTOR BIDANG ADMINISTRASI UMUM PADA UNIVERSITAS/INSTITUT NEGERI, KETUA ATAU PEMBANTU KETUA BIDANG ADMINISTRASI UMUM PADA SEKOLAH TINGGI NEGERI, DIREKTUR PADA POLITEKNIK NEGERI, KOORDINATOR KOPERTIS ATAU SEKRETARIS PELAKSANA PADA KOPERTIS, SEKRETARIS ITJEN, SEKRETARIS DITJEN, SEKRETARIS BALITBANG, DAN KEPALA BIRO UMUM SETJEN KEMDIKNAS; Pasal 23

  41. 13 PENGAKTIFAN KEMBALI DIDALAM NEGERI DAN DI LUAR NEGERI : PIMPINAN UNIT KERJA MENGAJUKAN USUL KEPADA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL U.P. KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNTUK DITETAPKAN DALAM SUATU KEPUTUSAN, DENGAN MELAMPIRKAN : ASLI LAPORAN TERTULIS; FOTO KOPI SURAT KEPUTUSAN KENAIKAN PANGKAT TERAKHIR; FOTO KOPI SURAT KEPUTUSAN JABATAN FUNGSIONAL TERAKHIR; FOTO KOPI SURAT KEPUTUSAN TUGAS BELAJAR; FOTO KOPI DP3 SATU TAHUN TERAKHIR; FOTO KOPI SURAT PERSETUJUAN PENUGASAN KE LUAR NEGERI DARI SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA BAGI PEGAWAI PELAJAR DI LUAR NEGERI; FOTO KOPI IJAZAH YANG DIPEROLEH. KELENGKAPAN BERKAS SELAIN LAPORAN TERTULIS, HARUS DISAHKAN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG DI LINGKUNGAN UNIT KERJA MASING-MASING. Pasal 23

  42. 14. MONEV MONITORING WAJIB DILAKUKAN OLEH PIMPINAN UNIT KERJA HASIL MONITORING TUGAS BELAJAR DILAPORKAN KEPADA MENTERI TEMBUSAN KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN: EVALUASI DILAKUKAN TERHADAP PEGAWAI PELAJAR, LEMBAGA, DAN PROGRAM TUGAS BELAJAR EVALUASI DILAKUKAN OLEH SEKRETARIAT JENDERAL U.P BIRO KEPEGAWAIAN PALING SEDIKIT 1 KALI DALAM 1 TAHUN; LAPORAN HASIL EVALUASI DISAMPAIKAN KEPADA MENDIKNAS MELALUI SESJEN Pasal 24, 25

  43. 15. SANKSI BAGI YANG MELANGGAR KEWAJIBAN HUKUMAN DISIPLIN SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  KEWAJIBAN MENGEMBALIKAN/MENYETOR KE KAS NEGARA SEJUMLAH BIAYA YANG TELAH DIKELUARKAN SELAMA TUGAS BELAJAR SEBAGAI AKIBAT PEMBATALAN PADA HURUF A, B, C, D, DAN F PASAL 20  PELANGGARAN DISIPLIN PIMPINAN UNIT KERJA WAJIB MELAPOR KEPADA MENTERI  KEWAJIBAN MENGEMBALIKAN/MENYETOR KE KAS NEGARA, PIMPINAN UNIT KERJA WAJIB MELAPOR KEPADA MENTERI MELALUI SEKRETARIS JENDERAL. Pasal 29

  44. SURAT EDARAN MENDIKNAS NOMOR 4159/A4.3/KP/2010 TANGGAL 27 JANUARI 2010 PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL BERLAKU SEJAK TANGGAL DITETAPKAN, AKAN TETAPI BAGI MEREKA YANG PADA SAAT BERLAKU EFEKTIF PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 48 TAHUN 2009, TELAH BERUSIA DI ATAS 37 TAHUN TETAPI KURANG DARI 55 TAHUN, MASIH DIBERI KESEMPATAN UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR SAMPAI TAHUN 2015.

  45. 16. PENYEBAB DIKENAKAN HUKUMAN ADMINISTRATIF tidak melaporkan keberadaannya kepada Perwakilan RI di negara tempat tugas belajar; tidak melaporkan alamat lembaga pendidikan dan tempat tinggal kepada pimpinan unit kerja;  tidak melaporkan perubahan alamat tempat tinggal kepada pimpinan uker;  tidakmelaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar per semester kepada pimpinan unit kerja;  tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar kepada Perwakilan RI di negara tempat tugas belajar sebagai bahan pertimbangan pejabat dalam pemberian DP3;  tidakmengajukan permohonan perpanjangan masa tugas belajar sebelum masa tugas belajar yang ditentukan berakhir;

  46. 16. Penyebab Dikenakan HUKUMAN ADMINISTRATIF tidak memiliki keputusan tugas belajar dan tunjangan tugas belajar; hanya memiliki surat penugasan dari rektor atau dekan memperpanjang tugas belajar tanpa melalui prosedur merubah sendiri program studi tanpa melalui prosedur tidak menyelesaikan tugas belajar sesuai masa tugas belajar  tidak dibebaskan sementara dari jabatan fungsionalnya atau jabatan strukturalnya masih menerima berbagai tunjangan seperti tunjangan profesi dan lauk pauk tidak meninggalkan tugas-tugasnya sebagai dosen dan lain-lain

  47. 17. TINDAKAN ADMINISTRATIF BAGI PNS YANG TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA KEWAJIBAN MENGEMBALIKAN/MENYETOR KE KAS NEGARA SEJUMLAH BIAYA YANG TELAH DIKELUARKAN SELAMA TUGAS BELAJAR DAN DITAMBAH DENGAN 100% DENGAN KETENTUAN MASA IKATAN DINAS YANG DILAKSANAKAN HARUS DIPERHITUNGKAN DALAM MENENTUKAN GANTI RUGI YANG HARUS DIBAYAR SEBAGAI AKIBAT PEMBATALAN PADA HURUF A, B, C, D, DAN F PASAL 20 KEWAJIBAN MENGEMBALIKAN/MENYETOR KE KAS NEGARA, PIMPINAN UNIT KERJA WAJIB MELAPOR KEPADA MENTERI MELALUI SEKRETARIS JENDERAL.

  48. 18. BELAJAR ATAS BIAYA SENDIRI IZIN UNTUK BELAJAR ATAS BIAYA SENDIRI BUKAN BERDASARKAN KEBUTUHAN ORGANISASI MELAINKAN LEBIH KE ARAH KEPENTINGAN INDIVIDU Pasal 26

  49. ADALAH  PEMBERIAN IZIN BAGI PNS OLEH PYB  MELANJUTKAN PENDIDIKAN KE JENJANG YANG LEBIH TINGGI ATAU SETARA  BIAYA SENDIRI  DI LUAR JAM KANTOR DAN TIDAK MENGGANGUPEKERJAAN/TUGAS SEHARI-HARI  TIDAK BERHAK UNTUK MENUNTUT PENYESEUAIAN IJAZAH KE DALAM PANGKAT APABILA FORMASI BELUM MEMUNGKINKAN. Pasal 26

  50. PRINSIP DASAR DIBERIKAN APABILA TIDAK MENGGANGGU TUGAS KEDINASAN DAN ATAU TUGAS SEHARI-HARI SEBAGAI PNS DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN ANTARA LAIN :

More Related