FILOSOFI PERPAJAKAN

1. FILOSOFI PERPAJAKAN Yozi Aulia Rahman, SE, M.Sc

2. FILOSOFI PERPAJAKAN • Definisi • Ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak • Fungsi pajak • Pungutan lain selain pajak • Kedudukan Hukum Pajak • Teori-teori yang mendukung pemungutan pajak

3. Definisi Perpajakan • Soemitro : “ iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. • Penyempurnaan definisi : “ Pajak adalah peralihan kekayaan dari rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan sebagai tabungan negara (public saving) yang merupakan sumber utama untuk membiayai investasi negara (public investment)

4. Definisi Perpajakan • Djajadiningrat : “ Pajak adalah kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu , tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan , tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.”

5. Definisi Perpajakan • Feldmann : “ Prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa , tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”.

6. Fungsi Pajak • Fungsi Budgetair (sumber keuangan negara) • Fungsi Regularend (Pengatur)

7. Ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak • Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan UU serta aturan pelaksanaannya. • Dalam pembayaran pajak , tidak dpt ditunjukkan kontraprestasi individual oleh pemerintah. • Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah maupun pemerintah daerah. • Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, bila terjadi suprlus digunakan untuk membiayai public investment.

8. Fungsi Budgetair • Artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. • Pemerintah berusaha mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara. • Upaya yang ditempuh : ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti PPh, PPN, PPnBM, PPB, dll.

9. Fungsi Regularend • Artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

10. Fungsi Regularend Beberapa contoh penerapan pajak sbg fungsi regularend: • Pajak yang tinggi dikenakan untuk barang-barang mewah. Makin mewah suatu barang maka tarif pajaknya makin tinggi sehingga harga jualnya mahal. Tujuannya agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah • Tarif pajak progresif. Dikenakan pada penghasilan. Tujuannya agar seseorang yang mempunyai penghasilan tinggi memberikan kontribusi yang tinggi juga , sehingga terjadi pemerataan pendapatan. • Tarif pajak ekspor 0 % tujuannya mendorong pengusaha mengekspor barangnya ke pasar dunia sehingga dapat menambah devisa negara.

11. Fungsi Regularend • Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri rokok, industri semen, industri baja dll. Tujuan terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat menganggu lingkungan atau polusi. • Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha (SHU) Koperasi dengan tujuan mendorong perkembangan koperasi di Indonesia. • Pemberlakuan insentif tax holiday . dengan tujuan menarik investasi asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

12. Pungutan lain selain Pajak • Bea Materai • Bea Masuk dan Bea Keluar • Cukai • Retribusi • Iuran • Pungutan lain yang sah/legal berupa sumbangan wajib.

13. Pungutan lain selain Pajak • Bea Materai Pungutan yang dikenakan atas dokumen dengan menggunakan benda materai ataupun benda lain. • Bea Masuk dan Bea Keluar Bea masuk adalah pungutan atas barang-barang yang dimasukkan ke dalam daerah Pabean berdasarkan harga./nilai barang tsb atau berdasarkan tarif yang sudah ditentukkan. Bea keluar adalah pungutan atas barang-barang yang dikeluarkan ke luar daerah pabean berdasarkan tarif yang sudah ditentukkan

14. Pungutan lain selain Pajak • Cukai Pungutan yang dikenakan atas barang-barang tertentu yang sudah ditetapkan untuk masing-masing jenis barang tertentu. Contoh : tembakau , gula , bensin, minuman keras. Dll. • Retribusi Pungutan yang dikenakan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan nyata kepada pembayar. Contoh : parkir, pasar, jalan tol, dll • Iuran Pungutan yang dikenakan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan pemerintah secara langsung dan nyata kepada kelompok atau golongan pembayar. • Pungutan lain yang sah/legal berupa sumbangan wajib.

15. Kedudukan Hukum Pajak Brotodiharjo • Menyatakan bahwa hukum pajak termasuk hukum publik • Hukum publik merupakan bagian dari tata tertib hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dengan warganya. • Hukum publik meliputi : hukum tata negara, hukum pidana, hukum administratif. • Pajak termasuk bagian dari hukum administratif. • Tidak berarti bahwa hukum pajak berdiri sendiri terlepas dari hukum pajak lainnya (Perdata dan Pidana). • Hukum pajak berkaitan dengan hukum perdata. • Hukum pajak berkaitan dengan hukum pidana. Seperti yang tercantum dalam KUHP.

16. Pembagian Hukum Pajak Hukum Pajak Materiil • Norma-norma yg menjelaskan keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa yang harus dikenakan pajak, dan berapa besar pajaknya. • Termasuk : kenaikan , denda, sanksi/hukuman, pembebasan, pengembalian serta hak penagihan pajak kpd Fiskus pajak.

17. Pembagian Hukum Pajak Hukum Pajak Formil • Merupakan peraturan-peraturan mengenai berbagai cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan. • Dimaksudkan untuk melindungi fiskus dan wajib pajak serta hukum materiilnya dapat diselenggarakan setepat mungkin.

18. Teori Perpajakan • Teori Asuransi • Teori Kepentingan • Teori Daya Pikul • Teori Kewajiban Pajak Mutlak/Bakti • Teori Asas Daya Beli

19. Teori Perpajakan Teori Asuransi • Negara bertugas melindungi orang dan segala kepentingannya, meliputi keselamatan, keamana jiwa, dan hartanya. • Untuk melindungi orang , seperti perjanjian asuransi diperlukan pembayaran premi. • Pajak inilah yang dianggap sebagai premi.

20. Teori Perpajakan Teori gaya pikul • Menekankan pada asas keadilan. • Pajak harus dibayar menurut gaya pikul seseorang. • Gaya pikul seseorang dapat diukur berdasar besarnya penghasilan dengan memperhitungkan besarnya pengeluaran seseorang.

21. Teori Perpajakan Teori Kewajiban Pajak Mutlak/Bakti • Setiap orang menyadari bahwa menjadi suatu kewajiban mutlak untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara dalam bentuk pembayaran pajak.

22. Teori Perpajakan Teori Asas Gaya Beli • Teori ini tidak melihat pada asal mula negara memungut pajak , melainkan pada efek yang baik itu sbg dasar keadilannya. • Fungsi pemungutan pajak disamakan seperti pompa. • Mengambil gaya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat.