360 likes | 867 Views
Pertemuan ke-4. PERPAJAKAN. Disiapkan Oleh BAMBANG KESIT, PROGRAM STUDI AKUNTANSI, FAKULTAS EKONOMI, UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, JOGJAKARTA, 2012. PPh Pasal 23. Landasan Hukum: Pasal 23 UU PPh PMK No. 244/ PMK.03/ 2008. Pajak Penghasilan Pasal 23.
E N D
Pertemuan ke-4 PERPAJAKAN DisiapkanOleh BAMBANG KESIT, PROGRAM STUDI AKUNTANSI, FAKULTAS EKONOMI, UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA, JOGJAKARTA, 2012
PPhPasal 23 Landasan Hukum: Pasal 23 UU PPh PMK No. 244/ PMK.03/ 2008
Pajak Penghasilan Pasal 23 • PPh 23 adalah pajak yang terutang oleh pihak pemberi penghasilan berkenaan dengan pembayaran yang dilakukan kepada wajib pajak dalam negeri berupa: deviden; bunga; sewa, royalti dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; dan imbalan yang dibayarkan untuk jasa teknik dan jasa manajemen yang dilakukan di Indonesia
Penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 23 • Deviden • Bunga termasuk premium,diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang • Royalti • Hadiah dan penghargaan, yg bukan dipo-tong PPh 21 • Sewa dan penghasilan lainsehubungan pengguna-an harta selain tanah dan bangunan • Bunga simpanan koperasi • Imbalan sehubungan dengan : • Jasa teknik • Jasa management • Jasa konsultan hukum • Jasa konsultan pajak • Jasa lain, selain yang telah dipotong PPh pasal 21
Tarip Pajak Penghasilan 23 • Tarip 15% daripenghasilanbruto, untuk: Deviden, Bunga, Sewa, Royalti, HadiahdanPenghargaan • Tarip 2% daripenghasilanbruto, diterapkanataspembayaran : • SewadanJasalainnya : • ImbalanatasJasaManajemendanJasaTeknik
LingkupJasaDikenaiPPh 23 (1)PMK No. 244/ PMK. 03/ 2008 • Jasapenilai (appraisal); • Jasaaktuaris; • Jasaakuntansi, pembukuan, danatestasilaporankeuangan; • Jasaperancang (design); • Jasapengeboran (drilling) di bidangpenambanganminyakdan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukanolehbentukusahatetap (BUT); • Jasapenunjang di bidangpenambanganmigas; • Jasapenambangandanjasapenunjang di bidangpenambanganselainmigas; • Jasapenunjang di bidangpenerbangandanbandarudara; • Jasapenebanganhutan; • Jasapengolahanlimbah; • Jasapenyediatenagakerja (outsourcing services) • Jasaperantaradan/ataukeagenan;
LingkupJasaDikenaiPPh 23 (2)PMK No. 244/ PMK. 03/ 2008 • Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI; • Jasa custodian/penyimpanan /penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI; • Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara; • Jasa mixing film; • Jasa sehubungan dengan software computer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan; • Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi; • Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
LingkupJasaDikenaiPPh 23 (3)PMK No. 244/ PMK. 03/ 2008 • Jasamaklon; • Jasapenyelidikandankeamanan; • Jasapenyelenggarakegiatanatau event organizer; • Jasapengepakan; • Jasapenyediaantempatdan/atauwaktudalam media masa, media luarruangatau media lain untukpenyampaianinformasi; • Jasapembasmianhama; • Jasakebersihanatau cleaning service; • Jasa catering atautataboga.
Pencatatan Transaksi PPh 23Tidak Final • Pihak Pemotong (Pihak yang Membayar) • Mencatat utang pajak pada saat pembayaran dilakukan. • Pajak akan mengurangi kas yang diberikan namun tidak mengurangi beban perusahaan. • Pajak yang dipotong akan disetorkan pada bulan berikutnya. • Saldo utang pajak di neraca Jumlah yang belum disetorkan. • Jika beban tidak dipungut pajak Beban tidak boleh menjadi pengurang. • Pihak yang Dipotong Pajaknya (Pihak yang Menerima Pembayaran) • Mencatat sebagai pajak dibayar di muka pada saat pendapatan diakui. • Jumlah kas yang diterima lebih sedikit dari pendapatan yang diakui.
Ilustrasi PT.ABC menandatanganisebuahkontrakuntukmelaksanakanpengolahanlimbahdgntekniksanitary landfill di 10 lokasidenganimbalanjasasebesarRp 35.000.000,00. BerapakahbesarnyaPPh 23 yang dipotongolehklienterhadap PT. Kanjuruhandanbagaimanapenjurnalannyasaatpembayaran? Jawaban : BebanPPh 23 = 2% x 35.000.000 = Rp 700.000,00 Jurnal PT. ABCKlien (D) Kas34.300.000 (D) Bebanoperasi 35.000.000 (D) PPh 23 dibayar di muka 700.000 (K) Kas 34.300.000 (K)Pendapatanjasa35.000.000 (K) UtangPPh 23 700.000
Ilustrasi Bp. Bejo meminjam uang pada 1 Juli 2012 senilai Rp 1.000.000,00 kepada Bp.Beo dgn bunga 8% per tahun. Kesepakatan mensyaratkan Tn. Bejo membayarkan bunga pada 31 Des 2012 dan 31 Juni 2013, serta mengembalikan seluruh pokok pinjaman pada saat pembayaran bunga kedua. Berapakah besar beban PPh 23 masing – masing di tahun 2012 dan 2013? Jawaban : Beban PPh 23 2012 = Beban PPh 23 2013 = 15% x 8% x 1.000.000 = 15% x 80.000 = Rp 12.000,00
Ilustrasi KoperasiBlambangandimintauntukmenyajikanhidangandikegiatansimposium regional untuk 300 orang dengannilaiRp 15.000,00 per orang. BerapakahbesarnyaPPh 23 yang dipotongolehpanitiadanbagaimanapenjurnalannya? Jawaban : BebanPPh 23 = 2% x 300 x 15.000 = 2% x 4.500.000 = Rp 90.000,00 JurnalKop.BlambanganPanitia Kas 4.410.000 Bebankonsumsi 4.500.000 Pajakdibayar di mukaPPh 23 90.000 Kas 4.410.000 Pendapatanjasa 4.500.000 UtangPPh 23 90.000
Ilustrasi(PencatatanTransaksiSewaAset) Fa. Rida merupakan perusahaan yang menjalankan kegiatan produksi dengan menggunakan mesin yang sebagian di antaranya disewa dari pihak ketiga. Fa. Rida melakukan pembayaran biaya sewa setiap bulan ketiga dan bulan kesembilan tahun berjalan untuk nilai sewa selama satu semester, sekaligus memotong PPh 23 dengan tarif 2%. Meski demikian, baik Fa. Rida maupun perusahaan penyewa tetap melakukan pengakuan pendapatan dan beban untuk setiap bulan di pembukuan masing – masing. Jika nilai sewa per bulan adalah Rp 1.750.000,00, bagaimanakah penjurnalan dilakukan? 16
Ilustrasi(PencatatanTransaksiSewaAset) Jawaban : 17
Ilustrasi(Pencatatan Transaksi Dividen) PT. Kiskendha melakukan pembayaran dividen tahunan senilai Rp 275,00 per lembar saham kepada sepuluh pemegang saham yang masing – masing memiliki 100 lot saham. Atas pembayaran dividen dikenai pemotongan PPh 23 dengan tarif 15%. Bagaimana perusahaan dan masing – masing pemegang saham melakukan pencatatan saat pengumuman dan saat pembayaran? Jawaban :
Pencatatan Transaksi PPh 23Final • Pihak Pemotong • Mencatat seperti dalam memperlakukan pajak tidak final. • Pihak yang Dipotong Pajaknya • Pencatatan dapat dilakukan dengan dua pendekatan: • Mencatat Gross Seperti pajak tidak final. • Mencatat Net Hanya sebesar nilai setelah pajak. • Pilihan tergantung bagaimana perusahaan menentukan sistem pembukuan. • Standar akuntansi tidak menjelaskan secara rinci perlakuan pajak final ini, sehingga dalam praktik kedua pendekatan dapat diterapkan. • Dampak yang terjadi Tarif pajak efektif akan sangat berbeda antara kedua pendekatan.
Ilustrasi Koperasi Pajajaran memiliki sebuah gelanggang olahraga yang disewakan kepada Nn. Dyah Pitaloka selama 3 hari 3 malam untuk penyelenggaraan pernikahan putra semata wayangnya. Atas maksud memastikan kesempurnaan perhelatan, Nn. Dyah Pitaloka meminta penyediaan tiga set generator yang harus dipindahkan dari fasilitas produksi Koperasi Pajajaran. Kedua pihak bersepakat atas nilai Rp 30.000.000,00 sebagai akad atas keseluruhan kontrak. Sebagai informasi tambahan, Koperasi Pajajaran telah menggunakan acuan biaya sewa generator sebesar Rp 250.000,00 per hari yang lebih tinggi dari standar normal Rp 50.000,00 per hari akibat harus dihentikannya kegiatan fasilitas produksi. Berapakah besar beban pajak? Jawaban : Beban PPh 23 = 2% x 3 x 3 x 250.000 = 2% x 2.250.000 = Rp 45.000,00 Beban PPh Final = 10% x (30.000.000 – 2.250.000) = Rp 2.775.000,00
Ilustrasi(PencatatanTransaksiJasaKonstruksi) CV. Mahameru merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pemberian jasa perencanaan konstruksi sekaligus jasa konsultansi teknik. CV. Mahameru baru saja mengirimkan tagihan kepada Pemkab Maumere atas pemberian jasa senilai Rp 525.000.000,00. Atas tagihan tersebut, penghasilan yang berasal dari jasa perencanaan konstruksi dikenai PPh final senilai Rp 9.250.000,00 dan penghasilan yang berasal dari jasa konsultansi teknik dikenai PPh 23 sebesar Rp 1.250.000,00. Bagaimanakah CV. Mahameru melakukan pencatatan berdasar metode Gross atau Net? Berapakah tarif pajak efektif masing – masing? 21
Ilustrasi(PencatatanTransaksiJasaKonstruksi) Jawaban : 22
Kasus Khusus: Sinematografi • Royaltiadalahnilai yang diterimaataudiperolehpemeganghakciptadenganmemberikanhakciptahasilkaryasinematografikepadapihak lain sebesar: • Seluruhpenghasilan, jikapihak lainberhakmengumumkandan/ ataumemperbanyakciptaannyadenganpersyaratantertentu; atau • 10% daribagihasil, jikapihak lainberhakmengumumkandan/ ataumemperbanyakciptaannyadenganpersyaratantertentudenganpolabagihasilantarapenciptadanpemilikbioskop.
Ilustrasi Fa. Mengwisebagaipihakpertamapadatanggal 2 Maret 2012 menandatanganikontrakdenganKoperasiWora - Wariselakuperusahaanagenperiklanansebagaipihakkeduauntukmembuat media. Rincianketeranganterkaitnilaikontrakadalah: Pembelian material iklanRp 35.000.000,00 Jasakonsultaniklan 7.500.000,00 Upahagen 5.000.000,00 Biayapemasanganiklankeperusahaan media 50.000.000,00 Total Rp 97.500.000,00 BerapakahbesarnyaPPh 23 yang dipotongantarsetiappihak yang terlibatdalamkontrakini?
Ilustrasi Jawaban : Beban PPh 23 dipotong Koperasi Wora – Wari kepada Fa. Mengwi, jika terdapat bukti pendukung rincian transaksi = 2% x (7.500.000 + 5.000.000) = 2% x 12.500.000 = Rp 250.000,00 Jika tidak terdapat bukti pendukung rincian transaksi = 2% x (7.500.000 + 5.000.000 + 35.000.000) = 2% x 47.500.000 = Rp 950.000,00 Beban PPh 23 dipotong Fa. Mengwi kepada perusahaan media = 2% x 50.000.000 = Rp 1.000.000,00
Ilustrasi CV. Daha yang beraktivitas menyediakan Asisten Rumah Tangga (ART) mendapat kontrak untuk menyediakan 5 orang ART, tetapi tenaga kerja dimaksud tetap menjadi tenaga kerja CV. Daha. Kontrak menyepakati bahwa pembayaran atas penyerahan jasa oleh CV. Daha terdiri atas gaji tenaga kerja sebesar Rp 2.500.000,00 per orang per bulan dan imbalan atas penyediaan ART sebesar Rp 500.000,00 per bulan. Berapakah besarnya PPh 23 yang dipotong oleh klien? Jawaban : Jika terdapat bukti pendukung atas rincian besarnya tagihan, maka Beban PPh 23 = 2% x 500.000 = Rp 10.000,00 Jika tidak terdapat bukti pendukung rincian besarnya tagihan, maka Beban PPh 23 = 2% x 13.000.000 = Rp 260.000,00
Objek Dikecualikan dari Pemungutan Penghasilan yang dibayaratauterutangkepada bank. Sewa yang dibayarkanatauterutangsehubungandengansewadenganhakopsi. • Dividen yang diterimaataudiperoleh PT. daribadanusaha yang didirikandanberkedudukan di Indonesia dengansyarat: • Dividenberasaldaricadanganlaba yang ditahan. • Kepemilikansaham paling rendah 25% darijumlah yang disetor. Bagian laba dari persekutuan yang modalnya tidak terdiri atas saham – saham. SHU Koperasi. Penghasilan yang dibayaratauterutangkepadabadanusahaataujasakeuangan (penyalurpinjaman/ pembiayaansesuai PMK).
Ilustrasi PT. Sriwijaya merupakan penanam saham terbesar di PT. Palembang dengan kepemilikan sejumlah 100.000 lembar saham biasa dari total 500.000 lembar yang beredar dan 1.000.000 lembar yang diotorisasi. Di tahun 2012, PT. Palembang membagikan dividen kas senilai total Rp 75.000.000 bagi seluruh pemegang saham biasa. Berapakah besar beban PPh 23 atas penghasilan dividen PT. Sriwijaya? Bagaimana perubahan atas jawaban anda di point (a) jika ternyata PT. Sriwijaya hanya memiliki 300.000 saham beredar? Bagaimana perubahan atas jawaban anda di point (a) jika PT. Sriwijaya melakukan stocksplit dengan rasio 3:1 sebelum pengumuman pembagian dividen? Bagaimana perubahan atas jawaban anda di point (a) jika ternyata PT. Sriwijaya hanya mengkreditkan akun Laba Ditahan sebesar Rp 25.000.000,00 atas pembagian dividen tersebut?
Ilustrasi Jawaban : BebanPPh 23 = 15% x (100.000/ 500.000) x 75.000.000 = 15% x 15.000.000 = Rp 2.250.000,00 BebanPPh 23 yang dikenakanakanberubahmenjadiRp 0,00. Hal inidisebabkankarenakepemilikan PT. Sriwijayadengandemikianmencapai 33% sehinggapendapatanatasdividendari PT. Palembang dikecualikandariobjekpajak. BebanPPh 23 yang dikenakanakantetapsenilaiRp 2.250.000,00 sebabtidakterdapatperubahanproporsikepemilikandanjumlahdividen yang dibagikan. BebanPPh 23 = 15% x (100.000/ 500.000) x 25.000.000 = 15% x 55.000.000 = Rp 750.000,00
Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan Saatterutangadalahpadaakhirbulandilakukannyapembayaranatauakhirbulanterutangnyapenghasilan yang bersangkutan, tergantung yang lebihdahuluterjadi. Saatpenyetoranselambat-lambatnyaadalahtanggal 10 bulantakwimberikutnyasetelahbulansaatterutangnyapajak. SaatpelaporanSuratPemberitahuanMasaolehpemotongselambat-lambatnyaadalah 20 harisetelahmasapajakberakhir. Pemotongwajibmemberikantandabuktipemotongankepada WP dalamnegeriatau BUT yang dipotong.