Dosen Pembimbing Bpk . Wima Yudho P S.SOS, MAP Disusun Oleh :

1. E-ProcurementuntukMenekanKorupsipadaPemerintahLokal (Study Penerapan E-ProcurementdiKota Surabaya) DosenPembimbing Bpk. WimaYudho P S.SOS, MAP DisusunOleh : Riska Puji Lestari 115030101111065 IlmuAdministrasiPublik UniversitasBrawijayaMalang Mei 2014

2. LatarBelakangMasalah Keppres No 80 Tahun 2003 tentangpedomanpelaksanaanpengadaanbarangdanjasapemerintah Pengadaanbarangdanjasasecaralangsungmemilikidampaknegatifdiantaranyabanyakterjadikorupsi APBN 2009 mencapaiRp 1.037 Triliun Total nilaibelanja yang melaluiprosespengadaanbarangdanjasapemerintahadalahsebesarRp 347 Triliunatausekitar 33,4% Tahun 2006 kasuskorupsiterkaitpengadaanbarangdanjasapemerintahmencapai 77 persendariseluruhkasuskorupsi yang ditangani KPK Jikadikaitkandenganhasillaporan Bank Dunia, makapotensikebocoranpengadaanbarangdanjasapemerintahadalahsebesarRp 69,4 Triliun. E- Procurement (e-procurement) bagipemerintahdiharapkantidakhanyameningkatkantransparansi, tetapijugamemberikanefisiensiyaitudalamhalharga yang lebihrendah, biayatransaksi yang lebihmurah, layananpublik yang lebihbaik, dansikluspengadaan yang lebihpendek penghematananggaransampai 18,4% 2009 di Kementerian KeuanganRepublik Indonesia Pemerintah Kota Surabaya menjadiinstansiperintis e-Procurement

3. RumusanMasalah • Bagaimanapenerapansisteme-Procurement PemerintahKota Surabaya? • Apacapaian yang diperolehSurabaya dariadanyae-procurement? TujuanPenulisan • Mendeskripsikanpenerapansisteme-Procurement PemerintahKota Surabaya • Mendeskripsikancapaianimplementasie-Procurement dikota Surabaya

4. LandasanTeoritik • Tujuan yang dicapaiolehPemerintah Kota Surabaya denganmengimplementasikan program SePSadalah • Meningkatkanefektifitasdanefisiensipengadaanbarang/jasapemerintah; • Meningkatkantransparansidanakuntabilitasdalampengadaanbarang/jasapemerintah • Memudahkansourcing dalammemperoleh data daninfomasitentangbarang/jasadanpenyediabarang/jasa • Menjaminprosespengadaanbarang/jasapemerintahberjalanlebihcepatdanakurat • Menjaminpersamaankesempatan, aksesdanhak yang samabagiparapihakpelakupengadaanbarang/jasa • Menciptakansituasi yang kondusif agar terjadipersaingan yang sehatantarpenyediabarang/jasa • Menciptakansituasi yang kondusifbagiaparaturpemerintahdanmenjaminterselenggaranyakomunikasionline untukmengurangiintensitaspertemuanlangsungantarapenyediabarang/jasadenganpanitiapengadaandalammendukungpemerintahan yang bersihdanbebasdarikorupsi, kolusidannepotisme. E-procurementmerupakaninovasilayanan public dalambidangpengadaanbarang/jasasecaraelektronikyaitudenganmemanfaatkan TIK sebagaipendukungpemberantasankorupsidi Indonesia.Pengadaanbarang/jasapemerintahsecaraelektronikdapatdilakukandengan e-Tenderingataue-Purchasing. (LKPP, 2010) • Kesuksesanimplementasie-procurementditentukanolehbeberapafaktorberikut: • E-Leadership • TransformasiPolaPikirdanPolaTindak • JumlahdanMutuSumberDayaManusia (SDM) • KetersediaanInfrastruktur • MembangunKomitmen • PeningkatanKapasitas SDM • PengembanganInfrastruktur TI • (LKPP, 2007) Pengadaanbarangdanjasamerupakankegiatanuntukmemperolehbarangataujasaoleh Kementerian/Lembaga/SatuanKerjaPerangkat Daerah/Institusilainnya yang prosesnyadimulaidariperencanaankebutuhansampaidiselesaikannyaseluruhkegiatanuntukmemperolehbarang/jasa (PeraturanPresidenRepublik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 ) • PengadaanBarang/JasaPemerintahdapatdilakukansecaraelektronik. Pengadaansecaraelektronik (e-Procurement) adalahPengadaanBarang/Jasa yang dilaksanakandenganmenggunakanteknologiinformasidantransaksielektroniksesuaidenganketentuanperundang-undangan, yang bertujuanuntuk : • Meningkatkantransparansidanakuntabilitas • Meningkatkanaksespasardanpersainganusaha yang sehat; • Memperbaikitingkatefisiensiprosespengadaan • Mendukungproses monitoring dan audit • Memenuhikebutuhanaksesinformasi yang real time • (LKPP, 2010) PengadaanBarangdanJasa • Kesiapanmenujukeberhasilane-Government : • Infrastruktur legal/hokum. • Infrastrukturkelembagaan • InfrastrukturSDM • InfrastrukturTeknologi • Suport, Capacity, Value • Political environment, Leadership, Planning, Stakeholder, Transparency, Budgets, Technology, Innovation. • (Dwiarso, 2010) Electronic government merupakansuatuprosessistempemerintahandenganmemanfaatkan ICT (information, communication and technology) sebagaialatuntukmemberikankemudahanproseskomunikasidantransaksikepadawargamasyarakat, organisasibisnisdanantaralembagapemerintahsertastafnya. (Dwiarso, 2010) Manfaatyang diharapkandapatdiperolehdaripelaksanaanSePSadalahsebagaiberikut : Meminimalisasifaktorkesalahpahaman yang terjadidalamprosespengadaanbarang/jasa Meminimalisasikecurigaanmasyarakatterhadapprosespengadaanbarang/jasa Membantuprosespengendalianadministrasiproyekterutamapadaprosespengadaanbarang/jasa Memudahkanbagipesertalelanguntukmengikutisemuatahapanlelangsesuairegulasi yang adadenganpemanfaatanteknologiinformasi (internet) Memberikeadilanbagiseluruhpesertalelangbaikpesertadaripenyediabarang/ jasadengankualifikasikecilatau non kecil. E-Goverment SePS (Surabaya e-Procurement System), merupakansistemPengadaanbarangdanjasasecaraelektronik yang dikembangkandi Surabaya yang manadapatdiaksesmelaluiwww.surabaya-eproc.or.id. E-Procurement SePS (Surabaya E-Procurement system)

5. Pembahasan • E-Procurement diPemerintah Kota Surabaya

6. DasarhukumdanperundanganataspelaksanaanSePSdiPemerintah Kota Surabaya adalah: • KeputusanPresidenNomor 80 Tahun 2003 tentangPedomanPelaksanaanPengadaanBarangdanJasaPemerintah • PeraturanDaerah Nomor 1 Tahun 2006 tentangAnggaranPendapatandanBelanja Daerah Kota Surabaya • InstruksiWalikotaNomor 1 Tahun 2006 tentangKoordinasidanPersiapandalamrangkaPelaksanaanPengadaanBarang/JasaPemerintahdenganSisteme-Procurement • PeraturanWalikotaNomor 30 Tahun 2006 tentangPedomanPelaksanaanProsesPemilihanPenyediaBarang/JasaPemerintahdenganSisteme-Procurement • PeraturanWalikotaNomor 14 Tahun 2007 tentangPetunjukTeknisPelaksanaandanPengendalianBelanjaDaerah. • PeraturanPresidenNomor 8 Tahun 2006 tentangPerubahanKeempatatasKeputusanPresidenNomor 8 Tahun 2003 (tentangPedomanPelaksanaanPengadaanBarangdanJadaPemerintah).

7. HalamanUtama Website LPSE Pemerintah Kota Surabaya PerjalananImplementasiE-Procurement di Surabaya (Imam Sonhaji, 2009) : Tahun 2003 dimulaidengan “LelangSerentak” denganfasilitaspendaftarandanevaluasiprakualifikasimelalui internet. Tahun 2004–2008 menerapkan semi e-Procurement Tahun 2008 membentukProcurement Unit (Unit LayananPengadaan) Tahun2009 akanmenerapkan 99,99 % fully e-Procurement

8. PerubahandanPerbaikandilakukanterhadapProsedurLelang : • Menyediakankomunikasi online antarpihakberkepentingan, sehinggapotensipengaturanpenawarandapatditekan; • Mengubahpersyaratanpemenuhandokumenmenjaditidakharusdalambentukhardcopy/paperless, sehinggaterjadipenghematan 80 persenbiayaadministrasipelelangandibandingdengansistempengadaanbarangdanjasasecarakonvensional.

9. Proseslelang yang harusdilaluiolehcalonpenyediabarangdanjasa

10. CapaianImplementasiE-procurementdiPemkot Surabaya Mampumengurangiwaktu yang dibutuhkandalamprosespengadaanbarang/jasa, sehinggapaket-paketproyekberjalanrelatiflebihtepatwaktu. PenghargaandanKepercayaanPublikterkaitSePS yang diterimaPemerintah Kota Surabaya adalah: Jawa Pos Institute of Pro-Otonomidalamkategori Region in a Leading Profile on Public Accountability pada 28 April 2004 e-Government Award dariMajalah Warta Ekonomipadatahun 2004 Jawa Pos Institute of Pro-Otonomidalamkategori Region in a Leading Profile on Public Accountability pada 4 Mei 2005 e-Government Award dariMajalah Warta Ekonomipadatahun 2007 untukduakategori, yaitu ‘Special Achievement for e-Procurement’ dan ‘Special Achievement for leadership’ ataskepemimpinan yang kuatdariWalikota Surabaya untukmenjalankane-Procurement Layanan e-Procurement diPemkot Surabaya mendapatpengakuandariLembagaKebijakanPengadaanBarang/Jasapemerintah (LKPP) berupa"E-procurement Award" tahun 2013 masyarakatdapatmemantausegalaperkembanganpaket-paketpekerjaan yang dilelangPemkot Surabaya secaratransparan, mengetahuipemenang tender dannilaiproyek. Pemkot Surabaya mampumenghematanggaranbelanja 20-25 persendariefisiensilelang. Sedangkandarisegipenggunaankertas, sedikitnya 80 persenbiayapengadaankertasdapatdihematdengansistemini.

11. PermasalahanPenerapan Surabaya e-Procurement System (SePS) • Penyediabarang/jasa (vendor) banyak yang belummemahamiaplikasie-Procurement; • PanitiaPengadaansebagianbesarmasihmengalamikesulitanuntukmenggunakandanmemahamiaplikasie-Procurement • Tingkat kelalaian yang sangattinggidalampenggunaanpassword dankuncikerahasiaanlainnyaoleh user, baikPenyediaBarang/Jasa, PejabatPelaksanaanKegiatanmaupunPanitiaPengadaan • Range jadwal state lelangmasihbelumsepenuhnyabisadiikutiolehPanitiaPengadaantepatsesuai yang telahditetapkan • Ketersediaanfasilitaskoneksi internet danfasilitaspendukunglainnya (sepertiscanner, installer adobe, dll) masihsangatterbatasuntukPanitiaPengadaandilingkunganPemerintah Kota Surabaya • Terbatasnyabandwidth menyebabkanmasihseringnyaterjadikegagalanprosespadaaplikasie-Procurement. • Kekuatiranbeberapakalangandi internal Pemerintah Kota Surabaya bahwapenghasilantambahanmerekasaatmenjalankanaktifitaspengelolaanpengadaan (mulaidaripengadaan, pelaksanaandanpengawasan) akanterpotonghabis. • Merubahbudayakerja • Membangunsemacamwarnetuntuksemua user yang kiranyamemerlukanakses internet selama 24 jam sekaligussebagaitempatuntukmenjelaskanprosedurdancaramengoperasikanaplikasi system e-Procurement yang berbasis web bagi yang membutuhkan • Mengadakan road show keberbagaiasosiasipenyediabarang/jasauntukmenjelaskanbagaimanapengadaanbarang/jasapemerintahdikota Surabaya dilakukansecaraelektronikdenganSePS. Dalam forum-forum sepertidilakukanjugapelatihan/workshop singkapbagiparaanggotaasosiasitersebut • Menyediakanstafkhususdi secretariat layanane-Procurement untukbertugasdi call center gunamenjalankanfungsisebagai help des • Membangundanmemperluasjaringan internet padainstansi-instansidilingkunganpemerintahkota Surabaya • MenyusunregulasiditingkatWalikotadanmerinci-nyadalambentuk SOP sebagaipanduansemua user menjalankanaktifitasnyapada system e-Procurement ini; • Menyusunstandar honorarium bagiparapengelolakegiatan yang dasarnyabukanorangbulantapiberdasarkanindikatorbanyaknya volume pekerjaan.

12. PeluangReplikasie-procurementdiPemerintahLokalLainnya Seluruh daerah di Indonesia memiliki peluang replikasi e-procurement.Kesuksesanpemerintahkota Surabaya dapatdijadikantanjakanawalbagidaerah-daerah lain untukmengimplementasikansisteme-procurement. Penelitian yang dilakukan KPK padatahun 2007 menunjukanterdapat 15 instansitelahmemintaPemerintah Kota Surabaya untukmembantupelaksanaane-Procurement diinstansinyamasing-masing.

13. Penutup kesimpulan saran Keberhasilanpemerintahkota Surabaya dalammengimplementasikane-procurementsudahmendapatpengakuandariberbagailembagainstansi. Keberhasilanpemkot Surabaya dalammengimplementasikane-procurementmenjadikannyakotapercontohandaerah lain untukturutsertamenggunakansisteme-procurement ini. Padatahun 2013 pemkot Surabaya mendapatkanpenghargaan e-Procurement (e-Proc) Award. Melihatbahwasecaraumumpermasalahan yang dialamidalampenerapane-procurement adalahsulitnyamengubahbudayakerja, yaitubahwaparapegawaisudahnyamandengansistem yang sebelumnyadanmerasakanbahwasistembaru yang ditawarkanterlalusulitditerapkanmakalangkah yang dapatdiambiladalahdenganmemberikan training pembelajaranmengenaikeungulansistembaru (e-procurement) dibandingkandengansistem manual. Disampingitukomitmendankonsistensi yang tinggidaripimpinandaerahdalammenerapkan program-program inovatifjugamerupakanaspekpenting yang perludiperhatikanuntukmelaksanakansisteme-procurementini.