Otonomi Daerah

1. Otonomi Daerah NamaKelompok : • RiyoLian N. • Aqiel Al-Rosyid N. • Oldy Johan • ArthaJuliandika • AlloysiusNugrahadi P. • AgungAdji M. • JokoRakhmatulloh • SeliaAlaminarti • LailyNur A. M. • SaviraLarasati P. 02113046 02113039 02113079 02113076 02113003 02113029 02113060 02113012 02113053 02113040

2. WAWASAN NUSANTARA OTONOMI DAERAH Perjalananotonomidaerah di Indonesia merupakanisumenarikuntukdikajidandiamati, karenasejakparapendirinegaramenyusun format pasal 18 UUD 45 besertapenjelasannya. Di dalampasal 18 mengakuiadanyakeragamandanhakasalusul yang merupakanbagiandarisejarahpanjangbangsa Indonesia. Negara RI adalahnegarakesatuandenganpusatpemerintahan di pusat, meskibegituheterogenitas yang dimilikibangsa Indonesia baikdalamkondisisosial, ekonomi, budaya, maupunkeragamantingkatpendidikanmasyarakat, makadesentralisasiataudistribusikekuasaan/kewenangandariPemerintahPusatkePemerintah Daerah selalubergerakpadatitikkeseimbangan yang berbeda. Dengan kata lain, bahwapadasuatuwaktubobotkekuasaanterletakpadaPemerintahanPusat, danpadakesempatan lain bobotkekuasaanadapadaPemerintahan Daerah.

3. PengertianOtonomi Daerah Otonomi Daerah adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.

4. DasarHukum • UUD NRI 1945 Pasal 18 • UU No. 32 Tahun 2004 • Perppu No.3 Tahun 2003

5. Tujuan dari otonomi daerah dilihat dari segi politik, ekonomi, pemerintahandan sosial budaya, yaitu sebagai berikut. a)        Dilihat dari segi politik, penyelenggaraan otonomi dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan dipusat dan membangun masyarakat yang demokratis, untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam menggunakan hak-hak demokrasi. b)        Dilihat dari segi pemerintahan, penyelenggaraan otonomi daerah untuk mencapai pemerintahanyang efisien. c)        Dilihat dari segi sosial budaya, penyelenggaran otonomi daerah diperlukan agar perhatian lebih fokus kepada daerah. d)       Dilihar dari segi ekonomi, otonomi perlu diadakan agar masyarakat dapat turut berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi di daerah masing-masing

6. Prinsip Otonomi Daerah • Prinsip otonomi seluas-luasnya • Prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab.

7. KelebihandariOtonomi Daerah a.Mengurangibertumpuknyapekerjaan di pusatpemerintahan. b. Dalammenghadapimasalah yang amatmendesak yang membutuhkantindakan yang cepat, sehinggadaerahtidakperlumenungguintruksidariPemerintahpusat. c.Dalamsistemdesentralisasi, dpatdiadakanpembedaan (diferensial) danpengkhususan (spesialisasi) yang bergunabagikepentingantertentu. Khususnyadesentralisasiteretorial, dapatlebihmudamenyesuaikandiripadakebutuhanataukeperluankhusudaerah. d. Denganadanyadesentralisasi territorial, daerahotonomidapatmerupakansemacamlaboratoriumdalamhal-hal yang berhubungandenganpemerintahan, yang dapatbermanfaatbagiseluruhnegara. Hal-hal yang ternyatabaik, dapatditerapkandiseluruhwilayahnegara, sedangkan yang kurangbaikdapatdibatasipadasuatudaerahtertentusajadanolehkarenaitudapatlebihmudauntukdiadakan. e.  Mengurangikemungkinankesewenang-wenangandariPemerintahPusat. f. Dari segipsikolagis, desentralisasidapatlebihmemberikankewenanganmemutuskan yang lebuhbeserkepadadaerah. g.  Akan memperbaikikualitaspelayanankarenadialebihdekatdenganmasyarakat yang dilayani.

8. KekurangandariOtonomi Daerah a. Karenabesarnya organ-organ pemerintahanmakastrukturpemerintahanbertambahkompleks, yang mempersulitkoordinasi. b. Keseimbangandankeserasianantarabermacam-macamkepentingandandaerahdapatlebihmudahterganggu. c. Khususmengenaidesentralisasiteritorial, dapatmendorongtimbulnyaapa yang disebutdaerahismeatauprovinsialisme. d. Keputusanyang diambilmemerlukanwaktu yang lama, karenamemerlukanperundingan yang bertele-tele. e. Dalampenyelenggaraandesentralisasi, diperlukanbiaya yang lebihbanyakdansulituntukmemperolehkeseragamanatauuniformitasdankesederhanaan.

9. JayalahTerusIndonesiakutercinta,NKRI HargaMati !!!