OTONOMI DAERAH

1. OTONOMI DAERAH PERTEMUAN 7

2. A. Ancaman Disintegrasi • Ancaman bermula dari kesenjangan antar daerah • Adanya arus globalisasi, batas-batas negara kian tipis, mobilitas faktor produksi semakin tinggi, tidak terbendungnya arus informasi, kesadaran terhadap nilai universal, masih adanya penempatan daerh sebagai suatu unit, setidaknya unit ekonomi yang tepisahkan satu sama lain. • Ciri utama negara kesatuan yaitu kekuasaan atau authority. • Sistem dan mekanisme perencanaan bersifat sentralisasi. Pemerintah daerah hanya perpanjangan tangan.

3. Landasan pelaksanaan pemerintahan di daerah: • Semangat kesatuan dan persatuan. • Undang-undang No. 5/1974, yang menggaraiskan tentang tiga asaas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan pembantuan. • Undang-undang No. 22 dan No. 25 tahun 1999 berhubungan dengan MisiOtonomiDaerahbukanhanyakeinginanuntukmelimpahkankewenangandanpembiayaandariPemerintahPusatkePemerintah Daerah, tetapi yang lebihpentingadalahkeinginanuntukmeningkatkanefisiensidanefektivitaspengelolaansumberdayakeuangankesejahteraandanpelayanankepadamasyarakat. (Penjelasan PP 105 Tahun 2000)

4. Asas – Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Pemerintah Pusat) • Asas Desentralisasi penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kapada daerah otonom untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan republik indonesia, sehingga pada akhirnya menjadi urusan pemerintah daerah

5. Asas dekonsentrasi pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan dan kepada instansi vertikal wilayah tertentu. Dan pada hakekatnya hal itu tetap menjadi urusan pemerintah pusat. 3. Asas tugas pembantuan (mede bewind) penugasan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan pemerintah desa, atau dari pemerintah provinsi kepada kabupaten / kota / desa, atau dari pemerintah kabupaten / kota kepada pemerintah desa.

6. 2. Trend Desentralisasi • Salah satu pilar dalam pengembangan otonom daerah berupa aspek pembiayaan. • Tanpa adanya keseimbangan antara pemberian otonomi antara tugas dan tanggung jawab dengan aspek pendanaan, maka esensi otonomi menjadi kabur. • Salah satu masalah utama dalam upaya pemerataan pembangunan. • Sistem keuangan Indonesia sifatnya terpusat. • Porsi daerah dalam penerimaan pemerintah pusat 7 persen, pengeluaran 22 persen. • Ketergantungan pemerintah daerah terhadap pusat terlihat dari share penerimaan pemerintah daerah terhadap pengeluaran hanya 30%.

7. Untuk Daerah Tingkat II, tepuruk dalam PAD. • Menimbulkan ketimpangan fiskal vertikal. • Sehingga PAD terhadap PDB lebih rendah dari 1. Seharusnya elastisitas berbagai jenis penerimaan pemerintah pusat (khususnya pajak) terhadap PDB jauh lebih dari 1. • Hal di atas menggambarkan hampir seluruh sumber pajak yang paling potensial ditarik oleh pemerintah pusat. • Merupakan salah satu bentuk disinsentif bagi daerah untuk memacu pembangunan dan menggalakan PAD.

8. Peningkatan peran daerah menuju kepastian dalam tambahan sumber penerimaan daerah. • Pemerintah salah satunya dapat memberikan sebagian kecil porsi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, misalnya 5%. Sehingga pemerintah dapat membantu daerah yang miskin sumber daya ekonomi.

9. B. Hakekat Otonomi • Mengembangkan manusia Indonesia yang otonom, yang memberikan keleluasaan bagi terkuaknya bagi potensi terbaik yang dimiliki setiap individu secara optimal. • Individu yang otonom menjadi modal dasar dalam perwujudan otonomi daerah yang hakiki. • Penguatan otonomi daerah harus membuka kesempatan yang sama sebgai jaminan terselenggaranya social order.

10. Otonomi Daerah • Hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. • Memberikan persaingan yang sehat, dengan jaring pengaman , bagi tercapainya persyaratan minimum bagi daerah yang dipandang masih belum mampu menjajarkan diri dalam level of playing field. • Suatu keadaan yang memungkinkan daerah untuk mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal. • Di dalam pelaksanaannya berlakuproporsi pada dasarnya segala persoalan diserahkan kepada daerah untuk mengidentifikasi, merumuskan dan memecahkannya, kecuali untuk persoalan yang tidak dapat terpecahkan oleh daerah.

11. Istilah otonomi daerah dan desentralisasi secara akademik bisa dibedakan tapi secara praktis dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak bisa dipisahkan keduanya saling berkaitan. Keduanya bagaikan dua mata koin yang saling menyatu namun dapat dibedakan. • Desentralisasi pada dasarnya mempersoalkan pembagian kewenangan kepada organ-organ penyelenggaran negara. • Otonomi menyangkut hak yang mengikuti pembagian wewenang tersebut. Otonomi daerah diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemda.

12. Definisi otonomi daerah, kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri. • Menurut UU No. 32 Tahun 2004 otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. • Desentralisasi Menurut UU No. 32 Tahun 2004 penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

13. Arti penting dari desentralisasi-otonomi: • terciptanya efisiensi-efektifitas penyelenggaraan pemerintahan. • Sebagai sarana pendidikan politik. • Pemerintahan daerah sebagai persiapan untuk karir politik lanjutan. • Stabilitas politik. • Kesetaraan politik. • Akuntabilitas publik.

14. Visi otonomi daerah : 1. Politik Harus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintah yang responsif. 2. Ekonomi Terbukanya peluang bagi pemerinta daerah mengembangkan kebihjakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya. 3. Sosial Menciptakan kemampuan masyarakat untuk merespon dinamika kehidupan di sekitarnya.

15. Kewenangan Pemerintah Pusat dalam UU No. 32 Tahun 2004 : • politik luar negeri; • pertahanan; • keamanan; • yustisi; • moneter dan fiskal nasional; dan • agama.

16. Sebagai wujud pelaksanaan UUD 1945 Ps. 18 • Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah – daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap – tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang – undang. • Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

17. Daya Tarik Otonomi Daerah • Memiliki satu atau beberapa keunggulan tertentu dari daerah lainnya. • Potensi keunggulan bersifat mutlak, misalnya dari aaspek lokasi atau anugerah sumber (factor endowment). • Syarat yang dibutuhkan untuk menyiapkan daerah menjadi pelaku aktif di pasar global: - Terjaminnya pergerakan bebas dari seluruh faktor produksi, barang dan jasa di dalam wilayah Indonesia. • Proses politik. • Tegaknya good governance baik dipusat maupun di daerah, sehingga tidak menimbulkan KKN.

18. Keterbukaan daerah untuk bekerja sama dengan daerah lain untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya yang ada. • Fleksibilitas sistem insentif. • Peran pemerintah lebih sebagai regulator yang bertujuan untuk melindungi kelompok minoritas dan lemah serta menjaga harmoni dengan alam sekitar.

19. Standarisasi menuju pemberdayaan daerah Arti penting standarisasi: • Sebagai penguat bagi perwujudan aktualisasi segala potensi daerah secara optimal. • Menggunakan pendekatan public goods. • Kebijakan standarisasi dala Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 menjadi kewenangan pusat.

20. Bagaimana Otonomi Daerah Dilaksanakan? • Dasar hukum: ps. 18 uud 1945, uu no. 32 th. 2004 tentang pemerintahan daerah, dan uu no. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Ps. 18 UUD 1945 • Negara Kesatuan RI dibagi atas daerah – daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap – tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang – undang. • Pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

21. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki dewan perwakilan rakyat daerah yang anggota – anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. • Gubernur, bupati, dan walikota masing – masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. • Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas – luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang – undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

22. Pemerintah daerah berhak menerapkan peraturan daerah dan peraturan – peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. • Susunan Dan Tata cara Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Diatur Dalam Undang – Undang.

23. Daerah Otonom: • Daerah otonom di Indonesia dibagi atas daerah propinsi, daerah kabupaten dan daerah kota (ps. 3 ayat 1 uu no. 32 th 2004). • Pembentukan daerah otonom harus memenuhi syarat : administrasi, teknis dan fisik wilayah • Pembentukan daerah otonom harus mempertimbangkan faktor – faktor : potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, sosial politik, sosial budaya, hankam dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

24. Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan • Asas kepastian hukum. • Asas kepentingan umum. • Asas keterbukaan. • Asas proporsionalitas. • Asas akuntabilitas. • Asas efisiensi. • Asas efektivitas.

25. Asas – asas pelaksanaan otonomi daerah (pemerintah daerah) • Otonomi luas : yaitu kekuasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang, kecuali kewenangan yang oleh undang – undang ditetapkan tidak menjadi wewenang pemerintah daerah.

26. Otonomi nyata : yaitu keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dibidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan untuk tumbuh dan berkembang di daerah. • Otonomi yang bertanggung jawab : yaitu perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekwensi pemberian hak dan kewenangan kapada daerah sebagai wujud tugas dan kewajiban daerah dalam mencapai tujuan otonomi

27. Hak dan kewajiban pemerintah daerah Hak : • Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah. • Memilih pimpinan daerah. • Mengelola aparatur daerah. • Memungut pajak daerah. • Mendapatkan bagi hasil dari [engelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang ada di daerah. • Mendapatkan sumber – sumber pendapatan lain yang sah. • Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang – undangan (ps. 21 uu no. 32 th 2004).

28. Kewajiban • Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan nkrI • Meningkatkan Kehidupan Demokrasi • Mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat • Mewujudkan keadilan dan pemerataan • Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan • Menyediakan fasilitas kesehatan dan sebagainya (ps. 22 uu no. 32 th 2004)

29. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah pusat ? • Pemerintah menyelenggarakan sendiri urusan pemerintahan tersebut. • Melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada gubernur selaku wakil pemerintah. • Menugaskan sebagian urusan pemerintahan kepada pemerintah desa berdasar atas asas tugas pembantuan.

30. Prinsip – prinsip pelaksanaan otonomi daerah: • Memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, potensi, dan keragaman daerah. • Didasarkan atas otonomi luas, otonomi nyata, dan bertanggung jawab. • Otonomi luas dan utuh diletakkan pada kabupaten / kota, sedangkan otonomi propinsi merupakan otonomi yang terbatas.

31. Pelaksanaan otonomi harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjalin hubungan pusat, daerah dan antar daerah • Harus Meningkatkan Kemandirian Daerah Otonom Serta Di Dalam Kabupaten Dan Kota Tidak Ada Lagi Wilayah Administratif • Harus meningkatkan peranan dan fungsi legislatif daerah dan fungsi anggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah • Asas dekonsentrasi diletakkan pada propinsi sebagai wilayah adminstrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur

32. Susunan Pemerintahan Daerah • Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dprd menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik indonesia • Unsur penyelenggara pemerintahan daerah adalah dprd dan pemerintah daerah

33. Pemerintah daerah terdiri atas kepala daerah dan perangkat daerah • Unsur perangkat daerah: • Sekretariat Daerah Yang Dipimpin Oleh Sekretaris Daerah. • Lembaga Dinas Daerah Yang Dipimpin Oleh Kepala Dinas. • Lembaga Teknis Daerah Yang Dipimpin Oleh Kepala Badan Daerah. • Kecamatan Yang Dipimpin Oleh Camat. • Kelurahan Yang Dipimpin Oleh Lurah.

34. Pemerintahan daerah ada dua tingkatan yaitu pemerintahan daerah propinsi yang dipimpin uleh gubernur dan pemerintahan kabupaten / kota yang dikepalai oleh bupati / wali kota yang berkedudukan sebagai kepala daerah otonom dan bertanggung jawab kepada DPRD. • Gubernur memiliki peran atau kedudukan ganda yaitu : sebagai kepala daerah dan sekaligus wakil pemerintah pusat di daerah.