OTONOMI DAERAH

1. STRUKTUR PEMERINTAHAN MAKNA OTONOMI DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN LANDASAN HUKUM TUJUAN ASAS -ASAS

2. MAKNA OTONOMI DAERAH • Otonomidaerahadalahhak, wewenangdankewajibandaerahotonomuntukmengaturdanmengurussendiriurusanpemerintahandankepentinganmasyarakatsetempatsesuaidenganperaturanperundang-undangan.

3. Daerah otonom • daerahotonomadalahkesatuanmasyarakathukum yang mempunyaibatas-bataswilayah yang berwenangmengaturdanmengurusurusanpemerintahandankepentinganmasyarakatsetempatmenurutprakarsasendiriberdasarkanaspirasimasyarakatdalamsistem Negara KesatuanRepublik Indonesia.

4. LANDASAN HUKUM UUD 1945 PASAL 18 AYAT 1-7 • Ayat 1 Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. • Ayat 2 Pemerintahan daerah provinsi , daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan • Ayat 3 Pemerintahdaerahprovinsi , daerahkabupatendankotamemilikiDewanPerwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotannyadipilihmelaluipemilihanumum • Ayat 4 Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi , daerah kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. • Ayat 5 Pemerintahan Daerah menjalankanotonomiseluas-luasnya, kecualiurusanpemerintahan yang olehundang-undangditentukansebagaiurusanpemerintahpusat. • Ayat 6 Pemerintah Daerah berhakmenetapkanperaturandaerahdanperaturan-peraturan lain untukmelaksanakanotonomidantugaspembantuan. • Ayat 7 Susunandantatacarapenyelenggaraanpemerintahandidaerahdiaturdenganundang-undang.

5. LANJUTAN ….LANDASAN HUKUM Pasal 18 A • Ayat 1 Hubungankewenanganantarapemerintahpusatdanpemerintahandaerahprovinsi, kabupatendankotaatauantarprovinsidankabupatendankotadiaturdenganundang-undangdenganmemperhatikankekhususandankeragamandaerah. • Ayat 2 Hubungankeuangan, pelayananumum, pemanfaatansumberdayaalamdansumberdayalainnyaantarapemerintahpusatdanpemerintahdaerahdiaturdandilaksanakansecaraadildanselarasberdasarkanundang-undang Pasal 18B • Ayat 1 Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. • Ayat 2 Negara mengakuidanmenghormatikesatuan-kesatuanmasyarakathukumadatbesertahak-haktradisionalnyasepanjangmasihhidupdansesuaidenganperkembanganmasyarakatdanprinsip Negara KesatuanRepublik Indonesia.

6. LANJUTAN ….LANDASAN HUKUM • UU NO. 22 TAHUN 1999 TENTENG OTONOMI DAERAH • UU NO. 32 TAHUN 2004 TENTANG OTONOMI DAERAH • UU NO. 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH

7. TUJUAN • mempercepatterwujudnyakesejahteraanmasyarakat • peningkatanpelayananpublikdanpengembanganpemberdayaanperansertamasyarakatdanaparaturdaerah • kesetaraanhubunganantarapemerintahpusat, pemerintahdaerahdanantarpemerintahandaerahdalamkewenangandankeuangan. • untukmenjaminpeningkatan rasa kebangsaan, demokrasidankesejahteraanmasyarakatdidaerah. • menciptakanruang yang lebihluasbagikemandiriandaerah.

8. ASAS-ASAS OTONOMI DAERAH 1. AsasDesentralisasiadalahpenyerahanwewenangpemerintahanolehPemerintahkepadadaerahotonomuntukmengaturdanmengurusurusanpemerintahandalamsistem Negara KesatuanRepublik Indonesia. 2. AsasDekonsentrasiadalahpelimpahanwewenangpemerintahanolehPemerintahkepadagubernursebagaiwakilpemerintahdan / ataukepadainstansivertikaldiwilayahtertentu 3. AsasTugasPembantuanadalahpenugasandariPemerintahkepadadaerahdanataudesadaripemerintahprovinsikepadakabupaten/kotadan/ ataudesasertadaripemerintahkabupaten/kotakepadadesauntukmelaksanakantugastertentu.

9. BIDANG-BIDANG PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN DAERAH • Pekerjaanumum • Kesehatan • Pendidikan • Pertanian • Perhubungan • Industridanperdagangan • Penanaman modal • Lingkunganhidup • Pertanahan • Koperasi • Tenagakerja PEMERINTAH PUSAT • Politikluarnegeri • Pertahanan • Keamanan • Yustisi • Moneterdanfiskalnasional • Agama

10. STRUKTUR PEMERINTAHAN DAERAH • PEMERINTAH DAERAH 1. KEPALA DAERAH : a. PROPINSI : GUBERNUR b. KABUPATEN/ KOTA : - KABUPATEN : BUPATI - KOTA : WALIKOTA 2. PERANGKAT DAERAH : SEKDA, KEPALA DINAS B. DPRD : a. DPRD PROPINSI b. DPRD KABUPATEN/KOTA

11. TUGAS DAN WEWENANG KEPALA DAERAH • Memimpinpenyelenggaraanpemerintahandaerahberdasarkankebijakan yang ditetapkanbersama DPRD • MengajukanrancanganPerda • Menetapkanperda yang telahmendapatpersetujuanbersama DPRD • MenyusundanmengajukanrancanganPerdatentang APBD kepada DPRD untukdibahasdanditetapkanbersama • Mengupayakanterlaksananyakewajibandaerah • Mewakilidaerahnyadidalamdandiluarpengadilan, dandapatmenunjukkuasahukumuntukmewakilinyasesuaidenganperaturanperundangan • Melaksanakantugasdanwewenang lain sesuaidenganperaturanperundang-undangan

12. TUGAS DAN WEWENANG DPRD • MembentukPerda yang dibahasdengankepaladaerahuntukmendapatpersetujuanbersama • MembahasdanmenyetujuirancanganPerdatentang APBD bersamadengankepaladaerah • MelaksanakanpengawasanterhadappelaksanaanPerdadanperaturanperundang-undanganlainnya, peraturankepaladaerah, APBD, kebijakanpemerintahdaerahdalammelaksanakan program pembangunandaerahdankerjasamainternasionaldidaerah • Mengusulkanpengangkatandanpemberhentiankepaladaerah/wakilkepaladaerahkepadaPresidenmelaluiMenteriDalamNegeribagi DPRD ProvinsidankepadaMenteriDalamNegerimelaluiGubernurbagi DPRD kabupaten/kota • Memilihwakilkepaladaerahdalamhalterjadikekosonganjabatanwakilkepaladaerah

13. LANJUTAN TUGAS DAN WEWENANG DPRD • Memberikanpendapatdanpertimbangankepadapemerintahdaerahterhadaprencanaperjanjianinternasionaldidaerah • Memberikanpersetujuanterhadaprencanakerjasamainternasional yang dilakukanolehpemerintahdaerah • Memintalaporanketeranganpertanggungjawabankepaladaerahdalampenyelenggaraanpemerintahdaerah • Membentukpanitiapengawaspemilihankepaladaerah • Melakukanpengawasandanmemintalaporan KPUD dalampenyelenggaraanpemilihankepaladaerah • Memberikanpersetujuanterhadaprencanakerjasamaantardaerahdandenganpihakketiga yang membebanimasyarakatdandaerah.

14. MAKSUD PEMBUATAN TIDAK ASPIRATIF PROSES PENYUSUNAN MAKNA KEBIJAKAN PUBLIK PERAN SERTA MASYARAKAT TIPE-TIPE BENTUK

15. MAKNA • KebijakanPublikadalahberbagai program yang dibuatatauditetapkanpemerintah/lembaga yang berwenang yang menyangkutkepentinganorangbanyakataukepentinganumumuntukmencapaitujuanmasyarakat.

16. MAKSUD PEMBUATAN • mewujudkanketertibandalammasyarakat • melindungihak-hakmasyarakat • mewujudkanketentramandankedamaiandalammasyarakat • mewujudkankesejahteraanrakyat

17. TIPE-TIPE KEBIJAKAN PUBLIK • Kebijakanregulatif : yaitukebijakan yang bersifatmengatur, mengandungpaksaandanditerapkansecaralangsungterhadapindividuwargamasyarakat. • Kebijakanredistributif : kebijakan yang bersifatmenariksesuatudariwargamasyarakatuntukselanjutnyadidistribusikankembali • Kebijakandistributif : kebijakan yang bersifatmembagikansesuatukepadamasyarakatbertujuanmemberikanmanfaattertentukepadawargamasyarakat • Kebijakankonstituen : merupakankonsekuensi yang timbuldariketigakebijakanterdahulu, yang mencakupberbagaikebijakan lain yang tidaktermasukdalamketigakebijakandiatas (residu)

18. Peraturanperundangan • UUD 1945 • TAP MPR • Undang-undang • PeraturanPemerintahPenggantiUndang-undang • PeraturanPemerintah • KeputusanPresiden • Peraturan Daerah • PidatoPejabatTinggi • Program-program Pemerintah • Tindakan yang dilakukanolehpemerintah BENTUK-BENTUK

19. PROSES PENYUSUNAN • Penyusunan agenda Tahapiniditandaidenganmengidentifikasisertapemilahanmasalahdalammasyarakat, lalumasalahitudiangkatataudipublikasikansertadicaripemecahannyamelaluisebuahkebijakan. • Perumusan program Tahapinimerupakanupayauntukmemilihberbagai agenda, membahassertamenyusunnyadalambentuk program spesifik yang lebihkonkretdandisahkanmenjadisebuahkebijakan

20. LANJUTAN ….PROSES PENYUSUNAN • Pelaksanaan program Tahapinimerupakanimplementasiataupenerapanterhadapkebijakan yang telahdiputuskan • Pengawasandanevaluasipelaksanaan program Pengawasanatau monitoring dilakukanuntukmemperhatikandanmengamatiapakahkebijakanpublikdapatdilaksanakandenganbaiksesuaiketentuan yang telahdiputuskanataukahmasihadanyakekeliruansehinggaharussecepatnyaadaperbaikan. Evaluasidilakukanuntukmengetahuidampak yang ditimbulkandariadanyakebijakan yang telahditetapkanbaikdampakpositifmaupundampaknegatif, sehinggadapatdiketahuitingkatkeberhasilanataukegagalansertasebab-sebabtimbulnyakeberhasilanataukegagalantersebutsebagaimasukandalampenyusunankebijakanpublikberikutnya.

21. AKIBAT KEBIJAKAN YANG TIDAK ASPIRATIF • protesataupenolakandarimasyarakat • masyarakatakanmenanggapinyadenganapatisatauditanggapidenganpasif • kebijakantersebuttidakakandapatdilaksanakandenganbaik • dapatmenimbulkankecemasandankeresahandalammasyarakat • turunnyawibawapemerintahan • turunnyakepercayaanmasyarakatpadapemerintah.

22. DALAM PERUMUSAN • menyampaikanusul yang konstruktifkepadawakil-wakilrakyat • menyampaikanopinitentangrancangankebijakanmelalui media massa • memberikanmasukan-masukandanpertimbanganterhadaprancanganperaturan/kebijakansebelumpadatahappenetapankebijakandanuntukselanjutnyadilaksanakan DALAM PELAKSANAAN • membayarpajakatauretribusi • tidakmelakukan KKN • mematuhirambu-rambulalulintas • melaksanakankebijakan-kebijakanpemerintahdaerah, sepertitidakmembuangsampahdi kali, berjualansesuaidengantempat yang telahditentukanolehpemerintahdaerah PERAN SERTA MASYARAKAT