1 / 34

Permendikbud no. 51 tahun 2011

Permendikbud no. 51 tahun 2011. Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS dan Laporan Keuangan BOS Tahun Anggara 2011. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya (Pasal 34 ayat 2 UU No. 20 Tahun 2003).

edward-collier
Download Presentation

Permendikbud no. 51 tahun 2011

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Permendikbudno. 51 tahun 2011 Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS dan Laporan Keuangan BOS Tahun Anggara 2011

  2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya (Pasal 34 ayat 2 UU No. 20 Tahun 2003)

  3. Pada tahun 2012 Program BOS mengalami perubahan mekanisme penyaluran dana, dari transfer ke kabupaten/kota menjadi transfer ke provinsi

  4. Peraturan 3 Menteri • Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mekanisme penyaluran dana BOS dari Kas Umum Negara ke Kas Umum Daerah serta laporannya • Peraturan menteri dalam negeri yang mengatur mekanisme pengelolaan dana BOS di daerah dan mekanisme penyaluran dari kas daerah ke sekolah • Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mengatur mekanisme pengalokasian dana BOS dan penggunaan dana BOS di sekolah

  5. Program BOS pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya operasional nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar. Namun demikian ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan

  6. Secara umum Program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu

  7. Secara khusus Program BOS bertujuan untuk: • membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD dan SMP negeri terhadap biaya operasi sekolah, kecuali pada RSBI dan SBI (fungsi pendidikan sebagai kegiatan nirlaba, pungutan tidak boleh berlebihan); • membebaskan seluruh siswa miskin dari seluruh pengutan dalam bentuk apapun, baik sekolah negeri maupun swasta; • meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta.

  8. SD/SDLB : Rp 400.000,- Rp 580.000,- SMP/SMPLB : Rp 575.000,- Rp 710.000,- Penyaluran dana dilakukan setiap periode 3 bulanan: Januari-Maret; April-Juni; Juli-September; Oktober-Desember (untuk daerah terpencil penyaluran dilakukan tiap semester)

  9. Tiga jenis biaya pendidikan: biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, dan biaya pribadi peserta didik. Biaya satuan pendidikan terdiri dari: • Biaya investasi: biaya sarpras, pengembangan SDM, dan modal kerja tetap • Biaya operasi: personalia dan nonpersonalia • Bantuan biaya pendidikan • Beasiswa

  10. RSBI dan SBI diperbolehkan memungut dana dari orang tua siswa yang mampu dengan persetujuan Komite Sekolah. Pemda harus ikut mengendalikan dan mengawasi pungutan yang dilakukan oleh sekolah tersebut, agar tercipta prinsip pengelolaan dana secara transparan dan akuntabel

  11. BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses dan mutu dikdas 9 tahun; • Melalui BOS tidak boleh ada siswa miskin putus sekolah; • Lulusan SD harus diupayakan kelangsungan pendidikannya ke SMP; • Kepala Sekolah mencari dan mengajak siswa SD yang berpotensi untuk tidak melanjutkan sekolah, agar ditampung di SMP; • Kepala sekolah harus mengelola BOS secara transparan dan akuntabel; • BOS tidak menghalangi masyarakat mampu untuk memberi sumbangan sukarela kepada sekolah.

  12. Dalam Program BOS dana diterima oleh sekolah secara utuh dan dikelola secara mandiri dengan melibatkan dewan guru dan komite sekolah dengan menerapkan MBS: • Sekolah mengelola dana secara profesional, transparan dan akuntabel; • Sekolah harus memiliki Rencana Jangka Menengah (RJM) yang disusun 4 tahunan; • Sekolah harus menyusun RKT dalam bentuk RKAS (dana BOS bagian integral dari RKAS) • RJM dan RKAS harus disetujui dalam rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan disahkan oleh SKPD Pendidikan kab/kota (negeri) dan yayasan (Swasta)

  13. Tim Pengarah • Nasional • Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat • Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas • Menteri Pendidikan dan Kebudayaan • Menteri Keuangan • Menteri Dalam Negeri • Provinsi • Gubernur • Ketua Bappeda Wakil Gubernur • Kabupaten/Kota • Bupati/Walikota • Ketua Bappeda Kabupaten/Kota Wakil Bupati/Walikota

  14. Penanggung Jawab Umum • Dirjen Dikdas, Kemdikbud (ketua) • Deputi SDM dan Kebudayaan, Bappenas • Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama, Kemenko Kesra • Dirjen Keuangan Daerah, Kemdagri • Dirjen Perimbangan Keuangan, Kemenkeu

  15. Penanggung Jawab Program BOS • Direktur Pembinaan SMP, Kemendikbud • Direktur Pembinaan SD, Kemendikbud • Direktur Dana Perimbangan, Kemenkeu • Direktur Fasilitas Dana Perimbangan, Kemdagri • Direktur Agama dan Pendidikan, Bappenas • Sekretaris Dirjen Dikdas, Kemdikbud • Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan, Kemdikbud.

  16. Tingkat Kab/kota • Penanggungjawab • Kepala SKPD Pendidikan Kab/Kota • Pejabat Penanggung jawab Keuangan Daerah (PPKD) • Tim Pelaksana BOS • Manajer • Bendahara Pengeluaran Pembantu • Unit Pendataan SD/SDLB • Unit Pendataan SMP/SMPLB/SMPT/SATAP • Unit Monitoring dan Evaluasi serta dan Penanganan Pengaduan Masyarakat

  17. TugasdanTanggungJawab • Mengkompilasinomerrekeningseluruhsekolah F BOS-02); • Kepala SKPD menandatanganinaskahhibahmewakilisatuanpendidikandasardilampiridaftarrekeningsekolah; • Melakukanpendataansekolahdansiswalangsungdarisekolah (F BOS-01A/01B/01C); • Bersama Tim Prov. merekonsiliasi data siswatiapsekolahdandisampaikankepusat; • Melakukansosialisasi/pelatihankepalasekolah ;

  18. Menyediakandanaoperasional program BOS bersumberdari APBD; • Pembinaankepadasekolahdalampengelolaandanpelaporandana BOS; • Merencanakandanmelaksanakanmonev; • Mengusulkanrevisialokasidana BOS tiapsekolahbilakesalahan/ketidaktepatan/perubahan data • Mengumpulkandanmerekapitulasilaporanrealisasipenggunaandana BOS darisekolahdanmelaporkannyake Tim Bos Prov. paling lambattgl 10 Januaritahunberikutnya (F BOS-K7) • Layanandanpenangananpengaduanmasyarakat (F BOS-06A/06B)

  19. Tata Tertib • Tidakdiperkenankanmelakukanpungutandalambentukapapunterhadapsekolah • Tidakdiperkenankanmelakukanpemaksaandalampembelianbarangdanjasadanmendorongsekolahuntukmelanggarketentuanpenggunaandana BOS • Dilarangbertindaksebagai distributor ataupengecerbuku

  20. Tingkat Sekolah • Penanggungjawab Kepala Sekolah Anggota • Bendahara BOS Sekolah • Satu orang dari unsur orang tua di luar komite sekolah (dipilih oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitasnya dan menghindari konflik kepentingan)

  21. Mengisi dan menyerahkan data sekolah secara lengkap ke Tim Kab/Kota (F BOS 01A/01B/01C); • Membuat RKAS yang mencakup seluruh sumber penerimaan sekolah (F BOS-K1/K2); • Melaporkan perubahan data siswa tiap triwulan; • Memverifikasi jumlah dana dan siswa; • Mengelola dana BOS secara bertanggung jawab dan transparan; • Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola serta RKAS di papan pengumuman sekolah (F BOS-03);

  22. Mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman (F BOS-04); • Bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya • Menyusun laporan triwulanan(F BOS-K7) disimpan di sekolah dan diserahkan ke SKPD pendidikan kab/kota tahunan paling lambat tgl 5 Januari tahun berikutnya • Melakukan pembukuan secara tertib (F BOS-K3/K4/ K5 dan K6) • Melayani dan menangani pengaduan • Memasang spanduk “Pendidikan bebas pungutan” • Bagi sekolah negeri wajib melaporkan hasil pembelian barang investasi dari dana BOS • Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab bahwa dana BOS telah digunakan sesuai NPH BOS (Lamp BOS-K7)

  23. Sekolah F BOS-01A/01B/01C Workshop Pendataan Tim BOS Pusat Tim BOS Kab/Kota Tim BOS Provinsi Jumlahsiswatiapsekolah Jumlahsiswatiapsekolah RekapjumlahsiswatiapKab/Kota & Prov Tim BOS Pusat UsulanAlokasi Dana BOS tiap Prov. Tim BOS Provinsi SK DirjenDikdasAlokasi BOS tiapSekolah SK MenkeuAlokasi BOS tiap Prov. DikirimkeProvinsisebagaidasarpencairandanpenyaluran

  24. TahapPenyaluran Dana BOS Tahap 1: PenyalurandanadariKasUmum Negara (KUN) keKasUmum Daerah (KUD) provinsi. MekanismepenyalurandanpelaporandiaturolehPeraturanMenteriKeuangan (PMK) Tahap 2: Penyalurandanadari KUD provinsikerekeningsekolah. MekanismepenyalurandanadanpelaporannyadiaturdalamPeraturanMenteriDalamNegeri

  25. Penyaluran Dana BOS • Triwulan I paling lambat 14 harikerjaawalbulanJanuari 2012 • Triwulan I paling lambat7 harikerjaawalbulanApril 2012 • Triwulan I paling lambat7 harikerjaawalbulanJuli2012 • Triwulan I paling lambat 14 harikerjaawalbulanOktober 2012 Selanjutnya BUD harusmenyalurkandana BOS kesekolah paling lambat 7 harikerjasetelahdanaditerima di KUD

  26. Pengambilan Dana • DilakukanolehKepalaSekolahatauBendahara BOS sekolah, diketahuiolehKomiteSekolahdandapatdilakukansewaktu-waktusesuaikebutuhansekolah, denganmenyisakansaldo minimum sesuaiperaturan. Pengambilandanatidakdiharuskanmelaluisejenisrekomendasi/persetujuandaripihakmanapun; • Dana BOS harusditerimasecarautuholehsekolahdantidakdiperkenankanadanyapemotonganataupungutanbiayaapapun, denganalasanapapundanolehpihakmanapun; • Dana BOS dalamsuatuperiodetidakharushabisdipergunakanpadaperiodetersebut. Besarpengggunaandanatiapbulanmengacupadakebutuhansesuaidengan RKAS

  27. Penggunaan Dana BOS • Pembelian/penggandaan buku teks pelajaran (Permendiknas No 2 tahun 2008) • Penerimaan siswa baru (fotokopi, konsumsi dan uang lembur) • Kegiatan pembelajaran dan eskul siswa • Ulangan dan ujian • Bahan-bahan habis pakai • Langganan daya dan jasa (maksimal untuk voucher internet Rp 250.000 per bulan)

  28. Perawatan sekolah • Honorrium guru dan tenaga kependidikan honorer (tdk boleh lebih dari 20%) • Pengembangan profesi guru • Membantu siswa miskin • Pengelolaan BOS • Pembelian komputer (printer atau printer plus scanner) (tidak boleh dibawa pulang) • Kelebihan untuk alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik, peralatan UKS dan Mebelair(sekolah yang mendapatkan DAK tidak boleh beli alat peraga/media pembelajaran IPS, IPA atau Lab Bahasa).

  29. Prioritas utama kegiatan operasional sekolah • Tidak boleh ada peruntukan yang sama dengan penggunaan DAK. Sebaliknya bila ada kekurangan sekolah dapat mempertimbangkan sumber pendapatan lain yang sah sesuai peraturan. • Pembelian barang/jasa per belanja tidak melebihi 10 juta • Biaya transportasi dan uang lelah untuk PNS hanya untuk kegiatan sekolah di luar kewajiban jam mengajar (pertimbangan yang wajar) • Bila ada kelebihan/kekurangan dana segera lapor dan diperhitungkan pada triwulan berikutnya. • Bunga bank/jasa giro milik sekolah

  30. Larangan • Disimpan dengan maksud dibungakan • Dipinjamkan kepada pihak lain • Membiayai kegiatan yang bukan prioritas sekolah dan jumlahnya besar • Membiayai kegiatan yang diselenggarakan Dikbud, sekolah hanya boleh membiayai siswa/guru yang ikut dalam kegiatan tersebut • Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru • Membeli seragam untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah), kecuali untuk siswa penerima SSM.

  31. Untuk rehabilitasi sedang dan berat • Membangun gedung/ruangan baru • Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran • Menanamkan saham • Membiayai kegiatan yang telah didanai oleh sumber lain dari pemerintah • Kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah • Membiayai pelatihan program BOS yang penyelenggaranya lembaga di luar Dikbud

  32. mekanismepembelianbarang/jasa • Prinsipketerbukaandanekonomis (sesuaiaturan, bandingkanhargadannegosiasi) • Memperhatikankualitasbarang, ketersediaandankewajaranharga • Membuatlaporansingkattertulistentangpenetapanpenyediabarang/jasa • DiketahuiolehKomiteSekolah • Untukrehabilitasi: • Membuatrencanakerja • Memilihpekerjadenganstandarupah yang berlaku

  33. Pelaporan • Tim BOS Provinsi • Laporantriwulanan: realisasipenyalurandana BOS triwulanansesuaidengan F BOS-K9 ke Tim BOS Pusat, paling lambatminggu I bulanke 3 darisetiaptriwulan. • laporanakhirtahun: • Hasilpenyerapandanpenggunaandana BOS (F BOS-K10) • Penangananpengaduanmasyarakat (jeniskasus, skalakasus, kemajuanpenanganan, dan status penyelesaian) • Kegiatanlainnya (sosialisasidanpelatihan, pengadaan) • Laporan paling lambatdiserahkantanggal 20 Januaritahunberikutnya. • HasilMonev. (hasil monitoring, analisis, jumlahresponden, kesimpulan, saran danrekomendasi), paling lambat 45 harisetelahmonev.

  34. Tim BOS Kabupaten/Kota • Rekapitulasipenggunaandana BOS yang bersumberdari Tim BOS sekolah (F BOS-K8) • Penangananpengaduanmasyarakat (jeniskasus, skalakasus, kemajuanpenanganan, dan status penyelesaian) Laporandiserahkan paling lambattanggal 10 Januaritahunberikutnya. • Sekolah • Penggunaandana BOS (F BOS-K7) • Lembarpencatatanpertanyaan/kritik/saran • Lembarpencatatanpengaduan Laporandiserahkan paling lambattanggal 5 Januaritahunberikutnya.

More Related